Xcloud.id

Blog

  • 5 Negara Bidik Investasi di RI Lewat Danantara

    5 Negara Bidik Investasi di RI Lewat Danantara

    Jakarta –

    CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan Danantara menjalin kerja sama dengan sejumlah perwakilan lembaga investasi dari 5 negara.

    Pertama, dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Kemitraan ini mencakup pendanaan jangka panjang untuk proyek bersifat keberlanjutan dan kesinambungan, terutama di sektor energi hijau.

    “Minggu lalu juga baru kembali dari Jepang, kita menandatangani kerja sama dengan JEPIC, itulah Japan Banking for International Cooperation yang akan juga memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek terutama renewable energy dan juga proyek-proyek yang bersifatnya sustainability atau keberlanjutan atau kesinambungan terutama di energi hijau,” kata Rosan usai Raker dan RDP dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Kedua, Danantara juga akan membangun kerja sama dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Arab Saudi, yakni Public Investment Fund (PIF).

    “Ada pembicaraan dengan PIF, itu adalah sovereign wealth fund-nya dari Arab Saudi, insya Allah sebentar lagi kita juga ada kerja sama,” katanya.

    Ketiga, Danantara telah menjalin kerja sama dengan Qatar sebesar US$ 4 miliar. Keempat, dengan China Investment Corporation (CIC) sebesar US$ 2 miliar. Kelima, dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF).

    Rosan menambahkan kerja sama ini menjadi bukti respons positif dari para investor asing terhadap Danantara. Menurutnya, kepercayaan ini menjadi momentum agar Danantara dapat selalu menjalankan tata kelola yang baik.

    “Jadi, kami melihat kepercayaan dari dunia luar, dari negara-negara lain, financial market-nya, perbankannya, investor dari luar juga sangat positif responnya terhadap darantara, dan ini yang ternyata menjadi momentum yang baik yang kami ingin jaga terus agar Danantara ini bisa selalu menjalankan tata kelolanya berdasarkan kami bilangnya overclass operation dan investment,” terang Rosan

    (hns/hns)

  • Anggota DPR: RKAP Danantara 2025 harus transparan dan akuntabilitas

    Anggota DPR: RKAP Danantara 2025 harus transparan dan akuntabilitas

    Dana ini adalah dana rakyat, maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas serta keberpihakan terhadap sektor produktif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025.

    “RKAP Danantara tidak cukup hanya disampaikan satu kali dalam setahun. Kami mendorong agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala agar Komisi VI memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan,” kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan jajaran Direksi Danantara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia mengatakan laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk oleh Danantara, sejatinya adalah milik rakyat karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.

    “Transparansi dan akuntabilitas landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat, maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya,” ujar Firnando.

    Lebih lanjut, ia juga menekankan eksistensi Danantara harus terasa langsung oleh masyarakat. Bukan hanya memperbaiki struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat.

    “Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tetapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik,” ucapnya.

    Firnando juga menyoroti pentingnya hasil konsolidasi dan rekonsiliasi Danantara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius tidak akan tercapai tanpa peran aktif dan strategis BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

    Ia pun mengapresiasi penjelasan Chef Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengenai rencana kerja Danantara di 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan.

    Kendati demikian, Firnando menekankan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.

    “Saya apresiasi pemaparan Pak Dony, tetapi saya ingin tekankan, program yang sudah dicanangkan harus dikawal dan dipantau terus progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tetapi hilang pengawasan di tengah jalan,” ujar Firnando.

    Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program strategis Danantara benar-benar menghasilkan dampak positif dan konkret bagi bangsa dan negara.

    “Kami tahu jajaran Kementerian BUMN dan Danantara adalah orang-orang profesional dan berpengalaman, tetapi keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat,” ujar Firnando.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-siap! Kakao Bakal Kena Pungutan Ekspor

    Siap-siap! Kakao Bakal Kena Pungutan Ekspor

    Jakarta –

    Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDB) mengungkapkan saat ini pemerintah sedang meramu kebijakan tarif pungutan ekspor untuk komoditas kakao. Harapannya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan pada tahun ini..

    Direktur Utama BPDB Eddy Abdurrachman mengatakan kebijakan pungutan ekspor kakao diterapkan untuk membiayai program-program BPDP yang terkait dengan kakao. Mulai dari program replanting, dukungan sarana prasarana, maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    “Untuk membiayai program-program itu perlu ada revenue dari kakao. Itu diputuskan bahwa nanti kakao itu juga akan dikenakan pungutan ekspor,” kata Eddy di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Untuk diketahui, saat ini perdagangan kakao ke luar negeri hanya diberlakukan bea keluar, di mana tarif bea keluar biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada harga referensi (HR) yang berlaku.

    Terkait besaran tarif pungutan ekspor kakao, Eddy belum dapat menyampaikan angkanya. Ia hanya menekankan bahwa pungutan ekspor nanti akan berjalan beriringan dengan bea keluar yang tetap maksimal 15%.

    “Agar tidak memberikan beban kepada pengusaha atau petani yang sebelumnya dibebankan bea keluar 15%, nanti mungkin beban di ekspor itu akan tetap, hanya nanti revenue-nya yang akan terbagi. Akan terbagi sebagian ke bea keluar, sebagian ke pungutan ekspor,” jelas Eddy.

    Terkait waktu implementasi pungutan ekspor kakao, Eddy menyampaikan bahwa hal tersebut tergantung sejumlah proses yang harus dilewati. Adapun prosesnya mulai dari uji publik, harmonisasi peraturan dan output-nya dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK).

    “Diupayakan nggak lebih dari dua bulan itu sudah harus bisa,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat

    Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat

    Jakarta –

    PT Freeport Indonesia (PTFI) siap memulai produksi katoda tembaga perdana dari smelter Manyar, Gresik dengan target tahunan sebesar 441.000 ton. Momentum ini dinilai menjadi strategi pembangunan ekonomi yang menyentuh masyarakat secara langsung.

    Dalam laporan riset Laporan Akhir Membangun Kemitraan antara Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan untuk Optimalisasi Manfaat Hilirisasi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) tahun 2024, Gresik disebut sebagai contoh keberhasilan model kemitraan yang melibatkan masyarakat lokal sejak tahap awal pembangunan industri. Salah satu bentuk kolaborasi itu adalah forum ‘Rembuk Akur’ yang memfasilitasi perekrutan tenaga kerja dari sembilan desa Ring 1 di sekitar kawasan industri smelter.

    Riset FEB UB tersebut juga mencatat bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal telah membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas. UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa katering dan logistik, tetapi juga didorong melalui pengembangan sentra IKM seperti Songkok Kemuteran dan Mesin Logam Pelemwatu Menganti di Gresik.

    “Dengan kemitraan strategis, pelaku UMKM dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi lokal,” kata salah satu peneliti laporan tersebut, Hendi Subandi dalam keterangan, Rabu (23/7/2025).

    Lebih jauh, laporan ini menekankan bahwa manfaat hilirisasi akan jauh lebih berkelanjutan bila dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan enam unsur utama: perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, dan NGO. Pendekatan hexahelix ini dianggap penting untuk menjaga kesinambungan antara kepentingan ekonomi dan pembangunan sosial di tingkat lokal.

    “Dengan melibatkan berbagai aktor dalam model kemitraan hexahelix, hilirisasi dapat menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat lokal,” lanjut Hendi.

    Hal ini sejalan dengan temuan tim riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) berjudul Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika, yang menyoroti bahwa hilirisasi di sejumlah daerah, termasuk Gresik, berdampak pada peningkatan indikator sosial.

    Studi mereka mencatat perbaikan dalam rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, serta penurunan angka stunting, sebagai bagian dari dampak tidak langsung pembangunan industri dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

    FEB UI juga mencatat bahwa hilirisasi dapat memperkuat belanja pembangunan di sektor-sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan, karena peningkatan pendapatan daerah membuka ruang fiskal yang lebih besar. Dalam konteks jangka panjang, model ini dipandang mampu mendongkrak kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan industri.

    “Dengan pendapatan daerah yang meningkat, daerah-daerah hilirisasi kini memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk membiayai layanan dasar. Ini menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI Nur Kholis.

    Produksi katoda tembaga dari smelter Manyar akan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk kabel listrik, kendaraan listrik, dan teknologi energi terbarukan. Dengan kapasitas pengolahan yang besar dan proses produksi yang terintegrasi, fasilitas ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

    “Lebih dari sekadar angka produksi, langkah ini memberi gambaran bahwa pembangunan industri bisa diarahkan untuk menciptakan nilai bersama. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat punya peran yang saling menguatkan. Gresik menunjukkan bahwa hilirisasi bukan hanya agenda nasional, tapi juga proses yang bisa menghidupkan ekonomi daerah dari dekat,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Prabowo Bicara RI Produsen Sawit tapi Minyak Goreng Hilang: Ini Kurang Ajar!

    Prabowo Bicara RI Produsen Sawit tapi Minyak Goreng Hilang: Ini Kurang Ajar!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto jengkel dengan perilaku pengusaha yang serakah. Pengusaha yang selalu mengambil untung dari rakyat kecil, dia menyebut pengusaha-pengusaha ini menganut mazhab Serakahnomics.

    Saking jengkelnya, Prabowo sampai melempar sindiran agar universitas sekalian saja membuka bidang studi ekonomi baru, yaitu Serakahnomics.

    “Tolong kawan-kawan kita yang di universitas-universitas itu yang pintar-pintar tolong buka bidang studi Serakahnomics,” kata Prabowo dalam Harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Dia mencontohkan kasus perilaku Serakahnomics yang terjadi di perekonomian Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia itu memparkan kasus hilangnya minyak goreng di pasar, padahal Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

    “Bagaimana ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib, atau pasar bebas, atau kapitalis, ini mazhab serakahnomics,” tegas Prabowo.

    Menurutnya, ada juga modus mengurangi takaran minyak goreng dari botolnya. Dia bilang hal ini menjadi wujud mencuri secara diam-diam dari rakyat.

    “Botol minyak goreng dikurangi 20%, itu namanya nyuri dari rakyat itu,” kata Prabowo.

    (hal/hns)

  • Nego Tarif Trump Jadi 19%, Prabowo Bilang Masih Banyak yang Nyinyir

    Nego Tarif Trump Jadi 19%, Prabowo Bilang Masih Banyak yang Nyinyir

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak yang nyinyir ke pemerintah usai melakukan negosiasi tarif dagang dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Tarif barang Indonesia masuk ke pasar AS turun, dari 32% ke 19%.

    Prabowo menjelaskan selama ini semua negara harus menghadapi alotnya negosiasi pemerintah AS di bawah komando Presiden Donald Trump. Namun setelah Pemerintah berhasil bernegosiasi dengan Pemerintah AS justru banyak pihak yang nyinyir

    “Di bidang ekonomi semua negara sedang menghadapi Amerika serikat yang alot, punya garis alot,” sebut Prabowo dalam Harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    “Tapi ada, selalu ada yang nyinyir, jadi gimana ya kita perlu kritik dan pengawasan tapi kalau nyinyir agak lain ya, nyinyir kan, kita nggak ada yang benar ya kan, kita mau kerja baik nggak ada yang benar,” lanjut Prabowo.

    Menurut Prabowo, niat pemerintah bernegosiasi demi melindungi kepentingan masyarakat dari dampak-dampak negatif imbas tarif tinggi AS

    Contohnya dampak ke sektor industri yang kehilangan pesanan karena tarif tinggi, hal itu bisa saja menimbulkan badai PHK. Prabowo tidak ingin hal itu terjadi.

    “Tapi itu fakta kita harus berurusan, pendekatan kita, pendekatan saya, adalah tanggung jawab saya untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia, dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita, maka itu saya bermusyarawah dan negosiasi,” beber Prabowo.

    (hal/hns)

  • Imigrasi Sebut eks Anak Buah Nadiem Jurist Tan Melintas ke Singapura sejak Mei 2025

    Imigrasi Sebut eks Anak Buah Nadiem Jurist Tan Melintas ke Singapura sejak Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkap tersangka Jurist Tan telah melintas ke luar negeri sejak 13 Mei 2025.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan berdasarkan catatan penerbangan terakhir di Indonesia, anak buah Nadiem itu menuju Singapura.

    “Pengecekan pada sistem SIPP, yang bersangkutan terbang keluar dari Indonesia menuju Singapura dengan menggunakan pesawat, dengan pesawat Singapore Airlines,” ujar Yuldi saat dihubungi, Rabu (23/2/2025).

    Dengan demikian, Yuldi menekankan bahwa berdasarkan data perlintasan imigrasi hingga Kamis (17/7/2025), Jurist Tan dinyatakan sudah tidak berada di Indonesia.

    “Dari data perlintasan per Kamis 17 Juli 2025 pukul 17.30 WIB yang bersangkutan tidak berada di Indonesia,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Jurist Tan alias JT telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada era Nadiem Makarim. 

    Adapun, korps Adhyaksa juga akan segera menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap Jurist Tan. Hal itu kemudian ditindaklanjuti untuk masuk dalam red notice ke interpol.

  • Pemerintah Sebut yang Ditransfer ke AS Data Komersial, Bukan Pribadi

    Pemerintah Sebut yang Ditransfer ke AS Data Komersial, Bukan Pribadi

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat dalam negosiasi tarif perdagangan. Presiden Donald Trump sebelumnya mengabarkan tarif masuk barang Indonesia ke AS diturunkan, dari 32% menjadi 19%.

    Namun, Indonesia harus menjalankan kewajiban sebagai timbal balik pemangkasan tarif tersebut. Mulai dari membebaskan tarif untuk barang AS yang masuk Indonesia, membeli produk energi AS, membeli produk pertanian AS, membeli 50 pesawat Boeing.

    Kemudian, AS mendapatkan akses terhadap nikel dan tembaga Indonesia, serta AS bisa mendapatkan transfer data-data pribadi dari Indonesia.

    Terkait dengan transfer data-data tersebut, pihak Kementerian Koordinator Perekonomian buka suara meluruskan, bahwa data-data yang dimaksud bukan terkait personal.

    “Dalam Joint Statement US-Indonesia ada isu transfer data dimana keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun Negara mitra lainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal/individu,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7/2025).

    Bukan itu saja, menurut Haryo, data-data yang sifatnya strategis danketentuannya telah diatur pada Undang-Undang maupun aturan terkait lainnya tidak diberikan.

    Haryo menambahkan, pelaksanaan teknis terkait transfer data ini selanjutnya ditangai Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Leading Kementerian utk hal ini adalah Kemenko Digi untuk teknis ketentuan data dan lainnya,” tutur Haryo.

    (hns/hns)

  • Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Mangkir Lagi, Kejagung Bersiap Gandeng Interpol

    Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Mangkir Lagi, Kejagung Bersiap Gandeng Interpol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan kembali mangkir dari pemeriksaan terkait kasus pengadaan Chromebook.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Jurist Tan mangkir pada panggilan kedua setelah menjadi tersangka. Pemanggilan itu dilakukan pada Senin (21/7/2025).

    “Yang bersangkutan sudah dipanggil yang kedua [sebagai tersangka] pada tanggal 21, tapi tidak datang, tidak ada konfirmasi,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (23/7/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya masih akan berfokus untuk memanggil Jurist Tan. Namun, apabila kembali mangkir maka pihaknya bakal berupaya untuk mendatangkan Jurist ke Indonesia dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

    Salah satu upaya itu yakni menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan dilanjutkan untuk berkoordinasi dengan Interpol untuk memasukkan Jurist ke daftar red notice.

    “Kita sekarang sedang berusaha bagaimana nanti mendatangkan ke Indonesia dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Jurist Tan tidak pernah menghadiri pemeriksaan penyidik korps Adhyaksa. Adapun, saat menjadi saksi, Jurist Tan pun selalu mangkir dalam pemanggilan Kejagung.

    Secara terpisah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyampaikan berdasarkan data perlintasan terakhir, Jurist Tan telah terbang ke Singapura sejak 13 Mei 2025.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan berdasarkan catatan penerbangan terakhir di Indonesia, anak buah Nadiem itu menuju Singapura.

    “Pengecekan pada sistem SIPP, yang bersangkutan terbang keluar dari Indonesia menuju Singapura dengan menggunakan pesawat, dengan pesawat Singapore Airlines,” ujar Yuldi saat dihubungi, Rabu (23/2/2025).

    Dengan demikian, Yuldi menekankan bahwa berdasarkan data perlintasan imigrasi hingga Kamis (17/7/2025), Jurist Tan dinyatakan sudah tidak berada di Indonesia.

  • 5 Negara Bidik Investasi di RI Lewat Danantara

    Danantara Sudah Tunjuk BUMN Holding Investasi, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menunjuk salah satu BUMN sebagai holding investasi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun.

    Adapun pembentukan holding investasi ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Berdasarkan Pasal 3F UU tersebut, holding investasi ini bertugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Badan.

    “BUMN-nya tadi sudah,” ungkap Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Namun, Misbakhun enggan mengungkap BUMN tersebut. Misbakhun hanya mengatakan BUMN tersebut masih berkaitan dengan investasi dan sekarang menjalankan tugasnya sebagai holding BUMN.

    “Sudah. Jadi kita berikan beberapa slide, kita berikan masukkan,” ungkapnya.

    Jika mengacu pada UU BUMN, BPI Danantara akan membawahi dua perusahaan induk, yakni holding investasi dan operasional. Kedua holding tersebut berasal dari BUMN.

    “Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan (Danantara) sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,” tulis UU BUMN Pasal 3A.

    Pada Pasal 3AB, Holding Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Tugas holding ini meliputi pengelolaan investasi; melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Danantara.

    (hns/hns)