Xcloud.id

Blog

  • Kemendagri minta BUMD jadi pilar PAD dan layanan publik berkualitas

    Kemendagri minta BUMD jadi pilar PAD dan layanan publik berkualitas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong BUMD untuk menjadi pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyedia layanan publik berkualitas.

    “Untuk itu penting menyamakan persepsi bagaimana mengelola BUMD secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Yusharto menekankan, BUMD tidak boleh dipandang hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata. Lebih dari itu, BUMD memiliki tanggung jawab besar sebagai agen pembangunan daerah yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik.

    Tidak hanya itu, Yusharto mengatakan, penguatan BUMD sangat penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Kendati demikian, dalam praktiknya, banyak BUMD yang potensinya belum tergali optimal akibat lemahnya tata kelola, rendahnya inovasi, serta perbedaan persepsi dalam memahami fungsi dan filosofi pendiriannya.

    Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Utama DPD RI Reydonnyzar Moenek dalam paparannya mengajak seluruh peserta untuk melakukan refleksi kritis terhadap kondisi aktual BUMD. Hal ini baik dari sisi regulasi maupun praktik lapangan.

    Dia mengatakan, BUMD menghadapi berbagai dinamika yang perlu segera disikapi. Menurutnya, masih ada kesenjangan pemahaman yang cukup mendasar terkait apa itu BUMD dan bagaimana seharusnya dikelola.

    “Ada persepsi, ada pemahaman (terkait BUMD), benarkah kita punya persepsi pemahaman apa itu BUMD?” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya memahami dinamika pengelolaan BUMD secara lebih mendalam dengan pendekatan verstehen yaitu cara untuk memahami fenomena secara menyeluruh, termasuk dari aspek filosofis dan regulatif. Menurutnya, banyak pihak yang mampu menjalankan regulasi, tetapi tidak memahami esensi filosofis pendirian BUMD, yaitu demi kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu dinamika yang kerap mencuat adalah dalam hal penunjukan unsur pimpinan, seperti komisaris, yang dinilai masih perlu lebih mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Reydonnyzar menegaskan pentingnya menjunjung asas netralitas serta menjauhkan potensi konflik kepentingan.

    “Misalnya ada yang mengangkat komisaris yang masih memiliki kekerabatan, saya menyusun Permendagri bahwa ada aturan dilarang ada ikatan semenda,” tegasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Razia Warung di Bogor yang Jual Miras Ilegal, Sita Puluhan Botol Ciu

    Polisi Razia Warung di Bogor yang Jual Miras Ilegal, Sita Puluhan Botol Ciu

    Jakarta –

    Polisi menggelar razia minuman keras (miras) ilegal di wilayah Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Puluhan botol ciu disita dalam razia tersebut.

    “Barang bukti yang di amankan total 41 botol miras,” kata Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus, Sabtu (19/7/2025).

    Razia digelar pada hari Jumat (18/7) malam. Eko mengatakan razia dilakukan berdasarkan adanya aduan masyarakat terkait peredaran miras ilegal.

    “Rincian yang disita satu botol ciu ukuran satu liter, lima botol ciu ukuran 600 ml (mililiter), 35 botol leci,” ungkapnya.

    Dalam razia tersebut, polisi menyisir warung yang disinyalir menjual miras ilegal. Dalam razia tersebut, penjual miras tidak memberikan perlawanan dan berlangsung kondusif.

    “Giat (kegiatan) telah selesai dan selama giat berlangsung situasi kondusif,” pungkasnya.

    (rdh/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Jakarta (ANTARA) – Penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga kasus tambang ilegal di kawasan IKN merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Jumat (18/7) yang menarik disimak kembali pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

    “Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.

    “Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS

    Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Jumat, menyampaikan meskipun tarif resiprokal sebesar 19 persen telah diumumkan, masih terdapat ruang untuk negosiasi lanjutan, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. Mentrans bawa peneliti gali potensi “rare earth” di Sulbar

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut Sulawesi Barat membutuhkan peneliti yang dapat mengembangkan logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth, yang khususnya yang berada di wilayah transmigrasi.

    “Salah satu yang nanti akan kami berikan tugas pada tim ekspedisi patriot (peneliti) ini juga adalah masalah logam tanah jarang. Jika memang ini betul-betul nyata dan besar potensinya, maka saya kita harus menyambutnya dengan kewaspadaan,” ujar Iftitah saat membuka Retreat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Korem 142 Tatag, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan kasus tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ke aparat penegak hukum.

    “Kalau tambang ilegal itu aparat penegak hukum (APH),” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ITDC: Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk peningkatan wisatawan

    ITDC: Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk peningkatan wisatawan

    Lombok Tengah (ANTARA) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan penataan dan pembangunan di kawasan Tanjung Aan zona timur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah setempat.

    “Proses pengosongan dan penataan kawasan Tanjung Aan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas destinasi pariwisata, bukan sebagai bentuk disrupsi terhadap arus kunjungan wisatawan,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan aktivitas ini merupakan implementasi dari pendekatan destination management yang menekankan pentingnya ketertiban tata ruang, peningkatan estetika landskap dan penguatan daya dukung destinasi guna menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas.

    Dengan demikian, alih-alih berdampak negatif, kegiatan penataan kawasan ini justru merupakan bentuk investasi sosial dan spasial jangka panjang yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkualitas.

    “Pengembangan ini untuk memperkuat persepsi wisatawan terhadap kawasan The Mandalika sebagai destinasi premium,” katanya

    “Penataan destinasi itu juga membuka peluang baru bagi masyarakat lokal dalam sistem tata kelola yang lebih berkeadilan,” katanya.

    Ia mengatakan ITDC menerapkan strategi pengelolaan kawasan KEK Mandalika, yang secara sistematis dirancang untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan turut berperan aktif dalam proses pembangunan.

    Program seperti InJourney Hospitality House dan kolaborasi pelatihan dengan Poltekpar Lombok melalui edukarsa menjadi instrumen penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal di bidang perhotelan, layanan wisata, dan kewirausahaan.

    “Di bidang ekonomi alternatif, ITDC bersama Universitas Mataram menjalankan Integrated Farming System yang tidak hanya mendorong ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka jalur baru bagi diversifikasi pendapatan masyarakat di desa penyangga,” katanya.

    Pada sektor pendidikan anak, Mandalika Child Learning Center berperan sebagai wahana literasi dan pembinaan karakter di kawasan.

    Di samping itu, penyediaan ruang usaha legal di amenity core atau fasilitas inti bagi UMKM serta pelibatan masyarakat dalam event internasional merupakan bagian dari kebijakan tata kelola ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami tidak hanya mengembangkan kawasan secara fisik, tetapi juga membangun struktur sosial dan ekonomi lokal melalui kerangka pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan,” katanya.

    ITDC mencatat jumlah wisatawan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencapai 1.241.742 orang selama tahun 2024.

    Kunjungan wisatawan di Mandalika ini meningkat 51,4 persen bila dibandingkan 2023 yang mencapai 827.047 orang.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dahysat! Harga Emas Antam Naik Tinggi Jadi Semahal Ini

    Dahysat! Harga Emas Antam Naik Tinggi Jadi Semahal Ini

    Jakarta –

    Harga emas hari ini keluaran Logam Mulia Antam 24 Karat, Sabtu (19/7/2025) naik cukup tinggi. Harga emas hari ini naik sebesar Rp 10.000 dan berada di level Rp 1.927.000 per gram.

    Pada Jumat (18/7) kemarin, harga emas Antam turun tipis sebesar Rp 2.000 dan berada di level Rp 1.917.000 per gram. Sementara pada Kamis (17/7), harga emas Antam naik sebesar Rp 11.000 dan berada di level Rp 1.919.000 per gram.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, dalam sepekan terakhir pergerakan emas Antam terpantau berada di rentang Rp 1.908.000 – Rp 1.927.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir pergerakan harga emas terpantau berada di rentang Rp 1.880.000-1.942.000 per gram.

    Harga emas hari ini untuk buyback emas Antam juga ikut naik Rp 10.000 per gram dan berada di level Rp 1.773.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45%, harus menyertakan NPWP untuk transaksinya.

    Rincian Harga Emas Hari Ini dari Antam 1 Gram hingga 1.000 Gram Sabtu 19 Juli 2025

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.013.500
    Harga emas 1 gram: Rp 1.927.000
    Harga emas 2 gram: Rp 3.794.000
    Harga emas 3 gram: Rp 5.666.000
    Harga emas 5 gram: Rp 9.410.000
    Harga emas 10 gram: Rp 18.765.000
    Harga emas 25 gram: Rp 46.787.000
    Harga emas 50 gram: Rp 93.495.000
    Harga emas 100 gram: Rp 186.912.000
    Harga emas 250 gram: Rp 467.015.000
    Harga emas 500 gram: Rp 933.820.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 1.867.600.000

    Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Sabtu (19/7/2025).

    (ily/hns)

  • Bamsoet Dorong Sektor Modifikasi Lampu Kendaraan Jadi Motor Baru Ekraf RI

    Bamsoet Dorong Sektor Modifikasi Lampu Kendaraan Jadi Motor Baru Ekraf RI

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan sektor modifikasi lampu kendaraan memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai motor baru penggerak ekonomi kreatif nasional.

    Perkembangan sektor ini sangat erat kaitannya dengan tumbuhnya komunitas pecinta otomotif yang semakin cerdas dan selektif dalam memilih komponen aftermarket yang aman, fungsional, dan berkarakter. Menurut Bamsoet, modifikasi lampu kendaraan merupakan representasi dari kreativitas yang bertransformasi menjadi peluang ekonomi nyata.

    “Pelaku usaha di bidang ini tidak hanya sekadar mengganti atau menambahkan elemen visual pada kendaraan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, dan memperkaya ekosistem industri otomotif dari sisi hilir,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Bamsoet menjelaskan potensi ekonomi dari modifikasi lampu kendaraan cukup besar. Data Korlantas Polri tahun 2024 mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 152 juta unit.

    Membuat potensi pasar modifikasi aftermarket, terutama di segmen lampu dan eksterior, sangat menjanjikan. Misalnya, kata Bamsoet, 10% saja dari populasi kendaraan tersebut melakukan modifikasi lampu, maka ada lebih dari 15 juta unit kendaraan yang menjadi pasar potensial.

    “Ini bukan hanya angka, tapi peluang ekonomi riil yang menyentuh ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Ketua MPR ke-15 tersebut.

    Bamsoet optimistis sektor modifikasi lampu kendaraan akan menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif otomotif Indonesia. Apalagi dalam era digital saat ini, promosi produk modifikasi bisa dilakukan secara masif melalui media sosial, e-commerce, hingga partisipasi dalam ajang pameran otomotif internasional.

    “Jika selama ini kita mengenal Indonesia sebagai pasar otomotif besar, maka ke depan Indonesia juga harus dikenal sebagai produsen karya otomotif yang kreatif, aman, dan berkualitas. Dunia modifikasi, termasuk modifikasi lampu kendaraan, adalah jalan menuju ke sana. IMI siap menjadi mitra strategis bagi para pelaku industri modifikasi otomotif Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh pemilik Saber Industries Vincent C. Mergonoto dan Kevin C. Mergonoto serta pendiri Yoong Motor Group Indonesia Yomin Sugianto. Hadir pula Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat Erwin MP serta Komunikasi dan Media IMI Pusat Dwi Nugroho Marsudianto.

    (anl/ega)

  • Menkomdigi Pastikan Tidak Ada Rencana Batasi VoiP WhatsApp Call

    Menkomdigi Pastikan Tidak Ada Rencana Batasi VoiP WhatsApp Call

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tidak berencana untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet (VoiP), termasuk layanan WhatsApp Call. Ini ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

    Sebagai informasi, VoiP atau Voice over IP merupakan teknologi untuk melakukan panggilan suara dan video dengan jaringan internet tidak lagi dengan saluran tradisional. Teknologi akan mengubah suara jadi format digital.

    Selain WhatsApp, sejumlah penyelenggara layanan lain juga telah menyediakan fitur ini, seperti Telegram, Signal hingga Instagram.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” kata Meutya dikutip dari laman resmi Komdigi, Sabtu (19/7/2025).

    Dia menjelaskan sejumlah kalangan, termasuk Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), memang memberikan pandangan soal penataan ekosistem digital. Khususnya terkait penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

    Namun usulan tersebut belum pernah dibahas pada forum pengambil kebijakan. Termasuk tidak pernah jadi bagian dari agenda resmi kementerian.

    “Saya meminta maaf jika terjadi keresahan di tengah masyarakat. Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” jelasnya.

    Kementerian Komdigi masih berfokus untuk agenda prioritas nasional. Mulai dari perluasan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital dan penguatan keamanan serta perlindungan data di ruang digital.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi mempettimbangkan melakukan pembatasan layanan. Sebab melihat adanya ketidakseimbangan antara penyedia infrastruktur telekomunikasi dengan penyedia OTT.

    Operator harus berinvestasi besar-besaran demi pengembangan jaringannya, sementara platform digital tidak memiliki distribusi apapun.

    Namun jika pembatasan tidak memungkinkan, opsi lainnya adalah menerapkan Quality of Service (QoS). Karena selama ini panggilan VoiP masih seadanya alias tidak memperhatikan kualitasnya.

    Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Denny Setiawan mengatakan aturan dan lainnya masih wacana awal. Masih akan dicari jalan tengah untuk mencari solusi tersebut.

    “Masih wacana, masih diskusi. Artinya, kita cari jalan tengah, bagaimana (memenuhi) layanan masyarakat, tetap butuh kan WA ini. Tapi untuk yang membutuhkan kapasitas besar ini kan butuh kontribusi, operator yang bangun tapi nggak dapat apa-apa,” jelasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pesta Pernikahan Anaknya Telan Korban Jiwa, Dedi Mulyadi Siap Tanggung Jawab

    Pesta Pernikahan Anaknya Telan Korban Jiwa, Dedi Mulyadi Siap Tanggung Jawab

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku siap bertanggung jawab menanggung biaya hidup keluarga korban yang meninggal dunia saat syukuran pernikahan putra sulungnya, Maula Akbar Mulyadi dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina.

    Diketahui, kegiatan panggung hiburan rakyat tersebut merupakan bagian dari rangkaian resepsi pernikahan Maula dan Putri yang digelar di kawasan pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat, 18 Juli 2025.

    “Saya mendengar kabar kegiatan syukuran pernikahan Maula dan Putri bersama warga itu dikunjungi oleh jumlah orang yang sangat banyak, yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Jumat, 18 Juli 2025.

    Dedi menyampaikan permohonan maaf dan duka yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut. Dia berharap, pihak keluarga diberikan ketabahan.

    “Saya menyampaikan ucapan duka yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diterima iman Islam-nya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah SWT. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan,” ujarnya.

    Dedi pun mengaku siap menanggung biaya hidup dari keluarga yang ditinggalkan, termasuk memastikan pendidikan dari anak-anak korban hingga perguruan tinggi.

    “Terhadap nasib dari keluarga yang ditinggalkan, baik itu suami, anak, maupun istri, saya bertanggung jawa terhadap kehidupan keluarganya, pendidikan anak-anaknya sampai perguruan tinggi,” ucap dia.

    Selain itu, Dedi juga memberikan uang duka sebesar Rp150 juta bagi keluarga korban. Menurut dia, santunan tersebut merupakan bentuk empati dari keluarganya.

    “Tanpa mengurangi rasa hormat, kami pun menyampaikan uang duka terhadap setiap keluarga masing-masing Rp150 juta rupiah. Hal ini sebagai bentuk empati dari kami, atas nama kedua mempelai. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut,” tuturnya.

     

  • Rencana RI Agar 2 Produk Dagang Ini Tak Kena Tarif Trump

    Rencana RI Agar 2 Produk Dagang Ini Tak Kena Tarif Trump

    Jakarta –

    Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) meski tarif sudah dipangkas dari 32% menjadi 19%. Negosiasi dilakukan sambil menunggu kebijakan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ikut melakukan pertemuan dengan pemerintah AS untuk negosiasi tarif, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Meski Presiden AS Donald Trump sudah memutuskan tarif 19% untuk Indonesia, masih ada ruang negosiasi di sana.

    “Tarif resiprokal kita kemarin dari Trump sudah memutuskan final 19%, tapi masih ada ruang negosiasi di sana,” kata Susiwijono kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

    Susiwijono menyebut pemerintah Indonesia sedang nego agar beberapa komoditas Indonesia yang dibutuhkan AS tidak dikenakan tarif 19%, melainkan 0%. Produk tersebut mulai dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), kopi, kakao, nikel, karet, hingga produk-produk pertanian jika ada ekspor ke AS.

    “Ada beberapa produk komoditas kita yang istilahnya itu sangat dibutuhkan AS, tidak bisa diproduksi di sana, tapi sangat reliable kalau diekspor dari Indonesia. Itu kita nego supaya tarifnya 0%. Itu banyak produknya sedang kita nego mulai CPO, kopi, kakao, sampai nikel ada list produknya cukup banyak,” ungkapnya.

    Dengan begitu, Susiwijono berharap tidak semua produk Indonesia kena tarif resiprokal final sebesar 19% dari AS. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengajukan kelompok-kelompok komoditas yang diharapkan bisa mendapatkan tarif 0%.

    “Kita yakin akan bisa nego sampai 0%. (Berapa komoditas) kelompok-kelompok komoditasnya mungkin nanti masih akan bertambah. Kita belum punya list pastinya, kan kita ajukan ke mereka,” ucapnya.

    Susiwijono menuturkan nantinya akan ada pernyataan bersama (joint statement) antara pemerintah Indonesia dan AS berisi dokumen final yang disepakati kedua negara. Dokumen tersebut akan keluar dalam waktu dekat.

    “Di situ nanti teman-teman akan melihat lengkap komitmen kita apa saja yang selama ini juga sudah mulai diberitakan. Nanti secara formal ada di joint statement itu. Ini kita sudah sepakat, dokumen finalnya sudah jadi. Kita tinggal nunggu,” beber Susiwijono.

    (kil/kil)

  • Pungli Masih Marak, Satu Truk Bisa Kena Palak Rp 100-150 Juta Setahun

    Pungli Masih Marak, Satu Truk Bisa Kena Palak Rp 100-150 Juta Setahun

    Jakarta –

    Praktik pungutan liar (pungli) terkait dengan angkutan barang masih marak. Bahkan, dalam setahun ratusan juta harus melayang karena membayar pungli.

    Truk over dimension over load (ODOL) masih beredar di jalan raya. Pemerintah menanggapi serius praktik truk ODOL ini. Berbagai persoalan mengenai truk ODOL akan diatasi. Ditargetkan tahun depan tidak ada lagi truk ODOL di jalan raya.

    Salah satu penyebab maraknya truk ODOL adalah karena masih banyak praktik pungli di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dalam setahun satu truk harus keluar duit ratusan juta untuk pungli.

    AHY menegaskan praktik pungli harus segera diberantas lantaran menjadi salah satu penyebab biaya logistik membengkak. Ia menilai jika pungli berhasil dihentikan, maka biaya perjalanan logistik akan turun secara signifikan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengoperasikan angkutan over dimension over load demi efisiensi biaya.

    “Kita harus menghapus praktik pungli. Sudah ada data bahwa satu truk bisa mengeluarkan Rp 100 juta hingga Rp 150 juta setiap tahun hanya untuk pungli. Kalau biaya perjalanan bisa efisien tanpa pungli maka tidak perlu lagi mengoperasikan kendaraan over dimension over load, tidak ada alasan lagi untuk melanggar, karena sistem kita sudah lebih adil dan efisien,” kata AHY dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

    Sebagai tindak lanjut, AHY meminta seluruh kementerian/lembaga terkait termasuk aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan hingga penegakan hukum terhadap praktik pungli.

    Sebelumnya, pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, banyak keluhan dari sopir truk terkait masalah pungli di lapangan.

    “Pemalakan oknum preman dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, sopir truk bawa besar harus bayar pungli Rp 200 ribu. Jika istirahat di bahu jalan (setelah gerbang tol), mereka juga kena pungli petugas tol. Katanya, sudah pernah disampaikan ke direksi, tetapi sampai sekarang masih ada pungli,” kata Djoko.

    “Sementara menurut komunitas sopir truk, jika di bahu jalan dipungli sama oknum PJR, di rest area dipungli sama satpam rest area. Pengakuan pengusaha angkutan barang, di sekitar Tanjung Priok ada kampung, jalur menuju gudang yang masuk portal harus bayar Rp 100 ribu dengan stempel RT setempat. Mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramatjati (Jakarta), harus menyisihkan paling tidak Rp 175 ribu melewati 5-6 titik pungutan liar,” sambungnya.

    Menurut Djoko, pemilik barang dan pengusaha juga menjadi korban pungli yang jumlahnya lebih besar. Hal itu membuat ongkos logistik lebih tinggi.

    “Diperkirakan praktik pungli di sektor logistik telah membebani 15-20 persen ongkos angkut logistik di Indonesia. Punglinya dilakukan mulai baju seragam hingga tidak memakai baju. Penuturan pengusaha truk, ongkos logistik di Indonesia sudah lebih tinggi dari Thailand. Pungli di angkutan logistik Indonesia harus dihilangkan dan harus dimasukkan dalam program Zero ODOL yang sedang ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,” tegas Djoko.

    (rgr/dry)