Xcloud.id

Blog

  • Drone Junta Myanmar Jatuh di Perbatasannya, Thailand Protes

    Drone Junta Myanmar Jatuh di Perbatasannya, Thailand Protes

    Naypyitaw –

    Sebuah drone junta militer Myanmar, yang menargetkan para pejuang antikudeta, terjatuh di area perbatasan Thailand. Insiden ini memicu protes resmi dari otoritas Bangkok yang terkena dampak berbahaya dari perang sipil yang berlangsung di negara tetangganya tersebut.

    Wilayah Thailand bagian barat turut terkena dampak dari konflik yang berkecamuk di Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih negara tersebut pada tahun 2021.

    Pasukan junta Myanmar yang membelot, para pengungsi sipil yang melarikan diri, dan para migran ekonomi yang putus asa sering kali melakukan penyeberangan tanpa izin di perbatasan sepanjang 2.400 kilometer di kedua negara.

    Militer Thailand dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (23/7/2025), mengatakan pihaknya telah menemukan “drone kamikaze” pada Senin (21/7) waktu setempat di sebuah hutan di Provinsi Tak, yang berjarak 15 kilometer di dalam perbatasan Thailand.

    “Tidak ada warga sipil yang terluka atau tewas, dan tidak ada kerusakan properti yang dilaporkan,” demikian pernyataan militer Thailand pada Selasa (22/7) malam.

    “Investigasi awal menunjukkan bahwa drone tersebut milik militer Myanmar dan dimaksudkan untuk menyerang pasukan perlawanan, tetapi kehilangan kendali dan jatuh di wilayah Thailand,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan militer Thailand itu juga menyebut bahwa tim penjinak telah “menetralkan bahan peledak” dan bahwa “protes resmi” telah dilayangkan terkait insiden tersebut melalui organisasi dialog perbatasan.

    Tonton juga Video: Cina Pamerkan Drone Seukuran Nyamuk untuk Operasi Militer

    Junta militer Myanmar dan berbagai pemberontak yang menentangnya semakin mengandalkan drone untuk mendapatkan keunggulan strategis dalam perang sipil yang terus berlangsung, yang kini telah berlangsung selama lebih dari empat tahun.

    Myanmar menempati peringkat ketiga secara global — hanya di belakang Ukraina dan Rusia — untuk jumlah serangan drone yang tercatat oleh organisasi pemantau Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) dalam laporan mereka bulan ini.

    “Aksesibilitas, kemudahan modifikasi, dan efektivitas biaya drone memungkinkan kelompok perlawanan dan militer untuk mencapai tujuan militer, sekaligus meminimalkan korban jiwa dalam pertempuran,” kata laporan ACLED tersebut.

    Tonton juga Video: Cina Pamerkan Drone Seukuran Nyamuk untuk Operasi Militer

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Anggota DPR: CCS dan CCUS harus diatur jelas dalam RUU Migas

    Anggota DPR: CCS dan CCUS harus diatur jelas dalam RUU Migas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mengatakan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) harus diatur jelas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) demi mendorong pembentukan regulasi energi nasional yang adaptif dan progresif.

    *RUU Migas perlu memberikan kepastian hukum terhadap implementasi teknologi CCS dan CCUS, termasuk skema fiskal, izin operasional, dan mekanisme perhitungan karbon kredit. Ini adalah instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan energi nasional di era transisi,” kata Cek Endra di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Indonesia memiliki potensi geologi yang besar untuk menjadi hub penyimpanan karbon di kawasan Asia Tenggara, terutama di wilayah bekas ladang minyak dan gas yang sudah tidak produktif.

    Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas, terintegrasi, dan pro-investasi akan menjadi kunci agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur CCS/CCUS, mulai dari lembaga pemerintah, BUMN energi, hingga pelaku usaha dan mitra internasional.

    Menurut dia, penerapan CCS/CCUS bukan hanya langkah teknologis, melainkan juga mencerminkan arah kebijakan energi yang berbasis keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang.

    Untuk itu, dia mendorong agar pembahasan RUU Migas tidak hanya bersifat administratif dan sektoral, tapi juga mampu merespons dinamika global, termasuk tuntutan dekarbonisasi dan peluang investasi hijau.

    “CCS dan CCUS adalah bagian dari arsitektur energi masa depan, dan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam desain kebijakan nasional,” kata dia.

    Dengan dukungan regulasi yang kuat, dia berharap teknologi CCS/CCUS menjadi pengungkit strategis dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission 2060, sekaligus mempertahankan daya saing sektor energi di tengah tren transisi global yang semakin kompetitif.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PM Malaysia Umumkan BLT untuk Redakan Amarah Warga, Demo Tetap Lanjut?

    PM Malaysia Umumkan BLT untuk Redakan Amarah Warga, Demo Tetap Lanjut?

    Kuala Lumpur –

    Bantuan tunai yang dikucurkan pemerintahan Malaysia dimaksudkan untuk meredakan kemarahan warga atas melonjaknya biaya hidup. Pengumuman Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim soal BLT itu disampaikan menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada akhir pekan.

    Pemberian bantuan tunai dan penurunan harga bahan bakar ini diumumkan Anwar saat pemerintahannya menghadapi kemarahan warga Malaysia yang meningkat atas melonjaknya biaya hidup dan penerapan pajak baru atas barang impor.

    Dukungan publik untuk pemerintah juga mulai goyah akibat pemotongan subsidi besar-besaran. Banyak warga Malaysia melaporkan kesulitan keuangan yang semakin meningkat, sehingga meningkatkan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak.

    Anwar, seperti dilansir Reuters, Rabu (23/7/2025), mengumumkan paket bantuan besar-besaran yang bertujuan meringankan beban keuangan jutaan warga Malaysia dalam pidato khususnya pada Rabu (23/7) waktu setempat.

    Anwar menjanjikan bantuan tunai sebesar 100 ringgit, setara Rp 385 ribu, kepada seluruh warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas, yang akan dibayarkan satu kali, atau one-off payment. Bantuan tunai ini akan dibagikan pada 31 Agustus mendatang, bertepatan dengan Hari Nasional negara tersebut.

    Pemberian bantuan tunai itu diperkirakan akan menjangkau sekitar 22 juta orang di Malaysia, dan akan menghabiskan dana pemerintah sebesar 2 miliar Ringgit, atau setara Rp 7,7 triliun.

    Sebagai langkah lebih lanjut untuk meredakan frustrasi publik, Anwar mengatakan bahwa mulai September, sekitar 18 juta pengendara akan mendapatkan subsidi bensin RON95 dengan harga 1,99 Ringgit (Rp 7.673) per liter, turun dari harga saat ini 2,05 Ringgit (Rp 7.905).

    Pengumuman bantuan tunai dan penurunan harga bahan bakar ini disampaikan menjelang unjuk rasa yang direncanakan akan digelar di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7). Aksi itu menyerukan Anwar untuk mundur karena kenaikan harga dan kegagalan memenuhi reformasi yang dijanjikan, di antara berbagai kekhawatiran lainnya.

    Tonton juga Video: Calon Dubes RI untuk Malaysia Ngaku Punya Kedekatan dengan Prabowo

    Kepolisian Malaysia memperkirakan sekitar 10.000-15.000 demonstran akan hadir dalam unjuk rasa yang diselenggarakan oleh partai-partai oposisi tersebut.

    Pemerintahan Anwar telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas tahun ini, termasuk kenaikan upah minimum, kenaikan tarif listrik bagi pengguna listrik besar, dan pajak penjualan baru untuk beberapa buah impor serta barang mewah.

    Anwar mengatakan langkah-langkah itu terutama ditujukan untuk bisnis besar dan orang kaya. Namun para pengkritik menyuarakan kekhawatiran bahwa biaya yang lebih tinggi pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen, termasuk orang-orang berpenghasilan rendah dan menengah.

    “Saya mengakui adanya keluhan dan menerima bahwa biaya hidup tetap menjadi tantangan yang harus diatasi, meskipun kami telah mengumumkan berbagai langkah sejauh ini,” ucapnya.

    Tonton juga Video: Calon Dubes RI untuk Malaysia Ngaku Punya Kedekatan dengan Prabowo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Moratelindo (MORA) Singgung Kepastian Regulasi jika Data Pribadi RI Dikelola AS

    Moratelindo (MORA) Singgung Kepastian Regulasi jika Data Pribadi RI Dikelola AS

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo (MORA) menilai dibutuhkan dasar hukum yang jelas, yang memperbolehkan Amerika Serikat (AS) mengelola data pribadi masyarakat Indonesia. 

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo Resi Y Bramani mengatakan perusahaan menghormati setiap kebijakan dan kerja sama internasional yang diambil oleh pemerintah, serta memahami bahwa keputusan tersebut memiliki pertimbangan strategis tersendiri.

    Namun, lanjutnya, Moratelindo berharap ada dasar hukum yang jelas, yang memperbolehkan AS mengelola data pribadi Indonesia.

    Menurutnya dasar hukum yang jelas bertujuan agar agar tidak timbul konflik antara UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta UU lain yang mengatur informasi Data Pribadi dan perjanjian antar negara.

    “Kejelasan dasar  ini penting untuk memastikan bahwa industri data center lokal tetap memiliki ruang yang sehat untuk tumbuh dan bersaing secara adil, dan yang pastinya tetap menjunjung tinggi kedaulatan/ kepentingan Indonesia,” kata Resi kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Mengenai dampak regulasi dengan potensi kehilangan pelanggan dan pendapatan, kata Resi, risiko tersebut bisa saja terjadi mengingat pergeseran komposisi pelanggan dan arah industri adalah hal yang wajar. 

    Sebagian pelanggan mungkin akan migrasi ke perusahaan data center global. Namun, perusahaan data center dapat melihat peluang pertumbuhan di sektor-sektor yang memerlukan kepatuhan hukum nasional dan kendali data, seperti keuangan, pemerintahan, dan kesehatan. 

    “Kami berharap kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah, tetap bisa memberikan ruang tumbuh yang adil, tetap dapat berdaya saing, perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha dalam negeri dan tetap menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional,” kata Resi.

    Sebelumnya, kebebasan pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengelola data pribadi masyarakat Indonesia – sesuai kesepakatan yang terjalin – dinilai akan berdampak pada industri pusat data atau data center dalam negeri.

    Pemerintah diminta memperjelas makna pengelolaan data pribadi oleh AS. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan kebijakan pengelolaan data di AS tidak hanya berdampak pada pelindungan data pribadi, juga dapat merugikan industri data center dalam negeri, terutama dari sisi kepercayaan dan keberlanjutan bisnis.

    Jika pengelolaan dan pemindahan data ke luar negeri dibiarkan tanpa pembatasan, bahkan dengan jaminan keamanan tertentu, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna lokal maupun asing pada layanan data center Indonesia. 

    Pengguna internasional yang saat ini menggunakan data center di Indonesia sebagai mirror atau backup juga bisa ikut memindahkan layanannya ke negara lain, sehingga mengancam kelangsungan bisnis data center nasional.

    “Hal pengalihan data secara bebas perlu perhatian lebih jauh. Industri data center di Indonesia dapat bermasalah,” kata Ian.

    Ian menuturkan pemahaman tentang definisi “bebas dipindahkan” sangat penting untuk menakar dampak dan risiko, sebab praktik disaster recovery dan keberlanjutan bisnis banyak mengandalkan data center lokal yang secara fisik dipisahkan serta diakses khusus oleh penyewa.

  • Dedy Nur Sampaikan Ucapan Terima Kasih, Saidiman Ahmad Sebut Ada Perubahan Fundamental di Tubuh PSI

    Dedy Nur Sampaikan Ucapan Terima Kasih, Saidiman Ahmad Sebut Ada Perubahan Fundamental di Tubuh PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka menyampaikan terima kasihnya ke Saidiman Ahmad.

    Ucapannya terima kasih ini dilakukan karena pandangan dan respons baik Saidiman Ahmad atas gerakan yang dilakukan PSI saat ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dedy Nur menyampikan ucapan terima kasihnya karena ulasan tersebut.

    “Terimakasih bang @saidiman atas ulasan yang menarik ini, sebagai Kader PSI akar rumput saya benar-benar menikmati proses demokratisasi internal yang terbuka dan mudah di akses dan suara saya walaupun satu tetap berarti,” tulisnya dikutip Rabu (23/7/2025).

    “Hidup @psi_id ✊,” ujarnya.

    Sebelumnya, Peneliti Saiful Mujanni Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyebut ada perubahan fundamental di tubuh PSI.

    “PERUBAHAN FUNDAMENTAL PSI

    Pada kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 ini, ada dua peristiwa yang mungkin menjadi perbincangan publik. Pertama adalah perubahan logo partai dari bunga mawar merekah menjadi gajah yang menaikkan belalai.

    Kedua adalah pernyataan dukungan yang sangat eksplisit dari mantan presiden Joko Widodo pada PSI. Pernyataan dukungan penuh itu juga sekaligus adalah pengakuan langsung bahwa Jokowi sudah bergabung dengan atau menjadi bagian dari PSI.

    “Selain perubahan logo dan bergabungnya Jokowi ke PSI, ada dua peristiwan lain dalam kongres 2025 yang lebih fundamental. Saya lebih tertarik bahas ini.,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya.

    Ada poin penting dari perubahan fundamental ini. Seperti sistem pemilihan Ketua Umum Partai yang melibatkan semua anggota.

  • Awali program TMMD, Kodim 0623 Cilegon bangun jalan penghubung 1 Km

    Awali program TMMD, Kodim 0623 Cilegon bangun jalan penghubung 1 Km

    ANTARA – Guna memudahkan akses jalan dan distribusi hasil pertanian masyarakat, Kodim 0623 Cilegon, membangun jalan penghubung antar lingkungan sepanjang 1 kilometer di wilayah Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Selain pembangunan jalan, Kodim 0623 Cilegon juga akan melaksanakan program tambahan unggulan KASAD, yakni jambanisasi dan pembangunan rumah tidak layak huni, melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-125. (Susmiatun Hayati/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapan Pramono soal temuan 62 persen ASN Jakarta alami obesitas

    Tanggapan Pramono soal temuan 62 persen ASN Jakarta alami obesitas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan tanggapan terkait temuan 62,09 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI mengalami obesitas.

    “Pokoknya kalau obesitas, ikuti gubernurnya lah, supaya nggak obesitas. Gubernurnya tukang jalan, tukang sepeda-an, hidup sehat, walaupun bebannya banyak,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melaporkan hasil skrining kesehatan dimana sebanyak 62,09 ASN DKI Jakarta mengalami obesitas.

    Dari 62,09 persen ASN DKI Jakarta yang mengalami obesitas, 40,03 persen ASN diantaranya obesitas I dan obesitas II sebesar 22,06 persen.

    Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung.

    Setelah adanya temuan tersebut, Pramono menilai gaya hidup sehat harus menjadi bagian dari budaya kerja ASN khususnya di DKI Jakarta.

    Bukan hanya untuk menjaga penampilan, kata Pramono, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

    “Jadi saya meminta, kalau memang betul ada temuan itu, saya akan mulai mewajibkan untuk berolahraga,” kata Pramono.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini telah mengampanyekan gaya hidup aktif melalui berbagai kegiatan seperti car free day (CFD) hingga fasilitas olahraga di kantor.

    Namun, Pramono menilai upaya tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara disiplin oleh seluruh ASN. Untuk itu, Pramono berkomitmen untuk mendorong perubahan yang nyata di lingkungan kerja Pemprov DKI.

    Pramono mencontohkan gaya hidup pribadinya sebagai bentuk ajakan terbuka kepada para ASN.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Hadir di GIIAS 2025, Dukung Industri Otomotif Indonesia

    Pertamina Hadir di GIIAS 2025, Dukung Industri Otomotif Indonesia

    Bisnis.com, TANGERANG – PT Pertamina (Persero) mendukung penuh perkembangan industri otomotif di Indonesia dengan menghasilkan produk dan bahan bakar berkelanjutan.

    Dukungan Pertamina pada dunia otomotif tercermin dari partisipasinya dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia, GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 24 Juli – 3 Agustus 2025.

    Bertempat di Hall 6 ICE BSD, Pertamina hadir dengan booth yang mengusung tema ‘Energizing The Acceleration’, yakni semangat untuk mempercepat transformasi sektor energi Indonesia. Hal ini juga selaras dengan tema besar GIIAS 2025, yakni Empowering the Future.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, upaya Pertamina dalam mendorong pertumbuhan dilakukan melalui strategi bisnis pertumbuhan ganda (Dual Growth Strategy).

    Pertama, menjaga ketahanan energi nasional dengan menjalankan bisnis eksistingnya, termasuk penyediaan produk-produk BBM berkualitas, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan lainnya.

    Strategi yang kedua, lanjutnya, mendorong potensi energi terbarukan atau bisnis rendah karbon. Inovasi Pertamina pada produk rendah karbon turut dipamerkan pada booth Pertamina di acara GIIAS 2025, seperti Pertamax Green, Green Energy Station dan lain-lain.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan partisipasi booth Pertamina di GIIAS 2025 mengusung tema ‘Energizing the Acceleration’, sejalan dengan tema GIIAS ‘Empowering the Future’ . Pertamina hadir di Hall 6 ICE BSD, Tangerang pada ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia, GIIAS, sejak 24 Juli hingga 3 Agustus 2025.

    “Dual growth strategy ini paralel jalan bersamaan. Pertamina sebagai BUMN energi harus mengamankan ketahanan energi, namun di sisi lain Pertamina juga menyiapkan energi masa depan dengan menyediakan sumber-sumber energi terbarukan. Hal ini sangat terkait dengan tema GIIAS tahun ini, Empowering The Future,” terang Fadjar, pada acara Press Day GIIAS 2025, di ICE BSD, Banten, 23 Juli 2025.

    Fadjar menambahkan, Pertamina berkomitmen untuk terus berinovasi dan melahirkan produk-produk yang selaras dengan perkembangan teknologi di dunia otomotif saat ini.

    Pertamina, lanjut Fadjar, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang setia menggunakan produk-produk berkualitas dari Pertamina. Kehadiran Pertamina sebagai salah satu peserta GIIAS, diharapkan dapat memberi layanan bagi masyarakat yang berkunjung, untuk melihat beragam produk Pertamina sekaligus berkesempatan mendapat hadiah tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia (Moto GP) di Mandalika, pada Oktober mendatang.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk hadir ke GIIAS 2025 di ICE BSD, datang ke booth Pertamina, nikmati fasilitas dan layanannya, siapa tahu dapat hadiah bisa tonton MotoGP di Mandalika,” pungkasnya.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Polisi tangkap pelaku tawuran yang serang warga di Pesanggrahan

    Polisi tangkap pelaku tawuran yang serang warga di Pesanggrahan

    Jakarta (ANTARA) – Pihak Kepolisian menangkap sembilan pelaku tawuran yang menyerang warga di Jalan Palem, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Terjadi tawuran dan dibubarkan oleh warga setempat dan dalam waktu kurang lebih selama dua hari berhasil diamankan oleh jajaran Polsek Pesanggrahan,” kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Seala mengatakan peristiwa penyerangan ini terjadi pada Minggu (20/7/2025) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Sembilan orang itu terdiri dari dua pemuda masuk kategori dewasa, sedangkan tujuh orang lainnya merupakan anak di bawah umur.

    “Di mana pelaku itu ada jumlahnya sembilan orang, yang duanya itu sudah masuk dalam kategori dewasa,” jelasnya.

    Kelompok tersebut memiliki akun Instagram bernama @biangkerok69JKT dengan adminnya yang merupakan anak di bawah umur berinisial MNA.

    Lewat akun Instagram itu, MNA mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi tawuran.

    Setelah berkumpul di markasnya di Jalan M Saidi, Pesanggrahan, mereka berkeliling mencari musuh sambil merekam aksi konvoinya dan mengunggah video tersebut di Instagram.

    “Para pelaku juga membekali diri dengan berbagai jenis senjata tajam dan stik golf untuk menyerang warga,” tambahnya.

    Kini, dua pelaku dewasa berinisial AJ dan MEA telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, tujuh orang lainnya diproses dengan sistem peradilan anak.

    “Jadi untuk yang dua orang dewasa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk yang anak-anak itu di bawah umur nanti ada aturan hukum di mana anak-anak di bawah pengawasan hukum,” ujarnya.

    Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 358 KUHP mengatur tentang sanksi bagi pelaku penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dengan ancaman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

    Lalu, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senjata dengan hukuman penjara 10 tahun dan Pasal 28 ayat 2 juncto 45A ayat 2 Undang-Undang No 1 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan yang sifatnya menghasut dengan pidana paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

    Pasal 78C juncto 80 ayat 1 dan 2 dan 3 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp3 miliar.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU siapkan materi pembahasan RUU Pemilu dengan DPR

    KPU siapkan materi pembahasan RUU Pemilu dengan DPR

    definisi pemilih antara Pilkada dan Pemilu berbeda, kemudian penamaannya juga berbeda. Menurutnya hal tersebut berpotensi membingungkan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya kini sedang menyusun materi soal revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk dibahas dengan DPR RI.

    “Dari sisi internal KPU, kami sedang menyusun brief policy terkait dengan dari sisi penyelenggara. Kira-kira apa yang menjadi pengalaman untuk dapat kita sampaikan menjadi perbaikan,” katanya di Jakarta, Rabu.

    Betty. selaku komisioner KPU yang membidangi data dan informasi, mengatakan dirinya sedang menyusun draf soal data pemilih untuk dibahas dengan DPR.

    Dia menerangkan dalam revisi tersebut definisi pemilih antara Pilkada dan Pemilu berbeda, kemudian penamaannya juga berbeda. Menurutnya hal tersebut berpotensi membingungkan masyarakat.

    “Jadi menurut saya itu akan membingungkan masyarakat. Dari satu sisi kita baru pemilu sistemnya DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus), tapi di sini pemilih pindahan dan pemilih tambahan. Jadi dua hal yang berbeda dari sisi pendataan pemilih,” ujarnya.

    Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.

    “Sistem informasi yang kita gunakan ini dipakemkan, apakah jadi alat bantu atau dia jadi alat utama. Alat utama dalam penentu hasil Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) atau Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik),” kata Betty.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Pemerintah sudah mulai menyusun draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah memiliki kajian tersendiri mengenai RUU tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga perlu berkoordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, hingga Kementerian Hukum.

    Terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Pemerintah akan mengirimkan perwakilannya untuk membahas RUU tersebut. Biasanya perwakilan pemerintah yang akan dikirim untuk membahas RUU tersebut di DPR RI adalah Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri hingga Menteri Sekretaris Negara.

    “Kalau misalnya nanti kesepakatannya dibahas di Pansus DPR, ya berarti nanti Pansus bersama dengan wakil pemerintah,” kata Doli.

    Ia menilai penyusunan draf revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang juga dilakukan oleh Pemerintah, akan memperkaya pembahasan RUU tersebut.

    Doli Kurnia menjelaskan bahwa sebuah RUU tidak hanya akan dibahas oleh DPR, tetapi juga melibatkan Pemerintah. Jika Pemerintah sudah menyusun draf, artinya keduanya sudah siap untuk membahas RUU Pemilu jika nantinya sudah digulirkan.

    “Bagus-bagus saja. Jadi, artinya nanti begitu semua sepakat mulai membahas, ya semuanya sudah punya bahan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.