Xcloud.id

Blog

  • 4 Hal soal Nadiem, Korupsi Laptop hingga WA ‘Mas Menteri Core Team’

    4 Hal soal Nadiem, Korupsi Laptop hingga WA ‘Mas Menteri Core Team’

    Jakarta –

    Nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (NAM) terseret dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat memimpin Kemendikbudristek. Sejumlah hal terungkap dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agug (Kejagug) dalam perkara pengadaan laptop di Kemendikbudristek.

    Kapuspenkum Kejagug, Harli Siregar, menyebut Nadiem terlibat aktif dalam pengadaan laptop 2020-2022. Pengadaan ini masuk dalam program digitalisasi yang sudah direncanakan sebelum Nadiem menjadi menteri.

    “Perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022. Bahkan sudah dilancarkan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet,” kata Harli dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7).

    Dalam perkara pengadaan laptop di Kemendikbudristek, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu:

    1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);
    2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);
    3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);
    4. Konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM).

    Grup WA ‘Mas Menteri Core Team’

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkap ada grup WA ‘Mas Menteri Core Team’ dibuat sejak Agustus 2019. Padahal, Nadiem baru diangkat sebagai Mendikbudristek oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2019.

    “Pada bulan Agustus 2019 (Jurist Tan) bersama sama dengan NAM dan Fiona membentuk grup WhatsApp bernama ‘Mas Menteri Core Team’ yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila nanti NAM diangkat pada tanggal 19 Oktober 2019,” kata Qohar dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7).

    Kemudian sekitar bulan Desember 2019, Jurist menghubungi Ibrahim Arief dan seorang bernama Yeti Khim untuk membuatkan kontrak kerja penunjukan pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di Kemendikbud. Ibrahim Arief pun bertugas membantu program TIK Kemendikbud dengan menggunakan Chrome OS.

    “JS selaku staf khusus menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting meminta kepada tersangka SW selaku Direktur SD, tersangka MUL selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir dalam rapat Zoom meeting agar pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan Chrome OS,” jelas Qohar.

    Padahal, kata dia, posisi Jurist sebagai stafsus menteri tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang atau jasa. Perencanaan itu pun dibahas pada Februari dan April 2020.

    Nadiem Makarim, kata Qohar, kemudian bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Datu Alam membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya, Jurist Tan menindaklanjuti perintah Nadiem untuk bertemu dengan pihak Google tersebut.

    “Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS, di antaranya juga saat itu dibahas adanya co-investment sebanyak 30% dari Google untuk Kemendikbudristek,” jelas Qohar.

    Dalam rapat disampaikan apabila program TIK tahun 2022 menggunakan Chrome OS, co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Lalu, pada 6 Mei 2020 Jurist Tan bersama dengan Sri Wahyuningsih bersama Mulatsyah dan Ibrahim Arief melakukan rapat daring bersama Nadiem Makarim.

    Kala itu, Mulatsyah merupakan Direktur SMP Kemendikbudristek, sementara Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek. “NAM yang memerintahkan agar melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 menggunakan Chrome OS dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” terang Qohar.

    Selepas itu, Ibrahim Arief selaku selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek sekaligus orang dekat Nadiem sudah merencanakan untuk menggunakan produk Chrome OS. Dia mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS.

    “Pada tanggal 17 April 2020, tersangka IBAM sudah mempengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan Chromebook pada saat Zoom meeting dengan tim teknis,” tutur Qohar.

    “Ibrahim tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan Chrome OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbudristek sehingga dibuatkan kajian yang kedua,” imbuhnya.

    Pengusutan Kejagung

    Nadiem Makarim setelah menjalani pemeriksaan kedua di Kejagung. (Ari Saputra/detikcom)

    Hal yang Diusut Kejagung dari Nadiem

    Nadiem berstatus sebagai saksi dan sudah 2 kali diperiksa dalam perkara ini. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Nadiem turut punya peran dalam proses pengadaan laptop Chromebook dengan anggaran Rp 9,3 triliun pada 2020-2022 itu.

    “Pada 19 Oktober 2019 NAM diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili NAM membahas teknis mengenai pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan ZI Team dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK,” ujar Qohar.

    Qohar mengatakan Nadiem juga pernah bertemu dengan pihak Google pada tahun 2020 untuk membahas pengadaan laptop Chromebook itu. Laptop Chromebook menggunakan sistem operasi Chrome OS buatan Google.

    “Selanjutnya tersangka JT menindaklanjuti perintah NAM untuk bertemu dengan pihak Google tersebut membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan Chrome OS di antaranya co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek,” ujar Qohar.

    Qohar menyebut Nadiem juga memerintahkan agar pengadaan laptop pada tahun 2020-2022 menggunakan laptop dengan sistem operasi Chrome OS dari Google. Menurut Qohar, perintah itu disampaikan Nadiem dalam rapat virtual yang digelar pada 6 Mei 2020, rapat virtual merupakan hal yang sering dilakukan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19.

    “Dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM (Nadiem) memerintahkan agar melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan 2022 menggunakan Chrome OS dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujarnya.

    Qohar juga menjawab pertanyaan mengapa Nadiem tetap berstatus saksi meski perannya dalam proses pengadaan laptop itu sudah diuraikan. Menurut Qohar, penyidik masih melakukan pendalaman alat bukti.

    “Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti,” ujarnya.

    Penyidik masih mendalami apa keuntungan yang diterima Nadiem dari proyek tersebut. Salah satu yang diusut terkait hubungan proyek pengadaan laptop dan investasi yang pernah diberikan Google kepada Gojek.

    Sebelum menjadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pendiri Gojek yang merupakan perusahaan transportasi online. Gojek mendapat sejumlah dana investasi dari perusahaan besar seperti Alphabet yang merupakan perusahaan induk Google pada 2018.

    “Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM, ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, kami sedang masuk ke sana,” jelas Qohar.

    Meski demikian, Qohar menyebut undang-undang tidak mensyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan keuntungan. Qohar mengatakan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika diduga menguntungkan orang lain atau korporasi dalam suatu kasus korupsi.

    “Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 1,9 triliun. Hal tersebut diduga terjadi karena laptop yang dibeli tak bisa digunakan maksimal.

    Hitungan Kerugian Negara

    Nadiem Makarim sebelum menjalani pemeriksaan kedua di Kejagung. (Ari Saputra/detikcom)

    Hitungan Kasus Laptop Rugikan Negara Rp 1,9 T

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan pengadaan laptop Chromebook pada 2020-2022 itu dilakukan dengan anggaran Rp 9,3 triliun. Anggaran pengadaan laptop itu bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

    Pengadaan laptop itu merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek era Nadiem. Laptop itu ditujukan untuk digunakan anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    Namun proses pengadaan laptop itu diduga bermasalah. Kejagung menyebut 1,2 juta unit laptop yang dibeli atas arahan Nadiem itu tak bisa digunakan secara optimal oleh guru dan murid.

    “Bahwa dalam pelaksanaannya, pengadaan TIK di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai tahun 2022 yang bersumber dari dana APBN satuan pendidikan di Kemendikbudristek dan dana DAK yang seluruhnya berjumlah Rp 9.307.645.245.000 (Rp 9,3 triliun) dengan jumlah sebanyak 1.200.000 unit Chromebook yang semuanya diperintahkan oleh NAM menggunakan pengadaan laptop dengan software Chrome OS, namun Chrome OS tersebut dalam penggunaannya untuk guru dan siswa tidak dapat digunakan secara optimal dikarenakan Chrome OS sulit digunakan khususnya bagi guru dan siswa,” ujarnya.

    Pengadaan laptop itu menyebabkan kerugian Rp 1.980.000.000.000 (Rp 1,9 triliun). Kerugian itu dihitung dari selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode illegal gain.

    Berikut perhitungan kerugian negara yang diuraikan Kejagung:
    – Item software (CDM) senilai Rp 480.000.000.000 (Rp 480 miliar)
    – Markup atau selisih harga kontrak dengan principal laptop di luar CDM senilai Rp 1.500.000.000.000 (Rp 1,5 triliun).

    “Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 1.980.000.000.000,” ujar Qohar.

    Pejabat Diganti Tak Bisa Ikuti Arahan Nadiem

    Kejagung mengungkap ada pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemendikbudristek diganti saat pembahasan pengadaan laptop Chromebook. Pejabat itu diganti karena dianggap tak bisa melaksanakan perintah Nadiem Makarim untuk pengadaan Chromebook.

    Qohar mengatakan Nadiem memimpin rapat pada 6 Mei 2020 dan memerintahkan agar pengadaan laptop untuk program digitalisasi pendidikan pada 2020-2022 menggunakan laptop dengan sistem Chrome OS dari Google. Perintah itu kemudian ditindaklanjuti oleh para tersangka.

    Tersangka Sri menindaklanjuti perintah Nadiem itu dengan menyuruh PPK pada Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, untuk memilih pengadaan laptop Chromebook sesuai arahan Nadiem. Namun, Bambang dianggap tak mampu melaksanakan perintah Nadiem sehingga berujung diganti.

    “Pada tanggal 30 Juni 2020, bertempat di Hotel Arosa, Jalan Veteran Bintaro, Jakarta Selatan, SW menemui temannya bersama Ihsan Tanjung (swasta) menyuruh Bambang Hadi Waluyo selaku pejabat pembuat komitmen pada Direktorat SD tahun 2020 agar menindaklanjuti perintah NAM untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system Chrome OS dengan metode e-katalog. Pada tanggal yang sama, 30 Juni 2020, SW mengganti Bambang Hadi Waluyo sebagai PPK dengan PPK yang baru bernama Wahyu Haryadi karena Bambang Hadi Waluyo dianggap tidak mampu melaksanakan perintah NAM untuk pengadaan TIK dengan menggunakan Chrome OS,” ujar Qohar.

    Masih pada hari yang sama, PPK itu menindaklanjuti perintah Sri untuk segera ‘klik’ pemesanan laptop Chromebook setelah bertemu dengan Indra Nugraha dari perusahaan penyedia. Sri juga diduga memerintahkan Wahyu selaku PPK untuk mengubah metode e-katalog menjadi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH.

    “Dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek untuk sekolah dasar sebanyak 15 unit laptop dan connector satu unit per sekolah dengan harga Rp 88.250.000 dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perkuat Akses Kesehatan Daerah, Kembara Nusa dan GIGI.ID Gelar Baksos di Lombok Utara

    Perkuat Akses Kesehatan Daerah, Kembara Nusa dan GIGI.ID Gelar Baksos di Lombok Utara

    Liputan6.com, Jakarta – Yayasan Kembara Nusa bersama GIGI.ID menggelar program bakti sosial kesehatan gigi dan mulut di Desa Senaru, Lombok Utara, NTB, pada 16-20 Juli 2025. Kegiatan yang didukung oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini ditujukan untuk masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan medis, khususnya di bidang kesehatan gigi.

    Melibatkan puluhan tenaga medis dan relawan, program ini akan memberikan layanan pengobatan, edukasi, serta pelatihan berbasis teknologi teledentistry untuk menjawab tantangan kesehatan di wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan gigi di Kabupaten Lombok Utara hanya 13 orang.

    Jumlah itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di desa-desa pegunungan seperti Senaru yang belum memiliki fasilitas kesehatan gigi memadai. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi bagi masyarakat di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur kesehatan yang belum merata.

    Kegiatan ini merupakan program ke-7 dari Kembara Nusa, organisasi nirlaba yang menghimpun relawan dokter gigi dan tenaga kesehatan untuk mengabdi ke pelosok-pelosok Indonesia.

    Tahun ini, lebih dari 25 dokter gigi dan puluhan relawan non-medis akan terjun langsung selama dua hari di Desa Senaru untuk melakukan pemeriksaan, penambalan, pencabutan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini.

    “Kesehatan gigi dan mulut bukan hanya soal estetika, tapi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan warga di pelosok seperti Lombok Utara bisa mendapatkan layanan medis dasar yang setara,” ujar Koordinator Pelaksana Kegiatan, Stella Valentina.

    Selain layanan pengobatan langsung, kegiatan ini juga mencakup sesi penyuluhan dan pelatihan penggunaan teknologi teledentistry yang dikembangkan oleh GIGI.ID. Aplikasi ini memungkinkan akses konsultasi gigi jarak jauh, bahkan di daerah yang belum memiliki dokter gigi tetap.

    Anak-anak sekolah dasar di Desa Senaru juga akan menerima bantuan berupa sikat dan pasta gigi sebagai bagian dari kampanye edukatif bertajuk Sejuta Senyum Indonesia.

    “Kami percaya bahwa teknologi harus bisa diakses dan berdampak, termasuk untuk masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. Melalui teledentistry, GIGI.ID ingin menghadirkan solusi jangka panjang yang dapat menjembatani keterbatasan infrastruktur kesehatan. Kolaborasi bersama Kembara Nusa ini adalah langkah nyata agar layanan gigi yang promotif dan preventif bisa dirasakan lebih merata,” ujar Armelia Sari, perwakilan GIGI.ID.

    Kehadiran teknologi dalam program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari pendekatan berkelanjutan yang diusung oleh Kembara Nusa dan para mitra. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kesehatan gigi, program ini diharapkan dapat menciptakan efek berantai yang positif, seperti mendorong kebiasaan hidup sehat dan memperkuat kapasitas komunitas dalam menjaga kesehatan masyarakat.

     

  • Tapera untuk PNS dan Swasta, Apa Bedanya?

    Tapera untuk PNS dan Swasta, Apa Bedanya?

    Jakarta –

    Seluruh pekerja di Indonesia kini diwajibkan untuk bergabung sebagai peserta Tabungan Perurmahan Rakyat (Tapera). Pekerja yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Secara keseluruhan dalam Pasal 5 PP Tapera ini ditegaskan baik itu pekerja atau pekerja mandiri dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.

    Kemudian dalam Pasal 7 dipertegas kembali pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera meliputi Calon PNS, ASN dan TNI-Polri, serta BUMN dan pekerja swasta, hingga pejabat negara dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.

    Lantas apa yang menjadi pembeda antara peserta PNS dengan Swasta?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, tepatnya dalam pasal 15 dijelaskan setiap peserta wajib membayar simpanan Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah. Besaran iuran ini berlaku baik untuk peserta PNS maupun Swasta.

    Dalam hal ini, iuran sebesar 3% itu dibagi antara pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Artinya baik PNS maupun swasta harus membayar sebagian iuran dan sisanya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan.

    Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka satu-satunya yang membedakan antara peserta PNS dan Swasta hanya pada pihak pemberi kerja yang menanggung sisa iuran sebesar 0,5% gaji. Di mana sisa iuran PNS dibayarkan pemerintahan sedangkan sisa iuran swasta dibayarkan perusahaan.

    “Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aParatur negara;” tulis Pasal 15 Ayat (4) huruf a.

    Kapan Potongan Tapera Mulai Berlaku?
    Dalam Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

    Berhubung PP Nomor 25 Tahun 2020 mulai diundangkan pada 20 Mei 2020, maka para pemberi kerja paling lambat mendaftarkan anggotanya pada 20 Mei 2027.

    “Pemberi Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mendaftarkan Pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini,” tulis Pasal 68.

    Lebih lanjut, dalam Pasal 20, diterangkan bahwa pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan peserta setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun untuk peserta mandiri wajib menyetorkan simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

    Jika tanggal 10 merupakan hari libur, maka pembayaran simpanan dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut. Aturan ini berlaku untuk pemberi kerja maupun pekerja mandiri.

    (igo/fdl)

  • 4 Fitur Android yang Bikin Pengguna iPhone Iri

    4 Fitur Android yang Bikin Pengguna iPhone Iri

    Jakarta –

    HP Android selalu memberikan kejutan kepada para penggunanya. Beragam fitur mutakhir kerap disisipkan, sehingga fleksibilitas yang ditawarkan membuat penggunanya lebih nyaman.

    Beberapa kecanggihan tersebut jarang atau bahkan tidak akan ditemukan di HP iPhone. Kecuali, Apple melakukan langkah yang serupa dengan meniru fitur-fitur yang sudah duluan hadir di HP Android.

    Melansir dari Make Use Of, Kamis (17/7/2025), berikut sejumlah fitur Android yang sepertinya bisa membuat pengguna iPhone iri.

    1. Circle to Search

    Salah satu fitur terbaru di Android adalah Circle to Search. Teknologi ini memungkinkan orang-orang mencari apa pun di layar hanya dengan menggambar garis di objek yang dimaksud.

    Contoh, saat menemukan sebuah tas atau sepatu di media sosial, apabila tidak ada informasi yang jelas terkait barang tersebut, kalian bisa mengetahuinya dengan mudah. Kalian cukup membuat lingkaran di sekitar gambar tas atau sepatu, dan informasi yang relevan terkait objek tersebut akan muncul beserta tautan pembeliannya.

    Kemampuan mencari apa pun tanpa harus keluar dari layar yang sedang digunakan tentunya sangat praktis dan membantu. Fitur ini masih belum dimiliki oleh HP iPhone.

    2. Volume Control Panel

    Fitur lain yang tak kalah praktis di Android adalah panel kontrol volume-nya. Jadi di HP ini, saat mengurangi atau menambah volume, pengguna juga bisa mengatur kencangnya suara notifikasi, panggilan, atau hal lain sebagainya.

    Sementara iPhone, ketika menekan tombol volume hanya memungkinkan pengguna menyesuaikan tingkat suara media atau nada dering.

    3. Multiple Users

    Kemudian fitur unggulan lain dari HP Android adalah kemampuan untuk membuat profil tamu dan beberapa akun lain. Jadi apabila kalian ingin berbagi pemakaian dengan anggota keluarga, bisa memanfaatkan fitur ini.

    Android menyederhanakannya, sehingga memungkinkan profil pengguna dan tamu terpisah. Untuk peralihan dari satu akun ke akun lain pun mudah dilakukan. Tentunya ini tetap bisa menjaga privasi data pribadi, aplikasi, dan pengaturan kalian lainnya.

    4. Gestures

    Keunggulan lain dari Android yang bisa membuat pengguna iPhone iri adalah gesture. Ketika pengguna mengusap layar beranda ke bawah, maka sejumlah notifikasi dan pengaturan lainnya terbuka.

    Lalu HP Android menawarkan gesture ‘back’ yang mudah digunakan. Pengguna cukup geser sebelah kiri atau kanan layar untuk kembali. Jika pengguna Android belum terbiasa dengan gesture ini, bisa menggantinya dengan Navigation bar. Jadi nantinya akan ada tiga tombol yang muncul, di antaranya back, home, dan switch aplikasi.

    (hps/fay)

  • Potret Para Pencari Kejujuran di Tengah Isu Beras Oplosan

    Potret Para Pencari Kejujuran di Tengah Isu Beras Oplosan

    Di tengah riuh pasar Cipinang, wajah-wajah letih namun teguh para pekerja dan pembeli menyimpan harapan sederhana agar beras yang mereka angkut, jual, dan beli adalah beras yang jujur bukan hasil campuran yang menipu. Karena bagi mereka, setiap butir beras bukan sekadar komoditas, melainkan hasil keringat, doa, dan perjuangan.

  • Penelitian Prasasti Cikapundung Tamansari Resmi Dimulai

    Penelitian Prasasti Cikapundung Tamansari Resmi Dimulai

    Liputan6.com, Bandung – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memulai penelitian batu diduga Prasasti Cikapundung Tamansari. Penelitian telah dilakukan sejak 9 Juli 2025 lalu, rencananya akan berlangsung hingga 18 Juli mendatang.

    Dalam keterangan pers Diskominfo Kota Bandung, pemerintah kota disebut melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari arkeolog, epigraf, konservator, dan antropolog. Batu yang menjadi objek utama penelitian terletak di Kampung Cimaung, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan.

    Tim peneliti mengekskavasi langsung di lokasi penemuan. Penelitian ini, katanya, menjadi langkah penting dalam menelusuri warisan sejarah yang tersembunyi di tengah permukiman padat Kota Bandung.

    “Lokasinya berada tepat di tepi Sungai Cikapundung, yang merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Bandung,” dikutip dalam siaran pers, Senin, 14 Juli 2025.

    Batu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1959 oleh seorang warga bernama Oong Rusmana. Sejak awal, batu tersebut menarik perhatian karena menunjukkan dua baris tulisan yang diduga beraksara Sunda Kuna.

    Meski sebagian besar batu tertanam dalam tanah, bagian yang tampak di permukaan memiliki ukuran panjang 180 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 55 cm.

    Keberadaan tulisan tersebut memunculkan dugaan bahwa batu ini merupakan prasasti peninggalan masa lalu yang belum banyak diketahui publik.

    Dalam konteks sejarah Sunda, temuan ini bisa menjadi bukti penting mengenai aktivitas permukiman atau keagamaan di kawasan Cikapundung pada masa lampau.

    Selama beberapa dekade terakhir, batu ini telah beberapa kali dikaji oleh sejumlah akademisi, antara lain Nandang Rusnanda, Titi Surti Nasriti, Anton Ferdianto, dan Muhammad Zakaria Hidayat.

    Namun, belum ada kesimpulan pasti mengenai periode sejarah dan keaslian aksara pada prasasti tersebut. Hal ini memunculkan perdebatan ilmiah yang masih berlangsung hingga saat ini.

    Melalui ekskavasi dan kajian terbaru ini, tim peneliti berharap dapat memperoleh data yang lebih komprehensif.

    Selain memastikan usia dan keaslian prasasti, penelitian juga diharapkan dapat menjelaskan konteks budaya dan sosial masyarakat masa lalu yang meninggalkan jejak di kawasan Cikapundung.

  • AirPods Pro 2 Bisa Jadi “Dokter Telinga” Pribadi, Tes Pendengaran Cuma 5 Menit dengan iPhone! – Page 3

    AirPods Pro 2 Bisa Jadi “Dokter Telinga” Pribadi, Tes Pendengaran Cuma 5 Menit dengan iPhone! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – AirPods Pro 2 kini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat audio untuk mendengarkan musik atau menonton konten video di iPhone, iPad, atau perangkat Apple lainnya.

    Nyatanya, true wireless stereo (TWS) milik Apple tersebut ternyata juga bisa digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda awal gangguan pendengaran.

    Lewat pembaruan pada Rabu, 16 Juli 2025, pengguna ternyata bisa melakukan tes pendengeran hanya dalam waktu sekitar lima menit dengan bekal AirPods Pro 2 dan iPhone atau iPad.

    Sadar bagaimana gangguan pendengaran seringkali berkembang secara bertahap, dan penderitanya tidak langsung sadar kondisinya, Apple pun memutuskan untuk melakukan penelitian intensif untuk membantu pengguna.

    “Hearing loss sering kali memburuk secara bertahap. Mungkin kita mulai menaikkan volume TV atau media di AirPods tanpa sadar ada perubahan,” kata Deidre Caldbeck, Senior Director of Product Marketing for Apple Watch and Health saat berbicara dengan tim Liputan6.com baru-baru ini.

     

  • Dua juta orang gunakan KA selama periode libur Juni – Juli 2025

    Dua juta orang gunakan KA selama periode libur Juni – Juli 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 2.005.761 orang menggunakan layanan kereta api selama masa libur sekolah periode 20 Juni hingga 15 Juli 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Kamis mengatakan, dari jumlah tersebut, 1.851.740 orang merupakan penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), sementara 154.021 orang adalah pengguna layanan KA Lokal Pangrango.

    Secara rata-rata, KAI Daop 1 Jakarta melayani sekitar 77.145 penumpang per hari, dengan 35.075 orang naik dan 36.146 turun setiap harinya di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta seperti Gambir dan Pasar Senen.

    Ixfan mengatakan, jumlah penumpang KA tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi kereta api.

    “Ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap transportasi massal yang berkelanjutan, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Ixfan.

    Adapun pada Rabu (16/7), KAI Daop 1 Jakarta mencatat volume penumpang KAJJ sebanyak 44.881 penumpang, dengan rincian 22.478 orang naik di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta dan 22.403 orang turun.

    Sementara itu, untuk layanan KA Lokal Pangrango, volume penumpang tercatat sebanyak 3.500 orang, menunjukkan kondisi normal.

    Adapun tiket Kereta Api (KA) Lokal Pangrango kelas ekonomi relasi Bogor – Sukabumi naik dari semula Rp45 ribu menjadi Rp55 ribu mulai 1 Agustus 2025. Kenaikan tarif dilakukan seiring pergantian rangkaian KA Pangrango yang menggunakan kereta ekonomi New Generation sejak 1 Juli lalu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Tawa Lebar Prabowo Usai Deal dengan Donald Trump soal Tarif Impor Nasional

    10 Tawa Lebar Prabowo Usai Deal dengan Donald Trump soal Tarif Impor Nasional

    Tawa Lebar Prabowo Usai Deal dengan Donald Trump soal Tarif Impor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tawa Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    terpotret jelas ketika sedang menelepon Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    .
    Lewat sambungan telepon, keduanya untuk membahas kesepakatan penurunan tarif impor AS dari 32 persen menjadi 19 persen.
    Momen hangat saat Trump menelepon Prabowo tersebut diunggah Prabowo dalam unggahan akun Instagram @prabowo pada Rabu (16/07/20245).
    Dalam unggahan itu, Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja dan dasi biru duduk bersandar di sebuah sofa.
    Dari salah satu foto, Prabowo terlihat tertawa lebar saat berbincang dengan Trump lewat ponselnya.
    Prabowo menuliskan Indonesia dan AS telah menyepakati (
    deal
    ) hubungan perdagangan baru yang menguntungkan kedua pihak.
    “Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” ucap Prabowo.
    Adapun momen Prabowo dan Trump komunikasi via telepon terjadi pada Selasa (15/7/2025) ketika Prabowo sedang berada di Eropa.
    Menurut Prabowo, Trump juga menyampaikan salam untuk seluruh rakyat Indonesia.
    “Presiden Trump menyampaikan salam hangatnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
    Tidak hanya sebentar, rupanya Prabowo cukup lama melakukan panggilan telepon dengan Trump terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap percakapan antara kedua kepala negara berlangsung sekitar 17 menit dalam suasana yang serius namun hangat.
    “Dalam percakapan yang sangat serius namun dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban selama hampir 17 menit, kedua pemimpin membahas sejumlah isu, terutama mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat,” kata Teddy lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet.
    Menurut Teddy, penurunan tarif AS ke Indonesia ini sangat signifikan.
    Sebab, tarif dagang yang dikenakan AS ke Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia.
    Menurut Teddy, proses negosiasi tarif impor antara Indonesia dan AS akhirnya disepakati usai melalui proses panjang yang sempat alot.
    “Setelah proses negosiasi yang alot dan dengan memahami kepentingan masing-masing negara, akhirnya dicapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen pada produk-produk Indonesia,” ucapnya.
    Teddy menambahkan, hasil kesepakatan tarif dagang dengan AS ini akan ditindaklanjuti Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.
    Selain itu, Prabowo disebut akan terus berunding hingga tercapai titik temu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.
    “Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa,” ungkap Teddy.
    Presiden Prabowo sendiri mengakui perundingan soal tarif impor AS tidak mudah.
    Menurut Prabowo, proses perundingan tersebut sempat alot, namun akhirnya berhasil menghasilkan kesepakatan.
    “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
    Prabowo juga menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras.
    Meski tarif impor AS turun, Prabowo mengatakan akan tetap melakukan negosiasi.
    “Sekarang kalau enggak salah tarifnya dari 32 persen diturunkan jadi 19 persen. Ya, saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” ucap Prabowo.
    Adapun kesepakatan dagang itu yakni AS menetapkan tarif impor terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen.
    Sementara barang-barang dari AS akan bebas bea masuk ketika memasuki pasar Indonesia.
    Dalam perjanjian kedua negara juga mencakup komitmen pembelian berbagai komoditas strategis asal AS oleh Indonesia.
    Kepala Negara pun menekankan bahwa kesepakatan dengan AS ini sudah dihitung dan dirundingkan.
    Dia memastikan, hal utama yang dipertimbangkan adalah kepentingan masyarakat Indonesia.
    “Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya,” ungkap Prabowo.
    “Yang penting saya harus melindungi pekerja-pekerja kita, walaupun kita juga punya sikap, ini tawaran kita, kita nggak mampu memberi lebih,” sambungnya.
    Saat ditanya apakah Prabowo puas dengan tarif sebesar 19 persen untuk Indonesia, ia berharap bisa 0 persen.
    “Ya, kalau puas ya 0 persen,” kelakar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Temuan Baru Kasus Chromebook: Soal Peran Nadiem hingga Investasi GoTo

    Deretan Temuan Baru Kasus Chromebook: Soal Peran Nadiem hingga Investasi GoTo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan-temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Kasus ini belakangan menyeret nama bekas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

    Nadiem telah diperiksa berkali-kali. Salah satu mantan staf khususnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang diduga merugikan negara lebih dari Rp1,9 triliun tersebut. Total ada 4 tersangka.

    Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengemukakan peran para tersangka. Menurutnya, untuk tersangka eks staf khusus Nadiem Makarim atas nama Jurist Tan, pada Agustus 2019 lalu bersama Fiona Handayani membuat grup Whatsapp bernama Mas Menteri Core Team.

    Qohar menjelaskan bahwa grup tersebut membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem terpilih sebagai menteri.

    Selanjutnya, ketika Nadiem resmi ditunjuk menjadi menteri era Presiden Jokowi, Qohar menjelaskan grup tersebut mulai membahas pengadaan TIK menggunakan Chrome OS antara Jurist Tan dengan Yeti Khim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. 

    “Kemudian, dilakukan penunjukan jabatan konsultan untuk Ibrahim Arief agar membantu pengadaan TIK ini,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Qohar menjelaskan bahwa Jurist Tan juga menindaklanjuti pengadaan TIK tersebut dengan cara mempimpin sejumlah rapat melalui zoom meeting dan meminta agar rencananya itu diberi dukungan.

    “JS selaku Staf Khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui zoom meeting meminta kepada SW selaku Direktur SD, kemudian MUL selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kementerian Kemendikbud Ristek dengan menggunakan Chrome OS,” katanya.

    Pertemuan dengan Google

    Setelah mendapatkan dukungan, kemudian Jurist Tan menindaklanjutinya dengan cara menemui Google, di mana sebelumnya Google juga telah bertemu Nadiem Makarim untuk membahas pengadaan TIK tersebut.

    Hasil pertemuan dengan Google itu lalu disampaikan Jurist Tan kepada Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulatsyah, dan Nadiem Makarim dalam sebuah zoom meeting.

    Sedangkan tersangka Ibrahim Arief, kata Qohar berperan membuat rencana untuk penggunaan Chromebook bersama Nadiem Makarim dalam proyek pengadaan TIK. Dia mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS dengan cara mendemonstrasikan melalui zoom meeting.

    “Tersangka IBAM juga hadir bersama dengan tersangka JT, SW, dan MUL dalam rapat zoom meeting yang dipimpin oleh NAM yang memerintahkan menggunakan ChromeOs dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujarnya.

    Untuk hasil kajian pertama sendiri, menurut Qohar, tidak ditandatangani Ibrahim Arief karena tidak menyebutkan rekomendasi penggunaan chromebook. Sedangkan pada kajian kedua baru dijadikan acuan karena menyebutkan rekomendasi atas kajian chromebook.

    Peran Tersangka Lain

    Sementara itu, untuk peran tersangka Sri Wahyuningsih yaitu selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar. 

    Menurutnya, Sri Wahyuningsih berperan turut serta bersama Mulatsyah, Jurist Tan, Ibrahim Arief, dan Nadiem membahas pengadaan ChromeOs dari Google yang saat itu pengadaan belum dilaksanakan.

    “Tersangka SW melalui temannya berinisial IT (swasta) menyuruh saudara BH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat SD tahun 2020) agar menindaklanjuti perintah Mendikbudristek NAM untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system ChromeOS dengan metode e-catalog,” tuturnya.

    Sri Wahyuningsih, kata dia, juga mengganti PPK karena tidak mampu melaksanakan perintah Nadiem untuk pengadaan TIK menggunakan Chrome OS. Kemudian, Sri Wahyuningsih menyuruh PPK yang baru memesan chromebook setelah bertemu dengan perwakilan dari PT Bhinneka Mentaridimensi selaku penyedia.

    “Bahwa tersangka SW memerintahkan WH selaku PPK untuk mengubah metode e-katalog menjadi SIPLAH (system Informasi Pengadaan Sekolah) dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek,” kata Qohar.

    Dia juga menyebutkan bahwa Sri Wahyuni berperan menyusun Juklak pengadaan chromebook. Di mana, untuk jenjang SD sebanyak 15 unit laptop dan connector satu unit per sekolah dengan harga Rp88,25 juta dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek.

    Kemudian, Qohar membeberkan untuk tersangka Mulyatsyah sendiri berperan menindaklanjuti perintah Nadiem Makarim untuk pengadaan chromebook kepada PPK dan penyedia. Dia juga berperan membuat petunjuk teknis pengadaan peralatan TIK SMP tahun 2020 yang mengarahkan ChromeOs. 

    “Hal itu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang dibuat oleh NAM selaku Mendikbudristek,” tuturnya.

    Selidiki Investasi GoTo

    Ssmsntara iru, penyidik Kejaksaan Agung tengah mendalami semua investasi dari beberapa korporasi yang masuk ke PT GoJek-Tokopedia (GoTo) Tbk.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengemukakan penyidik telah menemukan sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan Kantor GoTo beberapa waktu lalu.

    Hasilnya, kata Anang, ada dokumen penting yaitu berupa investasi beberapa korporasi ke GoTo. Hal tersebut kini tengah didalami oleh tim penyidik Kejagung.

    “Jadi ini ada beberapa dokumen terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Rabu (16/7/2025).

    Anang menjelaskan bahwa tim penyidik Kejagung tengah memilah mana investasi yang diduga berkaitan dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristik.

    “Jadi nanti kami dalami mana yang terkait dengan perkara yang sedang kita tangani ya,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kejaksaan Agung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di Kantor GoTo yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung kala itu, Harli Siregar mengatakan penyidik melakukan penggeledahan tersebut untuk mencari alat bukti lain terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. 

    “Memang benar ada penggeledahan dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    Peran Nadiem dan Kerugian Negara

    Adapun Qohar mengatakan kerugian negara yang muncul akibat pengadaan itu sebesar Rp1,98 triliun dari total anggaran pengadaan keseluruhan mencapai Rp9,3 triliun.

    Qohar menjelaskan bahwa anggaran Rp9,3 triliun itu berasal dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK. Menurut Qohar, rencananya dana itu akan digunakan untuk membeli 1,2 juta unit chromebook dengan cara menujuk pihak penyedia langsung yaitu PT Bineca Mentari Dimensi.

    “Kemudian NAM (Nadiem Makarim) yang waktu itu menjabat sebagai menteri juga mengetahui hal itu,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (15/7) malam.

    Qohar juga mengungkapkan bahwa Nadiem Makarim yang waktu itu menjabat sebagai Mendikbudristek mengarahkan agar jutaan chromebook tersebut menggunakan OS dari Google, tanpa alasan yang jelas. “Semua unit chromebook itu diperintahkan oleh NAM (Nadiem Makarim) untuk pakai OS Google Chrome,” katanya.

    Namun belakangan, menurut Qohar, baru diketahui chromebook tersebut ternyata tidak bisa digunakan oleh guru dan siswa, sehingga timbul kerugian negara.

    “Sayangnya OS di chromebook ini ternyata tidak bisa digunakan secara optimal,” ujar Qohar.