Xcloud.id

Blog

  • Menuju Top 50 Global City, Pemprov DKI Siap Gelar JIF 2025

    Menuju Top 50 Global City, Pemprov DKI Siap Gelar JIF 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 akan kembali diselenggarakan pada Juli hingga Oktober 2025. JIF adalah rangkaian kegiatan forum bisnis dan investasi tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jakarta, Investment Centre, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

    Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Herizkianto menuturkan, rangkaian JIF tahun ini terdiri dari berbagai kegiatan seperti networking session, workshop, seminar, project exhibition, dan business summit.

    Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya promosi kepada mitra bisnis bahwa Jakarta adalah kota global yang ramai investasi dan siap menerima pelaku usaha maupun investor untuk berada di Jakarta.

    “Jadi seperti semangatnya Pak Gub (Gubernur) bahwa kita akan menjadi kota global yang number 50. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini juga sebagai kota global yang ramai investasi dan tahun 2025 ini merupakan tahun kelima sebenarnya untuk penyelenggaraan Jakarta Investment Festival,” ujar dia dalam konferensi pers Road To Jakarta Investment Festival (JIF) 2025, Kamis (24/7/2025).

    Dia melanjutkan, JIF 2025 mengusung tema “Jakarta The Epicentrum of ASEAN, Invest Smart For a Global Start”. Tema ini dipilih dalam rangka memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.

    “Melalui inisiatif yang namanya smart investment Jadi smart ini ada singkatannya Yaitu S-nya itu sustainable, M-nya itu adalah mutual collaboration, A-nya itu ada adding value R-nya adalah research and database, dan T-nya tech and innovation oriented,” kata dia.

    Herizkianto juga menyebut, tema yang dihadirkan oleh JIF 2025 juga didasari oleh pemikiran bahwa Asia Tenggara semakin menjadi magnet investasi global berkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang konsisten. Keberhasilan Asia Tenggara dalam menarik berbagai investasi menegaskan posisi kawasan ini sebagai kompetitor tangguh di panggung global.

    Lantas, Jakarta sebagai ibu kota ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus tuan rumah Sekretariat ASEAN merupakan epicentrum strategis. Jakarta juga menjadi gerbang utama bagi ASEAN untuk menawarkan akses investasi ke pasar internasional.

    Lebih jauh, pada JIF 2025, terdapat sejumlah proyek yang dapat dikerjasamakan dengan calon investor. Misalnya proyek dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Jakarta untuk berbagai macam sektor seperti transportasi, infrastruktur, hingga pengelolaan air bersih dan limbah. Terdapat juga inisiatif proyek-proyek kerja sama dengan pihak swasta seperti di sektor properti, pariwisata, telekomunikasi, dan ekonomi sirkuler.

    “Selain itu, terdapat pula potensi kolaborasi dari pengembangan SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) dan pengembangan kawasan seperti kawasan global Petamburan, Bumi Perkemahan Ragunan, Kebayoran Baru, dan banyak kawasan potensi lainnya yang ada di DKI Jakarta,” ungkap dia.

    Maka dari itu, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat antusias menyambut JIF 2025 yang akan menjadi ajang untuk menyongsong Jakarta sebagai kota global. JIF 2025 diharapkan akan mendorong investor maupun BUMD untuk saling berkolaborasi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global pada tahun 2030.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    ‎Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja negara pada semester II 2025 agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%.
    ‎
    ‎“Pemerintah mempercepat belanja, karena banyak program prioritas Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang harus kami percepat semua. Jadi, itu nanti akan mendukung rebound untuk semester II 2025,” ucap Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di gedung DPR, Kamis (24/7/2025).
    ‎
    ‎Dengan upaya percepatan belanja negara, Febrio mengatakan akan terjadi pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini. Pada semester I 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 204,24 triliun. 

    Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun. Apabila dilihat dari perbandingan defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maka terjadi kenaikan dari 2,53% dari PDB menjadi 2,78% dari PDB.  
    ‎
    ‎Hal lain yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 adalah hasil negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS). Dengan adanya perubahan penetapan tarif bea masuk dari 32% ke 19%, maka akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Besaran tarif ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia karena lebih rendah dari negara-negara lain di Asean.

  • DPR Sambut Baik Langkah BPOM-TNI Kerja Sama Produksi Obat

    DPR Sambut Baik Langkah BPOM-TNI Kerja Sama Produksi Obat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono memandang baik kerja sama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memproduksi obat dan mendistribusikan obat hasil produksi laboratorium farmasi militer.

    Menurut dia, TNI memiliki kapasitas pabrik yang besar dan tentu memiliki rumah sakit yang banyak tersebar di seantero nusantara, yang memang membutuhkan obat untuk melayani masyarakat.

    “Jadi kesepakatan itu selama dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang dan standar kesehatan Indonesia, ya itu sangat baik,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Legislator Golkar ini merasa kerja sama itu tidak berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Pasalnya, menurut dia TNI juga memiliki tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

    “Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak, karena kan TNI memiliki operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Ini bisa masuk ke kategori tersebut,” tegasnya.

    Sebagai informasi, mengutip laman resmi BPOM pada Kamis (24/7/2025), BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertahanan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk meningkatkan ketersediaan obat dan makanan guna mendukung kesehatan dan ketahanan nasional.

    Nantinya, BPOM bersama Kementerian Pertahanan akan mendukung penyediaan obat-obatan generik yang terjangkau di gerai apotek desa, sebagai bagian dari upaya menjamin akses obat yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. 

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut saat ini pihaknya telah mulai memproduksi obat-obatan. Nantinya obat tersebut akan diserahkan kepada Koperasi Merah Putih. 

    “Produksi obat sudah berjalan dan kita akan hibahkan kepada Satgas Koperasi Merah Putih, 5 Oktober nanti kita produksi massal obat dan kirim ke desa-desa dengan harga 50% lebih murah dari pasaran agar bisa dinikmati rakyat,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar yakin Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki standar dan kompetensi untuk memproduksi obat. 

    Namun, tentu pihaknya juga akan melakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) agar obat yang diproduksi sesuai standar keamanan, khasiat, dan mutunya.

  • Benarkah Laki-laki Tidak Salat Jumat 3 Kali Murtad? Ini Penjelasannya

    Benarkah Laki-laki Tidak Salat Jumat 3 Kali Murtad? Ini Penjelasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Hukum tidak salat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa alasan syar’i kerap menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Beberapa menyebut hal itu dapat menyebabkan seseorang murtad atau keluar dari Islam. Namun, apakah klaim ini benar-benar sesuai dengan ajaran syariat Islam?

    Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabarani disebutkan: “Barang siapa meninggalkan tiga kali salat Jumat tanpa uzur, maka dicatat di antara golongan orang munafik”.

    Hadis ini tidak secara eksplisit menyatakan pelakunya murtad, melainkan mendapat cap kemunafikan, yang berarti dia menjalani Islam secara lahiriah, tetapi batinnya jauh dari ketaatan.

    Dalam hadis lain juga dijelaskan: “Siapa meninggalkan tiga kali Jumat karena meremehkan, maka Allah menutup batinnya”. Penafsiran dari Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj menjelaskan makna “Allah menutup batinnya” adalah hatinya dikunci dan dijauhkan dari nasihat serta kebenaran. Hal ini adalah ancaman serius secara spiritual, tetapi belum tentu berarti dia keluar dari Islam.

    Perbedaan Antara Munafik dan Murtad

    Perlu dibedakan antara munafik amali dan murtad. Munafik amali adalah orang yang masih mengakui Islam secara keyakinan tetapi perilakunya bertentangan, sementara murtad adalah keluar dari Islam secara keyakinan dan tindakan.

    Buya Yahya, salah satu ulama terkemuka di Indonesia, menyatakan jika seseorang meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut tetapi masih meyakini salat Jumat adalah wajib, maka dia hanya dianggap berdosa besar dan mendapat label munafik amali, bukan murtad.

    Namun, jika dia secara sadar menolak kewajiban salat Jumat, maka itu merupakan bentuk penolakan terhadap syariat, yang bisa membuatnya keluar dari Islam.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperkuat pendapat tersebut. Dalam beberapa fatwanya, MUI menyatakan meninggalkan salat Jumat tanpa alasan syar’i adalah dosa besar, dan dapat mengakibatkan pelakunya tergolong munafik, tetapi tidak otomatis menjadi kafir, kecuali bila ia menolak prinsip kewajiban salat Jumat itu sendiri.

    Menurut ulama, seperti Syaikh al-Manawi dan peneliti Pusat Kajian Hadis, kemurtadan hanya terjadi jika seseorang secara sadar menolak kewajiban syariat Islam, seperti salat Jumat. Sementara meninggalkan karena malas, lalai, atau meremehkan, tetapi tetap meyakini kewajibannya, maka pelaku hanya dianggap melakukan dosa besar, bukan murtad.

    Hadis riwayat Muslim juga menegaskan: “Barang siapa meninggalkan Jumat tiga kali tanpa alasan, Allah akan mengunci hatinya, lalu ia menjadi dari golongan orang-orang lalai (ghaafilin)”. Hal tersebut memperjelas dampaknya lebih kepada kerusakan spiritual dan sosial, bukan status kekafiran secara langsung.

    Islam tidak menutup mata terhadap situasi sulit. Syariat Islam memberikan kelonggaran (rukhsah) dalam menunaikan salat Jumat jika seseorang memiliki uzur syar’i, seperti sakit berat, hujan lebat, ancaman keamanan, atau perjalanan jauh.

    Bahkan dalam kondisi darurat seperti pandemi global, para ulama membolehkan umat Islam untuk sementara meninggalkan salat Jumat, selama dilakukan atas dasar kehati-hatian dan niat menjaga keselamatan.

    Berdasarkan penjelasan para ulama, hukum tidak salat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah dosa besar dan mendapat ancaman keras berupa kemunafikan serta terkuncinya hati. Namun, tindakan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan pelakunya murtad, selama dia masih meyakini salat Jumat adalah kewajiban.

    Sebaliknya, jika seseorang secara sadar menolak atau mengingkari kewajiban salat Jumat, maka itu adalah bentuk penolakan terhadap rukun agama, yang berpotensi membuatnya keluar dari Islam.

  • DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

    Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid, memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026. 

    Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%-5,8%, laju inflasi 1,5%-3,5%, serta nilai tukar rupiah berkisar antara Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS.

    Selain itu, pembahasan juga menghasilkan postur makro fiskal 2026. Pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,71%-12,31% dari produk domestik bruto (PDB), yang terdiri dari perpajakan 10,08%-10,54% PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63%-1,76%, dan hibah 0,002%-0,003%.

    Untuk belanja negara, angkanya disepakati sebesar 14,19%-14,83% dari PDB. Rinciannya, belanja pemerintah pusat 11,41%-11,94%, dan transfer ke daerah sebesar 2,78%-2,89% dari PDB.

    “Arah dan strategi kebijakan fiskal didesain untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujar Jazilul dalam rapat.

    Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR telah menyepakati arah kebijakan fiskal 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi hasil guna mewujudkan tema sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Puan.

    Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sendiri mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”, yang sejalan dengan arah kebijakan prioritas nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

  • Rano ingatkan penanggulangan krisis iklim bukan hanya soal emisi

    Rano ingatkan penanggulangan krisis iklim bukan hanya soal emisi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengingatkan upaya penanggulangan krisis iklim bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan.

    “Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan iklim juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, memperkuat layanan dasar, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan,” kata Rano di Jakarta, Kamis.

    Wagub Rano juga menyampaikan urgensi dalam melakukan aksi karena isu iklim semakin mendesak di kawasan perkotaan akibat aktivitas penduduk kota yang menjadi penyumbang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.

    Kendati demikian, dia mengakui, pada saat yang sama aktivitas penduduk kota juga memiliki peran strategis sebagai penggerak transformasi menuju masa depan berkelanjutan.

    Rano mengatakan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah melakukan upaya yang memimpin dalam aksi iklim. Ini termasuk Jakarta yang telah memperluas ruang terbuka hijau, menerapkan regulasi bangunan hijau, serta mengembangkan transportasi publik rendah emisi seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta.

    Dia menyebut Kuala Lumpur bahkan telah mengesahkan cetak biru masyarakat rendah karbon 2030 yang diharapkan berkontribusi terhadap 70 persen potensi mitigasi karbon secara keseluruhan di kota tersebut pada tahun 2030.

    Sementara itu, Quezon City (Filipina) juga secara aktif mengembangkan kerangka kerja strategis guna membangun ketahanan iklim agar mencapai netralitas karbon, serta menciptakan komunitas hijau.

    Rano mengatakan pertemuan para delegasi Urban Climate Action Programme (UCAP)-Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening tahun 2025 pada Rabu (23/7) menjadi momentum berharga untuk merefleksikan sekaligus memperkuat peran kolektif antarkota besar di ASEAN.

    Peran ASEAN ini, yakni membentuk masa depan kawasan perkotaan yang lebih tangguh, merawat lingkungan, dan berpihak pada keberlanjutan.

    “Kita dipersatukan untuk meningkatkan kesadaran terkait krisis iklim, kenaikan permukaan air laut, gelombang panas ekstrem, dan ancaman terhadap kesehatan warga lokal atau warga kota. Ini bukanlah sekadar isu semata, melainkan kenyataan yang dihadapi saat ini,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usut Kasus Beras Oplosan, Kejagung Panggil 6 Perusahaan

    Usut Kasus Beras Oplosan, Kejagung Panggil 6 Perusahaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan beras oplosan dan penyimpangan harga jualnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kejaksaan juga melalui Tim Satgasus P3TPK pada gedung bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standard nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

  • Lintasarta Siap Pertemukan Startup Terpilih Semesta AI dengan Perusahaan

    Lintasarta Siap Pertemukan Startup Terpilih Semesta AI dengan Perusahaan

    Jakarta –

    Lintasarta telah mengumumkan 20 startup yang terpilih untuk maju ke tahap pilot project. Bersama NVIDIA, Lintasarta mendorong para startup terbaik untuk bergabung di NVIDIA Inception Program, dengan peluang dibawa ke ajang global seperti NVIDIA GTC.

    “Tahun ini, sudah ada satu (dari Indonesia) yang dibawa ke San Jose di acara GTC event NVIDIA. Diharapkan tahun depan ada yang use case-nya unik dan khas Indonesia, bukan yang bisa ditemukan di negara lain,” tutur Chief Cloud Officer Lintasarta, Gidion Suranta Barus dalam acara kick off Semesta AI, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Lintasarta juga merencanakan surprise hackathon pada bulan Agustus yang akan melibatkan sekitar 10 perusahaan klien mereka. Dari hackathon ini, use case akan dicocokkan dengan kebutuhan nyata di industri, sehingga peserta bisa langsung mengembangkan solusi untuk klien yang riil.

    “Jadi teman-teman setelah selesai program, akan langsung punya client untuk mengembangkan use case mereka,” kata Gidion.

    Sementara itu, President Director & CEO Lintasarta, Bayu Hanantasena menjelaskan Semesta AI adalah bagian dari inisiatif besar menuju AI Factory, ekosistem produksi solusi AI yang menyelesaikan masalah konkret di Indonesia.

    “AI Factory itu ibarat pabrik yang ngeluarin token berupa use case yang bisa menyelesaikan problem nyata, bukan future problem (masalah yang akan terjadi di masa depan),” ujar Bayu dalam Panel Discussion.

    Menurutnya, Semesta AI dibangun sebagai jembatan antara talenta AI, infrastruktur digital, dan kebutuhan nyata industri. Lintasarta yang juga merupakan mitra cloud NVIDIA di Indonesia, siap mendukung startup tidak hanya lewat akses GPU dan platform, tetapi juga melalui kolaborasi langsung dengan ribuan klien B2B mereka.

    “Kami tidak hanya mempertemukan startup dengan infrastruktur, tapi juga demand. Ada ribuan enterprise di ekosistem kami yang butuh solusi AI, dan itu peluang untuk teman-teman startup,” jelas Bayu.

    Di sisi lain, Enterprise Business Country Manager NVIDIA Indonesia, Andry Gunawan, menekankan pentingnya AI berbasis data lokal. Ia juga memaparkan bagaimana NVIDIA mendukung startup lewat pelatihan, Software Development Kit (SDK), hingga kesempatan tampil di forum global melalui program NVIDIA Inception.

    “NVIDIA tidak hanya jual GPU. Kami investasi kembali ke komunitas lewat edukasi dan pengembangan. Dan use case di Indonesia itu sangat unik, ada 700 bahasa, 17.000 pulau. Data Indonesia ini seksi menurut Jensen Huang (CEO NVIDIA),” ungkap Andry.

    (prf/ega)

  • Jawaban Erika Carlina Soal Laporkan DJ Panda ke Polisi

    Jawaban Erika Carlina Soal Laporkan DJ Panda ke Polisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Erika Carlina memberikan jawaban terkait dirinya disebut kekasihnya, DJ Bravy telah melaporkan Giovanni Surya Saputra atau DJ Panda ke polisi.

    “Kalau kalian tanya kenapa aku enggak ada proses hukum saja? Maka aku pastikan itu enggak benar, karena sudah dari awal aku telah meminta perlindungan hukum,” jelas Erika Carlina dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (24/7/2025).

    Erika Carlina memastikan untuk sementara masih memikirkan kondisi bayinya yang akan melahirkan pada 8 Agustus 2025 yang berdekatan dengan tanggal lahirnya pada 10 Agustus 2025.

    “Proses hukum itu berbarengan dengan kondisi aku yang membuat diri aku harus bolak-balik ke rumah sakit terus,” lanjutnya.

    “Untuk usia kandungan aku sudah 9 bulan, tentu aku harus memikirkan kondisi fisik dan mental aku juga,” tuturnya.

    Ia meminta agar masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan terkait proses hukum yang dilakukannya di kepolisian. Erika Carlina hanya menginginkan doa baginya dan bayinya yang akan lahir pada 8 Agustus 2025.

    “Aku memang sengaja untuk tidak posting apa-apa mengenai prosesnya,” ungkapnya.

    “Namun, semua proses tetap berjalan kok. Semua aku serahkan ke pihak berwajib. Doakan, ya biar aku bisa melahirkan dengan aman dan selamat,” tutupnya.

  • Cerita Corsec Diminta Dirut ASDP Antar Emas ke Pejabat BUMN Nasional 24 Juli 2025

    Cerita Corsec Diminta Dirut ASDP Antar Emas ke Pejabat BUMN Nasional 24 Juli 2025

    Cerita Corsec Diminta Dirut ASDP Antar Emas ke Pejabat BUMN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Corporate Secretary (Corsec) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, Imelda Aldini Pohan mengaku pernah diminta
    Ira Puspadewi
    mengantarkan emas ke asisten Deputi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Ira merupakan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP 2017-2024 yang menjadi terdakwa dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh perusahaan negara tersebut.
    Pada persidangan perkara itu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi, apakah Imelda pernah diminta menyerahkan emas ke pihak BUMN.
    “Apakah saudara pernah mengumpulkan uang untuk pembelian emas yang ditujukan untuk asisten deputi di Kementerian BUMN?” tanya jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
    Imelda membantah mengumpulkan uang dari jajaran direksi untuk membeli emas guna diserahkan pada asisten deputi di Kementerian BUMN.
    Imelda menjelaskan, saat itu ia baru bergabung menjadi Corsec di PT ASDP pada awal 2018. Sebelumnya, ia bekerja di perusahaan swasta.
    Pada satu waktu, kata Imelda, Ira menghubunginya melalui sambungan telepon dan memintanya untuk mengantar bingkisan ke asisten deputi di perusahaan BUMN.
    “Saya diminta untuk mengantar, saya by phone oleh Bu Ira, saya telepon tapi saya tolak karena pada saat itu saya masih baru,” kata Imelda.
    “Mengantar apa?” tanya jaksa KPK.
    “Mengantarkan bingkisan,” jawab Imelda.
    “Bingkisan apa?” timpal jaksa KPK.
    “Emas,” jawab Imelda.
    Menurut Imelda, ia menerima penjelasan bahwa penyerahan bingkisan berisi emas itu merupakan cara PT ASDP untuk menjaga hubungan dengan pihak ketiga.
    Namun, Imelda tetap pada pendiriannya dan menolak melaksanakan perintah tersebut karena takut terjerat korupsi.
    Ia juga menyampaikan penolakannya pada tim Corsec.
    Imelda bahkan menyampaikan pada Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) 2017-2019 yang merekrutnya, Wing Antariksa, ingin mengundurkan diri.
    “Setelah itu, saya, karena Pak Wing yang merekrut saya waktu interview, saya sampaikan saya hampir mau resign pada saat itu,” jelas Imelda.
    Sebelumnya, saat dicecar jaksa KPK, Wing menyebut jajaran direksi dimintai uang Rp 50 juta hingga Rp 100 juta oleh Ira yang baru menjabat Dirut PT ASDP.
    Saat itu disebutkan, uang yang dikumpulkan akan digunakan untuk membeli emas dan diserahkan kepada pihak Kementerian BUMN.
    “Seingat saya itu di awal periode Ibu Ira sebagai direktur utama. Sempat ada diskusi bahwa yang bersangkutan ingin menyampaikan terima kasih kepada kementerian BUMN karena telah diangkat di PT ASDP,” jawab Wing.
    “Saat itu yang bersangkutan menyampaikan akan memberikan emas,” ujar Wing.
    Keterangan ini kemudian dibantah oleh kuasa hukum Ira, Soesilo Aribowo. Menurutnya, tidak ada pungutan uang Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.
    Soesilo juga mengeklaim, pemberian itu bukan gratifikasi maupun suap dan tidak terkait KSU PT ASDP dengan PT JN.
    “Fakta yang ada, tidak ada pengumpulan uang sampai Rp 50 juta per orang. Setahu saya seperti itu,” kata Soesilo.
    “Itu bukan bagian dari gratifikasi atau penyuapan, saya kira karena waktu itu empati saja kepada orang yang waktu itu sakit, dan beliau (pejabat deputi BUMN) itu sudah meninggal,” tambahnya.
    Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa tiga mantan direktur PT ASDP melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.
    Mereka adalah eks Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono.
    Korupsi dilakukan dengan mengakuisisi PT JN, termasuk kapal-kapal perusahaan itu yang sudah rusak dan karam.
    “Berdasarkan laporan uji tuntas engineering (due diligence) PT BKI menyebut, terdapat 2 unit kapal yang belum siap beroperasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena dari status, kelas, dan sertifikat perhubungan lainnya telah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal saat inspeksi dalam kondisi karam,” ujar jaksa.
    Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian Rp 1,25 triliun dan memperkaya pemilik PT JN, Adjie Rp 1,25 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.