Blog

  • Soal Joki Strava, Warga: Ngapain Bayar Orang Cuma demi Keliahatan Keren…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Juli 2025

    Soal Joki Strava, Warga: Ngapain Bayar Orang Cuma demi Keliahatan Keren… Megapolitan 20 Juli 2025

    Soal Joki Strava, Warga: Ngapain Bayar Orang Cuma demi Keliahatan Keren…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fajar (25), warga Jatinegara, menyayangkan masih adanya segelintir orang yang menggunakan jasa
    joki Strava
    . Sebab, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima orang tersebut.
    Joki Strava
    atau
    joki lari
    merupakan orang yang berlari atas nama orang lain, untuk mencatatkan waktu atau jarak tertentu di aplikasi seperti Strava. Sementara, pemesan joki Strava akan membayarkan tarif tertentu.
    “Enggak worth it (pakai jasa joki Strava). Itu lemah saja sih, ngapain sih harus bayar joki cuma demi kelihatan keren. Mending lari sendiri, kan bisa sehat,” ujar Fajar saat ditemui di arena CFD Jakarta, Minggu (20/7/2025).
    Menurut Fajar, uang yang dikeluarkan untuk menyewa joki Strava sebaiknya dialokasikan untuk membeli perlengkapan olahraga.
    “Sayang banget kalau duitnya buat bayar joki, mending beli sepatu, jalan sendiri, lari sendiri. Soalnya, buat apa bayar joki mahal kalau enggak sehat,” kata dia.
    Fajar menila, olahraga demi kesehatan tidak memerlukan validasi dari media sosial karena setiap orang memiliki cara dan target masing-masing.
    “Enggak perlu validasi lah kalau kesehatan, kan setiap orang punya caranya sendiri-sendiri agar tetap bugar,” ucap dia.
    Sementara itu, Patricia (28), warga Jakarta Barat, juga tidak tertarik menggunakan jasa joki Strava meskipun tren ini tengah ramai diperbincangkan.
    “Kalau benar-benar suka lari pasti joki Strava bukan jadi opsi, karena kita lari sendiri itu lebih seru, Lebih aware untuk diri sendiri,” ucap Patricia.
    Patricia mengaku baru mulai rutin berlari beberapa bulan terakhir dan lebih fokus pada progres pribadi, ketimbang pamer hasil lari di media sosial.
    “Baru lari juga sih, di CFD rutin. Kalau aku lihat progres sih, tidak secara pace saja atau kilometer, liat dari progres sudah berapa jauh dan pace berapa,” kata Patricia.
    Sebelumnya, Pengamat sosial Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis, menyoroti fenomena maraknya jasa lari atau joki Strava baru-baru ini. Menurut dia, fenomena ini tak jauh dari faktor
    fear of missing out
    (FOMO).
    Strava adalah aplikasi dan layanan berbasis web yang dirancang untuk melacak dan berbagi aktivitas olahraga, salah satunya untuk berlari.
    “Joki Strava ini kaitannya dengan FOMO, kalau saya bilang. Jadi anak-anak muda ini sebetulnya ingin ikut-ikutan gaya hidup sehat,” ujarnya saat dihubungi, Senin (14/7/2025).
    Fenomena joki Strava yang saat ini menuai sorotan publik, kata Rissal, juga dapat dilihat dari dua perspektif.
    Dari sisi
    demand
    , saat ini banyak anak muda yang mencari validasi atau pembuktian dari orang bahwa dirinya sudah menjalani gaya hidup sehat.
    “Banyak anak-anak muda sekarang yang butuh validasi, pengakuan dari orang bahwa pembuktian dia sudah melakukan aktivitas yang sehat begitu,” kata Rissal.
    Bukan cuma terkait joki Strava, ia menyoroti bahwa saat ini 80 persen aktivitas media sosial adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian di lapangan.
    Rissal menilai, saat ini banyak orang yang suka mengondisikan banyak hal terkait dirinya sendiri demi konten di media sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua juta warga DKI berusia 19 tahun ke atas belum menikah

    Dua juta warga DKI berusia 19 tahun ke atas belum menikah

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat sebanyak 2.098.685 dari 7.781.073 jiwa penduduk Jakarta berusia 19 tahun ke atas belum menikah.

    Merujuk data, dari jumlah penduduk yang belum menikah, sebanyak 1.201.827 jiwa adalah laki-laki, sementara sisanya yakni 896.858 jiwa merupakan perempuan.

    Berkaca pada data tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto saat dihubungi di Jakarta, Minggu mengatakan kesibukan dan aktivitas masyarakat yang tinggi menjadi penyebab adanya kecenderungan warga menunda menikah.

    “Aktivitas yang tinggi di Jakarta dikarenakan kebutuhan ekonomi, persaingan secara umum, karier hingga pendidikan. Hal ini berimplikasi terhadap penundaan pernikahan hingga sampai pada masalah enggan untuk menikah,” kata dia.

    Selain itu, biaya hidup yang tinggi di Jakarta juga menjadi salah satu faktor yang membuat individu takut atau khawatir membangun rumah tangga atau menikah.

    Data Dukcapil juga menunjukkan, laki-laki rata-rata menikah di usia 30-31 tahun, sementara perempuan di usia 27-28 tahun.

    Denny menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta menawarkan berbagai kemudahan bagi warga untuk melangsungkan pernikahan termasuk penerbitan akta perkawinan, yang dapat diakses secara online melalui aplikasi Alpukat Betawi.

    Calon pengantin juga bisa mendatangi loket pelayanan Dukcapil di tingkat kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.

    Denny lalu berpesan agar calon pasangan membuat perencanaan yang matang secara bijak bila hendak menikah agar usia pernikahan akan lebih bahagia sehat dan sejahtera.

    Sebenarnya, pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kini menjadi tren di kalangan Generasi Z dan Milenial. karena praktis dan efisien. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, pernikahan yang dilaksanakan di KUA pada jam kerja (Senin-Jumat, pukul 07.30-16.00 WIB) tidak dikenakan biaya alias gratis.

    Namun, jika akad nikah dilakukan di luar jam kerja atau di luar kantor KUA, akan dikenakan biaya sebesar Rp600.000 yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Revisi UU KUHAP, DPR Bakal Undang Lagi YLBHI dan Organisasi Advokat

    Revisi UU KUHAP, DPR Bakal Undang Lagi YLBHI dan Organisasi Advokat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI akan kembali mengundang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan organisasi advokat, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) revisi Undang-Undang atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menuturkan undangan ini akan dimulai esok hari, Senin (21/7/2025). Dia mengatakan YLBHI sebagai elemen masyarakat yang meminta pembahasan revisi KUHAP dihentikan. Sebaliknya, organisasi advokat mengusulkan agar revisi UU KUHAP terus dibahas.

    Selain khusus untuk YLBHI dan organisasi advokat, lanjut dia, Komisi III DPR mempersilakan masyarakat luas yang juga ingin menyampaikan aspirasinya untuk bisa mengajukan RDPU di Komisi III DPR.

    “[Undangan kepada YLBHI dan organisasi advokat] agar aspirasinya bisa diakomodir. Daripada hanya melakukan aksi demo, akan lebih baik jika mereka masuk agar aspirasi mereka lebih mudah diserap oleh seluruh fraksi,” kata Habiburokhman dalam keterangan resmi, sebagaimana dikutip Minggu (20/7/2025).

    Dia mengemukakan hal tersebut karena menurutnya semua aspirasi rakyat harus didengar, dipertimbangkan, dan sebisa mungkin diakomodir dalam revisi KUHAP tersebut.

    Sebelumnya, Habiburokhman menegaskan selama Rapat Paripurna belum dimulai, pihaknya masih bisa menerima masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

    Hal ini dia ungkapkan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/7/2025). 

    “Sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang. Selama ‘janur kuning’ Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang [terima masukan]. Dulu KUHP saja batal,” kata legislator Gerindra tersebut.

  • 8
                    
                        Ke Jokowi, Prabowo: Baru Sempat Mampir Pak, Baru Keliling 2 Minggu
                        Nasional

    8 Ke Jokowi, Prabowo: Baru Sempat Mampir Pak, Baru Keliling 2 Minggu Nasional

    Ke Jokowi, Prabowo: Baru Sempat Mampir Pak, Baru Keliling 2 Minggu
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto berkunjung ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
    Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut Jokowi dan istrinya, Iriana Jokowi yang sudah berdiri di depan gerbang.
    Saat turun dari mobil dinasnya, Prabowo langsung memberikan gestur tangan melipat tangan di depan dadanya.
    Berdasarkan video yang dikirimkan tim Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Jokowi pun langsung menyapa Prabowo
    “Selamat sore,” kata Jokowi kepada Prabowo.
    Terdengar secara samar, Prabowo lantas langsung menanyakan kabar Jokowi.
    “Apa kabar pak?” ujar Prabowo sembari berjalan mendekati Prabowo dan Iriana.
    Setelahnya, Iriana juga ikut menyapa Prabowo.
    Setelah itu, Prabowo tampak terlihat berbincang dengan Jokowi dan Iriana.
    Di situ, Prabowo mengungkap baru sempat mampir ke kediaman Jokowi lantaran selama dua minggu terakhir, dia safari kenegaraan di luar negeri.
    “Baru sempat mampir Pak. Baru keliling Pak, dua minggu,” kata Prabowo.
    Jokowi lantas merespons dengan memberi sinyal kagum dengan Prabowo.
    “Saya yang lihat saja sudah, ini
    power
    -nya dari mana ini,” ujar Jokowi.
    Setelah itu, Jokowi memberi gestur mengajak Prabowo masuk ke dalam rumahnya.
    Di momen itu, terlihat juga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyalami Iriana sembari menundukan badan.
    Prabowo, Jokowi, Iriana pun lalu masuk ke dalam rumah sembari diikuti Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dan Seskab Teddy.
    Sebelumnya, Prabowo sempat menyalami putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (
    PSI
    ) Kaesang Pangarep.
    Diketahui, kehadiran Prabowo ke Solo, untuk menghadiri
    Kongres PSI
    hari kedua yang digelar di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 11 Aplikasi Populer di RI Ini Ternyata Buatan Mata-Mata Israel

    11 Aplikasi Populer di RI Ini Ternyata Buatan Mata-Mata Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak banyak orang ketahui bahwa, beberapa aplikasi populer yang banyak di-download di HP Android dan iPhone ternyata berkaitan dengan unit militer siber Israel yang paling kuat di dunia.

    Sebagian aplikasi didirikan oleh para alumni ‘Unit 8200’, yakni divisi pengintaian dan perang siber di bawah militer Israel. Ada juga yang didirikan oleh Mamram, yakni unit sistem komputasi pusat di bawah Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Kategori aplikasinya beragam, mulai dari aplikasi pengeditan video berbasis AI, peta digital, hingga game mobil yang sudah menghimpun jutaan download.

    TechTrends melaporkan aplikasi-aplikasi ini sudah menciptakan industri bernilai miliaran dolar AS, dikutip Minggu (20/7/2025).

    Bahkan, ada segelintir aplikasi yang juga kerap digunakan oleh warga Indonesia. Misdalnya aplikasi peta digital Waze dan aplikasi pemetaan transportasi umum Moovit.

    Selengkapnya, berikut daftar aplikasi-aplikasi populer yang ramai di-download dan terkait dengan militer Israel, menurut tabel yang dihimpun TechTrends:

    Waze (didirikan mantan engineer Unit 8200)

    Moovit (dibangun mantan unit siber Mamram)

    Supersonic (CEO memimpin operasional untuk Angkatan Darat Israel)

    ZipoApps (didirikan mantan agen intelijen Unit 8200)

    Bazaart (diciptakan mantan pejabat intelijen IDF)

    Lightricks (salah satu pendirinya masih bekerja di Unit 8200)

    Playtika (didirikan anak mantan kepala staf IDF)

    Crazy Labs (semua pendiri masih bekerja di IDF)

    CallApp (pendiri pernah bekerja 3 tahun di Unit 8200)

    Gett (diciptakan mantan pejabat Unit 8200)

    Fooducate (didirikan mantan pilot Angkatan Udara Israel)

    Kekhawatiran terkait aplikasi-aplikasi ini bukan hanya tentang asal-usulnya, tetapi motif di balik penciptaannya. Banyak dari aplikasi ini dituduh menanamkan adware, pelacak, atau mengumpulkan data pribadi pengguna yang tidak perlu.

    Dalam beberapa kasus, aplikasi seperti Simple Gallery diubah dari alat sumber terbuka menjadi platform yang sangat menguntungkan tak lama setelah diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan Israel.

    Banyak pengguna yang tak sadar bahwa mereka menggunakan aplikasi yang dikembangkan atau didirikan oleh mantan/pekerja intelijen Israel di HP. Alat pengintaian yang tertanam sudah sangat dalam pada ekosistem seluler.

    Beberapa platform disebut diam-diam telah mengubah kebijakan privasi mereka, yang menimbulkan tanda bahaya lebih lanjut. Beberapa perusahaan ini, termasuk ZipoApps dan Supersonic, telah menerima kritik atas pengumpulan data predator dan model pelacakan keikutsertaan yang tidak jelas.

    Meskipun demikian, jumlah download mereka terus bertambah. Kesuksesan mereka sering kali dibantu oleh pengeluaran iklan yang besar dan kemitraan dengan platform utama seperti Google dan Facebook.

    Cara Cegah Terjerat Aplikasi Buatan Intelijen Israel

    Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah HP terjerat mata-mata Israel, sebagai berikut:

    Cek nama pengembang aplikasi di toko aplikasi resmi

    Cari profil perusahaan pengembang di LinkedIn atau Crunchbase

    Dukung pengembang yang berkomitmen dengan praktik data aman dan etis

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Ojol Demo Besar-besaran & Offbid Massal Besok, Ini Tuntutannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mengungkap lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi driver ojol yang bakal digelar besok Senin, 21 Juli 2025. 

    Aksi yang dinamakan Aksi 217 Korban Aplikator itu rencananya akan berlangsung di depan Istana Presiden dan beberapa titik di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan dari para pengemudi transportasi online terhadap tidak adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah atas permasalahan yang telah disampaikan sejak dua bulan terakhir.

    “Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga lima tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut,” kata Igun dalam keterangan resmi pada Minggu (20/7/2025). 

    Berikut 5 tuntutan ojol pada Aksi 217 Korban Aplikator:

        1.    Negara Hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU

        2.    Driver 90% Aplikator 10% HARGA MATI

        3.    Pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan

        4.    Audit Investigatif Aplikator

        5.    Hapus Aceng, Slot, Hub, Multi Order, Member, Pengkotak-Kotakan dll. SEMUA DRIVER REGULER KEMBALI,”_ kata Igun.

    Igun menjelaskan, aksi tersebut rencananya melibatkan sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai platform, mencakup ojek online roda dua (R2), taksi online roda empat (R4), serta kurir daring. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan demo besar dan offbid massal besok dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, aksi yang akan dilakukan besok berpotensi lebih besar dari sebelumnya dan mengundang berbagai elemen masyarakat yang terdampak oleh ketidakpastian aturan transportasi daring.

    Dia menyebut kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan bersatu pada Aksi 217. 

    Igun juga menyayangkan sikap Menteri Perhubungan yang dinilai tidak sigap dan membiarkan isu ini berlarut hingga menyasar Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkret dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada l Mei 2025 lalu,” katanya.

    Lebih lanjut, Igun menyampaikan bahwa aksi 21 Juli besok bukan yang terakhir. Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah, aksi lanjutan akan terus bergulir.

    “Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” tutup Igun.

  • Presiden Prabowo silaturahmi sambangi kediaman Jokowi di Surakarta

    Presiden Prabowo silaturahmi sambangi kediaman Jokowi di Surakarta

    Surakarta, Jawa Tengah (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan menyambangi kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu petang.

    Usai tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Adi Soemarmo di Surakarta, sekitar pukul 17.30 WIB, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo langsung menuju kediaman Jokowi. Presiden Prabowo pun tiba di kediaman Jokowi pada pukul 18.10 WIB.

    Di halaman depan rumah, Jokowi menyambut kedatangan Presiden Prabowo, dan di sekitarnya ada puluhan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) beserta jurnalis menunggu Presiden Prabowo keluar dari kediaman.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi, juga mendampingi Presiden Prabowo menuju kediaman ayahnya itu. Wapres Gibran mendampingi Presiden Prabowo dari Lanud Adi Soemarmo.

    Di Lanud Adi Soemarmo, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Jajaran Kabinet Merah Putih itu terbang bersama Presiden Prabowo dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Adapun setelah bersilaturahmi dengan Jokowi, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Kongres PSI yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta sekitar pukul 19.00 WIB. Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberi sambutan dalam acara tersebut.

    Kongres PSI 2025 yang dihadiri oleh ribuan kader dari seluruh Indonesia itu digelar selama dua hari pada 19-20 Juli 2025.

    Dari hasil kongres hari pertama, putra bungsu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses pemungutan suara secara daring (e-vote) yang dilakukan para kader.

    Kaesang yang merupakan petahana pun kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dengan suara 22,23 persen dan Agus Mulyono Herlambang dengan suara 12,49 persen.

    Selain melakukan pemilihan raya dan penetapan ketua umum, Kongres PSI 2025 juga memiliki agenda besar rebranding logo dan nama partai menjadi Partai Super TBK dan pergantian logo yang semula bunga mawar menjadi gajah berwarna merah-hitam.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Besok, 50.000 Ojol Bakal Demo di Depan Istana Merdeka
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Juli 2025

    Besok, 50.000 Ojol Bakal Demo di Depan Istana Merdeka Megapolitan 20 Juli 2025

    Besok, 50.000 Ojol Bakal Demo di Depan Istana Merdeka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (21/7/2025) pukul 13.00 WIB.
    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan,
    demo ojol
    itu akan diikuti 50.000 pengemudi transportasi online, baik roda dua, roda empat dan kurir online.
    “(
    Demo ojol
    ) ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan,” ujar Igun saat dikonfirmasi, Minggu (20/7/2025).
    Ia menilai pemerintah terkesan membiarkan keputusan aplikator yang dianggap merugikan pengemudi, seperti kenaikan tarif hingga 15 persen yang dinilai kontra-produktif.
    “Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga 5 tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut,” ucap Igun.
    Igun juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang belum menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah transportasi daring.
    “Menuntut lima point tuntutan kepada Presiden Prabowo selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir,” tuturnya.
    Adapun lima tuntutan pada demo ojol besok adalah sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Tapi sebaliknya, kata Bangun, informasi yang didapat berdasarkan perekayasa informasi, akan dijadikan narasi baru selanjutnya.

    “Akademisi akan bertindak dengan menggunakan kaidah teknologi informasi yang ada. Sementara, para pemain narasi justru merekayasa informasi yang tersedia. Akademisi terus mencari data untuk menemukan kebenaran. Sedangkan perekayasa informasi mencari pembenaran. Dua hal yang berbeda dan bertolak belakang,” terangnya.

    Terkait tekanan terhadap Prof Sofian, Bangun menilai itu sebagai tindakan serius yang merusak iklim demokrasi.

    Bahkan ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu contoh penjajahan akademik hingga penindasan intelektual.

    “Ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bagi saya, peristiwa yang dialami oleh Prof. Sofian Effendi adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Akademisi berbicara berdasar pengalaman empiris, fakta, dan data tapi justru dibungkam. Ini sangat tragis,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, cara kerja akademisi dan penyebar narasi sangat berbeda. Akademisi mengumpulkan informasi secara terstruktur lalu disatukan menjadi satu kesatuan gambar atau kesimpulan yang utuh. Sementara, pemain narasi justru memutilasi informasi dan menyebarkannya di banyak tempat.

    Kata Bangun, UGM harus menyikapi dan menempatkan kasus ijazah Jokowi dalam ranah akademisi dengan berbasis data dan fakta.

    Alasannya, karena ijazah merupakan bukti otentik seseorang telah selesai menempuh tahapan akademik.
    Ijazah itu tanda kerja akademik.

    “Polisi juga harus obyektif berdasar data dan fakta. Polisi harus benar-benar tepat dan presisi seperti slogannya. Polisi harus menggunakan teknologi informasi yang sudah tersedia. Jangan hanya robot saja yang bisa dipamerkan. Sekali lagi polisi harus presisi. Polisi jangan terjebak pada narasi yang sudah dimutilasi,” tandasnya.

  • PLN EPI Kembangkan Infrastruktur BBM dan Gas Bumi – Page 3

    PLN EPI Kembangkan Infrastruktur BBM dan Gas Bumi – Page 3

    Direktur Gas dan BBM PLN EPI Erma Melina Sarahwati menjelaskan, SPMT memiliki jaringan pelabuhan dan infrastruktur yang berpotensi untuk mendukung pengembangan infrastruktur LNG yang saat ini dikembangkan oleh PLN EPI.

    “Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat delivery project sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang pengembangan bisnis baru berbasis energi bersih dan efisien,” ujarnya.

    Erma melanjutkan, kerja sama yang tercantum dalam Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerja sama penyediaan infrastruktur Gas dan BBM bagi pembangkit PLN serta mengeksplorasi peluang bisnis lainnya yang dapat dikembangkan bersama. Selain itu, kerja sama ini diharapkan menjadi katalisator bagi percepatan program transisi energi nasional yang tengah dijalankan oleh Pemerintah.