Xcloud.id

Blog

  • Prabowo Beberkan Keunggulan Kopdes Merah Putih

    Prabowo Beberkan Keunggulan Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto hari ini meluncurkan sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada sejumlah kegiatan bisnis yang akan dijalankan oleh Kopdeskel Merah Putih.

    Prabowo menegaskan Kopdeskel Merah Putih harus memihak petani, peternak hingga nelayan. Setiap desa, lanjut Prabowo, akan mempunyai gudang untuk menyimpan hasil produksi setempat.

    “Nanti tiap Desa akan punya gudang. Jadi hasil kalau belum mampu dijual, simpan,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Lebih lanjut, di gudang itu terdapat pendingin maupun cold storage. Dengan begitu, hasil produksi, seperti pertanian serta perikanan dapat disimpan. Menurut Prabowo, penyimpanan lemari es itu bahkan ada yang berukuran besar

    Selain itu, setiap Kopdeskel Merah Putih juga akan terdapat berbagai macam gerai, seperti gerai sembako hingga gerai simpan pinjam.

    “Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai. Ada gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam. Berarti Himbara itu bisa punya kehadiran di tiap desa, mereka bisa kasih super mikro finance ya bukan microfinance tapi ada yang lebih kecil lagi,” tambah Prabowo.

    Tak ketinggalan, ada apotek serta klinik desa yang menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau. Bahkan, Prabowo mengupayakan obatan-obatan itu dapat diakses dengan gratis bagi yang kurang mampu.

    “Kemudian harus ada apotek setiap desa yang menjual obat generik. Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu ya kita upayakan nggak bayar,” jelas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (rea/kil)

  • Jaksel salurkan bantuan untuk terdampak kebakaran di Grogol Utara

    Jaksel salurkan bantuan untuk terdampak kebakaran di Grogol Utara

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menyalurkan bantuan untuk terdampak kebakaran di Jalan Juraganan 1 RT 12 dan 13 RW 12, Grogol Utara, Kebayoran Lama, pada Minggu(20/7)

    “Bantuan dari Sudin Sosial Jaksel dan BPBD DKI Jakarta sudah diterima di posko pengungsian,” kata Kasudin Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan di Jakarta, Senin.

    Bernard mengatakan pihaknya menyiapkan 250 makanan siap saji untuk makan malam ratusan jiwa yang terdampak peristiwa ini.

    Dia menambahkan, bantuan makanan siap saji akan diberikan kepada penyintas kebakaran tiga kali sehari selama masa tanggap bencana hingga Rabu (23/7), sesuai permintaan kelurahan.

    “Masa tanggap bencana bisa diperpanjang atas permintaan lurah,” ungkapnya.

    Selain makanan siap saji, kata Bernard, pihaknya juga sudah menyalurkan bantuan sandang lainnya seperti handuk, selimut, tikar, pakaian dalam, pakaian anak anak, dewasa dan ibu, makanan bayi dan sebagainya.

    Sementara Lurah Grogol Utara, M Rasyid memaparkan, tenda pengungsian sudah didirikan di lapangan Badminton, Jalan Uranium , samping rumah Ketua RW 12.

    “Bantuan dari Sudin Sosial Jaksel dan BPBD DKI Jakarta sudah diterima di posko pengungsian,” ucap Rasyid.

    Ia menambahkan, kebakaran di Jalan Juraganan 1 RT 12 dan 13 /RW.12, Grogol Utara mengakibatkan 57 kepala keluarga (KK) atau 193 jiwa kehilangan tempat tinggal.

    Kerugian materi ditaksir sebanyak Rp703 juta.

    “Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran. Kami hingga saat ini masih terus mendata korban,” ungkapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Berapa Nilai Iuran yang Dibayar Pemerintah untuk PBI JK?

    Berapa Nilai Iuran yang Dibayar Pemerintah untuk PBI JK?

    Jakarta –

    Seluruh peserta BPJS Kesehatan diwajibkan untuk membayar iuran jaminan kesehatan yang besarannya bergantung kepada jenis kepesertaan. Namun bagaimana dengan mereka Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)?

    Untuk diketahui, PBI JK adalah program bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang beruntung. Sehingga Peserta PBI JK bisa menikmati layanan kesehatan tanpa biaya, karena iuran sudah dibayarkan pemerintah.

    Namun sesuai Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sehingga tak semua orang bisa menjadi penerima bantuan sosial ini.

    Sementara untuk nilai iuran yang dibayar pemerintah untuk PBI JK sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2024. Di mana dalam beleid tersebut iuran bagi peserta PBI JK yaitu sebesar Rp 42.000,00 per orang per bulan.

    “Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat,” Tulis Pasal 3 Ayat (2) aturan tersebut.

    Kemudian untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta PBI JK sesuai kapasitas fiskal daerah. Artinya Pemda ikut membayar sebagian Iuran peserta BPJS Kesehatan gratis di wilayahnya.

    “Pembayaran Kontribusi Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari transfer ke daerah,” sambung Pasal (3) Ayat (6) PMK Nomor 51 Tahun 2024.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PBI JK

    Untuk bisa mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PBI JK, ada beberapa metode mudah yang bisa dilakukan untuk cek status kepesertaan masyarakat yakni:

    1. Melalui WhatsApp BPJS Kesehatan

    Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan WhatsApp resmi BPJS Kesehatan di nomor 0811-8750-400 (nama bot: Chika). Pilih opsi Cek Status Peserta, kemudian masukkan NIK atau nomor BPJS serta tanggal lahir (format YYYYMMDD). Dalam beberapa saat yang bersangkutan akan menerima informasi lengkap tentang status kepesertaannya masing-masing.

    2. Menggunakan Aplikasi Mobile JKN

    Download aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store. Setelah login menggunakan nomor kartu BPJS atau NIK, yang bersangkutan dapat langsung mengecek status kepesertaan di halaman utama aplikasi dengan mudah dan praktis.

    3. Lewat Call Center BPJS Kesehatan

    Jika yang bersangkutan lebih suka layanan langsung, cukup hubungi nomor call center BPJS Kesehatan di 165. Sampaikan NIK atau nomor kartu BPJS kepada petugas, dan mereka akan membantu memberikan informasi status kepesertaan yang bersangkutan.

    4. Datang Langsung ke Kantor BPJS Kesehatan

    Alternatif terakhir, masyarakat bisa secara langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jangan lupa membawa KTP serta kartu kepesertaan untuk mempermudah proses pengecekan secara langsung.

    Tonton juga video “Dirut BPJS Kesehatan Bicara 7,3 Juta PBI JK Yang Dinonaktifkan” di sini:

    (igo/fdl)

  • DPR gelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat bahas revisi KUHAP

    DPR gelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat bahas revisi KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat guna membahas dan mendengar aspirasi terkait revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya merasa bahwa masukan-masukan yang membangun terkait revisi itu merupakan hal penting, termasuk masukan yang berdasarkan pengalaman dan evaluasi dari para advokat.

    “Profesi advokat ini adalah profesi yang mulia di mana rekan-rekan advokat ini bekerja untuk warga negara yang bermasalah dengan hukum,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, mayoritas advokat itu pasti sudah pernah mendampingi masyarakat bawah yang tidak mampu. Biasanya, kata dia, para advokat itu membantu masyarakat tersebut di tahun-tahun pertama ketika berprofesi.

    “Kami berkomitmen memperkuat profesi advokat. Kenapa hal tersebut dilakukan? Itu demi terciptanya hukum yang adil dengan KUHAP ini,” kata dia.

    Adapun sejumlah organisasi advokat yang hadir untuk memberi masukan, di antaranya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Ikaran Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), hingga Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari).

    Menurut dia, tokoh-tokoh organisasi advokat yang hadir itu merupakan high profile, tetapi mereka merupakan pejuang-pejuang yang membangun karirnya sejak dari tingkat bawah.

    Dia menilai keberadaan mereka selama ini sudah berkontribusi untuk masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

    Nemun, kata dia, selama ini advokat tidak bisa banyak berperan ketika mendampingi kliennya karena keterbatasan kewenangan berdasarkan KUHAP yang lama. Untuk itu, dia mengatakan bahwa revisi KUHAP yang saat ini sedang dilakukan, akan memperbaiki kondisi tersebut.

    “Komitmen kita tidak mengganggu kewenangan tidak mengurangi kewenangan tidak menggeser kewenangan aparat penegak hukum lainnya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    “Logo sebuah partai politik pasti mengandung pesan politik juga. Apalagi parpol itu dengan bangganya menuliskan Partai Super Tbk alias Partai Super Terbuka,” imbuhnya.

    Pertanyaan selanjutnya, kata Bangun Keanggotaan, sumber dana, agenda ke depan dari PSI patut digarisbawahi.

    “Saya jadi teringat dengan salah satu mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan saat masih menjadi mahasiswa. Dalam mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dan Politik (MIPP), dosen saya mengilustrasikan bahwa ilmu politik itu bisa dibilang seperti ilmu perdukunan,” sebutnya.

    “Kita diajak untuk tahu dan paham dengan sesuatu yang tidak tampak mata. Kita juga diajak untuk tahu di balik yang tampak. Menarik bukan?,” tambah Bangun.

    Ia kemudian mengutip salah satu pakar politik Indonesia, Prof. Salim Said yang pernah berkata bahwa politik itu seperti udara.

    “Semua orang butuh udara. Tapi, udara itu tak tampak namun ada. Sebuah teori singkat yang mudah dipahami,” beber Bangun.

    Dijelaskan Bangun, ilustrasi gajah yang mendongak dengan kepala terpisah sah-sah saja jika publik memaknainya sebagai sebuah kematian akibat hukuman.

    “Bisa jadi hukuman dari alam karena melawan hukum Tuhan. Entahlah. Yang jelas, jangan tanya saya,” terangnya.

    Sebagai pengamat, lulusan Fisipol UGM ini mengatakan bahwa pidato politik perdana Kaesang selaku Ketum tampak kurang percaya diri.

    “Mengawali pidato politik dengan permintaan maaf atas kegagalannya di kontestasi pemilu 2024 untuk membawa partai itu ke Senayan. Pidato politik yang nyaris tidak berenergi. Padahal bisa dibilang kongres parpol super terbuka yang dibawanya itu ada di rumahnya sendiri,” bebernya.

  • Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menyediakan produk-produk yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk obat. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk dapat menyediakan obat-obat gratis di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada momentum peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berlangsung hari ini. Prabowo menyebut pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih ini dapat memangkas rantai distribusi serta menyediakan akses produk-produk penting untuk masyarakat, termasuk obat-obatan.

    Apotek desa atau klinik desa menjadi salah satu unit bisnis yang wajib dijalankan Kopdeskel Merah Putih. Bahkan Prabowo akan mengusahakan obat-obat itu dapat secara gratis diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lah yang mengupayakan kehadiran obat gratis di Kopdeskel Merah Putih.

    “Ya, kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan, yang mengupayakan Menteri Keuangan semakin stress. Tapi nggak papa Bu ini mulia nama ibu kan Sri Mulyani jadi harus yang mulia mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menekankan layanan obat gratis bagi yang tidak mampu di Kopdeskel Merah Putih dapat dilaksanakan jika anggarannya tersedia. “Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stress. Apalagi ini, idenya Presiden ini. Kalau nanti ada dananya, khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis,” tambah Prabowo.

    Menurut dia, akses obat-obatan penting bagi rakyat kecil. Apalagi yang ekonominya masih lemah. Ia pun mengapresiasi Kementerian Pertahanan karena membentuk lembaga farmasi untuk membuat obat generik dengan harga murah.

    “Obat-obat yang penting bagi rakyat kecil rakyat yang ekonominya masih lemah. Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau dan untuk itu. Terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah,” jelas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Prabowo: BPS Lapor ke Saya, Angka Pengangguran-Kemiskinan Menurun” di sini:

    (rea/kil)

  • Momen Prabowo Tinjau KDMP Bentangan Klaten

    Momen Prabowo Tinjau KDMP Bentangan Klaten

    Foto Bisnis

    Andhika Prasetia – detikFinance

    Senin, 21 Jul 2025 14:30 WIB

    Klaten – Presiden Prabowo Subianto meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, usai meluncurkan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih se-Indonesia.

  • Hasil Bumi Nggak Bakal Puso

    Hasil Bumi Nggak Bakal Puso

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menjamin hasil tani para petani di desa tidak akan rusak dan bisa tetap segar ketika dibawa ke pasar. Hal ini bisa terwujud usai dirinya melakukan Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menurutnya, selama ini masalah petani di desa adalah kurangnya transportasi yang baik untuk mengirim hasil bumi ke pasar. Kadang-kadang, karena tidak ada alat transportasi yang memadai, banyak hasil bumi yang sudah rusak sebelum bisa dijual.

    Dengan peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Prabowo menawarkan hal yang berbeda. Di setiap Koperasi Merah Putih sudah dilengkapi langsung kendaraan pengangkut. Dengan begitu hasil tani bisa dikirim ke pasar sebelum rusak.

    “Setiap koperasi akan ada dua kendaraan, satu truk, satu pick up yang lebih kecil. Jadi nanti semua hasil tani tidak akan puso tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera (dikirim) ke Kabupaten atau ke sentra-sentra pasar,” beber Prabowo dalam peluncuran yang dilakukan di KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Bukan cuma hasil bumi yang bisa segera dikirim. Prabowo juga menjamin barang-barang kebutuhan masyarakat desa bisa juga dikirim dengan tepat waktu tanpa perlu ada kelangkaan karena kurangnya transportasi.

    Prabowo percaya kendaraan yang ada juga dapat memberikan akses transportasi bagi masyarakat. Misalnya untuk berdagang di pasar bagi ibu-ibu, ataupun antar jemput anak sekolah di desa. Rantai pasok akan hadir lebih baik dengan adanya Koperasi Merah Putih.

    “Demikian juga yang kendaraan yang lebih kecil pick up itu juga bisa muncul ke ruko-ruko untuk memberi akses, dan kalau tidak dipakai untuk angkut barang bisa dipakai untuk antar anak sekolah dan bisa juga membantu ibu-ibu jualan ke pasar. Jadi dengan dua kendaraan tiap desa. Saya berharap rantai distribusi akan diperlancar,” papar Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Momen Prabowo Sempat Bergaya Pidato Sambil Pakai Teks” di sini:

    (hal/rrd)

  • Beras Oplosan-Minyak Menyusut, Prabowo Murka: Kejar yang Bandel Itu!

    Beras Oplosan-Minyak Menyusut, Prabowo Murka: Kejar yang Bandel Itu!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap saat ini sedang terjadi penyimpangan pada distribusi sejumlah komoditas pangan di Indonesia. Pertama, kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga mencapai Rp 100 triliun/tahun.

    Kasus beras ini bukan hanya mengoplos, Prabowo menyebut pengusaha dengan berani melabelkan kualitas premium pada beras berkualitas biasa. Masalah ini juga sedang di negara tetangga, Malaysia.

    “Beras biasa, ganti aja stempel premium, tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan. Karena saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, beliau waktu menjadi Menteri Pertanian dulu sudah ditindak, muncul lagi muncul lagi mencoba-coba,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

    Dia pun meminta Kapolri hingga Jaksa Agung untuk mengusut tuntas masalah tersebut, sehingga kerugian masyarakat tidak terjadi lagi.

    “Kapolri, Jaksa Agung tolong dikejar yang bandel-bandel itu ya, biar masuk yang Rp 100 triliun itu setiap tahun, nakal,” tegasnya.

    Kasus pada beras juga terjadi pengurangan takaran. Tak hanya beras, Prabowo mengatakan sebelumnya minyak goreng juga dikurangi takarannya.

    “Minyak goreng ya botol dikurangi 10% 20%. Besar loh, 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ungkapnya.

    Dengan berbagai kasus tersebut, Prabowo menyadari banyak anomali yang terjadi saat ini dan harus diselesaikan secara cepat. Ia meyakini teknologi di Indonesia telah mumpuni untuk mengusut tuntas masalah ini.

    “Negara kita sangat kaya. Anomali-anomali ini sekarang bisa kita cepat kita lacak, laboratorium untuk memeriksa mutu daripada beras, pangan dan sebagainya sudah banyak di daerah-daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” tuturnya.

    Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Sebagai informasi, belakangan ini memang ramai informasi 212 merek beras dioplos, mengurangi takaran kemasan, hingga pelanggaran mutu-kualitas beras. Kasus ini menyeret perusahaan-perusahaan beras besar yang telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mengimbau produsen beras dari 212 merek menurunkan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan ini sebagai tindaklanjut temuan beras oplosan, pelanggaran takaran, mutu hingga kualitas beras.

    Selain menurunkan harga sebagai bentuk tanggungjawab, Amran juga meminta produsen beras membenahi kualitas beras yang diedarkan. Jadi jangan sampai masyarakat membeli beras harga premium, ternyata isinya kualitas medium.

    “Kami imbau turunkan harga di bawah HET. Tapi bukan saja HET, harus (perbaikan) kualitas. Jadi menjual barang, katakanlah premium, harus kualitasnya premium, itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, (isinya harus) medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin dan berkala,” kata Amran ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Sementara kasus minyak goreng yang dikurangi takarannya terjadi pada Minyakita. Kasus ini juga diungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Penemuan terjadi ketika melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Temuannya, Minyakita yang harusnya dijual 1 liter, namun hanya 750 hingga 800 mililiter (ML).

    Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Dalam sidak itu, pedagang juga menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seharusnya Rp 15.700/liter, tetapi dijual Rp 18.000/liter.

    “Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.

    Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:

    (ada/fdl)

  • Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, Sumatera Utara, sebagai upaya mencari masukan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang industri.

    Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII, Chusnunia Chalim di Medan, Senin, mengatakan, kunjungan kali ini khusus melihat peran Kementerian Perindustrian dalam hal penyediaan sumber daya manusia dalam bidang industri, dan khususnya kali ini melakukan dialog dengan jajaran PTKI Medan.

    PTKI Medan memang merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perindustrian yang konsen dalam menciptakan lulusan handal pada bidang industri dan kimia.

    PTKI ke depan diharapkan bisa lebih berkembang, termasuk menjawab berbagai tantangan terkini dalam pengembangan bidang industri. Karena memang pastinya tak bisa kalau hanya menerapkan metode lama, sementara industrinya terus bergerak maju seiring perkembangan zaman.

    Ia mengatakan, ada beberapa poin penting yang ingin dibahas dalam pertemuan dengan pihak PTKI Medan yang secara umum demi menjawab tantangan dan situasi terkini dalam hal kebutuhan SDM di dunia industri dengan berbagai perkembangannya.

    Poin penting lain yang ingin diketahui adalah apa yang menjadi target dan program PTKI Medan dalam pengembangan dan kampus demi menghasilkan lulusan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang industri.

    “Kalau ada usulan-usulan yang selama ini belum terakomodir, bisa disampaikan dalam forum ini sehingga bisa kita diskusikan dengan harapan bisa diwujudkan di tahun tahun mendatang. Yang jelas dunia industri kita butuh SDM yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Nah ini menjadi tantangan kita semua,” katanya.

    Direktur PTIK Medan, Poltak Evencus Hutajulu, mengatakan PTKI Medan memiliki tiga program studi yakni teknik kimia, teknik mekanika dan agrobisnis kelapa sawit dengan jumlah mahasiswa aktif saat ini sebanyak 1.078 orang.

    Para mahasiswa tersebut berasal dari Sumatera Utara 807, Riau 111, Sumatera Barat 13, Aceh 11, Jambi 11, Kalimantan Barat 7, Sumatera Selatan 6, Jawa Barat 6, Kepulauan Riau 5, Bengkulu 5, Jakarta 3, Sulawesi barat 2, Lampung 2, Kaltim 2, Kalteng 2, Babel 2, Papua 1, Kalimantan Utara 1, Jawa Timur 1 dan Banten 1.

    Sejumlah mahasiswa juga mendapat beasiswa dari berbagai oerusahaan melalui kerja sama yang dilakukan yakni dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT.Ecogreen oleochemical, PTPN IV, PT Inalum, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Toba Pulp Lestari, Pemkot Dumai dan RAPP.

    Untuk pengembangan PTKI Medan ke depannya, pihaknya telah menyusun sejumlah program, di antaranya pembukaan program studi baru berstandar global,kerja sama strategis dengan institusi luar negeri, magang internasional di industri global dan peningkatan kompetensi dosen.

    “Tentunya untuk rencana pengembangan tersebut, kami sangat membutuhkan dukungan semua pihak. Jumlah alumni PTKI Medan per 2024 tercatat sebanyak 9.113 orang yang saat ini sudah bekerja di sejumlah perusahaan ternama baik di Indonesia maupun internasional,” katanya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.