Blog

  • Kasus eFishery Bikin Pendanaan Startup Seret, Modal Ventura Perkuat Tata Kelola

    Kasus eFishery Bikin Pendanaan Startup Seret, Modal Ventura Perkuat Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA— Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan oleh eFishery turut berdampak pada kepercayaan investor dalam menggelontorkan dana ke startup. Perusahaan modal ventura berbenah dengan memperbaiki tata kelola agar kasus serupa tak terulang.

    Co-Founder & General Partner Alpha JWC Ventures Jefrey Joe menilai krisis ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam tata kelola perusahaan rintisan.

    “Pasti berdampak [pendanaan ke Startup], tapi menurut kami ini momentum untuk melakukan sesuatu. Kadang kita bisa pakai krisis ini untuk merubah begitu kan,” kata Jefrey ditemui usai acara Alpha JWC Whistleblowing Event Launch di Jakarta pada Rabu (23/7/2025). 

    Dalam laporan internal yang ditelaah Bloomberg News, eFishery diduga menggelembungkan pendapatan hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun selama Januari hingga September 2024, padahal pendapatan riil perusahaan hanya sekitar US$157 juta. Lebih dari 75% data dalam laporan disebut-sebut palsu.

    Jefrey menilai kegagalan tata kelola seperti ini seringkali dipicu oleh tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan instan. 

    Dia menambahkan tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan cepat seringkali membuat sejumlah startup memilih strategi “fake it till you make it”. 

    Namun, pendekatan ini dinilai tidak berkelanjutan, apalagi di tengah perubahan lanskap pendanaan saat ini yang lebih menekankan profitabilitas daripada sekadar pertumbuhan.

    “Engga mudah untuk menggelembungkan pendapatan, tapi masih bisa profit. Kita enggak bisa memalsukan profit nih. Jadi sekarang marketnya juga sudah berubah, kita merasa sekarang jauh lebih sehat,” ungkapnya. 

    Sebagai respons terhadap krisis tata kelola ini, Alpha JWC Ventures turut meluncurkan inisiatif SpeakUp, sebuah platform whistleblowing yang dirancang untuk memperkuat sistem pelaporan dan transparansi di perusahaan portofolio mereka.

    Platform SpeakUp memungkinkan karyawan, founder, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran seperti kecurangan keuangan, pelecehan, hingga pelanggaran etika secara anonim dan terenkripsi. Laporan yang masuk akan langsung ditangani oleh tim independen, dengan sistem pengamanan dan pencegahan laporan palsu.

    Menurut laporan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), sebanyak 43% kasus fraud terungkap melalui laporan internal. Namun, banyak startup belum memiliki sistem pelaporan yang memadai karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya kesadaran.

    “Integritas dalam kepemimpinan dan operasional kerja menjadi amat sangat penting agar dapat menciptakan perusahaan yang bisa berdampak secara jangka panjang,” kata Jefrey.

    Dalam dua minggu sejak peluncuran awal, lebih dari 20 perusahaan portofolio Alpha JWC telah bergabung dalam inisiatif SpeakUp. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dan menjangkau lebih dari 30.000 karyawan di lebih dari 80 perusahaan rintisan di Asia Tenggara.

    Jefrey juga menyatakan optimismenya terhadap pemulihan ekosistem startup ke depan, terutama dengan makin sehatnya standar tata kelola dan penekanan pada keberlanjutan. Menurutnya, keberhasilan masa depan startup bukan lagi soal valuasi tinggi, melainkan soal berapa banyak pihak yang benar-benar mendapat manfaat dari keberhasilan tersebut.

    “Matrixnya bukan berapa valuasinya. Valuasi tinggi. Tapi kalau abis IPO turun, orang rugi loh. Founder make money, investor make money, investor public juga kalau misalnya IPO juga make money. Itu yang kita fokuskan sekarang,” tegas Jefrey.

  • Terdakwa judol Komdigi Adriana dituntut 10 tahun dan denda Rp250 juta

    Terdakwa judol Komdigi Adriana dituntut 10 tahun dan denda Rp250 juta

    Jakarta (ANTARA) – Terdakwa kasus judi daring (online/judol) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), Adriana Angela Brigita dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

    “Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pompy Polansky Alanda dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

    Kemudian, Adriana dikenakan denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tidak dibayar, akan diganti kurungan selama tiga bulan.

    Hal-hal yang menjadi pertimbangan memberatkan, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

    “Keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,” ucapnya.

    Dengan demikian, JPU menyatakan terdakwa Adriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya.

    Andriana terseret kasus perlindungan judol Komdigi yang juga menjadikan suaminya, Zulkarnaen Apriliantony sebagai terdakwa.

    Zulkarnaen Apriliantony berperan sebagai koordinator (penghubung) bandar judol dengan para pegawai Kementerian Komdigi.

    Dalam perkara dengan terdakwa klaster TPPU, terdakwa dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Ada empat klaster dalam kasus judol Komdigi yakni klaster pertama adalah koordinator, dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.

    Klaster kedua merupakan mantan pegawai Kominfo, yakni Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.

    Klaster ketiga agen situs judol, dengan terdakwa antara lain Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, dan Ferry alias William alias Acai.

    Serta klaster keempat yakni tindak pidana pencurian uang (TPPU) Darmawati dan Adriana Angela Brigita.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini cara KAI Jakarta agar anak cinta transportasi publik

    Begini cara KAI Jakarta agar anak cinta transportasi publik

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan pendekatan edukatif dan ramah agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi cerdas yang cinta transportasi publik dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu mengatakan salah satu perwujudan pendekatan ini yakni program edukatif bertajuk EduTrain dan Children Day Festival 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta, pada hari ini.

    Kegiatan yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025 itu mengajak 26 siswa Taman Kanak-Kanak (TK) untuk mengenal lebih dekat dunia perkeretaapian dan fasilitas pelayanan publik di lingkungan stasiun.

    Para siswa dibagi menjadi tiga kelompok kecil dan didampingi guru masing-masing. Mereka diajak berkeliling stasiun melalui skema EduTour Station dan mengikuti berbagai pos edukasi yang interaktif dan menyenangkan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan sejak dini kecintaan anak-anak terhadap moda transportasi kereta api serta memperkenalkan berbagai profesi dan fasilitas layanan publik yang ada di stasiun,” ujar Ixfan.

    Dia mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan komitmen KAI dalam mendukung pendidikan berkualitas dan transportasi berkelanjutan.

    Adapun alur EduTour Station terdiri dari empat pos edukasi, yakni Pos 1 – Pengetahuan Profesi KAI. Di sini, anak-anak dikenalkan dengan berbagai profesi di dunia perkeretaapian seperti masinis, kondektur, dan petugas pelayanan. Setelah sesi ini, peserta menerima totebag edukatif.

    Kemudian, Pos 2 – Permainan Bentuk & Kuis Profesi. Di pos ini, anak-anak diminta membentuk pola (lingkaran/kotak) dan menjawab pertanyaan ringan seperti “Siapa yang mengendarai kereta api?”. Peserta yang menyelesaikan tantangan ini mendapatkan gantungan kunci.

    Lalu, Pos 3 – Tebak Gambar Profesi & Kereta. Di sini, peserta menebak gambar yang berkaitan dengan kereta api. Anak-anak yang berhasil menebak dengan benar diberikan buku gambar Riri dan buku “Gajelas”.

    Terakhir, Pos 4 – Pos Suara Misteri Box. Di pos ini, anak-anak diminta menirukan suara hewan atau benda dari gambar dalam mystery box. Setelah menyelesaikan tantangan, peserta mendapatkan boneka karakter.

    Kemudian, masih dalam momen Hari Anak Nasional ini, KAI Daop 1 Jakarta juga membagikan suvenir berupa buku cerita anak dan kartu ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional 2025. Ini menjadi bentuk apresiasi atas peran keluarga dalam membangun generasi masa depan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ma’ruf Amin: PKB bekerja sama pemerintah karena Prabowo patriot bangsa

    Ma’ruf Amin: PKB bekerja sama pemerintah karena Prabowo patriot bangsa

    Kami bekerja sama sepenuh hati dengan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Bapak adalah patriot bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa KH Ma’ruf Amin mengatakan PKB bekerja sama dengan pemerintah karena Presiden Prabowo Subianto merupakan patriot bangsa.

    “Kami bekerja sama sepenuh hati dengan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Bapak adalah patriot bangsa,” kata KH Ma’ruf Amin dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu.

    Mantan Wakil Presiden RI itu memandang Prabowo sebagai sosok yang berjuang untuk kepentingan rakyat daripada kepentingan lain, bahkan bersedia mati demi membangun Indonesia.

    “Kecuali Bapak sudah berubah, bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini, melainkan sudah menjadi orang lain. Tidak lagi patriot bangsa,” kelakar Ma’ruf.

    Walaupun demikian, Ma’ruf meyakini Prabowo tidak akan berubah, atau tetap menjadi patriot bangsa.

    “Bapak akan tetap patriot bangsa. Bapak akan tetap bersedia mati untuk Indonesia. Karena itu, kami akan bersama Bapak terus untuk mewujudkan Indonesia maju,” katanya.

    Oleh sebab itu, kata dia, PKB juga akan bersama pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, hingga mendukung pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

    Harlah ke-27 PKB dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga sejumlah ketua umum partai politik seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejari Jakut ungkap korupsi pemberian kredit senilai Rp35,6 miliar

    Kejari Jakut ungkap korupsi pemberian kredit senilai Rp35,6 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara mengungkap kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja pada salah satu Himpunan Bank Negara (Himbara) di Sunter, Jakarta Utara pada periode 2022-2023 senilai Rp35.656.387.573 atau Rp35,6 miliar.

    Kejari Jakut pun telah menetapkan pimpinan cabang salah satu Himpunan Bank Negara (Himbara) periode 2021-2023 berinisial MS sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja itu.

    “Pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35,6 miliar lebih,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Nurhimawan melalui Kasi Intel Kejari Jakarta Utara Sudi Haryansyah di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dengan pemberian fasilitas ini pelaku mendapatkan hadiah dari sejumlah debitur mulai dari fasilitas-fasilitas kebutuhan pribadi, mobil Toyota Alphard dan uang sekitar Rp400 juta.

    “Semua itu diterima sebagai tanda terima kasih dari nasabah yang berkepentingan,” katanya.

    Sudi menjelaskan tanda terima kasih tersebut ditemukan petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Utara setelah melakukan penyelidikan.

    Dalam penyelidikan itu, ditemukan fakta tersangka MS melakukan perbuatan melawan hukum seperti memutus kredit atas kreditur yang terafiliasi dengan kreditur lain yang tidak sesuai ketentuan Konsep Hubungan Total Penerima Kredit (KHTPK)

    Tersangka juga tidak melakukan verifikasi berkaitan dengan analisa yang dilakukan oleh “relationship manager”. Selain itu, tersangka MS juga tidak melakukan verifikasi berkaitan dengan “pre-screening” yang dilakukan oleh “relationship manager”.

    Pimpinan cabang salah satu Bank Himbara memberikan fasilitas modal kerja kepada salah satu bank Himbara yang beralamat di Sunter Jakarta Utara pada 2022-2023 kepada sejumlah perusahaan.

    “Pemberian modal kerja itu diberikan kepada PT. BLA, PT. OKE, PT. ITS, PT. BJM, PT. BNS, CV. CM, PT. TPP, PT.SMW, dan PT. DP,” papar Sudi.

    Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam proses penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya dan setelah dilakukan gelar perkara maka MS ditetapkan sebagai tersangka.

    Pelaku MS dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo pasal 18 ayat Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

    Hingga saat ini tersangka MS ditahan selama 20 hari mulai dari 21 Juli hingga 9 Agustus 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ingatkan Kabinet Merah Putih perjuangkan kesejahteraan rakyat

    Prabowo ingatkan Kabinet Merah Putih perjuangkan kesejahteraan rakyat

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/7), mengingatkan agar jajaran Kabinet Merah Putih dapat menjadikan tema dan logo HUT ke-80 RI sebagai patokan untuk terus bekerja keras demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ada akhir, jelas Prabowo, melambangkan persatuan dan semangat seluruh elemen bangsa dalam menggapai cita-cita Indonesia Emas di 2045 yang tak pernah putus. (Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri pastikan PSU dan Pilkada Ulang siap digelar di 5 daerah

    Mendagri pastikan PSU dan Pilkada Ulang siap digelar di 5 daerah

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang siap digelar di lima daerah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan digelar pada 6 Agustus di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel dan Barito Utara, sedangkan Pilkada Ulang akan digelar pada 27 Agustus di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat. (Dian Hardiana/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Pengadaan Satu APAR Satu RT perlu disosialisasi

    Legislator: Pengadaan Satu APAR Satu RT perlu disosialisasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi mengatakan pengadaan satu alat pemadam api ringan (APAR) untuk satu RT itu harus dibarengi dengan sosialisasi yang tepat dan menyentuh seluruh warga.

    “Jadi itu juga butuh respons cepat warga sebelum Damkar tiba di lokasi. Makanya program satu APAR untuk satu RT itu harus dibarengi sosialisasi yang proper. Tentunya dari pihak Damkar juga sudah saya melihat secara intensif melakukan pelatihan-pelatihan,” kata Hilda saat meninjau lokasi kebakaran di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    Hingga kini, kata Hilda, program itu masih berjalan di wilayah Jakarta.

    “Satu RT satu APAR itu sudah secara berkala berjalan, sudah mulai kita berikan, sambil pelan-pelan kita inventarisasi lagi mana yang sudah dan mana yang belum,” kata Hilda.

    Sementara itu, Kepala Sektor Tambora Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Joko Susilo mengatakan bahwa program itu dibarengi dengan pembinaan serta perekrutan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

    “Terkait APAR ini kan sudah ada di Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025. Pendistribusiannya sampai ke tingkat RT, bukan RW lagi. Jadi selain kita bagikan APAR, masyarakat juga kita didik, kita rekrut menjadi Redkar,” ujar Joko.

    Terkait kebakaran di Duri Utara yang merupakan area padat, Joko mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi serta pelatihan penanganan kebakaran.

    Namun kondisi bangunan di Tambora menyebabkan penyebaran kebakaran begitu cepat sehingga tidak tertanggulangi.

    “Nah, ini kenapa kejadian tau-tau apinya besar. Karena ini yang di luar dari pihak kami ya, material yang ada di situ. Jadi, mohon maaf, rumah-rumah di sini kan mungkin bahannya menyimpan bahan yang mudah terbakar. Jadi, di situlah begitu ada api awal, api kecil, tidak tertanggulangi, makanya api membesar,” kata Joko.

    Menurut Joko, penyebaran kebakaran ke rumah-rumah lain dapat dicegah dengan langkah sederhana.

    “Jadi, kan api itu penyebarannya itu kan bisa kita setop, kita cegah ya, melalui kompartemen-kompartemen yang ada. Misalkan rumah tanpa jendela, itu kan bisa menyetop penyebaran api,” imbuh Joko.

    Diketahui, 86 unit rumah ludes terbakar dengan sekitar 100 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI buka pendaftaran calon Anggota Komisi Informasi masa 2025–2029

    DKI buka pendaftaran calon Anggota Komisi Informasi masa 2025–2029

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) resmi membuka pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2025–2029.

    Ketua Tim Seleksi, Dr. Jhon F. Hutahean dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan seluruh tahapan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    “Kami mengundang para profesional, akademisi, aktivis, dan masyarakat yang memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi untuk berpartisipasi dalam proses seleksi ini,” katanya.

    Jhon menjelaskan Komisi Informasi Jakarta membutuhkan figur-figur yang memiliki integritas tinggi, pemahaman mendalam tentang keterbukaan informasi publik, serta semangat melayani masyarakat.

    “Seleksi ini merupakan periode ketiga sejak Komisi Informasi DKI Jakarta dibentuk pada tahun 2012. Diharapkan, dapat memperkuat peran lembaga ini dalam mengawal keterbukaan informasi publik di wilayah DKI Jakarta,” jelasnya.

    Proses pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 8 Agustus 2025 dan dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat.

    “Pembukaan seleksi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan pelaksanaan seleksi dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif guna memastikan keberadaan Komisi Informasi yang independen dan profesional,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Tim Seleksi, Budi Awaluddin menjelaskan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara langsung maupun secara daring.

    “Kami memberikan dua opsi pendaftaran untuk mempermudah akses masyarakat. Pendaftar dapat menyerahkan berkas langsung ke Gedung Graha Mental Spiritual, Lantai 7, Jalan Awaludin II, Jakarta Pusat, pada hari kerja pukul 09.00–15.00 WIB, atau mengirimkan melalui email ke: seleksikip@jakarta.go.id,” jelasnya.

    Syarat Umum Calon Anggota Komisi Informasi:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI);

    2. Memiliki integritas dan rekam jejak yang tidak tercela;

    3. Paham mengenai keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;

    4. Usia minimal 35 tahun;

    5. Tidak pernah dipidana karena tindak kejahatan.

    Tahapan Seleksi:

    1. Seleksi Administrasi 18 – 20 Agustus 2025

    2. Tes Potensi Tertulis 27 Agustus 2025

    3. Pengumuman Tes Potensi 29 Agustus – 2 September 2025

    4. Masukan Masyarakat 3 – 23 September 2025

    5. Psikotes & Dinamika Kelompok 24 September 2025

    6. Wawancara Calon 30 September 2025

    Pengumuman

    1.Wawancara 7 – 9 Oktober 2025

    2. Penulisan Makalah 10-16 Oktober 2025

    Budi juga menambahkan setiap informasi dan pengumuman resmi akan dipublikasikan melalui situs jakarta.go.id/seleksiKIP, kip.jakarta.go.id, ppid.jakarta.go.id, dan berbagai media massa nasional maupun lokal.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Moratelindo (MORA) Tetap Kebut Homepass Oxygen di Tengah Penurunan Daya Beli

    Moratelindo (MORA) Tetap Kebut Homepass Oxygen di Tengah Penurunan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Mora Telematika Indonesia Tbk  atau Moratelindo (MORA) mencatat bisnis internet rumah tetap tumbuh meskipun daya beli masyarakat melemah dan kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil.

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo, Resi Y. Bramani, mengatakan jumlah homepass Oxygen ID, merek internet rumah Moratelindo, telah mencapai hampir 718.000 sambungan. Terdapat pertumbuhan pembangunan baru sebesar 18% hingga pertengahan tahun ini.

    “Kami optimistis dapat menambah lagi sekitar 15% hingga akhir tahun,” kata Resi saat dihubungi Bisnispada Rabu (23/7/2025).

    Sementara itu, layanan internet rumah Moratelindo, Oxygen.id, telah melayani sekitar 240.000 pelanggan hingga Juni 2025. Angka ini tumbuh 32% dibandingkan Juni 2024.

    Menurut Resi, pertumbuhan tersebut didorong oleh penetrasi tim penjualan yang aktif, beragam paket layanan serta promo menarik yang bukan sekadar gimmick, dan  kualitas layanan serta after sales yang prima.

    Moratelindo menargetkan dapat melayani hingga 300.000 pelanggan Oxygen.id hingga akhir 2025. Dalam mencapai target tersebut, Resi mengatakan  pihaknya akan tetap fokus menjaga kualitas layanan serta dukungan after sales. 

    “Dari sisi harga, kami terus menghadirkan promo-promo menarik agar tetap terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat,” kata Resi.

    Dia menambahkan, kebutuhan internet masyarakat yang beragam mendorong perusahaan untuk merancang paket layanan dengan berbagai pilihan, agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

    Terkait munculnya penyedia internet murah dengan tarif Rp100.000 per bulan, Resi menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah pelanggan Moratelindo.

    “Di industri internet, ada harga ada rupa. Kami yakin harga bukan satu-satunya faktor utama dalam memilih layanan. Masyarakat membutuhkan internet yang aman, stabil, cepat, dan didukung layanan after sales yang baik,” ujarnya.