Mantan Karyawan Gold’s Gym Surabaya Akui Gaji Belum Dibayar, Malah Diminta Cari Klien Baru
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Kasus dugaan penutupan sepihak yang menyeret Gold’s Gym Surabaya berujung jalan buntu tanpa adanya solusi.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji pun melakukan sidak dengan mendatangi langsung lokasi Gold’s Gym yang bertempat di Ciputra World Mall, Surabaya, Rabu (16/7/2025).
Sebelumnya, para ribuan member mengaku dirugikan karena telah menyetorkan uang senilai jutaan rupiah, tapi tidak dapat menggunakan fasilitas gym.
Namun, dalam sidak tersebut diketahui ternyata kerugian tidak hanya dialami member, tetapi juga karyawan yang gajinya tidak dibayarkan.
Menurut pengakuan T, mantan karyawan Gold’s Gym Surabaya menjelaskan pertama kali bekerja sejak 15 November 2023 dengan kontrak sampai dengan 21 Februari 2026.
Tetapi, sejak Mei 2025 komisinya belum dibayarkan.
Pihak manajemen Gold’s Gym pun berjanji akan membayarkan 50 persen komisinya pada 8 Juni 2025.
“Saat itu sudah cair 50 persen, terus dibilangnya akan cair lagi 25 persen sisanya di tanggal 25 Juni 2025, tapi saya tunggu ternyata
enggak
cair. Lalu, diberitahu akan cair setelah gajian, jadi mulai 23 sampai 30 Juni 2025 itu dihitung gaji pro rata, tapi ternyata juga
enggak
dibayar,” kata T, Rabu (16/7/2025).
Malahan, T diminta oleh pihak manajemen untuk mencari klien baru pada Juni 2025 agar gajinya bisa terbayarkan.
“Dibilanginnya ya nanti kalau kamu jualan nanti uangnya buat kamu, gaji kalian semuanya, ya saya
enggak
mau,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga baru mengetahui bahwa biaya BPJS yang dijanjikan sejak pertama kali bekerja, ternyata tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan.
“Kan awalnya maksud saya mau cairkan BPJS seenggaknya sebagai pengganti gaji itu, tapi ternyata saya baru tahu kalau BPJS saya tidak pernah dibayarkan,” tuturnya.
Pertama kali T mengetahui ada yang bermasalah dengan Gold’s Gym, ketika dia mengetahui kasus penutupan Gold’s Gym di Bandung.
“Kalau yang di Surabaya sendiri saya cuma tahunya katanya ada maslaah internal tentang sabotase dari PT (
personal trainer
), tapi kan seharusnya itu bisa diselesaikan secara internal perusahaan
enggak
perlu sampai harus menutup Gold’s Gym,” ungkapnya.
Bahkan, sampai saat ini dia tidak menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kompensasi apapun dari perushaaan.
“Enggak ada surat atau pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba komisi saya tidak dibayar, gaji gak dibayar tapi malah disuruh cari klien baru ya saya akhirnya gak masuk kerja, terus tanggal 10 Juli 2025 baru tahu kalau Gold’s Gym ditutup,” paparnya.
Sementara itu, marketing manager Gold’s Gym cabang Surabaya, Tommy mengonfirmasi bahwa dia telah berusaha mempertanyakan gaji para karyawan.
Namun, menurut keterangan perusahaan, pihaknya hanya memiliki sisa kas perusahaan secara nasional senilai Rp 10 juta.
“Saya sudah minta untuk cicilan gaji karyawan yang di Surabaya ini gimana, terus saya diberitahu kalau kas perusahaan ini hanya sisa Rp 10 juta, kalau kamu mau nanti dibagi sama seluruh karyawan,” ucap Tommy.
Menurutnya, permasalahan ini adanya kebijakan kantor pusat yang memerintahkan seluruh personal trainer (PT) yang melarang melakukan penjualan.
“Padahal kita semua tahu kalau pemasukan terbesar gym itu dari PT, kalau semua PT dilarang jualan ya hancur semuanya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak hanya merugikan member atau sebagian orang, tetapi seluruh karyawan, PT, vendor, termasuk dirinya.
“Jadi kalau teman-teman disini ugi, ya saya juga rugi, sedangkan saya juga
enggak
punya kompetensi untuk menjawab seluruh keluhan teman-teman karena seluruh kebijakan dan sistem dipegang sama pusat,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-

Pertamina Eco RunFest 2025 Usung Tema Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina Eco RunFest 2025 bertajuk Energizing The Unity dengan konsep Gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan akan diselenggarakan pada 23 November 2025 di Istora Senayan Jakarta.
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan, konsep energi bersih, ramah lingkungan berkelanjutan berangkat dari keberhasilan menyelenggarakan Pertamina Eco RunFest tahun 2024, dengan mengelola hampir 7 ton sampah dan diolah menjadi produk baru yakni kompos dan pakan ternak serta bahan bakar alternatif untuk residu yang tidak dapat di daur ulang melalui kerja sama Waste4Change.
“Selama penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2025 dipastikan sampah dikelola dengan baik, sehingga lingkungan bersih,” jelas Arya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami turut mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Kami turut memberikan edukasi limbah organik dan anorganik di area rute lari maupun area festival bersama mitra Waste4Change,” ujar Fadjar.
Tahun ini, lanjut Fadjar, Pertamina Eco RunFest 2025 juga menggandeng komunitas Greeners dengan menghadirkan kelas kreatif daur ulang limbah plastik, tekstil, dan organik untuk para pengunjung, serta menampilkan Art Installations dari bahan recycle.
“Pertamina Eco RunFest 2025 juga ikut mengedukasi masyarakat untuk melakukan proses upcycling dengan merubah sisa-sisa kain pada industri garmen dan limbah plastik menjadi produk yang lebih bermanfaat,“ terang Fadjar.
Jadi, lanjut Fadjar, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami mengajak peserta dan pengunjung untuk menjadi bagian dalam mewujudkan energi bersih dengan mengolah dan menjadikan limbah-limbah seperti celana bekas, kain perca, dan plastik bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat.
Masyarakat dapat membeli tiket Pertamina Eco RunFest 2025 mulai 21 Juli 2025 melalui aplikasi My Pertamina.
Informasi lebih lanjut seputar kegiatan Pertamina Eco Runfest 2025 silahkan kunjungi platform media sosial @pertamina.ecorunfest
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5275593/original/057175100_1751883614-1000061981.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kapan Batas Akhir Pencairan BSU? Ini Bocoran Menaker – Page 3
Diberitakan sebelumnya, pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih dinanti sebagian penerima. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan BSU sudah cair ke 85 persen penerima.
Diketahui, ada 17,3 juta orang penerima BSU dengan besaran Rp 600.000 untuk Juni-Juli 2025 ini. Yassierli menyebut mayoritas penerima itu sudah dicairkan.
“Jadi BSU itu tadi angka sudah sampai dekati 85 persen,” kata Yassierli, ditemui usai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Kamis (17/6/2025).
Sebagian Gagal Salur
Dia mengatakan, proses penyalurannya kini dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia. Penerima BSU bisa mengambilnya ke kantor pos.
Meski begitu, Yassierli menyampaikan masih ada sebagian kecil yang akan dicairkan melalui transfer bank. Beberapa diketahui ada kendala beripa gagal salur melalui skema tersebut.
“Masih ada sedikit, sedikit bagian kecil. Jadi ada yang gagal salur, tapi kecil banget,” ungkap Yassierli
-

Besar-besaran, Warga AS Akan Gelar Aksi Protes Trump di 1.600 Lokasi
Jakarta –
Aksi-aksi protes untuk menentang sejumlah kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump, akan digelar pada hari Kamis (17/7) waktu setempat di lebih dari 1.600 lokasi di seluruh Amerika Serikat. Warga akan memprotes kebijakan deportasi massal dan pemotongan dana Medicaid serta jaring pengaman lainnya bagi masyarakat miskin.
Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Kamis (17/7/2025), hari aksi nasional “Good Trouble Lives On” ini akan digelar untuk menghormati mendiang anggota kongres dan pemimpin hak-hak sipil John Lewis. Aksi-aksi protes diperkirakan akan digelar di sepanjang jalan, gedung pengadilan, dan ruang publik lainnya. Para penyelenggara mengimbau agar aksi protes berlangsung damai.
“Kita sedang menghadapi salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah bangsa kita,” ujar salah satu pemimpin kelompok Public Citizen, Lisa Gilbert, dalam konferensi pers daring.
“Kita semua bergulat dengan munculnya otoritarianisme dan pelanggaran hukum dalam pemerintahan kita… karena hak, kebebasan, dan harapan demokrasi kita sedang ditantang,” imbuhnya.
Public Citizen adalah lembaga nirlaba dengan misi nyata untuk melawan kekuatan korporat. Lembaga ini merupakan anggota koalisi kelompok-kelompok di balik protes yang akan digelar hari Kamis waktu setempat.
Aksi protes besar-besaran direncanakan digelar di Atlanta dan St. Louis, serta di Oakland, California, Chicago, dan Annapolis, Maryland.
Tonton juga Video Warga AS Demo Minta Trump Tak Ikut Campur Perang Iran-Israel
Penolakan terhadap Trump dalam masa jabatan keduanya sejauh ini berpusat pada deportasi dan taktik penegakan hukum imigrasi. Awal bulan ini, para demonstran terlibat dalam kebuntuan yang menegangkan, ketika otoritas federal melakukan penangkapan massal di dua perkebunan ganja di California Selatan.
Seorang pekerja perkebunan tewas setelah jatuh dari atap rumah kaca dalam penggerebekan yang kacau tersebut. Penggerebekan tersebut dilakukan menyusul pengerahan pasukan Garda Nasional oleh Trump di luar gedung-gedung federal dan untuk melindungi agen imigrasi yang melakukan penangkapan di Los Angeles.
Tonton juga Video Warga AS Demo Minta Trump Tak Ikut Campur Perang Iran-Israel
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
/data/photo/2025/01/23/6791e32fa6cdf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPR Jawab Kritik Lambatnya Bahas RUU Perlindungan PRT: Sedang Kumpul Aspirasi
DPR Jawab Kritik Lambatnya Bahas RUU Perlindungan PRT: Sedang Kumpul Aspirasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Badan Legislasi (Baleg)
DPR RIBob Hasan
menanggapi kritik terkait lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(
RUU PPRT
).
Dia menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini bertujuan untuk menyerap semua aspirasi secara menyeluruh, sehingga materi muatan RUU tersebut benar-benar komprehensif.
“Ini persoalannya kita berada di tengah. Ketika kita ingin benar-benar mengambil rasa, untuk dituangkan dan diakomodasikan dalam materi muatan, kita perlu penyerapan satu per satu. Perlu kerangka,” ujar Bob dalam rapat pembahasan RUU PPRT, Kamis (17/7/2025).
Dia menyampaikan, DPR selama ini kerap dikritik karena dianggap tergesa-gesa dan tertutup dalam menjalankan proses legislasi.
Namun, saat DPR sedang berupaya menyerap seluruh pandangan dan masukan, muncul tudingan bahwa pembahasan RUU berlangsung terlalu lambat.
“Nah, ketika kita sekarang sedang mengumpulkan aspirasi atau mengakomodasi semua pendapat dan pikiran, kita dibilangnya terlalu lambat,” ucapnya.
“Nah ini Pak, dilematis setengah kami ini sekarang ya kan,” sambungnya.
Meski begitu, Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa Baleg tidak akan mundur dalam menyelesaikan pembahasan RUU PPRT, walaupun mendapatkan tekanan kritik dari berbagai pihak.
“Kami tidak akan kendur, tidak akan mundur. Karena kekuasaan kita masing-masing ada. DPR itu legislatif. Mahkamah, baik konstitusi maupun agung, itu yudikatif. Tidak bisa masuk ke dalam ranah kekuasaan legislatif. Begitu juga eksekutif,” tegasnya.
Bob menambahkan, Baleg DPR berencana menyerap masukan dari kalangan akademisi di berbagai kampus di Indonesia.
Dia berharap langkah ini dapat memperkaya pembahasan RUU PPRT.
“Kita memang akan keliling ke akademisi, civitas akademik di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Supaya betul-betul tertampung,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bob juga menginformasikan bahwa Naskah Akademik (NA) RUU PPRT yang digunakan saat ini adalah versi terbaru.
Dia pun mengeklaim bahwa berbagai masukan, termasuk dari kelompok masyarakat sipil pendukung RUU PPRT, telah menjadi catatan penting dalam proses penyusunan.
“Contoh kayak tadi koalisi menyatakan yang penting persamaan hak. Sehingga harus ada perjanjian tertulis. Maka ini menjadi catatan buat kita,” pungkasnya.
Sebagai informasi, RUU PPRT telah diajukan sejak 2004 dan dianggap mendesak sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja di bidang rumah tangga.
RUU PPRT juga selalu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) setiap periode DPR, tetapi tidak juga berhasil disahkan hingga DPR periode 2019-2024 berakhir.
Pada periode 2024-2029, DPR RI kembali membahas RUU PPRT dan menyatakan akan berupaya menyelesaikannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Awas! Review Skincare ‘Overclaim’ Bisa Kena Pidana 12 Tahun Penjara
Jakarta –
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mewanti-wanti para produsen skincare yang melakukan tindakan overclaim atau klaim berlebihan. Menurut Ikrar, ini adalah bentuk ‘kebohongan’, sehingga bisa berbuntut pada pidana.
Ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya yang berhubungan dengan Pasal 435.
“Barang siapa yang mendistribusikan, menjual, atau memakai obat farmasi termasuk kosmetik yang tidak memenuhi standar maka bisa dituntut. Tuntutannya adalah 12 tahun penjara dan denda sebesar-besarnya Rp 5 miliar,” kata Ikrar di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
“Berarti kalau tidak memenuhi standar dan dia review, memakai, meng-klaim dengan melebih standar itu berarti kan melanggar Undang-Undang ini. Misalnya dia overclaim. Contohnya, kosmetik ini bisa menjadi pemutih (wajah), lalu klaim selanjutnya bisa anti jerawat. Tapi kenyataannya tidak sesuai standar klaim itu,” sambungnya.
Ikrar mengatakan jika masyarakat menemukan produk-produk dengan klaim berlebihan untuk bisa segera melaporkan kepada BPOM. Pasalnya, kini BPOM memiliki Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 (PerBPOM 16/2025) tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Peran Serta Masyarakat.
“Jadi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor kesehatan termasuk sediaan farmasi dan pangan olahan,” kata Ikrar.
“Dan, masyarakat memiliki hak dan diberikan ruang untuk berperan serta dalam pengawasan tersebut, guna memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi,” tutupnya.
(dpy/naf)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5221429/original/022418100_1747355065-Untitled.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Negara di Kawasan Ini Kena Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Indonesia, Siapa Saja? – Page 3
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk produk Indonesia ke AS.
Kesepakatan ini dinilai dapat mendorong kenaikan signifikan nilai perdagangan bilateral. Pria yang akrab disapa Anin ini optimistis, ekspor Indonesia ke AS dalam 5 tahun ke depan bisa meningkat hingga dua kali lipat dari kondisi sekarang.
“Kalau saya lihat, perdagangan yang tadinya USD 40 miliar, dalam 5 tahun bisa mencapai USD 80 miliar. Kita mesti lihat bukan hanya untungnya buat mereka, tapi apa untungnya buat kita,” ungkap Anin dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).
Untuk memanfaatkan peluang ini, Kadin Indonesia berencana segera menggelar rapat dengan pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor tekstil, garmen, alas kaki hingga elektronik. Anin menegaskan pentingnya memastikan kapasitas produksi cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan.
“Jangan sampai kita (sudah) mendapatkan suatu kemudahan, tiba-tiba malah dimanfaatkan negara lain yang biayanya lebih mahal hanya karena kita tidak siap,” ungkap dia.
“(Karena) Kita mau mencari tiga angka. Satu, berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua, berapa banyak kita bisa meningkatkan perdagangan. Dan yang ketiga, berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan,” tutur Anin.
/data/photo/2025/07/03/68661ff8e100e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/17/68789684962af.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

