Blog

  • IHSG Sesi I Menguat 91,11 Poin, 5 Saham Ini Terbang Tinggi

    IHSG Sesi I Menguat 91,11 Poin, 5 Saham Ini Terbang Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat signifikan pada sesi I perdagangan Kamis (24/7/2025). IHSG naik 91,11 poin atau 1,22% ke level 7.560,34. Sepanjang sesi, IHSG bergerak di kisaran 7.478 hingga 7.568.

    Volume perdagangan saham pada sesi ini mencapai 13,34 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp 9,08 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 982.315 kali transaksi.

    Sebanyak 316 saham mengalami kenaikan, 265 saham melemah, dan 219 saham stagnan.

    Mayoritas sektor saham tercatat menguat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor keuangan memimpin dengan lonjakan 3,33%.

    Saat IHSG menguat, lima saham mencetak kenaikan signifikan dan masuk dalam daftar top gainers dengan kenaikan harga antara 13% hingga 26%, yaitu:

       PT Argo Pantes Tbk (ARGO) naik 24,84%   PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) naik 19,97%   PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) naik 26%   PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) naik 16,86%   PT PAM Mineral Tbk (NICL) naik 13,49%

    Sementara itu, lima saham terpantau masuk daftar top losers dengan penurunan harga 7% hingga 14%. PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) menjadi yang paling terpukul dengan penurunan 14%, disusul PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) yang turun 11,2%,  PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) turun 9,68%,   PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) turun 9,24%, dan PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) melemah 7,46%.

  • Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggelar rapat guna membahas penanganan kasus beras oplosan pada Jumat (25/7/2025).

    Zulhas mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah terkoordinasi bersama berbagai instansi. “Hari Jumat saya rapat itu,” ujar Zulhas singkat.

    Saat ditanya lebih lanjut siapa saja yang akan terlibat dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa seluruh pihak terkait akan diikutsertakan.

    “Dengan seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik curang sejumlah pengusaha yang mencampur beras biasa dan menjualnya dalam kemasan premium.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menunjukkan kemarahannya terhadap kejahatan tersebut saat memberikan pidato dalam acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengungkap bahwa dirinya menerima laporan mengenai praktik pengoplosan beras yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dia dengan tegas menyebut aksi ini sebagai bentuk penipuan.

    “Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana,” katanya dalam forum itu, Senin (21/7/2025).

    Menanggapi perbuatan tersebut, Prabowo langsung mengambil sikap dan meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti kasus ini secara tegas.

    Dia menyebut bahwa penindakan hukum sangat penting karena praktik tersebut telah merugikan perekonomian nasional.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga membeberkan estimasi kerugian ekonomi yang diderita akibat praktik pengoplosan ini, yakni sebesar Rp100 triliun setiap tahun.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyayangkan bahwa kerugian besar tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

    Prabowo menekankan bahwa pemerintah sudah bersusah payah mengumpulkan pemasukan negara, namun hasilnya justru dinikmati oleh oknum pengusaha curang.

    “Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea Cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha,” katanya.

    Alasan Prabowo menyampaikan isu ini dalam acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agar seluruh pemimpin daerah bisa memahami situasi tersebut secara utuh.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” ucapnya.

    Presiden kembali menginstruksikan penindakan terhadap para pelaku. Khususnya, agar mengembalikan uang negara dan tak melakukan praktik koruptif kembali.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggiling padi yang brengsek itu,” tegas Prabowo.

  • Kamboja Tembakkan Roket di Perbatasan, 3 Warga Thailand Luka-luka

    Kamboja Tembakkan Roket di Perbatasan, 3 Warga Thailand Luka-luka

    Bangkok

    Pasukan militer Kamboja dilaporkan menembakkan roket ke area perbatasan Thailand, saat bentrokan kembali meletus di wilayah yang sejak lama disengketakan. Sedikitnya tiga warga sipil Thailand mengalami luka-luka akibat serangan roket tersebut.

    Militer Thailand dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (24/7/2025), mengecam apa yang disebutnya sebagai “serangan terarah terhadap warga sipil” oleh pasukan Kamboja.

    Disebutkan militer Thailand bahwa dua roket BM-21 telah menghantam sebuah komunitas di distrik Kap Choeng, Provinsi Surin, dan melukai sedikitnya tiga warga sipil.

    Belum ada tanggapan Kamboja atas laporan militer Thailand tersebut.

    Namun dalam pernyataan pada Kamis (24/7) pagi, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand telah melepaskan tembakan terlebih dahulu dalam bentrokan terbaru di dekat dua kuil di area perbatasan antara Provinsi Surin di Thailand dan wilayah Oddar Meanchey di Kamboja.

    “Militer Thailand telah melanggar integritas teritorial Kerajaan Kamboja dengan melancarkan serangan bersenjata terhadap pasukan Kamboja yang ditempatkan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, dalam pernyataannya.

    “Sebagai respons, Angkatan Bersenjata Kamboja menggunakan hak mereka yang sah untuk membela diri, yang sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, untuk menangkis serangan Thailand dan melindungi kedaulatan serta integritas wilayah Kamboja,” tegasnya.

    Sementara militer Thailand, dalam pernyataannya, menuduh tentara Kamboja yang pertama kali melepaskan tembakan.

    Lihat juga Video: Tokoh Oposisi Kamboja Ditembak Mati oleh Pembunuh Bayaran di Thailand

    Disebutkan militer Thailand menyebut bentrokan terbaru itu terjadi sekitar pukul 07.35 waktu setempat, ketika sebuah unit penjaga Kuil Ta Muen mendengar suara drone Kamboja mengudara di atas kepala.

    Kemudian, menurut militer Thailand, enam tentara Kamboja yang bersenjata, termasuk satu tentara yang membawa granat berpeluncur roket, mendekati pagar kawat berduri di depan pos Thailand.

    Tentara-tentara Thailand berteriak untuk memperingatkan mereka, namun menurut militer Thailand, sekitar pukul 08.20 waktu setempat, pasukan Kamboja melepaskan tembakan ke arah sisi timur kuil, atau sekitar 200 meter dari pangkalan militer Thailand.

    Kamboja dan Thailand yang bertetangga ini terlibat pertikaian sengit mengenai wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, di mana perbatasan kedua negara dan Laos bertemu, dan yang merupakan lokasi bagi beberapa kuil kuno.

    Perselisihan ini telah berlangsung selama beberapa dekade, berkobar menjadi bentrokan militer berdarah lebih dari 15 tahun yang lalu, dan kembali meletus pada Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di area perbatasan.

    Buntut bentrokan terbaru ini, Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh dalam pernyataan via Facebook mengimbau warganya meninggalkan Kamboja “sesegera mungkin”, kecuali memiliki alasan mendesak untuk tetap tinggal.

    Lihat juga Video: Tokoh Oposisi Kamboja Ditembak Mati oleh Pembunuh Bayaran di Thailand

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Diperkuat Snapdragon 8 Elite 2, Red Magic 11 Ultra Siap Jadi Superphone Gaming – Page 3

    Diperkuat Snapdragon 8 Elite 2, Red Magic 11 Ultra Siap Jadi Superphone Gaming – Page 3

    Red Magic 11 Ultra disebut-sebut akan membawa kombinasi dapur pacu tertinggi lewat chipset Snapdragon 8 Elite 2, menjadikannya calon ponsel gaming tercepat dari Nubia sejauh ini.

    Dukungan teknologi baterai Si-C juga memungkinkan perangkat ini membawa kapasitas daya lebih besar, namun tetap hadir dengan desain bodi yang kompak.

    Meski detail spesifik soal peningkatan dibanding versi Pro dan Pro+ belum diungkap secara resmi, Red Magic 11 Ultra diyakini akan menjadi tonggak baru dalam lini flagship Red Magic.

    Bocoran dari database IMEI dengan kode NX809J memperlihatkan bahwa setidaknya satu perangkat baru sedang diuji. Namun, belum bisa dipastikan apakah itu model Pro, Pro+, atau sang Ultra.

    Apa Artinya Bagi Pengguna?

    Bagi para gamer hardcore dan penggemar teknologi performa tinggi, hadirnya Red Magic 11 Ultra memberi harapan pada perangkat yang menggabungkan kekuatan, efisiensi, dan inovasi dalam satu paket premium.

    Fitur unggulan seperti sistem pendinginan generasi baru, layar refresh rate tinggi, fast charging super cepat, serta kemungkinan adanya kontrol gaming tambahan seperti trigger fisik atau fitur sentuh adaptif, diprediksi hadir.

    Namun semua itu tetap harus dibuktikan saat peluncuran resmi, terutama dalam hal optimasi suhu, daya tahan baterai, dan stabilitas software saat menjalankan game kelas berat dalam waktu lama, baik secara online maupun offline.

  • Luna Maya Tunda Kehamilan, Ini Reaksi Maxime Bouttier

    Luna Maya Tunda Kehamilan, Ini Reaksi Maxime Bouttier

    Jakarta, Beritasatu.com – Luna Maya secara terang-terangan mengakui dirinya sengaja menunda kehamilan karena memiliki banyak pertimbangan untuk memiliki anak saat ini. Luna mengungkap, sang suami, Maxime Bouttier tidak mempermasalahkan keputusannya tersebut.

    “Iya dia terima segala pertimbangan gue, kan badan juga badan gue yang mengandung juga gue. Kalau ibunya belum mau ya gimana, punya anak itu butuh kesiapan,” tutur Luna.

    Mengutip kanal YouTube Comic 8 Revolution, Kamis (24/7/2025), perempuan berusia 41 tahun mengatakan  saat ini dirinya sedang dalam proses menikmati transisi menjadi seorang istri setelah sekian lama melajang.

    Tak hanya itu, dalam usia pernikahannya yang baru berjalan dua bulan, ia dan Maxime tengah  sekaligus menjajaki hubungannya lebih dalam melihat apakah mereka benar-benar cocok sebagai suami istri dan mampu beradaptasi satu sama lain.

    Meski saat ini masih menunda untuk memiliki anak, Luna tak menampik niat untuk program hamil sudah sempat ia pikirkan. Model dan aktris kelahiran 1983 itu mengaku tercepat tahun 2026 ia akan mulai menyusun rencana memiliki keturunan.

    “Tahun ini banyak kontrak pekerjaan yang harus diselesaikan, nah tahun depan kayaknya gue akan ready untuk move to the next step,” pungkas Luna.

  • AS Minta Transfer Data Pribadi Warga RI, DPR Ingatkan UU PDP

    AS Minta Transfer Data Pribadi Warga RI, DPR Ingatkan UU PDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi soal kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai transfer data pribadi yang termuat dalam pernyataan resmi Gedung Putih.

    Dia berpandangan setiap kesepakatan apapun yang dibuat Indonesia dengan negara manapun haruslah sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia.

    “Harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang akan perlindungan data pribadi. Jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Menurut dia, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus dijalankan dan diterapkan. Meskipun di satu sisi, dia juga masih menunggu penegasan dari pemerintah soal teknis pastinya.

    “Jadi kita masih menunggu detail teknisnya seperti apa. Akan tetapi kita memiliki undang-undang PDP yang sudah disahkan dan itu yang menjadi pegangan untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya,” tegas legislator Golkar tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan transfer data pribadi itu bersifat terbatas pada urusan komersial, bukan untuk pengelolaan data masyarakat oleh negara lain.

    Dia menyebut UU PDP yang ada di Indonesia menjadi dasar Indonesia menjalin kerja sama digital lintas negara. 

    “Kita sudah ada perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintahan kita. Soal pengelolaan data, kita lakukan masing-masing,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025).

    Di lain sisi, Pengusaha komputasi awan atau cloud computing mengaku khawatir dengan kesepakatan tersebut. Pasalnya, AS saat ini belum memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sehingga pelanggaran kebocoran data tidak dapat diberi sanksi. 

    Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto mengatakan Amerika Serikat belum memiliki regulasi pasti yang mengatur hal tersebut, sehingga perusahaan yang memperjualbelikan atau bocor datanya, tidak dapat diberi sanksi.

    “AS belum punya undang-undang federal untuk perlindungan data pribadi. Jadi, harusnya data kita tidak boleh masuk ke sana,” kata Alex kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

  • Adu Klaim Trump Vs Prabowo Soal Kesepakatan Tarif, Siapa yang Menang Banyak?

    Adu Klaim Trump Vs Prabowo Soal Kesepakatan Tarif, Siapa yang Menang Banyak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berhasil menekan tarif imbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dari 32% menjadi 19%. Semula penurunan tarif resiprokal itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan, belakangan kesepakatan antara Prabowo dan Trump justru memicu polemik.

    Sekadar informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan terkait tercapainya kesepakatan dagang besar antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia.

    Dalam pernyataan secara langsung melalui akun media sosial resminya, @realDonaldTrump, pemimpin negara Paman Sam itu menyebut perjanjian ini sebagai kehormatan besar dan kemenangan besar bagi AS. 

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan Perjanjian Perdagangan kita dengan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Presiden mereka yang sangat dihormati, Prabowo Subianto,” tulis Trump di platform X, Rabu (23/7/2025).

    Presiden AS Donald Trump./Newswire

    Trump menyebut bahwa dalam kesepakatan ini, Indonesia sepakat untuk menjadi pasar terbuka bagi produk industri, teknologi, dan pertanian asal Amerika Serikat dengan menghapus 99% hambatan tarif.

    Sebagai imbalannya, produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS akan dikenakan tarif sebesar 19%, sementara produk buatan Amerika akan masuk ke Indonesia tanpa tarif alias nol persen.

    “Amerika Serikat kini akan menjual produk buatan Amerika ke Indonesia dengan tarif 0%, sementara Indonesia akan membayar 19% untuk semua produk mereka yang masuk ke AS. Pasar Terbaik di Dunia!” tegas Trump.

    Selain itu, Indonesia juga disebutkan akan memasok mineral-mineral kritis ke AS dan menandatangani kontrak besar senilai puluhan miliar dolar, termasuk pembelian pesawat Boeing, produk pertanian Amerika, dan energi asal AS.

    Trump menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan besar untuk berbagai sektor ekonomi AS. “Kesepakatan ini adalah kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan manufaktur kita. make America, great again!” tukas Trump.

    Prabowo: Diplomasi Ekonomi

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut kesepakatan tarif antara Indonesia dengan AS adalah bagian dari diplomasi ekonomi. Dia menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang sedang tidak kondusif.

    Dia menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi banyak negara, termasuk ketatnya kebijakan dari Amerika Serikat, tetapi menekankan bahwa pemerintah Indonesia tetap mengedepankan pendekatan diplomatik demi kepentingan rakyat.

    “Memang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, kita tahu itu. Perang di sini, perang di sana. Tapi Indonesia berusaha menjaga, kita non-blok, kita hormati semua pihak,” ujarnya pada acara Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (23/7/2025) malam.

    Menurutnya, sebagai kepala negara, tanggung jawab utama adalah melindungi rakyat Indonesia dari dampak langsung krisis global, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dalam bidang ekonomi saya harus menjaga agar tidak ada alasan untuk PHK pekerja kita. Karena itu saya bermusyawarah, saya negosiasi,” tegas Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto

    Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal respons negatif terhadap kebijakan pemerintah, termasuk sindiran terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.

    “Selalu ada yang nyinyir. Kita perlu kritik, perlu pengawasan, tapi kalau nyinyir itu agak lain. Seolah-olah semua nggak ada yang benar,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menilai bahwa kritik terhadap program makan bergizi gratis tidak berdasar, apalagi bila dipertentangkan dengan program pendidikan gratis.

    Prabowo menegaskan bahwa kedua program tersebut sama pentingnya dan harus berjalan seiring. Pemerintah, ujarnya, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan rakyat khususnya anak-anak mendapatkan akses gizi dan pendidikan yang layak.

    “Ada yang mempertanyakan, mau makan bergizi gratis atau pendidikan gratis? Saudara-saudara, UUD 1945 mewajibkan pendidikan gratis. Tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar, mereka masa depan kita,” tegas Prabowo.

    Indonesia Kebal Kesepakatan Tarif?

    Sementara itu, Chief Economist AMRO Dong He menuturkan Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asean yang didukung oleh pasar domestik yang signifikan. Hal tersebut membuat perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh permintaan dalam negeri.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah Indonesia yang membebaskan tarif untuk produk asal AS tidak akan menimbulkan dampak signifikan. Dia menuturkan, Amerika Serikat hanya menyumbang sekitar 10% dari total ekspor Indonesia, sementara itu China menyumbang lebih dari dua kali lipatnya.

    “Perekonomian Indonesia relatif tidak rentan karena tingkat keterbukaannya terhadap perdagangan internasional juga lebih rendah. Pasar ekspor terbesar Indonesia juga bukan AS. Dari sudut pandang tersebut, Indonesia seharusnya cukup terlindungi dari putaran tarif terbaru yang diberlakukan AS,” ujarnya dalam media briefing virtual pada Rabu (23/7/2025).

    Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, dia menyarankan Indonesia untuk terus mendiversifikasi pasar ekspornya.

    He juga menambahkan perekonomian Indonesia hingga saat ini juga masih berada pada jalur yang baik. Menurutnya momentum pertumbuhan saat ini digerakkan oleh permintaan domestik masih kuat.

    “Di sisi lain, kebijakan moneter maupun fiskal dinilai masih memiliki ruang yang cukup untuk menopang perekonomian apabila dibutuhkan,” katanya.

    Adapun, AMRO menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% pada 2025. Proyeksi tersebut terungkap dalam laporan terbaru AMRO bertajuk ASEAN+3 Regional Economic Outlook Update edisi Juli 2025. Dalam laporan edisi April 2025, AMRO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2025.

    Penurunan proyeksi tersebut juga dilakukan pada seluruh pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta China, Jepang, dan Korea Selatan atau disebut Asean+3. AMRO memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut sebesar 3,8% pada 2025 dan melemah ke 3,6% pada 2026 mendatang. 

    Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laporan AMRO pada April 2025 yang meramalkan pertumbuhan sebesar 4,2% untuk tahun ini dan 4,1% pada 2026.

    Dong He menjelaskan, perekonomian negara-negara Plus-3, yakni China; Hong Kong, Jepang; dan Korea Selatan diproyeksikan tumbuh sebesar 3,7%. Sementara itu, negara-negara Asean diproyeksikan tumbuh sebesar 4,4% pada tahun ini. 

    “Prospek ekonomi kawasan Asean+3 masih dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan, dengan eskalasi tarif impor oleh Amerika Serikat menjadi salah satu risiko paling menonjol,” jelas He.

  • Paripurna DPR setujui 10 RUU kabupaten/kota Gorontalo-Sulut jadi UU

    Paripurna DPR setujui 10 RUU kabupaten/kota Gorontalo-Sulut jadi UU

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-25 DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui 10 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga Sulawesi Utara (Sulut), untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengetuk palu untuk mengesahkan 10 RUU itu setelah meminta persetujuan dari seluruh Anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik.

    “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, yang dijawab setuju oleh hadirin.

    Dia menjelaskan 10 kabupaten/kota tersebut yakni, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, dari Provinsi Gorontalo. Kemudian Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, dari Provinsi Sulawesi Utara.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan undang-undang untuk 10 kabupaten diperlukan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki UU terkait pembentukannya masing-masing, tanpa digabung dengan UU lain.

    Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi hingga kabupaten dan kota, yang memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.

    Dia mengatakan pembentukan 10 UU itu dapat memperbaiki regulasi pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak relevan pada saat ini.

    “Dan diharapkan pula dapat menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintahan daerah, dan masyarakat daerah setempat,” kata Rifqinizamy.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bareskrim Tingkatkan Status Kasus Beras Oplosan dari 3 Produsen ke Penyidikan

    Bareskrim Tingkatkan Status Kasus Beras Oplosan dari 3 Produsen ke Penyidikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) resmi meningkatkan status perkara beras oplosan dari penyelidikan ke penyidikan.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan peningkatan perkara ke tahap penyidikan itu berdasarkan temuan yang ada.

    Misalnya, hasil uji lab terhadap beras yang dilaporkan Kementerian Pertanian (Kementan) hingga pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi.

    “Berdasarkan hasil penyidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tinggalkan menjadi penyidikan,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2024).

    Helfi menambahkan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah produsen beras seperti PT PIM dengan merek Sania, PT FS dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah dan Sentra Ramos Pulen; dan Toko SY dengan merek Jelita.

    Di samping itu, penggeledahan juga dilakukan di gudang produsen beras PT PIM di Serang, Banten serta kantor dan gudang di PT FS yang berlokasi di Jakarta Timur.

    “Dari hasil penyidikan sementara kita dapat 3 produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium,” pungkasnya.

    Adapun, meski belum ada tersangka, Helfi mengemukakan bahwa dalam perkara ini diduga telah melanggar Pasal 62 junto Pasal 8 ayat 1 huruf A dan F UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

  • Bali dan Jepang bahas kerja sama pariwisata dan pendidikan

    Bali dan Jepang bahas kerja sama pariwisata dan pendidikan

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akiko Ikuina untuk membahas kerja sama pariwisata dan pendidikan.

    Dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Kamis, Koster menyampaikan hubungan Bali dan Jepang telah berlangsung lama seperti di bidang pariwisata dan pendidikan.

    “Kami sangat menghargai wisatawan Jepang yang menghormati budaya dan aturan lokal,” kata dia.

    Banyaknya kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia sejalan dengan tingginya jumlah anak muda Bali yang menimba ilmu, bekerja, dan magang di Jepang.

    “Kami melihat banyak kesamaan nilai budaya antara masyarakat Bali dan Jepang, yang menjadi pondasi kuat dalam kerja sama ini,” ujar Gubernur Koster.

    Meski sudah berjalan baik, Pemprov Bali tetap terbuka terhadap kerja sama konkret di berbagai bidang selain pariwisata dan pendidikan, yaitu seperti pertanian, energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur.

    Koster menyadari ilmu-ilmu pertanian di Bali banyak yang dipelajari dari Jepang, sehingga potensi kerja sama ini digali.

    “Sebagian besar ahli pertanian dari Bali merupakan lulusan Jepang karena kami mengetahui bahwa Jepang sangat maju untuk bidang pertanian, kami berharap Jepang dapat mendukung, kami siap menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama secara konkret bersama Konsulat Jenderal Jepang di Bali,” ujarnya.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akiko Ikuina mengaku senang karena dapat berdiskusi langsung dengan Gubernur Bali mengenai potensi kerja sama.

    Ia menegaskan bahwa Jepang dan Indonesia adalah sahabat lama, dan pihaknya berkomitmen memperkokoh hubungan yang telah terjalin, termasuk dalam bidang pariwisata, budaya, lingkungan, ekonomi, dan pertukaran sumber daya manusia.

    “Bali memiliki potensi luar biasa dalam pariwisata, budaya, dan lingkungan, banyak warga Jepang yang berkunjung ke Bali setiap tahunnya, bahkan ada lebih dari 2.200 warga negara Jepang yang menetap di sini,” kata dia.

    “Kami sangat menghargai dukungan dan perhatian Pemprov Bali terhadap kenyamanan dan keamanan warga serta wisatawan Jepang,” ujarnya.

    Merespons keinginan Gubernur Bali membangun kerja sama lain seperti pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, Wamenlu Jepang sepakat.

    Saat ini sendiri jumlah warga Indonesia yang tinggal di Jepang meningkat tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir, mencapai 200 ribu orang.

    “Penting bagi kita untuk terus memperkuat pertukaran SDM muda antara kedua negara, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan, saat ini, terdapat 6.778 pelajar Indonesia di Jepang, jumlah tertinggi kesembilan di dunia,” kata Akiko Ikuina.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.