Xcloud.id

Blog

  • Harga beli emas Antam hari ini merosot ke angka Rp1,945 juta/gram ‎

    Harga beli emas Antam hari ini merosot ke angka Rp1,945 juta/gram ‎

    Ilustrasi – Aset investasi emas batangan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama/aa.

    Harga beli emas Antam hari ini merosot ke angka Rp1,945 juta/gram ‎
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (24/7) mengalami penurunan Rp25.000 dari semula Rp1.970.000 per gram menjadi Rp1.945.000. ‎Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut anjlok ke angka Rp1.791.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017​​​​​​​.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

    ‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.022.500.

    ‎- Harga emas 1 gram: Rp1.945.000.

    ‎‎- Harga emas 2 gram: Rp3.830.000.

    ‎‎- Harga emas 3 gram: Rp5.720.000.

    – Harga emas 5 gram: Rp9.500.000.

    ‎‎- Harga emas 10 gram: Rp18.945.000.

    ‎‎- Harga emas 25 gram: Rp47.237.000.

    ‎‎- Harga emas 50 gram: Rp94.395.000

    ‎- Harga emas 100 gram: Rp188.712.000.

    ‎‎- Harga emas 250 gram: Rp471.515.000.

    ‎‎- Harga emas 500 gram: Rp942.820.000.

    ‎‎- Harga emas 1.000 gram: Rp1.885.600.000.

     

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Ratusan warga Kota Bekasi ubah status keagamaan di KTP jadi penganut kepercayaan

    Ratusan warga Kota Bekasi ubah status keagamaan di KTP jadi penganut kepercayaan

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Ratusan warga Kota Bekasi ubah status keagamaan di KTP jadi penganut kepercayaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 Juli 2025 – 17:12 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mencatat sebanyak 526 warga Kota Bekasi telah mencantumkan status keagamaan sebagai penganut kepercayaan pada kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016.

    Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rahmat Hidayat, mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan yang setara dan inklusif bagi seluruh warga, termasuk mereka yang menganut kepercayaan lokal.

    “Di Kota Bekasi, khususnya di wilayah Jatisampurna, terdapat beberapa saudara kita yang merupakan bagian dari aliran penghayat kepercayaan,” kata Taufiq, Selasa (22/7/2025).

    Ia juga menjelaskan hingga Desember 2024, terdapat 526 warga yang telah menyesuaikan data identitasnya dengan mencantumkan keterangan ‘Penganut Kepercayaan’ di kolom agama pada KTP-el.

    “Sebelumnya, ada kebijakan pengakuan ini, semua warga otomatis dicatat sebagai penganut agama yang diakui negara. Kini, mereka sudah bisa melakukan proses penyesuaian secara resmi,” ungkapnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Disdukcapil juga aktif melakukan sosialisasi di komunitas kepercayaan, termasuk hadir dalam kegiatan keagamaan yang mereka adakan.

    “Hari Minggu lalu kami hadir dalam kegiatan komunitas tersebut. Kami sosialisasikan agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan hak administratif ini sesuai ketentuan,” paparnya.

    Kebijakan ini berlandaskan pada Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa frasa “agama” dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tidak mencakup aliran kepercayaan.

    Sejak putusan tersebut, penghayat kepercayaan di Indonesia memiliki hak hukum yang sama dengan pemeluk agama resmi lainnya, termasuk hak mencantumkan identitas kepercayaan di dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).

    “Penerapan kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan toleransi, hak sipil, dan pelayanan publik berbasis kesetaraan di tingkat local,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (23/7). 

    Taufiq menegaskan Disdukcapil Kota Bekasi berkomitmen mendukung penuh inklusi administrasi kependudukan, agar tidak ada satu pun warga yang terpinggirkan dalam sistem pelayanan publik.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden Prabowo target 20 juta penerima MBG sebelum 17 Agustus 2025

    Presiden Prabowo target 20 juta penerima MBG sebelum 17 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden Prabowo target 20 juta penerima MBG sebelum 17 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com –  Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima makan bergizi gratis (MBG) mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Di hadapan para pemimpin partai politik dan sejumlah pejabat negara di Jakarta, Rabu (23/7) malam, Presiden Prabowo menyebut dia belum lama ini menerima laporan penerima manfaat MBG sejauh ini mencapai 6,7 juta orang.

    “Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat,” kata Presiden Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Walaupun demikian, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap menjaga standar, termasuk pengurus-pengurus dapur tetap harus mendapatkan pelatihan yang memadai, juga staf bagian administrasi dan keuangan dapur harus mengerti mengelola uang. “Dan itu butuh waktu,” sambung Presiden Prabowo.

    Terlepas dari itu, Presiden menyebut jajarannya yang mengurusi MBG optimistis target 20 juta penerima MBG dapat tercapai lebih cepat, kemungkinan sebelum 17 Agustus 2025 yang bertepatan dengan peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Mereka lapor ke saya, Pak ini bisa dipercepat, kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta, InSya-Allah sebelum 17 Agustus, dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” kata Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan makan bergizi gratis yang saat ini diterapkan di Indonesia menjadi perhatian banyak negara.

    “Waktu saya ke luar negeri, banyak pemimpin bertanya, dan bahkan banyak yang mau ngirim tim ke Indonesia belajar bagaimana kita mencapai hal ini, karena saya diberitahu oleh mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat, menurut mantan presiden itu membutuhkan waktu 11 tahun. Jadi, Indonesia ini sekarang banyak bonek-nya. Negara lain butuh 11 tahun, kita nekat, kita tahun ini, kita akan buktikan Indonesia, kita menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam satu tahun, tetapi tentunya ini harus kita buktikan,” kata Presiden Prabowo.

    Mantan presiden Brazil yang disebut oleh Prabowo ialah Dilma Vana Rousseff. Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah di Brazil dikenal sebagai PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di Brazil itu diterapkan sejak 1955 dan pada tahun ini program itu telah berjalan selama 70 tahun.

    Di Brazil, program makan siang gratis dibiayai oleh Badan Pembiayaan Nasional untuk Pengembangan Pendidikan (FNDE), lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Program tersebut saat ini menyalurkan makan siang bergizi gratis kepada 40 juta anak-anak sekolah di 155.000 sekolah negeri di seluruh daerah Brazil. Anggaran untuk PNAE pada 2024 mencapai 5,5 miliar BRL atau sekitar Rp16,3 triliun.

    Sumber : Antara

  • Link Download Logo Hari Anak Nasional 2025 Resmi KemenPPA

    Link Download Logo Hari Anak Nasional 2025 Resmi KemenPPA

  • Melihat dari Dekat Chery Tiggo Cross CSH Hybrid di GIIAS 2025

    Melihat dari Dekat Chery Tiggo Cross CSH Hybrid di GIIAS 2025

    Video: Melihat dari Dekat Chery Tiggo Cross CSH Hybrid di GIIAS 2025

    Video: Yuk Intip Mitsubishi Destinator Sampai ke Interior

    1,032 Views | Kamis, 24 Jul 2025 17:50 WIB

    GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) menjadi tempat bagi PT Chery Sales Indonesia (CSI) untuk memperkenalkan Tiggo Cross CSH Hybrid. Mobil ini diklaim punya catatan konsumsi BBM 20 kilometer per liter.

    Tiggo Cross CSH Hybrid hadir dengan mesin 1.498 cc empat silinder hybrid. Memiliki tenaga sampai 95 hp, serta torsi 120 Nm.

    Ashri Fathan/Ori Salfian – 20DETIK

  • Polisi Minta Produsen Turunkan Harga Sesuai Mutu Kemasan

    Polisi Minta Produsen Turunkan Harga Sesuai Mutu Kemasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas alias Satgas Pangan Polri telah meminta produsen agar menurunkan harga beras premium dengan isi yang tidak sesuai kemasan.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah produsen beras untuk menyampaikan permintaannya itu.

    “Sudah kami lakukan pemeriksaan dengan memerintahkan mereka melakukan penjualan atas produk tersebut disesuaikan dengan komposisi yang benar. Artinya apa? Menurunkan harga,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2025).

    Dia menekankan, permintaan itu khusus kepada produsen yang diduga pelanggaran mutu dan takaran beras atau beras oplosan.  Dengan demikian, produsen telah diminta agar menurunkan harga sesuai atau di bawah harga eceran tertinggi alias HET.

    “Turunkan harga sesuai HET atau di bawah HET sesuai dengan komposisi yang benar,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Helfi menegaskan bahwa pengaturan harga ini diharapkan dapat mengatasi persoalan beras yang tidak sesuai mutu tanpa harus menekan stabilitas stok beras.

    “Sehingga stok tidak terganggu, penanganan perkara kita ambil penyisihan barang putih untuk kita sita, untuk proses penyidikan. Jadi barang tidak akan ada masalah,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus dugaan pelanggaran mutu ini telah menyeret tiga produsen beras mulai dari PT Padi Indonesia Maju dengan merek Sania.

    Selanjutnya, PT Food Station dengan merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Pulen dan Toko SY dengan merek Jelita. Adapun, kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan.

  • 5 Keuntungan Buat Startup yang Masuk Semesta AI

    5 Keuntungan Buat Startup yang Masuk Semesta AI

    Jakarta –

    Lintasarta secara resmi meluncurkan program Semesta AI, sebuah inisiatif akselerasi startup berbasis AI yang menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem AI di Indonesia.

    Program ini melanjutkan inisiatif sebelumnya, yaitu peluncuran Sahabat-AI, kumpulan Large Language Model (LLM) dan layanan AI yang dikembangkan dengan NVIDIA NeMoTM dan NVIDIA NIMTM, yang ditujukan untuk industri Indonesia dan lebih dari 277 juta
    penutur bahasa lokal.

    Sejak pendaftaran dibuka pada akhir 2024, Semesta AI mendapat sambutan positif dari ekosistem startup Tanah Air. Tercatat 155 startup dari berbagai daerah di Indonesia telah mendaftar.

    Setelah proses seleksi yang ketat, 20 startup terpilih untuk mengikuti program mentoring intensif yang difasilitasi oleh Lintasarta. Kemudian 30 peserta lain akan mendapatkan pendampingan tekhnis untuk pengembangan solusi berbasis AI.

    President Director dan CEO Lintasarta Bayu Hanantasena menyebutkan, Semesta AI dirancang sebagai platform nyata untuk membina dan berkolaborasi dengan para inovator lokal.

    “Jadi program ini didesain untuk memberikan dampak nyata bagi industry nasional dan menawarkan sejumlah manfaat strategis,” ujar Bayu saat memberikan kata sambutan di ‘Kick Off Semesta AI’ di Gedung Arcadia, Menara Thamrin, Jakarta, Kamis (24/2025).

    Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh startup terpilih adalah sebagai berikut:

    • Pendampingan langsung dari para pakar industri dan profesional AI
    • Akses ke teknologi komputasi akselerasi NVIDIA terkini
    • Pelatihan teknis dan dukungan pengembangan solusi AI
    • Peluang kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan terkemuka dalam jaringan Lintasarta
    • Voucher GPU Merdeka senilai hingga USD 15.000 untuk proyek AI terbaik.

    “Tentunya kami harapkan ini bukan sekadar program akselerasi tapi juga menjadi komitmen kita Bersama untuk membangun ekosistem AI, masa depan AI yang berdaulat, inklusif, dan berdampak nyata untuk Indonesia,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Kepala Daerah Jangan Abai Perlindungan Anak

    Kepala Daerah Jangan Abai Perlindungan Anak

    JAKARTA – Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengunjungi rumah orangtua Vania Aprilia (8) warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut, anak korban meninggal akibat pesta rakyat pernikahan anak Kang Dedi Mulyadi (KDM) Gubernur Jawa Barat pada Sabtu kemarin, 19 Juli 2025.

    “Kita mendorong regulasi perlindungan anak di daerah dapat tegak, setegak-tegaknya. Dengan peristiwa memilukan ini, roh Jawa Barat sebagai kota pelindung anak harus disegarkan kembali. Setiap jajaran di Jawa Barat harus merasa setiap anak Jawa Barat adalah anak-anak kita, termasuk korban,” kata Jasra saat dikonfirmasi VOI, Minggu, 20 Juli 2025.

    Menurut KPAI, lantangnya suara soal perlindungan anak di Jawa Barat, tidak selantang di kasus meninggalnya seorang anak di tengah pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat.

    Banyak netizen kecewa dengan pernyataan Gubernur Jabar, yang tidak konsisten, antara pernyataan sebelum kejadian dan sesudah kejadian.

    “KPAI mendorong dalam situasi apapun, keberpihakan kepada kelompok rentan, harus menjadi pertimbangan utama. Terutama anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, orang sakit,” katanya.

    KPAI menyebut, Jawa Barat sangat konsisten dan keras bicara perlindungan anak, sangat tegak lurus pemimpinnya.

    “Peristiwa pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat ini menjadi ujian untuk pemerintah agar lebih berani lagi bicara perlindungan anak. Sehingga kita mendorong atas meninggalnya seorang anak di acara Gubernur, agar kedepan bisa lebih baik lagi dalam menyuarakan hak anak,” katanya.

    Kegiatan pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat tersebut dinilai KPAI kurang diantisipasi dengan kehadiran kelompok rentan.

    “Kita harusnya belajar dari beberapa peristiwa kerumunan yang mengorbankan kelompok rentan. Pengabaian hal ini yang perlu diperhatikan Kepolisian saat mengolah TKP. Mungkinkah pengabaian hal tersebut bisa menjadi pijakan awal dalam mengungkap peristiwa,” ujarnya.

    Lebih lanjut KPAI berharap agar para aktivis anak, pemerhati anak di beri kesempatan untuk memberi masukan agar Jawa Barat bisa evaluasi Kota Layak Anak terkait peristiwa pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat.

    Seperti diketahui, insiden yang menyebabkan tiga orang tewas dalam acara pesta rakyat itu merupakan rangkaian pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar, putra dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Kericuhan tersebut menyebabkan 26 orang harus dibawa ke rumah sakit dan tiga orang meninggal dunia.

    Yakni seorang anak usia delapan tahun bernama Vania Aprilia, warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota. Kemudian Dewi Jubaeda (61) dan seorang anggota Polres Garut Bripka Cecep Saeful Bahri (39).

  • Thailand Sebut Kamboja Serang Rumah Sakit, Ada Korban Jiwa

    Thailand Sebut Kamboja Serang Rumah Sakit, Ada Korban Jiwa

    Video: Thailand Sebut Kamboja Serang Rumah Sakit, Ada Korban Jiwa

    Video: Penjelasan Menko Airlangga Soal Transfer Data Pribadi RI ke AS

    214 Views | Kamis, 24 Jul 2025 22:43 WIB

    Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja memanas. Thailand mengklaim Kamboja menembakkan roket dan peluru artileri ke wilayahnya. Sedangkan Kamboja mengklaim jet tempur Thailand menjatuhkan dua bom ke wilayahnya.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura menyebut serangan Kamboja menargetkan wilayah sipilnya termasuk rumah sakit. Hal itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

    Yumna Khan/Reuters – 20DETIK

  • Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah jadi Usul Inisiatif DPR

    Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah jadi Usul Inisiatif DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif DPR RI.

    Hal tersebut terjadi seusai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir meminta persetujuan dari para anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    “Kami sampaikan kepada sidang dewan yang terhormat apakah RUU usul inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Adies.

    “Setuju,” tutur para anggota dewan yang hadir.

    Adapun, sebelum keputusan itu diambil delapan fraksi yang ada di DPR menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Pendapatnya ini disampaikan secara tertulis supaya menghemat waktu sidang.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR secara resmi menyetujui revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai inisiatif DPR. 

    Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola haji nasional karena dalam revisi ini kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji diusulkan sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri. 

    Adapun, Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menuturkan usulan ini tertuang dalam pasal baru yakni Pasal 1A yang secara eksplisit mendefinisikan BP Haji dan Umrah. 

    “Yang selanjutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah,” ujarnya dalam rapat di Ruang Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).