Xcloud.id

Blog

  • RI Fix Kena Tarif Trump 19% atau Bisa Turun? Begini Kata Mendag

    RI Fix Kena Tarif Trump 19% atau Bisa Turun? Begini Kata Mendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penurunan tarif impor terhadap Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Lantas, apakah tarif impor AS terhadap Indonesia bisa kembali turun?

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan pemerintah masih menunggu tanggal berlakunya tarif impor barang asal Indonesia, termasuk negara lain ke AS pada 1 Agustus 2025.

    “Ya kan kita nunggu, kita nunggu mulai berlakunya 1 Agustus [tarif Trump]. Ya mudah-mudahan jadi,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Sayangnya, saat kembali ditanya apakah negosiasi tarif Trump tetap berlanjut dan tarif berpotensi turun lagi, Budi hanya mengatakan pihaknya berharap tarif impor Trump tetap berjalan lancar sampai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

    “Ya pokoknya tanggal 1 Agustus [2025] mulai berlaku. Ya Mudah-mudahan semua lancar. Mohon doanya,” tuturnya.

    Sebelumnya diberitakan, Trump akan mengenakan tarif impor sebesar 19% terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke AS. Besaran tarif tersebut lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya 32%.

    Di sisi lain, AS tidak akan membayar tarif apa pun kepada Indonesia alias bebas dari tarif dan hambatan non-tarif sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan AS—Indonesia. 

    Presiden Trump menyatakan kesepakatan ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi Negara Paman Sam untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Perinciannya, Indonesia akan mengimpor energi dari AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244,56 triliun (asumsi kurs Rp16.304 per dolar AS). Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp73,36 triliun.

    Selain itu, Indonesia juga bakal mengimpor 50 pesawat Boeing yang mayoritas merupakan tipe Boeing 777.

    “Sebagai bagian dari perjanjian ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya tipe [Boeing] 777,” kata Trump, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

    Trump mengaku bahwa untuk pertama kalinya, AS mengantongi akses penuh mengekspor produk peternak, petani, dan nelayan ke Indonesia.

    “Untuk pertama kalinya, peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa,” ungkapnya.

    Namun, Trump mengancam bahwa jika ada pengiriman ulang (transshipment) dari negara dengan tarif lebih tinggi, maka tarif tersebut akan ditambahkan ke tarif yang dibayarkan oleh Indonesia.

    “Terima kasih kepada rakyat Indonesia atas persahabatan dan komitmennya dalam menyeimbangkan defisit Perdagangan kita. Kami akan terus memberikan hasil bagi rakyat Amerika, dan rakyat Indonesia!” tutupnya.

  • Sekolah Rakyat Solo Disorot Komisi VIII DPR, Kekurangan Fasilitas Cuci Pakaian dan Lab Komputer

    Sekolah Rakyat Solo Disorot Komisi VIII DPR, Kekurangan Fasilitas Cuci Pakaian dan Lab Komputer

    Liputan6.com, Solo – Komisi VIII DPR RI meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Solo yang berdiri di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Jebres, Solo pada Rabu (16/7/2025). Dalam kunjungan kerjanya itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menyoroti belum adanya tempat untuk mencuci baju di sekolah asrama tersebut.

    Kedatangan rombongan anggota Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Abdul Wachid untuk melihat dari dekat kegiatan Sekolah Rakyat yang baru masuk perdana pada Senin lalu. Lantas, peninjauan yang dilakukan hari ini menyasar Sekolah Rakyat Menengah Atas yang salah satunya ada di Kota Solo, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Solo.

    “Hari ini, alhamdulillah yang kita tinjau Sekolah Rakyat yang SMA, SMA 17. Ini kami lihat tadi secara langsung anaknya memang aduh, memang saya lihat anaknya benar-benar kurang mampu ya. Mereka sangat senang sekali dengan fasilitas yang ada, baik itu sekolahannya, fasilitas tempat tidurnya, makannya sangat senang sekali,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid di Solo, Rabu (16/7/2025).

    Dalam kunjungan kerjanya itu, Abdul Wachid juga mengamati bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Solo itu masih memiliki sejumlah kekurangan fasilitas. Setelah keliling meninjau komplek sekolah rakyat yang menempati area Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso milik Kementerian Sosial itu ternyata belum dilengkapi dengan tempat untuk mencuci pakaian bagi para siswa.

    “Jadi kami melihat masih ada kekurangan dan kekurangan ini nanti kita sempurnakan, terutama saya lihat tadi belum ada tempat untuk nyuci karena kita melatih untuk anak-anak bisa mandiri biar tidak menunggu. Kalau dulu mungkin di rumah mungkin nunggu ibunya yang nyuci, kalau sekarang harus mandiri nyuci sendiri tapi fasilitas itu belum ada,” ujar dia.

  • Salip Rival-rivalnya, Ini Tipe Suzuki Fronx yang Paling Laris

    Salip Rival-rivalnya, Ini Tipe Suzuki Fronx yang Paling Laris

    Jakarta –

    Suzuki Fronx membetot perhatian masyarakat Indonesia. Dari sisi penjualan, mobil ini memimpin penjualan di segmen SUV compact pada bulan pertama sejak peluncuran.

    Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Suzuki Fronx terdistribusi sebanyak 1.782 unit. Angka ini menempatkan Fronx di urutan ke-8 mobil terlaris di Indonesia pada Juni 2025.

    Diketahui, secara umum, Suzuki Fronx tersedia dalam tiga varian berbeda, yakni GL, GX, dan yang termahal, SGX. Sementara pilihan transmisinya tersedia dalam opsi manual dan matik.

    Penjualan Suzuki Fronx didominasi varian termahal, SGX Hybrid A/T dengan opsi warna 2 Tone. Total penjualannya pada Juni 2025 itu mencapai 840 unit. Untuk varian ini dijual Rp 321,9 juta (OTR Jakarta).

    Varian terlaris nomor dua Suzuki Fronx adalah Fronx Hybrid GX AT dengan torehan 363 unit. Harganya tidak sampai Rp 300 juta, atau lebih tepatnya Rp 293,9 juta (OTR Jakarta).

    Sementara itu, penjualan Suzuki Fronx yang paling rendah bukan varian termurah. Namun penjualan tipe transmisi manual memang lebih sedikit dibanding tipe transmisi matic.

    Penjualan paling kecil itu jatuh ke trim Suzuki Fronx Hybrid GX M/T yang terdistribusi 99 unit. Sebagai pembanding, tipe lebih murahnya Fronx GT M/T laku 112 unit, dan Fronx GT A/T terdistribusi 221 unit.

    Salah satu mobil irit, di balik kapnya, Suzuki Fronx varian SGX dan GX dibekali dengan mesin K15C yang dipadukan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Mesin itu menghasilkan tenaga sebesar 74 kW/6.000 rpm dan torsi maksimal 135 Nm /4.400 rpm. Dalam mesin ini, Suzuki menggunakan dual injector untuk mengoptimalkan pengkabutan bahan bakar agar lebih efisien.

    12 unit Suzuki Fronx pernah dites ke Bandung, hasil konsumsi bahan bakarnya bervariasi. Pemenang adu irit dalam momen ini mencapai konsumsi bahan bakar rata-rata 44,87 km/liter, juara dua di angka 39,78 km/liter dan juara tiga di 32,8 km/liter. Ketiganya menggunakan mobil Suzuki Fronx dengan mesin K15C mild-hybrid.

    Berikut ini data penjualan Suzuki Fronx:Fronx GT MT: 112Fronx GT AT: 221Fronx Hybrid GX MT: 99Fronx Hybrid GX AT: 363Fronx Hybrid SGX AT: 147Fronx Hybrid SGX 2Tone AT: 840

    Dalam data tersebut, Suzuki Fronx mengungguli rivalnya dalam hal penjualan.

    Posisi kedua diisi Toyota Raize dengan angka penjualan sebanyak 619 unit dalam periode yang sama. Angka ini merosot dari bulan lalu yang mencetak 1.054 unit.

    Selanjutnya brand asal China, Chery juga berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Chery Tiggo Cross menempati posisi tiga penjualan SUV compact terlaris dengan distribusi sebanyak 383 unit pada Juni 2025. Namun angka itu juga mengalami penurunan dari periode sebelumnya yang bisa mencapai 755 unit.

    Kemudian Honda WR-V menempati urutan keempat. Angka penjualannya tembus 285 unit, turun dari bulan Mei yang bisa mengirim 685 unit Honda WR-V dari pabrik ke dealer.

    (riar/dry)

  • Komisi III DPR Balik Sebut Kritik YLBHI Soal Pembahasan RUU KUHAP Tak Transparan Justru Ugal-ugalan

    Komisi III DPR Balik Sebut Kritik YLBHI Soal Pembahasan RUU KUHAP Tak Transparan Justru Ugal-ugalan

    JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah tudingan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.

    Tudingan itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, yang menilai proses pembahasan RUU KUHAP ‘ugal-ugalan’ dan tidak mencerminkan prinsip negara hukum maupun keterlibatan masyarakat.

    Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan RUU itu berlangsung transparan dan terbuka.

    “Saya pikir, bukan bermaksud menyombongkan diri, DPR saat ini adalah salah satu institusi paling transparan. Jangankan hasil rapat, bisik-bisik saja bisa terdengar saat siaran langsung,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 Juli.

    Menurutnya, DPR bahkan sudah meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat sebelum mulai membahas RUU KUHAP bersama pemerintah.

    “Jadi saya menolak keras kalau penyusunan RUU ini disebut ugal-ugalan. Mungkin yang mengkritik justru yang ugal-ugalan,” tegas politikus Gerindra tersebut.

    Dituding Bahas Ribuan Masalah Hanya dalam 2 Hari

    Sebelumnya, YLBHI menilai proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP terlalu kilat. Isnur menyebut, ada 1.676 DIM yang dibahas dalam kurun waktu hanya dua hari, yakni pada 10–11 Juli 2025.

    “Ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip penyusunan undang-undang yang benar, dan berdampak pada kualitas serta legitimasi hukum di mata publik,” kata Isnur.

    Menurut YLBHI, RUU KUHAP berisi banyak pasal bermasalah yang seharusnya dikaji secara mendalam dan tidak disahkan secara tergesa.

    “Pembahasan yang ugal-ugalan dan penuh pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, partisipasi publik sejati, serta hak asasi manusia, hanya akan menambah catatan buruk pemerintahan saat ini,” lanjut Isnur.

  • RS Asing Masuk RI, Bagaimana Nasib Pasien BPJS?

    RS Asing Masuk RI, Bagaimana Nasib Pasien BPJS?

    Jakarta –

    Beberapa hari terakhir, masyarakat ramai soal wacana masuknya rumah sakit asing yang akan masuk Indonesia. wacana ini muncul usai Presiden Prabowo membuka keran bisnis kesehatan bagi investor luar negeri.

    Hal tersebut dikatakan Presiden Prabowo dalam kunjungannya di Brussel pada Minggu (13 Juli 2025) lalu. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunawan Sadikin, menegaskan jika rencana tersebut merupakan upaya yang baik dari Presiden Prabowo. Ia menilai, dengan rencana tersebut, masyarakat berkesempatan mengakses layanan kesehatan dengan cepat tanpa harus pergi ke luar negeri.

    “Pak Presiden kan inginnya agar rakyat Indonesia seluruhnya, seluruh orang, bisa mendapatkan akses yang mudah, kualitas yang bagus, dan harga terjangkau,” ujar Budi kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Di tengah pro-kontra yang muncul, Budi kemudian lebih menegaskan bila masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan berkelas global tanpa harus membuang uang dan waktu dengan pergi ke luar negeri.

    Mengutip detikHealth, Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari Rp 100 triliun devisa karena masyarakat memilih berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Dengan adanya kebijakan tadi, diharapkan wisata medis ke luar negeri dapat lebih tereduksi.

    Pertanyaan berikutnya adalah soal seluas apa akses yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan rumah sakit asing tersebut. Dikutip dari detikHealth, dengan adanya teknologi canggih serta tenaga medis yang lengkap, rumah sakit asing di RI hanya akan bisa diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke atas saja.

    Hal tersebut disampaikan oleh Dicky Budiman, praktisi dan pengajar bidang kebijakan kesehatan di Program Pascasarjana Universitas YARSI. Ia juga mengatakan jika rumah sakit-rumah sakit tersebut hanya akan berdiri di kawasan kota besar saja. artinya, masyarakat daerah tetap akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tambahan.

    “Bayangkan jika RS asing hanya ada di Jakarta, Surabaya, atau Bali. Sementara masyarakat di Papua atau NTT tetap bergantung pada RS pemerintah dengan fasilitas terbatas. Ini jelas melanggengkan ketimpangan,” kata Dicky, dikutip dari detikHealth, Selasa (15/7).

    Lalu sejauh mana wacana ini telah dibahas? Apa saja dampak yang berpotensi terjadi jika rumah sakit asing jadi masuk ke Indonesia? mungkinkan peserta BPJS dapat mengaksesnya? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikHealth.

    detikSore hari ini juga akan mengulas kondisi terkini Pelabuhan Ketapang Jawa Timur yang dikabarkan sempat lumpuh. Gerbang penyeberangan menuju Pulau Bali tersebut sempat mengalami kepadatan hingga membuat calon penyeberang terjebak selama puluhan jam.

    Seperti ditulis oleh detikJatim, kemacetan ini disebabkan oleh adanya kebijakan sepihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi yang menunda operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT). Ada apa di balik dijalankannya kebijakan ini? Bagaimana situasi terkini di kawasan Pelabuhan Ketapang? Ikuti laporan lengkapnya bersama Jurnalis detikJatim.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan dr. Andhika Raspati, SpKO. Ia akan memberi tips cara lari aman bagi para pelari pemula.seperti diketahui, sejak olahraga lari menjadi kegiatan populer masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang mulai mencoba berlari. Alih-alih sehat, sebagian pelari pemula justru mengalami cedera.

    Lalu apa saja yang perlu diperhatikan saat seseorang mulai mencoba olahraga lari? Benarkah lari tidak sesederhana menggerakkan langkah kaki? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Pengusaha Ritel Tunggu Instruksi Pihak Berwenang, Siap Tarik Beras Oplosan

    Pengusaha Ritel Tunggu Instruksi Pihak Berwenang, Siap Tarik Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal temuan beras kemasan premium oplosan yang beredar di ritel.

    Untuk diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah memanggil empat produsen beras terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan.

    Keempat produsen beras tersebut di antaranya Wilmar Group, PT Belitang Panen Raya, PT Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan pihaknya akan menarik beras premium jika telah menerima instruksi dari pihak yang berwenang. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi secara detail siapa pihak yang akan memberikan instruksi.

    “[Ritel tidak akan menarik beras premium] selama tidak ada instruksi [dari pihak berwenang],” kata Solihin saat ditemui seusai acara Launching Hari Ritel Nasional 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Untuk itu, Solihin menjelaskan bahwa peritel masih harus menunggu instruksi untuk menarik beras kemasan premium.

    “Lah iya dong [harus menunggu instruksi], siapa yang punya hak dong? Pokoknya pihak yang berwenang, ya,” tuturnya.

    Namun, Solihin memastikan peritel yang tergabung dalam Aprindo akan menarik semua beras kemasan premium jika terbukti ditemukan beras kemasan premium dijual tak sesuai mutu dan dioplos.

    “Wah kita akan turun paling pertama. Tapi sekarang ini Anda tahu nggak kalau beras premium itu jenis apa. Anda bisa ngecek nggak? Kalau kami, kami nggak punya kemampuan [untuk mengecek kualitas beras]. Coba Anda tahu nggak? Saya kasih 5 kilogram, coba ini [beras] premium apa medium? Nggak bisa,” ujarnya.

    Terlebih, Solihin menekankan bahwa Aprindo tidak bisa mengetahui kualitas beras yang dijual di toko ritel. Sebab, dia menegaskan bahwa sejatinya, peritel tidak memproduksi barang, termasuk beras, kepada konsumen.

    Seiring ditemukannya beras oplosan, Solihin mengatakan peritel kini mewajibkan para pemasok (supplier) untuk membuat surat pernyataan yang mencantumkan bahwa beras kemasan yang dijual adalah jenis premium. Adapun saat ini, Solihin mengeklaim sebagian besar produsen sudah membuat surat pernyataan tersebut.

    “Kalau ada supplier [termasuk beras] yang tidak membuat surat pernyataan, saya hilangkan dari display,” terangnya.

    Sebab, dia menjelaskan bahwa dalam pemasok harus jelas memasarkan produk sesuai dengan kontrak perjanjian, termasuk beras jenis premium.

    “Andaikan ada [beras premium oplosan], tentunya sekali lagi, kalau terbukti dan tadi ada larangan bahwa produk ini terbukti dan sebagainya, berarti yang dibohongin bukan konsumen kita juga dibohongin kalau memang benar ada [beras oplosan],” tuturnya.

    Sebelumnya, mengacu temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Alhasil, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    “Kemudian juga melakukan pengecekan khususnya kesesuaian mutu beras yang dijual dengan yang dicantumkan pada kemasan,” ujarnya.

    Adapun, Mentan Amran pernah mengungkap masyarakat mengalami kerugian hingga Rp99 triliun per tahun imbas penjualan beras yang tak sesuai mutu.

    “Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp 99 triliun per tahun. Karena itu, kita minta Satgas Pangan turun, dan dalam dua minggu ke depan, semua produsen dan pedagang wajib lakukan penyesuaian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Mengacu investigasi yang berlangsung pada 6–23 Juni 2025, melibatkan sebanyak 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

    Dari hasil tersebut, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

  • Gibran Sebut Anggaran MBG Semester II/2025 Segera Cair

    Gibran Sebut Anggaran MBG Semester II/2025 Segera Cair

    Bisnis.com, Jakarta — Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk semester II Tahun 2025 segera dicairkan pemerintah pusat.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sela-sela acara Peresmian Kantor Pusat Mitra Senkom Polri Jakarta Timur, Kamis (17/7).

    Gibran mengingatkan bahwa Program MBG harus bisa berjalan sesuai dengan target pemerinta serta lancar dan merata untuk warga Indonesia. Maka dari itu, menurur Gibran, pemerintah akan menyuntikan anggaran lagi untuk MBG di semester II tahun ini.

    “Nanti di semester II ini, dari program MBG akan terus disuntik anggarannya dan InsyaAllah di akhir tahun nanti bisa lebih merata,” tuturnya.

    Gibran berpandangan bahwa program MBG tidak hanya bisa membuat siswa semakin sehat dan mendapatkan asupan gizi tepat, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Pasalnya, kata Gibran, ada puluhan orang yang bekerja di satu dapur MBG. Sementara jumlah dapur MBG di seluruh Indonesia ada banyak.

    “Jadi ada puluhan orang yang bekerja di dapur MBG. Pesan saya libatkan petani lokal,” katanya.

    Gibran menargetkan pada tahun 2026 nanti Program MBG bisa bergerak lebih massif dan merata hingga ke pelosok, sehingga tidak ada lagi daerah yang tidak tersentuh Program MBG tersebut

    “Tahun 2026 nanti, Program MBG akan lebih dimasifkan lagi,” ujarnya

  • Cara Daftar DTKS 2025 untuk Dapat Bansos dari Pemerintah

    Cara Daftar DTKS 2025 untuk Dapat Bansos dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial (bansos), harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    DTKS ini menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai jenis bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI-JKN).

    Selain itu, syarat lain yakni lolos verifikasi silang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    Syarat Mendapat Bansos 2025

    Terdaftar dalam DTKS
    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Memiliki e‑KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
    Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin
    Bukan berstatus ASN, TNI, atau Polri
    Belum pernah menerima bansos yang tidak diperbolehkan bersamaan

    Cara Daftar DTKS untuk Bansos 2025

    Cara mendaftarkan diri agar terdaftar dalam DTKS yakni dapat dilakukan secara online dan offline. Berikut ketentuannya.

    1. Online melalui aplikasi cek bansos

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store
    Pilih menu “Buat Akun Baru”, isi NIK, No KK, nama lengkap, alamat, email, dan nomor HP
    Unggah foto e‑KTP dan swafoto sambil memegang e‑KTP.
    Setelah verifikasi akun via email, login lalu masuk ke menu “Daftar Usulan”, isi data diri dan anggota keluarga, pilih bantuan yang diinginkan, lalu kirim usulan.

    2. Offline melalui Kelurahan/desa

    Warga harus mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP dan KK
    Kepala desa/kelurahan bersama perangkat melaksanakan musyawarah dan melakukan verifikasi untuk menetapkan warga yang layak sebagai calon DTKS
    Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diajukan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut
    Selanjutkan dilakukan kunjungan lapangan untuk menetapkan seseorang terdaftar dalam DTKS

    Cara Cek Seseorang Terdaftar dalam DTKS 2025

  • Polda Riau Bongkar Kasus TPPO, Puluhan Calon Pekerja Migran Diselamatkan

    Polda Riau Bongkar Kasus TPPO, Puluhan Calon Pekerja Migran Diselamatkan

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. Puluhan calon pekerja migran diselamatkan dalam operasi ini.

    “Untuk korban ada 58 orang, terdiri dari 44 laki-laki dan 4 perempuan,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Kamis (17/7/2025).

    Dalam pengungkapan kasus ini, Polda Riau mengamankan sebanyak 11 orang tersangka. Dari 11 tersangka ini, 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

    Para korban ini diselundupkan oleh para pelaku melalui dua wilayah yakni Kota Dumai dan Pulau Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dalam operasi pada tanggal 3-5 Juli 2025.

    Sementara itu, Irjen Herry Heryawan menjabarkan selama kurun waktu 2024-2025 ini, Polda Riau berhasil menyelamatkan 100 orang calon pekerja migran non-prosedural. Dari 100 orang ini, terdiri dari 78 laki-laki dan 22 orang perempuan.

    Suami-Istri Terlibat

    Herry Heryawan menyampaikan dari 11 tersangka tersebut, dua di antaranya merupakan pasangan suami-istri (pasutri) berinisial DS dan NR.

    “Jadi kalau airnya surut, itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki, dibangun penampungan di dalam hutan,” imbuhnya.

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang turut dalam kegiatan konferensi pers ini menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas pengungkapan kasus tersebut.

    Abdul Karding menyampaikan para pekerja migran Indonesia, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural wajib mendapatkan perlindungan dari tindak pidana kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan orang (human trafficking).

    “Mereka ini adalah warga negara yang wajib kita lindungi, entah dia prosedural, entah dia ilegal, tugas konstitusi kita, tugas pendirian negara berdasarkan UUD adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak melindungi,” tegas Karding.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RI Butuh 5 Pabrik Biodiesel Baru Jelang Implementasi B50 di 2026

    RI Butuh 5 Pabrik Biodiesel Baru Jelang Implementasi B50 di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia membutuhkan 5 pabrik Biodiesel baru untuk mengimplementasikan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 50 (B50) pada 2026.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, dari 5 pabrik baru yang ditargetkan, saat ini sudah ada 3 pabrik yang sedang dibangun.

    “Kita perlu 5 [pabrik baru] dengan kapasitas besar, yang kalau ukur-ukur kapasitasnya 1.000.000 kita perlu 5 gitu,” ucap Eniya dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Kendati demikian, Eniya tak merinci 3 pabrik yang sedang dibangun itu. Namun, menurutnya, pabrik biodiesel baru itu diperlukan di daerah Timur Indonesia.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan Indonesia siap mengimplementasikan B50 pada tahun depan.

    Menurutnya, ketersediaan kuota Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sudah mencukupi untuk memproduksi B50. FAME merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak sawit dengan metanol.

    “Untuk ketersediaan FAME-nya, kita sudah siap untuk masuk di B50 tahun depan. Mudah-mudahan awal tahun [2026] bisa ditetapkan,” ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/5/2025).

    Dia mengaku, keyakinan tersebut dilandasi oleh evaluasi implementasi B40 yang berlaku sejak awal 2025. Menurut Yuliot, implementasi B40 berjalan dengan baik untuk public service obligation (PSO) maupun non-PSO.

    Yuliot menyampaikan bahwa Indonesia masih membutuhkan sekitar 2 juta ton metanol untuk mengimplementasikan program bauran biodiesel berbasis sawit 50% atau B50 pada 2026.

    Dia menyampaikan bahwa ketersediaan metanol dalam negeri masih terbatas. Untuk mengimplementasikan B50, Indonesia membutuhkan sekitar 2,3 juta ton metanol, sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 300.000 ton.