Xcloud.id

Blog

  • Kemenhan perkuat pertahanan siber dengan cara belajar dari Singapura

    Kemenhan perkuat pertahanan siber dengan cara belajar dari Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan memperkuat pertahanan siber Indonesia dengan cara belajar dari matra siber Singapura.

    Kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Panglima Militer Singapura (Chief of Defence Singapore Armed Forces Vice) Admiral Aaron Beng di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya merasa harus belajar dari Singapura yang pertahanan sibernya dianggap sudah stabil.

    Singapura diketahui sudah memiliki Digital Intelligence Service (DIS) yang posisinya setara dengan matra darat, laut dan udara di bawah naungan militer. Matra baru itu telah dibentuk Pemerintah Singapura sejak tahun 2022.

    “Kita ingin belajar dari Singapura dan Singapura juga ingin membagikan ilmunya karena mereka sudah settle sebagai sebuah matra baru,” kata Frega kepada awak media di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

    Dengan kerja sama ini, diharapkan pertahanan siber TNI dan nasional secara umum dapat semakin menguat dalam menjaga data strategis nasional.

    Saat ditanya mengenai konsep kerja sama pertahanan siber antara Indonesia dan Singapura, Frega enggan menjelaskan secara rinci.

    Sebelumnya, pemerintah sempat menggaungkan rencana membuat matra keempat TNI, yakni Matra Siber.

    Rencana tersebut sempat bergulir di DPR dan tingkat eksekutif, yakni Kementerian Pertahanan dan TNI pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Namun, hingga saat ini, rencana tersebut tidak kunjung dibahas dan ditindaklanjuti oleh pemerintahan saat ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    ANTARA – Kapal Motor Barcelona V mengalami kebakaran di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7) sore lalu. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, ditemui di Jakarta, Selasa (22/7), mengatakan akan menginvestigasi kecelakaan ini, terutama terkait dugaan adanya perbedaan, antara jumlah korban yang sebanyak 571 orang, dengan jumlah manifes penumpang, yang hanya 280. (Sanya Dinda Susanti/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Emas Antam Meroket Hari Ini, 1 Gram Tembus Rp1,94 Juta

    Harga Emas Antam Meroket Hari Ini, 1 Gram Tembus Rp1,94 Juta

    FAJAR.CO.ID — Emas batangan Antam (ANTM) kembali mencetak rekor tertinggi hari ini, Selasa, 22 Juli 2025. Harga emas per gram dipatok pada angka Rp1.946.000, naik dari hari sebelumnya yang sempat stagnan.

    Informasi resmi dari situs Logam Mulia milik PT Antam, harga emas naik drastis sebesar Rp19.000 per gram.

    Seiring kenaikan harga beli, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga ikut melonjak. Nilai kenaikannya sama dengan kenaikan harga beli yakni sebesar Rp19.000, menjadi Rp1.792.000 per gram.

    Harga jual dan beli ini berlaku untuk transaksi di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta, serta mengacu pada daftar harga di situs resmi Logam Mulia. Namun, perlu diketahui bahwa saat ini beberapa varian pecahan emas masih belum tersedia untuk pembelian di laman tersebut.

    Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Namun, bagi pembeli yang menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat transaksi, akan mendapat potongan pajak lebih rendah, yakni hanya 0,45 persen.

    Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (22 Juli 2025)

    Emas 0,5 gram: Rp1.023.000

    Emas 1 gram: Rp1.946.000

    Emas 2 gram: Rp3.832.000

    Emas 3 gram: Rp5.723.00

    Emas 5 gram: Rp9.505.000

    Emas 10 gram: Rp18.955.000

    Emas 25 gram: Rp47.262.000

    Emas 50 gram: Rp94.445.000

    Emas 100 gram: Rp188.812.000

    Emas 250 gram: Rp471.765.000

    Emas 500 gram: Rp943.320.000

    Emas 1.000 gram: Rp1.886.600.000

    Tips Sebelum Beli Emas

    Sebelum membeli emas untuk aset atau investasi, sebaiknya lakukan hal berikut ini:

    Pantau harga secara berkala, karena harga emas sangat fluktuatif.

    Gunakan NPWP agar mendapatkan potongan pajak yang lebih ringan.

    -Simpan emas di tempat yang aman, atau manfaatkan layanan safe deposit box di bank.

    -Cek keaslian dan sertifikat LM Antam agar tidak tertipu emas palsu.

    Dengan tren kenaikan harga ini, emas batangan tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dilirik masyarakat, terutama dalam menjaga nilai kekayaan jangka panjang. Jadi, sudah siap investasi emas hari ini? (*)

  • Komisi II bahas batas-karakteristik wilayah 10 RUU kabupaten/kota

    Komisi II bahas batas-karakteristik wilayah 10 RUU kabupaten/kota

    Ini hanya soal perubahan status hukum, undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat panitia kerja (panja) pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara yang membahas ihwal batas administrasi dan karakteristik wilayah di daerah tersebut.

    “Kami bahas soal batas administrasi dan karakteristik wilayahnya. Jadi batas administrasi itu misalnya satu kabupaten, jumlah kecamatannya berapa. Nah, karena kabupatennya ikut berubah, nanti kan jumlah kecamatannya juga otomatis pasti berubah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong ditemui setelah mengikuti jalannya rapat yang berlangsung secara tertutup itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas melanjutkan, “Terus kemudian karakteristik wilayahnya. Misalnya sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kabupaten apa, sebelah baratnya, sebelah timurnya, terus kemudian terkait dengan karakteristik wilayahnya apakah berbatasan laut, terus kemudian pegunungan, gitu-gitu lah kira-kira.”

    Meski berlangsung tertutup, dia menekankan bahwa rapat panja pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota pada hari ini tidak ada sesuatu yang krusial sebab hanya membahas ihwal administratif.

    “Itu hanya soal batas administrasi, enggak ada sesuatu yang krusial lah,” ucapnya.

    Dia menyebut dalam rapat tersebut pihaknya meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan perhatian secara seksama terhadap batas administrasi di 10 kabupaten/kota tersebut agar tidak memunculkan sengketa antarwilayah ke depannya.

    “Kami memang meminta kepada pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, terkait soal batas wilayah ini harus betul-betul supaya tidak terjadi perselisihan antarbatas wilayah, baik itu daratan maupun pulau antar kabupaten,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara itu dilakukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan provinsi, kabupaten/kota yang masih didasari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

    “Ini hanya soal perubahan status hukum, undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru,” tuturnya.

    Selain itu, dia mengatakan pembahasan 10 RUU itu digulirkan sebab sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara tersebut telah terjadi pemekaran.

    “Misalnya contoh kecil ya, di Sulawesi Tenggara ada empat, yang tadinya kalau Kolaka itu hanya Kolaka tok menjadi tiga; Kolaka Timur; Kolaka Utara; dan kemudian Kolaka Induk. Di Konawe juga sama, tadinya kan hanya Konawe, terus kemudian mekar jadi Konawe Utara, terus kemudian Konawe Selatan,” ujar dia mencontohkan.

    Sebelumnya, Rabu (16/7), Komisi II DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    “Kami setuju akan kami bentuk panja, nanti akan menyusul orang-orangnya, nanti akan kami surati semua, panja legislasi, Panja RUU tentang 10 Kabupaten/Kota,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin seraya mengetuk palu tanda persetujuan dalam Rapat Kerja 10 RUU Kabupaten Kota di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ke-10 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diusulkan Komisi II DPR itu terdiri atas wilayah di Provinsi Gorontalo, yaitu RUU tentang Kota Gorontalo dan RUU tentang Kabupaten Gorontalo.

    Lalu, wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow, RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe, RUU tentang Kabupaten Minahasa, dan RUU tentang Kota Manado.

    Berikutnya, wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu RUU tentang Kabupaten Buton, RUU tentang Kabupaten Kolaka, RUU tentang Kabupaten Konawe, dan RUU tentang Kabupaten Muna.

    Sebelumnya, pada Kamis (20/3), Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI menjadi usul DPR RI.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duduk di Samping Jokowi dan Iriana, Preciosa Kanti: Pengetahuan Wapres Gibran Sangat Rendah

    Duduk di Samping Jokowi dan Iriana, Preciosa Kanti: Pengetahuan Wapres Gibran Sangat Rendah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, mendadak menyemprot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Solo, kemarin.

    Kritik itu muncul dari posisi duduk Gibran yang dinilai sejajar dengan ayahnya, Jokowi, sementara Presiden Prabowo tampak duduk di sisi meja yang berbeda.

    “Wakil Presiden terbodoh sepanjang sejarah,” kata Preciosa di X @PreciosaKanti (22/7/2025).

    Dikatakan Preciosa, posisi duduk dalam forum semacam itu bukan hal remeh.

    Ia menyebut posisi duduk adalah bagian dari simbol politik yang telah berlangsung sejak lama.

    “Posisi duduk itu merupakan salah satu bahasa politik. Dan ini sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu,” tukasnya.

    Ia pun menyebut Gibran tidak memahami makna simbolik dalam tatanan politik kekuasaan.

    “Menjelaskan rendahnya kualitas pengetahuan politik si kriyep,” sindir Preciosa.

    Menanggapi kemungkinan pembelaan bahwa posisi tersebut ditentukan oleh protokol, Preciosa justru bersikap lebih keras.

    “Note, jangan berargumen, ini kan ada protokolernya, bukan mau sendiri. Jawaban saya, pecat itu yang atur,!” tegasnya.

    “Untuk yang ngerti-ngerti aja! Yang nggak ngerti dan tidak mau mengerti, silakan beli es mambo aja, males jelasinnya,” tandasnya.

    Dilihat dari unggahan Presiden Prabowo di Facebook pribadinya, ia dengan bangga menunjukkan ke publik momen hangatnya bersama Jokowi.

    “Dalam kunjungan kerja ke Surakarta, saya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo,” kata Prabowo.

  • Enam Nama Berebut Kursi Ketua Hanura, Tiga Figur Eksternal

    Enam Nama Berebut Kursi Ketua Hanura, Tiga Figur Eksternal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) Hanura Sulsel telah menjaring enam calon ketua formatur. Tiga diantaranya merupakan figur eksternal.

    Ketua SC Musda Hanura Sulsel, Safaruddin Ahmad mengatakan, keenam nama tersebut merupakan pihak-pihak yang mengembalikan formulir pendaftaran. Sementara dua lainnya tidak mengembalikan formulir, sehingga dianggap terdiskualifikasi.

    “Jadi yang mendaftar ada delapan, kemudian yang mengembalikan formulir ada enam. Jadi hanya 6 bakal calon ketua formatur,” ujarnya, saat konferensi pers, Senin, 21 Juli, malam.

    Lebih lanjut diaenyampaikan, keenam bakal calon ketua DPD Hanura Sulsel tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya panitia akan mengirim nama-nama mereka ke DPP untuk mendapat persetujuan sebagai calon formatur.

    “Dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk didorong ke Dewan Pemimpinan Pusat Partai Hanura, di Jakarta,” lanjutnya.

    Dia juga mengatakan, tiga dari enam nama tersebut merupakan figur ekaternal. Masing-masing Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, Ahmad Dg Tonang, dan Abdullah Nanda.

    Sementara dari internal Hanura Sulsel yakni Muhammad Hasan Basri Ambarala, Andi Mappatunru, dan Jack Sardes.

    “Jadi tiga internal, tiga eksternal. Enam nama ini akan dibawa ke DPP, untuk dikeluarkan rekomendasi. Kalau semua diberikan rekomendasi, berarti enam calon ini ikut di pemilihan. Tapi kalau misalnya hanya tiga, maka itu yang ikut, Kalau hanya satu, maka itu yang akan kita pilih, kira-kira seperti itu,” kata dia.

  • Pangdam XVII Cendrawasih: Warga Sinak mengungsi akibat takut KKB

    Pangdam XVII Cendrawasih: Warga Sinak mengungsi akibat takut KKB

    Jayapura (ANTARA) – Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito mengatakan, pengungsian yang dilakukan warga Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah itu karena takut ancaman KKB.

    Dari laporan yang diterima masyarakat Sinak mengungsi karena takut ancaman dari KKB dan bukan aparat keamanan khususnya TNI.

    “Kehadiran TNI di Sinak itu untuk mengamankan masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan KKB,” tegas Pangdam XVII Cendrawasih di Jayapura, Selasa.

    Dikatakan,dari laporan yang diterima, KKB sering kali melakukan intimidasi dan ancaman kepada masyarakat sehingga mereka ketakutan dan mengungsi ke tempat yang dianggap aman.

    Hal serupa juga tentang isu narasi yang beredar di media sosial terkait prajurit membakar rumah warga dan rumah bupati Puncak namun kenyataannya yang membakar adalah anggota KKB.

    Karena itulah pihaknya mengharapkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berbagai isu yang beredar mengingat kehadiran TNI adalah untuk membantu Polri menjaga keamanan serta melindungi seluruh warga.

    Sudah menjadi tugas TNI untuk menjaga keamanan dari berbagai ancaman termasuk KKB .

    “Tugas TNI melindungi masyarakat sehingga saat KKB melakukan gangguan keamanan ke warga maka TNI akan melakukan tindakan yang terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu,” tegas Mayjen TNI Rudi Puruwito.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan jalin kerja sama bidang pertahanan dengan militer Singapura

    Menhan jalin kerja sama bidang pertahanan dengan militer Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyepakati kerja sama bidang pertahanan dengan Singapura saat bertemu dengan Panglima Militer Singapura atau Chief of Defence Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Beng di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan kerja sama itu dilakukan guna memperkuat pertahanan militer dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Frega melanjutkan beberapa jenis kerja sama pun dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya latihan militer antara matra darat, laut dan udara.

    Selain menggelar latihan perang, Frega juga mengatakan Kemenhan RI berupaya menjajaki kerja sama di bidang pertahanan siber dengan Singapura.

    “Dibahas juga peluang untuk menjajaki kerjasama siber karena Singapura dalam beberapa tahun terakhir ini baru saja membentuk Digital Intelligence Service yang memang fokusnya adalah pada ranah siber,” kata Frega.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan dengan detail skema kerja sama pertahanan siber tersebut.

    Frega berharap kerja sama ini dapat memperkuat kekuatan militer ke dua belah pihak sehingga mampu menjaga situasi kondusif di kawasan.

    Frega juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong RUU Ketenagalistrikan perkuat ekosistem EBT

    Anggota DPR dorong RUU Ketenagalistrikan perkuat ekosistem EBT

    RUU ini harus jadi pijakan baru untuk mempercepat bauran energi bersih sekaligus memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan yang sedang dibahas di DPR RI mampu menjawab tantangan penguatan ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

    Menurutnya, RUU Ketenagalistrikan harus hadir sebagai regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kelistrikan. Untuk itu, perlu ada peraturan yang secara tegas mendorong fleksibilitas PLN dalam menerima pasokan listrik dari pembangkit EBT milik swasta maupun BUMN.

    “RUU ini harus jadi pijakan baru untuk mempercepat bauran energi bersih sekaligus memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di daerah,” kata Dewi di Jakarta, Selasa.

    Dia menilai keterlibatan swasta dalam transisi energi harus difasilitasi secara progresif. Salah satunya, kata dia, dengan membuka opsi kerjasama pembelian listrik (power purchase) yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan lokalitas sumber energi.

    Selain itu, menurut dia, pengaturan formula harga listrik EBT yang adil dan berkelanjutan merupakan hal yang harus ditekankan, karena kebijakan tarif harus menjamin keterjangkauan bagi konsumen rumah tangga, dengan tetap menarik bagi pelaku usaha agar proyek EBT tetap bankable dan berdaya saing.

    Dia pun berharap RUU Ketenagalistrikan dapat menjadi titik tolak pembaruan sistem kelistrikan nasional yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal itu, kata dua, perlu mencakup kejelasan skema investasi, kepastian harga, serta reformasi tata kelola pengadaan energi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyatakan dukungan terhadap lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (21/7), sebagai wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila.

    “Program ini merupakan wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila, sekaligus refleksi dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian dari desa. Mulai dari pembukaan akses terhadap pasar, pembiayaan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok dan infrastruktur dasar,” kata Budisatrio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi desa dengan memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.

    “Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi,” ujarnya.

    Dia juga menilai koperasi bisa menjadi solusi atas masalah perekonomian struktural di desa yang disebabkan oleh rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal karena akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas.

    “Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodir komoditas dari setiap pedesaan, serta menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas perekonomian di desa tersebut,” ujarnya.

    Dia menuturkan model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri atas tujuh unit usaha inti, yaitu toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi.

    “Semua unit tersebut terhubung langsung dengan BUMN strategis, seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia,” ujarnya.

    Dengan sistem tersebut, menurut dia, warga desa diharapkan tidak lagi bergantung pada perantara yang seringkali merugikan, tetapi dapat mengakses kebutuhan pokok serta menjual hasil panen dengan harga yang baik.

    “Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi merupakan wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan,” katanya.

    Dia pun menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk turut mengawal dan menyukseskan program tersebut.

    “Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk turut mengawal dan menyukseskan program ini agar berjalan tepat sasaran dalam menggerakkan ekonomi desa sesuai visi Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (21/7), Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, dan nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi tersebut juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.