Video
Video: Usai Serangan Israel, Suriah Pastikan Warga Druze Tetap Aman
News
39 menit yang lalu

Video
Video: Usai Serangan Israel, Suriah Pastikan Warga Druze Tetap Aman
News
39 menit yang lalu

Video
Video: MK Tolak Gugatan Capres & Cawapres Minimal S1
News
40 menit yang lalu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian usai membahas ibu-ibu yang menggunakan parfum Gucci dan Louis Vuitton (LV).
Hal tersebut disampaikan Gibran saat bicara di hadapan Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 Lemhanas, di Istana Wakil Presiden, pada 14 Juli 2025.
Gibran mengaku hilirisasi kemenyan dan mengatakan bahwa parfum brand mewah menggunakannya sebagai bahan parfum.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia menjual kemenyan secara mentah, yang pada akhirnya dimanfaatkan negara lain untuk membuat produk, termasuk parfum.
“Saya pernah bicara masalah hilirisasi kemenyan banyak yang ketawa. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel,” kata Gibran dikutip dari YouTube Setwapres.
“Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci, dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus,” tambahnya.
Terkait kemenyan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum kemungkinan maksudnya merujuk pada frankincense atau benzoin.
Ada fakta menarik lainnya, berdasarkan laporan BPS, volume ekspor kemenyan pada tahun 2024 mencapai 43.069 ton yang artinya turun sedikit dibanding volume 45.505 ton di mana nilai ekspornya naik menjadi Rp849 miliar yang sebelumnya Rp798 miliar di tahun 2024.
Untuk negara-negara yang menjadi langganan Kemenyan di Indonesia ada China, Bangladesh, Mesir, India, hingga Mesir yang berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Negara-negara ini memilih getah atau resin yang dihasilkan digunakan untuk kosmetik, makanan, hingga kedokteran.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap aturan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bakal terbit pada akhir bulan ini. Dengan demikian, proses penyaluran dapat segera dilaksanakan pada awal bulan depan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugoroho menjelaskan saat ini pemerintah tengah menggodok payung hukum penyaluran likuiditas jumbo untuk sektor perumahan yang bakal tembus hingga Rp130 triliun.
“Nah kalau itu aturan sudah terbit ya baru bisa disalurkan,” kata Heru saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Pasalnya, tambah Heru, penyaluran KUR Perumahan itu tidak hanya menunggu aturan teknis berupa Kepmen yang bakal diatur oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saja, tetapi juga masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengaturan subsidi bunga.
“kapannya on-going process lah secepatnya. Iya, akhir Juli [aturannya terbit],” ujarnya.
Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran KUR di sektor perumahan.
Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.
“Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.
“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).
/data/photo/2025/07/16/68777872af35d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Besok, Prabowo Luncurkan Tema dan Logo HUT Ke-80 RI di Istana
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI
Prabowo Subianto
akan meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di
Istana Merdeka
, Jakarta, Jumat (18/7/2025) besok.
“Iya, insya Allah, besok tanggal 18 Juli hari Jumat, Bapak Presiden berkenan untuk me-
launching
tema dan logo
HUT ke-80 RI
,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)
Juri Ardiantoro
di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (17/7/2025) malam.
Namun, Juri enggan membocorkan tema dan logo HUT ke-80 RI karena ini akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara besok.
Menurutnya, setelah resmi diluncurkan oleh Prabowo, logo tersebut juga akan langsung dipasang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah secara serentak.
“Setelah di-
launching
oleh Bapak Presiden, maka masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat itu semua akan sama-sama memeriahkan atau memasang logo-logo itu dalam berbagai bentuk alat peraga di media luar ruang dan tempat-tempat strategis,” ucapnya.
“Supaya masyarakat ikut meramaikan kemeriahan kemerdekaan dengan memasang logo dan tema,” sambung Juri.
Sebelumnya diberitakan, upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia atau HUT ke-80 Republik Indonesia akan kembali digelar di Jakarta tahun ini.
Bahkan, panitia untuk pelaksanaan HUT ke-80 RI sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun sudah melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
“Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi di Gedung Kwartir Nasional (Kwartir), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Lokasi upacara kenegaraan itu berbeda dengan yang dipilih tahun lalu, yakni di IKN.
Upacara HUT ke-79 RI pada 2024 lalu menjadi yang pertama diadakan di IKN, sekaligus menjadi upacara terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Presiden Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Blora (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program bantuan pasang baru listrik (BPBL) sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini hanya menyalur listrik dari tetangga atau orang tua.
“Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara,” ujarnya di sela-sela meninjau langsung rumah warga penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Bahlil didampingi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, serta jajaran Direksi PT PLN (Persero), termasuk Direktur Retail dan Niaga, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, serta General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (PLN UID JTY).
Menteri ESDM mengapresiasi program BPBL yang dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri.
Sementara itu General Manager PLN UID JTY, Sugeng Widodo, menyampaikan bahwa program BPBL merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian ESDM yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program ini dilaksanakan secara teknis oleh PT PLN (Persero).
“Selama tiga tahun pelaksanaan sejak 2022 hingga 2024, program BPBL telah menjangkau 367.212 rumah tangga di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah saja, lebih dari 18.000 warga menerima manfaat BPBL pada tahun 2024, termasuk 306 warga di Kabupaten Blora,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.
“Kami bersyukur bisa mengemban amanah ini. Terima kasih kepada Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Tengah dan DIY, serta para bupati dan wali kota atas sinergi yang terjalin,” ujarnya.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia merupakan eksportir kokas terbesar ketiga di dunia, bahan baku ini digunakan sebagai salah satu komponen utama dalam proses produksi baja, khususnya pada teknologi blast furnace, yang digunakan secara luas di berbagai belahan dunia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 total ekspor kokas Indonesia mencapai 5,56 juta ton, hanya sedikit di bawah Polandia (5,88 juta ton) dan China (8,33 juta ton) yang mendominasi pasar global.
Namun secara global, harga kokas mengalami penurunan seiring dengan menurunnya harga bahan baku utama yaitu coking coal. Penurunan harga kokas tercatat lebih tajam dibandingkan coking coal, yang menyebabkan tekanan terhadap biaya produksi Kokas.
“Margin ekspor semakin menipis karena harga jual kokas tidak sebanding dengan biaya produksi dan bahan baku,” jelas Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kokas Nusantara (APUKN) Elias Ginting di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Oleh karena itu, menurutnya industri kokas saat ini memerlukan dukungan nyata dari pemerintah, khususnya dalam hal kemudahan perizinan ekspor, serta pembinaan terkait tata kelola pabrik, termasuk aspek lingkungan. Hal ini menjadi penting mengingat beberapa produk samping industri kokas merupakan limbah B3, namun di sisi lain merupakan bahan baku penting bagi industri kimia dan manufaktur lainnya.
Dengan memiliki bahan baku kokas terbesar ketiga di dunia, maka ini bisa menjadi modal besar bagi pendapatan negara.
Perlu diketahui, Asosiasi Pelaku Usaha Kokas Nusantara (APUKN) baru resmi berdiri sejak awal 2025, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan telah melakukan inagurasi pada Mei 2025. Dalam jajaran kepengurusan APUKN, Muhdori Nur Yasin dinobatkan sebagai Dewan Pengawas.
“Kami berharap kehadiran APUKN dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada industri, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kokas global,” ujar Elias.
APUKN hadir sebagai wadah resmi pelaku industri kokas di Indonesia, bertujuan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Apalagi kokas merupakan komponen utama dalam proses produksi baja.
Sebagai agen reduktor dan sumber panas, kokas berperan krusial dalam mengubah bijih besi menjadi besi cair sebelum diolah menjadi baja. Oleh karena itu, permintaan global terhadap kokas sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan industri baja, menjadikannya komoditas strategis dalam rantai pasok industri berat dunia.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]

Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 17 Juli 2025 – 14:56 WIB
Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.
“Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.
BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Sebagai catatan, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Dalam Permenaker 5/2025, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.
Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka aturan upah yang berlaku adalah upah minimum dibulatkan ke atas.
Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 Permenaker 10/2022 yang tidak mengalami perubahan bunyi pada permenaker pembaruan.
Adapun detail ambang batas upah minimum untuk persyaratan BSU 2025 telah diperbarui dalam Permenaker 5/2025.
Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, penyaluran BSU telah mencapai setidaknya 85 persen dari total setidaknya 15 juta penerima.
Sumber : Antara