Xcloud.id

Blog

  • Tatkala Kecerdasan Buatan Makin Adaptif di Sektor Keuangan

    Tatkala Kecerdasan Buatan Makin Adaptif di Sektor Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Bagaimana pola masyarakat ketika bertransaksi perbankan menggunakan fitur mobile banking?

    Pada umumnya, mereka membuka aplikasi mobile banking, lalu mencari fitur untuk transaksi, misalnya transfer uang, mencari nama calon penerima dana dan nomor rekening, memasukkan nominal transaksi, memasukkan nomor personal identification number (PIN), transaksi berlangsung dan dana terkirim ke penerima.

    Setidaknya ada empat langkah untuk melakukan transaksi transfer dana jika menggunakan model layanan pada umumnya di era teknologi perbankan saat ini.

    Sejalan dengan makin adaptifnya pemanfaatan teknologi di industri perbankan, langkah-langkah itu dapat dipangkas. Misalnya cukup dengan dua langkah saja.

    Hal itu sejalan dengan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di industri jasa keuangan.

    Salah satunya yang coba diperkenalkan oleh PT Sarana Pactindo, perusahaan yang bergerak dalam layanan penyedia teknologi keuangan. Sarana Pactindo merupakan kelompok bisnis afiliasi dari perusahaan penyedia jasa data center kenamaan di Indonesia, PT DCI Indonesia Tbk.

    Dalam ajang Digital Shift into AI: Vision to Value yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (16/7/2025), Sarana Pactindo memperkenalkan Intelligent Banking Assistant yakni AnvAla.

    Saat mempresentasikan platform intelligent banking assistant, Head of Solution Architect Sarana Pactindo Satriyo Putranto mengatakan bahwa layanan berbasis fincloud platform itu dibangun dengan mempertimbangkan tingginya kebutuhan teknologi dengan skalabilitas mumpuni untuk menjawab perkembangan di industri jasa keuangan, khususnya perbankan.

    Selain itu, teknologi yang dihadirkan oleh perusahaan dinilai aplikatif dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama menyangkut pemanfaatan teknologi dalam sektor jasa keuangan.

    Saat paparan, Satriyo memperkenalkan fitur berbasis chat maupun voice (suara) di mobile banking yang dapat menangkap perintah transaksi keuangan yang ingin dilakukan oleh nasabah.

    Misalnya, pengguna mobile banking cukup menulis pesan chat, “Kirimkan uang sebesar Rp500.000 ke Tuan X.” Maka, dalam sistem mobile banking pengguna akan langsung muncul nama, nomor rekening tujuan, dan nominal dana yang hendak dikirimkan.

    Pengguna mobile banking cukup mengetik nomor PIN secara manual untuk verifikasi dan keamanan data.

    Demikian halnya dengan fitur berbasis suara. Dengan memasukkan voice di fasilitas mobile banking merupakan suara pemilik rekening asli, pengguna cukup mengirim pesan perintah berbasis suara untuk melakukan transaksi.

    Fitur berbasis AI lain yang juga dikembangkan yakni untuk menelusuri riwayat transaksi dan analisis mengenai lalu-lintas penggunaan dana (financial check up).

    Dengan menuliskan pesan, misalnya, “Saya ingin tahu histori transaksi selama 1 bulan terakhir.” Fitur akan langsung memproses semua transaksi nasabah, termasuk catatan penggunaan keuangan.

    RUTINITAS BERULANG

    Menurut President Director Sarana Pactindo Sutjahyo Budiman, pemanfaatan AI di industri keuangan tak dapat dihindari, terutama untuk memecahkan rutinitas yang berulang.

    Salah satu yang bisa dioptimalkan oleh industri keuangan, khususnya bank dengan pemanfaatan AI yakni mendeteksi fraud.

    President Director Sarana Pactindo Sutjahyo Budiman

    “Sekarang fraudsters juga sudah pakai AI. Dengan mengadopsi AI, perbankan makin mudah mendeteksi ribuan transaksi secara cepat. Coba kalau pakai cara manual, dilihat satu-satu, lama. Serangannya udah datang lagi,” kata Sutjahyo.

    Dengan hadirnya layanan baru tersebut, dia berharap industri jasa keuangan di Tanah Air makin adaptif untuk memanfaatkan AI.

    Apalagi, katanya, teknologi yang dikembangkan sejalan dengan ketentuan dari regulator.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2025 telah menerbitkan pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia.

    Hadirnya pedoman itu sebagai panduan bagi perbankan di Indonesia untuk memastikan teknologi kecerdasan buatan dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab karena pengembangan dan penerapannya di sektor perbankan berpotensi mentransformasi industri perbankan dengan mendorong inovasi, memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih cerdas serta menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik bagi nasabah.

    OJK mengimbau agar penerapan kecerdasan artifisial mampu memberikan manfaat dengan pengelolaan risiko yang terkendali, sehingga mampu melindungi nasabah termasuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta stabilitas sistem keuangan secara luas.

    Sektor keuangan, khususnya perbankan berada dalam kelompok tiga besar yang paling banyak mengadopsi teknologi AI berdasarkan riset Fortune Business Insights pada 2023, selain industri teknologi informasi-telekomunikasi dan otomotif.

    Namun, implementasi AI di sektor perbankan banyak dinilai dil uar prediksi karena secara historis, industri perbankan dikenal sebagai industri konservatif yang lebih mengutamakan keamanan, regulasi ketat, dan stabilitas.

  • Lah Kenapa? Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Terkait Ijazah Jokowi

    Lah Kenapa? Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Minta Maaf dan Cabut Pernyataan Terkait Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Setelah bikin geger, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) 2002-2007, Prof. Sofian Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang ada dalam video di YouTube. 

    Diketahui, dalam video dengan judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!”, pada 16 Juli 2025, Sofian Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2.

    “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” kata Sofian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis 17 Juli 2025.

    Dalam pernyataannya, Sofian menegaskan bahwa keterangan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. 

    “Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut,” kata Sofian.

    Lewat surat surat pernyataannya tersebut, Sofian berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. 

    Berikut pernyataan lengkapnya:

    Pernyataan Sofian Effendi 

    Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam 

    video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. 

    Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. 

    Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. 

    Yogyakarta, 17 Juli 2025 

    Yang menyatakan,

    Ttd

    Prof. Dr. Sofian Effendi 

    Mantan Rektor UGM 2002-2007.

  • Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    GELORA.CO –  Prediksi pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut soal kondisi pasca-kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini mulai terbukti.

    Setelah lengser dari jabatannya, Jokowi tidak hanya kehilangan pamor di hadapan publik, tetapi juga menjadi bahan olok-olok di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akar rumput seperti sopir truk.

    “Saya sudah prediksi, begitu Jokowi lengser, dia akan jadi bahan tertawaan publik,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Kamis 17 Juli 2025.

    “Dan sekarang itu mulai terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rocky, meskipun masih ada upaya dari para pendukung dan buzzer untuk membela citra Jokowi, kekuatan itu kini tidak sebanding dengan derasnya opini publik yang kritis.

    “Publik sudah well-informed. Zaman media sosial ini membuat semua orang, bahkan sopir truk, bisa memahami dan mengekspresikan kritik politik,” katanya.

    “Olok-olok terhadap Jokowi tidak hanya di media sosial, tapi juga muncul dalam bentuk mural, grafiti, dan tulisan-tulisan satir di belakang truk,” jelasnya menambahkan.

    Salah satu contoh nyata adalah tulisan di belakang truk yang berbunyi, “Dari Solo ke Pramuka, planga-plongo dan suka berdusta,” yang secara jelas menyindir asal-usul dan gaya kepemimpinan Jokowi.

    Rocky juga menyoroti isu kontroversial seputar dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

    Ia menilai bahwa bukannya menjawab tuntutan publik, mantan presiden justru mencoba mengalihkan isu dengan menuding adanya “desain politik besar” untuk menjatuhkannya.

    “Kalau Jokowi bilang ini desain politik, tunjukkan desainnya? Mana bukti bahwa ini konspirasi?” tegas Rocky.

    “Jangan semua kritik disebut agenda politik. Ini adalah tuntutan etis dari masyarakat yang harus dijawab secara jujur,” imbuhnya.

    Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sedang menghadapi tuntutan pemakzulan, sementara menantunya, Bobby Nasution, juga dipanggil oleh KPK.

    Rocky menilai keluarga Jokowi kini berada dalam posisi politik yang semakin terjepit.

    “Counter Culture” dan Hilangnya Kenegarawanan

    Menurut Rocky, fenomena rakyat mengolok-olok mantan presiden ini merupakan bentuk counter culture yakni gerakan budaya tandingan terhadap kekuasaan yang dianggap tak jujur.

    “Setelah lengser, mestinya muncul aura kenegarawanan dari seorang mantan presiden. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jokowi malah makin dijauhi, bahkan jadi bahan meme, bahan mural, dan bahan ketidakpercayaan publik,” katanya.

    Ia menyebut ini sebagai krisis kepercayaan dan kehilangan momen moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang negarawan setelah tidak lagi menjabat.

    Pesan untuk Prabowo dan Institusi Penegak Hukum

    Rocky juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya harus cermat membaca situasi.

    Ia berharap institusi hukum bisa bersikap profesional dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

    “Presiden Prabowo harus tegas memilih jalur penyelesaian. Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan hanya sensasi politik, ini soal moral dan legalitas pemimpin kita,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa elite politik seharusnya tidak menutupi atau melindungi kesalahan, apalagi menyebut kritik sebagai upaya makar atau konspirasi besar tanpa dasar yang jelas.

    Sebagai penutup, Rocky mengajak publik untuk melihat semua ini sebagai pelajaran besar dalam politik Indonesia.

    Bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam memimpin, dan rakyat tidak bisa lagi dibohongi oleh narasi kosong.

    “Setelah kekuasaan berakhir, yang tinggal hanyalah integritas. Kalau itu tak ada, maka penghormatan pun sirna. Rakyat tak bodoh, mereka hanya butuh waktu untuk bersuara dan sekarang suara itu menggema dari mana-mana, bahkan dari belakang truk di jalanan,” pungkasnya.

  • Video: Tindak Lanjut BPOM soal Temuan Belatung pada MBG di Tuban

    Video: Tindak Lanjut BPOM soal Temuan Belatung pada MBG di Tuban

    Video: Tindak Lanjut BPOM soal Temuan Belatung pada MBG di Tuban

  • BRIN Ungkap Rencana Siapkan Teknologi Carbon Netting Berbasis Nuklir

    BRIN Ungkap Rencana Siapkan Teknologi Carbon Netting Berbasis Nuklir

    BRIN Ungkap Rencana Siapkan Teknologi Carbon Netting Berbasis Nuklir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Riset dan Inovasi Nasional (
    BRIN
    ) berencana mengembangkan teknologi
    carbon netting
    berbasis akselerator nuklir.
    Carbon netting
    merupakan upaya untuk menyeimbangkan emisi karbon dengan menyerapnya kembali ke alam, sehingga mencapai kondisi netral karbon.
    Kepala BRIN
    Laksana Tri Handoko
    mengatakan, karena kompleksitas proses pengadaan, instalasi alat tersebut ditunda dua tahun mendatang.
    Namun, saat ini Indonesia telah memiliki perangkat carbon netting, meskipun hanya terbatas untuk pengujian karbon hingga usia 50.000 tahun.
    “Tahun ini sebenarnya direncanakan pemasangan alat carbon netting yang berbasis akselerator atau
    teknologi nuklir
    , yang mampu mengukur karbon hingga jutaan tahun. Lokasinya direncanakan di Kawasan Nuklir Pasar Jumat,” ujar Handoko, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (17/7/2025).
    Namun, karena alat tersebut bersifat
    customized
    dan memerlukan waktu produksi selama dua tahun, BRIN memutuskan untuk menunda instalasinya hingga tahun depan.
    “Kami sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk menunda. Pembiayaannya juga bukan dari Rupiah Murni, melainkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar dia.
    Menurut Handoko, alat carbon netting berbasis nuklir ini memiliki nilai investasi yang sangat tinggi, mencapai hampir Rp 70 miliar.
    Selain itu, biaya operasionalnya juga tergolong besar, sehingga tidak dapat dipasang sembarangan.
    “Alat seperti ini harus berada di kawasan nuklir. Dan kami di BRIN sudah memiliki semua infrastruktur dan SDM-nya, karena memang kami mengelola teknologi nuklir,” ujar dia.
    Handoko juga menyampaikan bahwa sekitar 60 persen dari total anggaran riset di BRIN saat ini dimanfaatkan oleh kalangan perguruan tinggi yang melakukan penelitian di berbagai fasilitas BRIN.
    “Khusus untuk riset berbasis infrastruktur besar seperti nuklir, itu sudah pasti harus melalui BRIN. Karena pengelolaan dan keamanannya tidak bisa dilakukan sembarangan,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    GELORA.CO -Posisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi disinyalir masih kuat secara politik, meskipun terdapat sejumlah persoalan mengemuka di public, seperti dugaan ijazah palsu, hingga keterlibatannya pada kasus saudagar minyak M Riza Chalid.

    Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, kasus-kasus yang menyangkut nama Jokowi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga isu yang bermunculan hanya menggerus citra positif ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Harus diakui, Jokowi hingga hari ini belum terbukti bersalah atau terlibat dalam kejahatan, sebab belum adanya vonis pengadilan, yang merubah posisi status dirinya, tetapi jika ia tercoreng citranya,” ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 17 Juli 2025.

    “Misalnya, terpantulkan karena berbagai kasus seperti dugaan ijazah palsu, coba diungkap lagi kasus Riza Chalid. Dan ini akan dianggap oleh sebagian publik sebagai citra seorang mantan presiden yang tidak benar-benar bersih,” sambungnya.

    Menurutnya, citra negara juga tidak lantas menjadi tercoreng karena beberapa kasus hukum yang tengah berproses disebut-sebut ada keterlibatan Jokowi, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala pemerintahan.

    “Saat ini, fakta-fakta hukumnya belum mendukung hal itu, bahkan Jokowi tampak masih tangguh dalam menghadapi berbagai problematika yang membelitnya pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden,” tuturnya.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini Jokowi masih tidak tergoyahkan pengaruhnya dalam dinamika politik nasional, sehingga masih belum terbukti dalam kasus-kasus hukum yang sedang berjalan.

    “Jokowi memang saat ini tidak lagi menjabat, tapi ia masih memiliki pengaruh politik,” demikian Efriza. 

  • Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    GELORA.CO – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara soal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengklaim mendapatkan akses penuh atas kesepakatan tarif impor dengan RI. Diketahui, RI mendapatkan tarif impor sebesar 19 persen.

    Namun, dia belum menjelaskan rinci maksud dari pernyataan Trump. Alasannya, Presiden baru saja tiba di tanah air usai menjalankan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara di Kawasan Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa.

    “Ya, kan Pak Presiden baru saja tiba di Tanah Air ya dan tentu kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden. Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif,” ujar Juri kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Lebih lanjut, terkait tarif dagang, Presiden Prabowo juga melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Trump pada Selasa (15/7) malam. Meski belum membeberkan secara rinci isi obrolan tersebut, dia meminta untuk menunggu detail maksud dari pernyataan Trump.

    “Itu kita tunggu saja nanti detailnya ya. Apa yang dimaksud dengan full access dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah ini,” kata dia.

    Lebih lanjut, terkait kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia dia menyebut kementerian dan lembaga akan menindaklanjuti hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dua negara.

    “Dan secara teknis tentu nanti pemerintah, terutama Kementerian/Lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan tarif dagang. Jadi kita tunggu saja,” jelasnya.

    Sebelumnya, badai tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sempat menghantui produk Indonesia akhirnya mereda. Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan penurunan tarif impor bagi barang dari Indonesia menjadi 19 persen, lebih rendah dari angka sebelumnya yang dipatok 32 persen.

    Keputusan ini disampaikan Trump sebagai bagian dari kesepakatan dagang bilateral.

    “Mereka akan membayar 19 persen dan kami tidak akan membayar apapun… kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” tegas Trump, Selasa (15/7/2025) waktu setempat, seperti dikutip dari Reuters.

    Tak hanya itu, Trump juga blak-blakan soal komitmen Indonesia dalam perjanjian ini. Jakarta sepakat membeli 50 jet Boeing, ditambah dengan energi AS senilai US$15 miliar dan produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar.

    “Banyak di antaranya adalah Boeing 777,” imbuh Trump.

  • Sedihnya Fenomena ‘Lonely Deaths’ di Jepang, 58 Ribu Lansia Meninggal Sendirian

    Sedihnya Fenomena ‘Lonely Deaths’ di Jepang, 58 Ribu Lansia Meninggal Sendirian

    Jakarta –

    Di Jepang, istilah “kodokushi” atau “kematian kesepian” mengacu pada fenomena orang yang meninggal sendirian dan jasad mereka tidak ditemukan dalam waktu yang lama. Hal ini sering kali melibatkan lansia yang tinggal sendiri dan memiliki koneksi sosial yang terbatas.

    Menurut data dari Badan Kepolisian Nasional Jepang, jumlah orang berusia 65 tahun ke atas yang meninggal sendirian di rumah mencapai 58.044 pada tahun 2024.

    Ini adalah pertama kalinya badan tersebut merilis angka total setiap tahun. Data ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah bagaimana mendukung orang-orang yang terisolasi dari masyarakat.

    Menurut statistik yang dirilis pada April 2025, dari 204.184 kematian yang ditangani oleh kepolisian di seluruh negeri pada tahun 2024, termasuk kasus bunuh diri, jumlah orang yang tinggal sendirian dan ditemukan meninggal di rumah adalah 76.020, dengan sekitar 76 persen di antaranya atau sekitar 58 ribu adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas.

    Berdasarkan kelompok usia, 14.658 kematian sendirian terjadi pada orang berusia 85 tahun ke atas, diikuti oleh 12.567 kematian di antara mereka yang berusia antara 75 dan 79 tahun, dan 11.600 kematian di antara mereka yang berusia antara 70 dan 74 tahun.

    Sementara itu, 780 orang berusia 20-an, 1.013 orang berusia 30-an, dan 62 orang berusia antara 15 dan 19 tahun ditemukan meninggal sendirian.

    Hampir 40 persen dari mereka ditemukan pada hari atau sehari setelah perkiraan waktu kematian, sementara sekitar 70 persen ditemukan dalam waktu seminggu. Namun, terdapat 6.945 kasus, atau sekitar 10 persen jenazah tidak ditemukan selama lebih dari sebulan.

    Statistik menunjukkan bahwa ada kecenderungan kematian yang disebut sendirian pada orang di bawah usia 65 tahun membutuhkan waktu lebih lama untuk ditemukan dibandingkan dengan orang lanjut usia.

    (kna/kna)

  • KPK Panggil Mulyono Kasus Suap Proyek Jalan di Daerah Bobby Nasution

    KPK Panggil Mulyono Kasus Suap Proyek Jalan di Daerah Bobby Nasution

    GELORA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan orang saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting Cs, yang disebut sebagai orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

    Salah satu saksi yang dipanggil adalah mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Mulyono (MUL).

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Medan atas nama MUL, Mantan Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Selain Mulyono, saksi lain yang turut dipanggil yaitu Winda, staf Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal; Ryan Lubis, Kasi UPT Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara; Suryadi Gozali, pemilik sparepart Daihatsu Motor di Kota Padangsidimpuan; Andi Junaedi, dari UPTD Paluta/Gunung Tua; Addi Mawardi Harahap, Kabid Binamarga Padangsidimpuan; Abdul Azis, staf PU Padangsidimpuan; dan Mardiah, staf honorer Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

    “Hari ini, Kamis (17/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” ujar Budi.

    Sebelumnya diberitakan, pada Kamis malam, 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek yang menjadi sorotan mencapai Rp231,8 miliar dari enam proyek jalan yang dikondisikan. KPK menyatakan, penyidikan masih terus dikembangkan terhadap proyek-proyek lain yang diduga bermasalah.

    Kelima tersangka yang telah diumumkan dan ditahan adalah Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut; Rasuli Efendi Siregar sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto sebagai PPK Satker PJN Wilayah I Sumut; M. Akhirun Efendi Siregar sebagai Direktur Utama PT Daya Nur Global (PT DNG); dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai Direktur PT Rukun Nusantara (PT RN).

    KPK memperkirakan total suap dalam kasus ini mencapai sekitar Rp2 miliar dan akan didalami lebih lanjut. Dalam OTT tersebut, penyidik turut mengamankan uang tunai sebesar Rp231 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee.

    Dalam konstruksi perkara, kasus pertama terjadi di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Topan Obaja Putra Ginting bersama Rasuli Efendi Siregar dan M. Akhirun Efendi Siregar diduga merekayasa pengadaan proyek pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp157,8 miliar. PT Daya Nur Global ditunjuk sebagai pelaksana proyek tanpa melalui prosedur yang sah. Dalam pelaksanaannya, Akhirun bersama putranya, Rayhan, diduga memberikan uang kepada Rasuli dan Topan sebagai imbalan atas pengaturan proyek tersebut.

    Sementara itu, dalam kasus kedua yang melibatkan Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto selaku PPK diduga menerima suap sebesar Rp120 juta dari Akhirun dan Rayhan sebagai balas jasa atas pengaturan proyek melalui sistem e-katalog. Akibatnya, PT DNG dan PT RN memenangkan sejumlah proyek sepanjang 2023 hingga 2025.

    Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengaku siap jika dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menyeret Topan Obaja Putra Ginting.

    “Namanya proses hukum kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (30/6/2025).

  • Korsel Diguyur Hujan Paling Deras dalam 120 Tahun, 3 Orang Tewas

    Korsel Diguyur Hujan Paling Deras dalam 120 Tahun, 3 Orang Tewas

    Jakarta –

    Setidaknya tiga orang tewas dan lebih dari 1.000 orang dievakuasi pada hari Kamis (17/7) setelah Korea Selatan (Korsel) diguyur hujan deras. Salah satu wilayah bahkan dilanda curah hujan tertinggi dalam 120 tahun.

    Korea Selatan biasanya mengalami musim hujan pada bulan Juli, tetapi tiga wilayah di Provinsi Chungcheong Selatan minggu ini mengalami curah hujan per jam terderas yang pernah tercatat, menurut data cuaca resmi.

    Dilansir dari kantor berita AFP, Kamis (17/7/2025), tiga orang tewas pada hari Kamis (17/7), kata Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, semuanya di Provinsi Chuncheong Selatan.

    “Hingga pukul 16.00 waktu setempat, setidaknya tiga orang tewas hari ini akibat hujan deras,” kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan kepada AFP, seraya menambahkan bahwa lebih dari 1.000 orang telah dievakuasi.

    Polisi mengatakan bahwa satu orang ditemukan tewas di dalam kendaraan yang terendam. Seorang pria lanjut usia tewas setelah terseret arus banjir di dekat sungai, dan seorang pria lanjut usia lainnya ditemukan tewas di sebuah apartemen bawah tanah yang terendam banjir.

    Wilayah Seosan bagian barat dilanda curah hujan dengan puncak 114,9 milimeter (4,5 inci) per jam, “tingkat curah hujan yang biasanya hanya terlihat sekali dalam 100 tahun”, ujar seorang pejabat badan meteorologi. Dia menambahkan bahwa ini merupakan tingkat curah hujan tertinggi sejak pencatatan lengkap dimulai pada tahun 1904.

    Hujan deras tersebut disebabkan oleh “aliran udara hangat dan lembap di sepanjang tepi Pegunungan Pasifik Utara, yang memicu ketidakstabilan atmosfer yang kuat”, tambah pejabat tersebut.

    Lihat juga Video: Kala Gunung Gede Pangrango Diguyur Hujan Es

    Siaran pers Korea Selatan menayangkan video banjir parah di Seosan, dengan air menggenangi pasar dan kompleks apartemen, serta merendam mobil-mobil yang diparkir.

    Badan Meteorologi Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hampir 440 mm (sekitar 17,3 inci) hujan telah turun di Seosan hingga pukul 10.30 pagi pada hari Kamis, setara dengan 35 persen dari rata-rata curah hujan tahunan di wilayah tersebut.

    “Airnya terlalu dalam dan begitu banyak lumpur yang terdorong masuk sehingga saya sudah bekerja selama sekitar lima jam untuk menguras semuanya,” kata Kim Min-seo, seorang pekerja restoran berusia 50 tahun, sambil menggosok lantai yang berlumpur.

    “Saya masih belum selesai,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Kala Gunung Gede Pangrango Diguyur Hujan Es

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini