Blog

  • Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi V DPR untuk mengecek sejumlah permasalahan kecelakaan kapal laut yang timbul akhir-akhir ini dengan berkomunikasi bersama Kementerian Perhubungan.

    Dasco mengaku belum bisa mendorong pemberian sanksi atau hal lainnya terkait timbulnya sejumlah kecelakaan kapal laut tersebut.

    “Jadi, sebelum kemudian kita meminta sanksi atau apapun, sebagai Pimpinan DPR, kami sudah minta komisi terkait untuk mengecek dulu,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pembicaraan dengan Kemenhub diperlukan bagi DPR RI untuk bisa mengetahui faktor atau penyebab hingga timbulnya sejumlah kasus kecelakaan kapal laut.

    “Sehingga kita bisa tahu duduk masalah kenapa hal itu sampai terjadi,” katanya.

    Sebelumnya, Kapal Motor (KM) Barcelona 5 yang berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (20/7).

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan seluruh penumpang kapal yang mengalami insiden kebakaran tersebut telah ditemukan, baik yang selamat maupun meninggal dunia.

    Kantor SAR Manado menyebutkan sebanyak 568 penumpang selamat dari peristiwa kebakaran tersebut, sedangkan tiga orang lainnya meninggal dunia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Salah Paham soal Kerja Cerdas & Kerja Keras

    Jangan Salah Paham soal Kerja Cerdas & Kerja Keras

    Jakarta

    Dunia kerja bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tahan di tengah jalan. Pesan ini disampaikan Direktur Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Arief Kurnia Risdianto, di hadapan ratusan anak muda dalam konferensi tahunan Young On Top National Conference (YOTNC) 2025 yang digelar di Jakarta.

    Arief membagikan kisahnya meniti karier dari nol di perusahaan BUMN hingga kini menduduki posisi direktur. Menurutnya, tidak ada kesuksesan instan di dunia kerja, apalagi untuk generasi muda yang masih membangun pondasi karier.

    “Saya mulai berkarier di BUMN sejak 2003. Meskipun sekarang menjabat sebagai direktur, posisi ini saya capai setelah 15 tahun perjalanan dan pembelajaran di Pertamina,” ujarnya dalam sesi talkshow YOTNC ke-15 di Balai Kartini.

    Arief juga menggarisbawahi pentingnya endurance dan resiliensi dalam dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.

    “Karier itu bukan lari sprint, tapi maraton. Kita harus bisa mengatur energi, semangat, dan passion agar tetap menyala sepanjang perjalanan karier,” tambahnya.

    Satu pesan lain yang ditekankan Arief adalah soal persepsi kerja cerdas versus kerja keras. Menurutnya, kerja cerdas justru hanya bisa dilakukan setelah seseorang melewati fase kerja keras terlebih dahulu.

    “Kerja cerdas hanya bisa dilakukan setelah seseorang melewati fase kerja keras dan membangun kompetensi yang mumpuni,” tegasnya.

    Arief hadir di panggung YOTNC sebagai perwakilan dari PGN dalam rangkaian program PGN Muda Maju, yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka.

    Program PGN Muda Maju sendiri telah berlangsung sejak 11 Juni 2025, berisi pelatihan daring yang membekali mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan keterampilan penting seputar manajemen karier, pengembangan karakter, kesehatan mental, hingga strategi menghadapi transformasi digital dan dunia kerja masa depan.

    Dalam acara puncak YOTNC ini pula, PGN menyerahkan secara simbolis beasiswa PGN Muda Maju kepada 20 dari total 40 mahasiswa berprestasi terpilih. Beasiswa ini merupakan bentuk dukungan nyata PGN dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

    “PGN Muda Maju adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung generasi muda Indonesia agar siap bersaing di dunia profesional. Kami ingin membantu mahasiswa membentuk mindset dan karakter yang kuat untuk bisa sukses, bukan hanya di kampus, tapi juga di dunia kerja dan masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman.

    Melalui kolaborasi dengan komunitas Young On Top, PGN berharap program ini bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri, sekaligus menyulut semangat kepemimpinan dan kontribusi positif di kalangan generasi muda Indonesia.

    (igo/fdl)

  • Tol Kutepat Dibuka Nataru, Perjalanan Medan-Toba Tinggal 2 Jam

    Tol Kutepat Dibuka Nataru, Perjalanan Medan-Toba Tinggal 2 Jam

    Jakarta

    Perjalanan dari Medan ke Danau Toba yang biasanya memakan waktu hingga enam jam bakal memangkas waktu tempuh jadi hanya dua jam. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) siap dibuka fungsional pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) terus mengejar penyelesaian pembangunan ruas tol sepanjang 103,52 kilometer tersebut. Direktur Utama Hamawas, Dindin Solakhuddin, mengatakan pembangunan Seksi 4 Dolok Merawan-Pematang Siantar segmen Sinaksak-Simpang Panei sudah hampir rampung.

    “Hingga Juli 2025, progres pembangunan Seksi 4 sudah mencapai 99,19% dan diharapkan ruas tol ini dapat dioperasikan secara fungsional pada momen Natal 2025 dan Tahun baru 2026,” ujar Dindin, Senin (21/7/2025).

    Saat ini, Hamawas sudah mengoperasikan Seksi 1 hingga Seksi 3, serta sebagian Seksi 4 yang menghubungkan Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak sepanjang 90,63 kilometer. Pembangunan tinggal menyisakan segmen Sinaksak-Simpang Panei sepanjang 13 kilometer.

    Tol Kutepat yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diyakini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan. “Jalan tol ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perjalanan, tetapi juga memperbesar peluang kunjungan wisatawan ke Danau Toba, baik domestik maupun mancanegara,” ungkap Dindin. Menurutnya, lonjakan wisatawan akan berdampak pada pertumbuhan UMKM, hotel, restoran, hingga industri kreatif lokal.

    Selain faktor ekonomi, pembangunan akses menuju destinasi wisata vulkanik terbesar dunia ini juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya masyarakat sekitar. Hamawas memastikan pengembangan kawasan wisata tetap ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya.

    Keberlanjutan pembangunan Tol Kutepat disebut akan menjadi game changer bagi distribusi logistik dan pengembangan kawasan industri di Sumatera Utara.

    General Manager Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (UGG), Azizul Kholis, mengapresiasi percepatan pembangunan ini. Ia menyebut dampak positifnya sudah terasa di daerah sekitar Danau Toba.

    “Hanya dalam waktu satu bulan, selama liburan Juni-Juli 2025, Kabupaten Samosir berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 887 juta,” ungkap Azizul. Ia menegaskan, percepatan konektivitas seperti ini terbukti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan UMKM, hingga memperkuat ekonomi lokal.

    Tonton juga video “Heboh Polisi Tanya ‘SIM Jakarta’ ke Pemobil di Tol” di sini:

    (shc/rrd)

  • Massa aksi tarif air bersih di Balai Kota membubarkan diri

    Massa aksi tarif air bersih di Balai Kota membubarkan diri

    Jakarta (ANTARA) – Massa aksi terkait kenaikan tarif air bersih di depan Balai Kota DKI Jakarta membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasinya.

    Tampak di lokasi, pada Senin siang sekitar jam 13.30 WIB, mereka bersama-sama meninggalkan lokasi unjuk rasa setelah beberapa jam bertahan dan berorasi di tempat itu.

    Mereka membubarkan diri setelah ditemui perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Gubernur Pramono Anung tidak ada di tempat.

    Sebelum membubarkan diri, Ketua Umum DPP Persatuan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta di Jakarta, mengatakan bahwa aksi ini dipicu oleh Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No.730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya, yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok K III), setara dengan mal dan apartemen mewah.

    Kepgub itu, kata dia, jelas-jelas beraroma ketidakadilan yang sangat kental, karena memaksa warga rumah susun masuk sebagai apartemen sehingga masuk dalam K III yang harus membayar tarif air bersih PAM Jaya lebih mahal yaitu Rp21.500 dibanding dengan Rumah Tangga di Atas Menengah dan Rumah Susun Mewah Rp17.500.

    “Kami sudah membuat puluhan laporan masyarakat di Balai Kota dan sudah bersurat mohon beraudiensi. Tapi tidak ada satu pun yang ditanggapi. Jangankan bertemu, surat-surat kami saja tidak ada yang ditanggapi,” katanya.

    Adjit menegaskan, P3RSI menilai penggolongan dalam Kepgub tersebut keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

    Untuk itu, mereka berharap Gubernur Pramono mau mendengarkan aspirasi warganya yang tinggal di rusun.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka menyoroti dampak langsung terhadap warga masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rusunami subsidi, namun dikenai tarif rumah susun menengah karena penempatan jenis pelanggan yang salah.

    “Jenis Pelanggan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) notabene mendapat subsidi pemerintah, penempatannya keliru. Rusunami diklasifikasikan sebagai Rumah Susun Menengah membayar tarif Rp12.500, bukan Rumah Susun Sederhana yang tarifnya Rp7.500,” kata Musdalifah.

    Akibatnya, lanjut Musdalifah, warga Rusunami Kalibata City yang sebagian besar adalah kalangan MBR, harus membayar tarif air PAM sama dengan masyarakat kelas menengah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran lahap permukiman padat di Tambora Jakarta Barat

    Kebakaran lahap permukiman padat di Tambora Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran kembali melanda rumah tinggal di permukiman padat penduduk Jalan Garuda RW 02, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Senin.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Mohamad Yohan menyebut, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 09.10 WIB.

    “Objek terdampak rumah tinggal,” kata Yohan di Jakarta, Senin.

    Yohan mengatakan, petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah terjun ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

    Sebuah video viral menggambarkan, tampak api yang sangat besar melahap bangunan rumah. Warga di sekitar lokasi pun panik dan berhamburan ke luar rumah.

    Belum diketahui pasti berapa rumah yang terbakar ataupun penyebab kebakaran, termasuk apakah ada korban jiwa maupun luka.

    Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk yang dikhawatirkan terjadi perambatan yang cepat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Senin, 21 Juli 2025 13:54 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Marah Banyak Pengusaha Jadi Vampir Ekonomi ‘Hisap’ Darah Rakyat

    Prabowo Marah Banyak Pengusaha Jadi Vampir Ekonomi ‘Hisap’ Darah Rakyat

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto geram dengan kelakuan serakah para pengusaha. Menurutnya, belakangan ini banyak sekali perilaku serakah yang dilakukan para pengusaha, bahkan tak jarang pengusaha mengakali peraturan untuk mendapatkan keuntungan.

    Dia bilang sudah muncul mazhab ekonomi baru di Indonesia, yaitu Serakahnomics, di mana pengusaha tak puas mencari keuntungan tanpa mau berbagi dengan pihak lainnya, khususnya masyarakat kecil.

    “Ini sudah bukan pengusaha yang benar, ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal neoliberal, pasar bebas, sosialis ekonomi komando dan sebagainya ini bukan ini lain ini saya beri nama serakahnomics ini adalah serakahnomics,” beber Prabowo dalam Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Menurutnya, banyak sekali pengusaha serakah yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat, tak jarang mengakali aturan yang berlaku. Orang nomor satu di Indonesia itu menilai pengusaha semacam ini sebagai vampir-vampir ekonomi penghisap darah rakyat.

    “Rakyat kita masih banyak yang susah, kok masih ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat? Itu namanya adalah mengisap darah rakyat, itu adalah menurut saya parasit penghisap darah. Itu adalah vampir-vampir ekonomi,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Dia mengatakan golongan pengusaha semacam ini akan ditindak tegas oleh pemerintah. Bahkan menurutnya, sudah sekian bulan pihaknya memperingatkan agar pengusaha ini lebih patuh pada aturan yang ada.

    “Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan, tolonglah patuhi ketentuan patuhi undang-undang,” tegas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (hal/rrd)

  • Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya untuk menggelar perkara khusus terkait laporan tuduh ijazah palsu presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyusul peningkatan perkara itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    “Kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, mengingat telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan berdasarkan gelar perkara,” kata kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin yang ditemui di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin.

    Ia menyebutkan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak melibatkan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah terlapor.

    “Ada pihak-pihak yang menjadi terlapor di klien kami dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus, namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Ahmad.

    Ahmad juga menegaskan bahwa proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi sahih tentang ijazah Joko Widodo.

    “Jadi, tidak cukup dengan ‘statement’ (pernyataan) dari UGM, tidak cukup ‘statement’ dari ‘lawyer’- nya, tidak cukup ‘statement’ bahkan dari Bareskrim Polri,” katanya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Kemudian untuk laporan dari sejumlah Polres yang telah ditarik oleh Polda Metro Jaya dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan.

    “Jadi, ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya naik ke penyidikan. Kelompok kedua, penghasutan dan UU ITE, tiga laporan naik penyidikan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kantor Baru BMKG Telan Biaya Rp 252 M, Diklaim Tahan Gempa

    Kantor Baru BMKG Telan Biaya Rp 252 M, Diklaim Tahan Gempa

    Jakarta

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) meresmikan Gedung Peringatan Dini Multi Bahaya BMKG di kawasan Kemayoran, Jakarta, Senin (21/7/2025). Gedung ini dilengkapi dengan teknologi Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya (Multi Hazard Early Warning System/MHEWS).

    Gedung ini menjadi bagian MHEWS yang dibangun di dua lokasi, yakni Jakarta dan Bali, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 252,7 miliar. Sistem MHEWS dirancang khusus untuk memberikan informasi cepat dan akurat demi menunjang keselamatan, serta akan menjadi acuan dalam mitigasi dan evakuasi sebelum tsunami mencapai daratan.

    Direktur Operasi I Wika Bangunan Gedung, Bagus Tri Setiana, menjelaskan Gedung Peringatan Dini Multi Bahaya BMKG dirancang khusus sebagai gedung pusat common center dengan teknologi base isolator tipe friction pendulum untuk mengantisipasi beban gempa bumi. Teknologi ini mampu menahan gempa periode 2.500 tahun.

    Teknologi ini dipasang pada 23 titik dengan diameter 1,1 meter dan 1,124 meter, yang merupakan produk dari Italia dan dikombinasikan dengan produksi lokal dari Wika Group.

    “Jadi mekanikalnya dari Itali, kami rangkai semuanya di lokal. Jadi ada nilai TKDN-nya untuk base isolator,” ungkap Bagus dalam sambutannya di peresmian Gedung Peringatan Dini Multi Bahaya BMKG, Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Gedung ini juga dilengkapi dengan layar LCD besar di lantai 4 dan 6, dengan ukuran lebar 30 meter dan tinggi 3 meter. Adapun total luas bangunan 8.679,88 meter persegi.

    Struktur fondasi profile menggunakan tiang pancang dengan diameter 120 cm dan kedalaman rata-rata 24 meter, dengan jumlah titik sekitar 64 titik. Gedung ini terdiri dari 2 basement dan 9 lantai.

    “Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebagai langkah baru demi Indonesia yang kuat serta kehidupan yang berkelanjutan. Hari ini untuk masa depan dan masa depan dimulai dari ini,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem Masih Mengintai” di sini:

    (acd/acd)

  • Gerakan Ini Tak Disukai Kapitalis Besar

    Gerakan Ini Tak Disukai Kapitalis Besar

    Jakarta

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, konsep koperasi seperti ini sudah dibangun semenjak puluhan dan ratusan tahun di dunia, namun tak semuanya berhasil.

    Konsep koperasi semacam ini menurutnya menjadi gerakan yang tidak disukai para kapitalis besar. Para pemodal menurutnya sangat takut tersaingi usahanya dengan munculnya koperasi di tengah masyarakat.

    “Gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar, pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian, mereka itu, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap (gerakan koperasi) bisa jadi saingan,” tegas Prabowo dalam peluncuran yang dilakukan di KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Menurutnya, banyak juga negara-negara besar di dunia yang memiliki sistem ekonomi liberal tidak berkenan dengan pendirian sebuah gerakan koperasi besar di suatu negara. Menurutnya, banyak negara besar yang tidak sudi melihat negara lainnya bangkit.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    “Ada negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia, masalah geopilitik, masalah hegemoni, masalah bangsa-bangsa sudah ribuan tahun, secara alamiah hasarat dorongannya adalah untuk hegemoni, berkuasa untuk berkuasa secara mutlak, ini sejarah manusiawi,” beber Prabowo.

    Menurutnya, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat digunakan sebagai alat oleh pihak yang lemah. Koperasi akan mengubah kelemahan jadi kekuatan, menjadi sarana untuk berdaulat. Khususnya di Indonesia yang notabenenya masih sering ditemui masyarakat yang kelaparan dan berada dalam jurang kemiskinan.

    “Koperasi selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian saya ingatkan kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan Merah Putih, ada DPR, MPR, dan sebagainya kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi,” sebut Prabowo.

    “Kita punya semua tapi rakyat kita ada yang masih lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih ada yang miskin, kita belum merdeka,” tegasnya menekankan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan negara yang merdeka adalah yang bisa memberi makan rakyatnya, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan itu semua.

    “Karena itu pendiri bangsa kita, perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan kita dari awal perjuangan kemerdekaan mereka bentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah, dari serikat dagang,” pungkas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Prabowo Sapa Bambang Pacul di Peluncuran Kopdes: Korea Bukan?” di sini:

    (hal/rrd)