Xcloud.id

Blog

  • Harapan Untung Tahun Baru Pupus, Nelayan Kerang Hijau Cilincing Rugi Puluhan Juta Megapolitan 13 Januari 2026

    Harapan Untung Tahun Baru Pupus, Nelayan Kerang Hijau Cilincing Rugi Puluhan Juta Megapolitan 13 Januari 2026

    Harapan Untung Tahun Baru Pupus, Nelayan Kerang Hijau Cilincing Rugi Puluhan Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Perayaan Tahun Baru yang biasanya membawa berkah bagi nelayan kerang hijau di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, justru berubah menjadi petaka pada pergantian tahun 2025–2026.
    Gagal panen
    akibat cuaca buruk dan dugaan pencemaran limbah membuat para nelayan kehilangan potensi keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
    Kerang hijau
    merupakan salah satu komoditas laut yang paling diburu saat momen Tahun Baru. Biasanya, kerang hijau diolah dengan beragam bumbu, mulai dari bumbu kuning, saus Padang, balado, hingga olahan khas lainnya yang banyak diminati masyarakat.
    Tak heran, perayaan Tahun Baru selalu dinanti para nelayan kerang hijau di Kalibaru, Cilincing. Mereka meyakini permintaan akan melonjak tajam, sehingga persiapan ternak kerang dilakukan jauh hari sebelum momen puncak.
    Oleh sebab itu, para nelayan telah mulai menanam benih kerang hijau sejak enam bulan sebelumnya. Dalam kondisi normal, hasil ternak tersebut seharusnya dapat dipanen selama tiga hari berturut-turut menjelang perayaan Tahun Baru.
    Salah satu nelayan kerang hijau, Raspi (60), mengaku membutuhkan modal belasan juta rupiah untuk satu kali masa tanam.
    “Modal sekali tanam untuk berternak ukuran 30 meter per segi atau 30 kotak mencapai Rp 15-20 juta,” kata dia saat diwawancarai
    Kompas.com
    di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
    Pada akhir 2024, dengan modal tersebut, Raspi mengaku mampu meraup keuntungan hingga dua kali lipat, yakni sekitar Rp 50 juta. Lonjakan permintaan dan kenaikan harga kerang hijau saat Tahun Baru menjadi faktor utama tingginya keuntungan.
    Dalam kondisi normal, Raspi menjual kerang hijau seharga Rp30.000 per ember. Namun, saat momen Tahun Baru, harga jual bisa melonjak hingga Rp60.000–70.000 per ember.
    Namun, keuntungan melimpah itu tidak lagi dirasakan Raspi dan nelayan kerang hijau lainnya pada Tahun Baru kali ini.
    “Kalau tahun ini mah enggak dapat uang, kerang juga dapat paling cuma lima sampai 10 karung. Uang dapat Rp 10 juta, enggak balik modal dong,” jelas dia.
    Padahal, permintaan kerang hijau dari para pembeli ke kawasan Cilincing tetap tinggi saat perayaan Tahun Baru. Sayangnya, para nelayan justru mengalami gagal panen. Momen yang seharusnya menjadi puncak keuntungan itu malah membuat para nelayan gigit jari.
    Penyebabnya, mereka tidak dapat memanen kerang hijau di tengah laut akibat kondisi cuaca yang buruk.
    “Padahal kan tahun baru harusnya kesempatan jual kerang panen, tapi berhubung cuaca buruk boro-boro ke luar ke laut, sampai sini saja ombaknya besar jadi enggak pada dipanen,” sambung dia.
    Dalam kondisi cuaca cerah, satu nelayan setidaknya bisa menghasilkan hingga 50 karung kerang hijau dalam satu hari panen.
    Selain cuaca ekstrem, para nelayan menduga pencemaran limbah di perairan Cilincing dan Marunda turut menjadi penyebab utama gagal panen.
    “Limbah banyak dari Marunda, kan banyak yang pada ngeluh, kerangnya sudah pada besar untuk cadangan tahun baru, sudah lenyap dimakan limbah,” kata Raspi.
    Bahkan, sejumlah nelayan tidak dapat memanen kerang sama sekali sehingga mengalami kerugian belasan hingga puluhan juta rupiah.
    Raspi mengatakan, limbah yang kerap muncul di perairan Cilincing berbentuk cairan berwarna kuning dan berbau menyengat seperti sabun. Limbah tersebut biasanya muncul saat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta Utara.
    Ia menduga limbah berasal dari sejumlah pabrik industri yang berada di kawasan Cilincing dan Marunda.
    Nelayan lain, Beny (52), juga menduga pencemaran limbah berasal dari salah satu pabrik di Cilincing.
    “Sejak musim hujan aja, pas hujannya turun, langsung dibuang limbahnya. Limbah terbesar di Cilincing buang limbah pas waktu hujan, sampai sekarang masih begitu, dampaknya, ya, udah mati semua hasil nelayan,” tutur Beny.
    Menurut Beny, limbah tersebut berwarna putih berbusa dan berbau menyengat seperti sabun. Ketika limbah muncul, ikan dan kerang di perairan Cilincing dan Marunda mati dalam waktu singkat.
    Akibatnya, hasil panen nelayan terus mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya Beny bisa mendapatkan 100 karung kerang per hari, kini rata-rata hanya sekitar 50 karung.
    Seperti Raspi, Beny juga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah pada momen Tahun Baru akibat kombinasi cuaca buruk dan pencemaran limbah.
    “Kalau untuk satu ternak, dari modal Rp 20 juta, enggak ada limbah bisa panen Rp 40 juta. Kalau ada limbah, paling Rp 15 juta malah rugi kita, tenaga, waktu, segalanya rugi,” ungkap dia.
    Beny menilai dampak limbah terhadap usaha ternak kerang hijau paling terasa pada 2025. Pada tahun-tahun sebelumnya, limbah tidak merusak ternak kerang separah sekarang.
    Pada 2024, tantangan terbesar nelayan hanya cuaca buruk dan ombak besar. Namun, mereka masih dapat memanen kerang saat kondisi laut mulai mereda.
    Berbeda dengan kondisi saat ini, pencemaran limbah justru menghancurkan banyak ternak kerang hijau nelayan Cilincing.
    Beny mengatakan, para nelayan pernah mendatangi salah satu pabrik di Cilincing yang diduga membuang limbah ke laut. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
    “Nelayan sudah pernah coba demo ke pabrik bilang ke mereka jangan buang limbah sembarangan, tapi mereka enggak peduli. Mungkin mereka merasa pabrik pajaknya lebih besar dibanding nelayan jadi percuma,” kata dia.
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memberikan tanggapan atas dugaan pencemaran limbah yang merusak ternak kerang hijau nelayan di Cilincing.
    Humas DLH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, memastikan salah satu perusahaan di Cilincing yang diduga membuang limbah justru dinilai taat aturan.
    “Saat ini, perusahaan tersebut rutin melaporkan implementasi ke SKL dengan status taat, serta tidak ada pengaduan dan tidak ada pengenaan sanksi,” kata Yogi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Yogi menyebutkan, cairan putih berbusa yang dilihat nelayan saat hujan deras bisa berasal dari saluran pompa banjir yang sedang diaktifkan dan mengalami turbulensi.
    DLH DKI Jakarta menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat serta pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti membuang limbah sembarangan.
    “Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan atau pencabutan perizinan berusaha,” tutur Yogi.
    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nusa Idaman Said, menilai limbah industri tidak bisa dijadikan satu-satunya penyebab tercemarnya Teluk Jakarta.
    Ia menyebut, berdasarkan data DLH Jakarta, sumber pencemaran berasal dari 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Semakin tercemarnya Teluk Jakarta menjadi indikasi bahwa pengawasan pemerintah masih belum maksimal.
    “Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, serta masih terjadinya pencemaran air sungai maupun lingkungan perairan laut dan Teluk Jakarta, menurut saya pengawasan Pemprov DKI Jakarta terhadap pembuangan air limbah masih belum ideal,” ungkap Nusa saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Meski perbaikan sistem pengawasan telah dilakukan, termasuk melalui Sistem Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah, pemerintah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan di lapangan.
    Nusa menekankan bahwa persoalan pembuangan limbah ilegal membutuhkan pendekatan komprehensif.
    “Mengatasi pembuangan limbah ilegal oleh industri maupun kegiatan usaha lainnya membutuhkan pendekatan komprehensif,” jelas Nusa.
    Pendekatan tersebut mencakup penegakan hukum yang tegas, peningkatan teknologi pengolahan limbah (IPAL), daur ulang limbah, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, dan masyarakat.
    Selain itu, diperlukan sistem pemantauan yang ketat dan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera.
    Penegakan hukum dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan secara rutin oleh instansi berwenang guna memastikan kepatuhan industri terhadap baku mutu lingkungan.
    Pemerintah juga perlu menjatuhkan sanksi berat berupa denda, penutupan sementara, atau pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti membuang limbah secara ilegal.
    Tak kalah penting, pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga dinilai krusial agar potensi pencemaran dapat segera dilaporkan kepada pihak berwenang.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Team Secret vs Onic, Duel Hidup Mati Boostgate vs CFU Gaming

    Team Secret vs Onic, Duel Hidup Mati Boostgate vs CFU Gaming

    Liputan6.com, Jakarta – Babak Swiss Stage M7 World Championship Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) semakin panas dan mendebarkan. Delapan tim saat ini masih bertarung dengan sengit untuk mengamankan posisi mereka di turnamen bergengsi ini.

    Jadwal Swiss Stage M7 hari ini berpotensi mengubah peta persaingan menuju fase gugur, di mana Alter Ego menjadi tim pertama lolos ke babak knockout dengan kemenangan 3-0.

    Di bracket high, tekanan duel terasa semakin berat. Tiga laga besar akan mempertemukan tim terbaik di region mereka masing-masing, dan sama-sama mengincar jalur aman ke ronde selanjutnya.

    Bila menang, mereka bisa berada di posisi atas. Sedangkan kalah membuat langkah ke babak selanjutnya semakin sulit dan ada satu tim dipastikan pulang lebih awal di hari ini.

    Berikut adalah jadwal lengkap M7 Hari Ini, 13 Januari 2026:

    Boostgate Esports vs CFU Gaming – 14:00 WIB
    Evil vs Aurora – 16:00 WIB
    Team Secret vs Onic – 16:00 WIB
    Selangor Red Giants vs Team Liquid PH – 18:00 WIB

    Duel Team Secret dan Onic dipastikan akan menjadi sorotan utama. Kedua tim memang dikenal sama-sama memiliki tempo permainan agresif dan eksekusi tiap objektif di pertandingan sangat disiplin. 

    Pertarungan menarik lainnya datang dari Selangor Red Giants melawan Team Liquid PH, di mana duel ini mempertemukan gaya permainan makro rapi melawan mekanik cepat khas Filipina.

    Laga Evil vs Aurora juga tidak kalah serunya. Kedua tim masih memiliki peluang besar untuk mengamankan posisi mereka di fase selanjutnya. Di sisi lain, tensi tinggi justru datang dari laga hidup mati Bootsgate Esports melawan CFU Gaming.

    Bertanding di laga eliminasi, tim pemenang duel hari ini masih bisa melanjutkan mimpi mereka untuk selangkah lebih dekat dengan trofi M7. Sementara tim kalah harus angkat koper dari turnamen.

  • Cuma Dijaga 2 Kereta Luncur Anjing

    Cuma Dijaga 2 Kereta Luncur Anjing

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengejek pertahanan Greenland, yang disebutnya hanya dijaga oleh “dua kereta luncur anjing”. Ejekan ini dilontarkan Trump saat ambisinya menguasai pulau strategis di kawasan Arktik itu, berhadapan dengan penolakan sekutu-sekutunya di Eropa.

    Pernyataan bernada ejekan itu, seperti dilansir AFP dan Euro News, Selasa (13/1/2026), disampaikan Trump ketika berbicara wartawan di dalam pesawat kepresidenan AS, Air Force One, pada Minggu (11/1) waktu setempat.

    Saat membahas soal Greenland, Trump menegaskan bahwa AS akan mengambil alih pulau yang merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark itu “dengan cara apa pun”. Dia juga memperingatkan bahwa Rusia dan China akan “mengambil alih” Greenland, jika AS tidak bertindak.

    “Jika kita tidak mengambil alih Greenland, Rusia atau China akan melakukannya, dan saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi,” ujarnya, meskipun sejauh ini tidak ada negara lainnya yang mengklaim pulau tersebut.

    Lebih lanjut, Trump mengatakan dirinya akan terbuka untuk membuat kesepakatan dengan otoritas dan warga Greenland.

    “Greenland harus membuat kesepakatan, karena Greenland tidak ingin melihat Rusia atau China mengambil alih,” tegasnya.

    Namun Trump kemudian mengejek keamanan Greenland, dengan mengatakan: “Anda tahu apa pertahanan mereka, dua kereta luncur anjing.”

    Dia menambahkan bahwa Rusia dan China memiliki “kapal perusak dan kapal selam di mana-mana”.

    Greenland yang merupakan wilayah koloni Denmark hingga tahun 1953 silam, mendapatkan pemerintahan sendiri sekitar 26 tahun kemudian dan saat ini sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan hubungan dengan Denmark.

    Sebagian besar penduduk dan partai politik di Greenland telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin berada di bawah kendali AS, dan bersikeras menyatakan bahwa Greenland harus menentukan masa depan mereka sendiri — pandangan ini secara terus-menerus ditentang oleh Trump.

    Perdana Menteri (PM) Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan pekan lalu bahwa setiap langkah AS untuk merebut Greenland dengan kekerasan akan menghancurkan 80 tahun hubungan keamanan trans-Atlantik yang tercakup dalam NATO.

    Trump menepis komentar itu dengan mengatakan: “Jika itu berdampak pada NATO, itu akan berdampak pada NATO. Tetapi Anda tahu, (Greenland) lebih membutuhkan kami daripada kami membutuhkan mereka.”

    Sementara itu, para pemimpin tujuh negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia, merilis pernyataan bersama yang menegaskan bahwa “hanya” Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan masa depan wilayah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apple Duet dengan Google Gemini Perkuat AI Siri, Standar Privasi Terjaga

    Apple Duet dengan Google Gemini Perkuat AI Siri, Standar Privasi Terjaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Apple secara resmi memilih Google sebagai mitra untuk memperkuat fitur kecerdasan artifisial (AI) pada ekosistem perangkatnya, termasuk asisten virtual Siri.

    Keputusan ini diambil setelah perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai teknologi yang tersedia di pasar, termasuk dari pesaing seperti OpenAI dan Anthropic.

    Dalam pernyataan bersamanya, kedua raksasa teknologi tersebut menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan menghadirkan pengalaman inovatif bagi pengguna melalui integrasi AI model Gemini.

    “Setelah evaluasi yang cermat, kami menetapkan bahwa teknologi Google memberikan landasan yang paling mampu untuk Model Fondasi Apple,” bunyi pernyataan resmi Apple dan Google dikutip dari TechCrunch Selasa (13/1/2026).

    Kerja sama ini antara kedua pihak ini akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Dalam kerja sama ini, Apple akan memanfaatkan model kecerdasan artifisial Gemini milik Google, beserta infrastruktur dan layanan cloud Google.

    Meskipun Apple terkenal dengan kultur perusahaannya yang fokus pada integrasi vertikal dengan mengandalkan perangkat keras dan lunak sendiri, langkah ini menandai perubahan strategi perusahaan dalam merangkul teknologi pihak ketiga untuk komponen inti AI.

    Namun, sumber yang mengetahui masalah tersebut menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak bersifat eksklusif.

    Dari sisi finansial, baik Apple maupun Google belum mengonfirmasi nilai resmi kerja sama tersebut. Namun, laporan pasar sebelumnya mengindikasikan bahwa Apple berpotensi membayar Google sekitar US$1 miliar atau sekitar Rp16,87 triliun untuk akses teknologi AI tersebut.

    Langkah strategis ini dilakukan di tengah tekanan pasar terhadap Apple, yang dinilai tertinggal dari kompetitor dalam pengembangan AI generatif. Meskipun Apple telah merilis versi awal Apple Intelligence pada 2024, fitur tersebut dianggap belum memberikan dampak signifikan seperti ChatGPT atau Gemini.

    Terkait pengembangan produk, Apple mengonfirmasi bahwa perombakan besar pada Siri sedang dalam proses. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan bahwa peningkatan layanan tersebut dijadwalkan hadir tahun ini, dengan prediksi peluncuran pada musim semi.

    Aspek privasi data juga menjadi poin krusial dalam kesepakatan ini. Apple memastikan akan tetap mempertahankan standar privasi yang ketat sepanjang kemitraan berlangsung, di mana sebagian besar pemrosesan data dilakukan di perangkat atau melalui infrastruktur yang dikontrol ketat. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD

    Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD

    Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus diulang-ulang, baik oleh elite politik maupun pemerintah.
    Alasannya, biaya pemilihan langsung yang dianggap mahal, baik untuk penyelenggara pemilu maupun untuk kontestan.
    Biaya mahal ini bisa berupa biaya kampanye, dan tidak menutup kemungkinan pada biaya di luar pelaporan resmi, seperti praktik mahar politik oleh partai.
    Sejauh ini sudah ada lima partai yang menyikapi wacana tersebut, mereka secara terbuka mendukung pilkada kembali dipilih DPRD.
    Lima partai ini adalah Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Demokrat.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengatakan, mereka memilih dengan kesadaran penuh dengan alasan seragam, ongkos politik yang mahal.
    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sekretaris Partai Gerindra Sugiono, dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
    Partai yang juga dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini menyinggung, Pilkada 2025 disebut boros karena pelaksanaannya mencapai Rp 7 triliun.
    Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.
    “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.
    Oleh karena itu, Partai Gerindra berada dalam posisi mendukung usulan agar DPRD memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.
    “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar Sugiono.
    Wacana pilkada dipilih DPRD ini juga berbarengan dengan wacana
    koalisi
    permanen yang diungkapkan Bahlil Lahadalia Dallam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
    Setelah dia bicara usulan pilkada dipilih kembali DPRD, Bahlil di depan Prabowo menyebut perlu ada koalisi tetap yang kuat.
    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan
    koalisi permanen
    ,” kata Bahlil.
    Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar.
    Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama.
    “Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegas Bahlil.
    Belakangan koalisi permanen ini kembali digaungkan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, mereka optimis koalisi usulan Bahlil itu akan terwujud.
    “Koalisi permanen bisa terjadi, dan memang namanya koalisi itu pasti akan ada sikap-sikap politik yang akan didiskusikan secara intens,” ujar Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (8/1/2026) malam.
    Perbedaan pandangan dari partai politik, kata Sarmuji, merupakan hal yang lumrah dalam pembicaraan awal mengenai koalisi permanen.
    “Tetapi di ujungnya itu kemungkinan akan sama. Tentu nanti ada proses penyesuaian-penyesuaian,” ujar Sarmuji.
    Wacana koalisi permanen yang beriringan dengan gagasan pilkada oleh DPRD ini dinilai tidak kebetulan.
    Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan koalisi ini justru memberikan konfirmasi atas kekhawatiran publik terkait dengan pilkada dipilih DPRD.
    Karena koalisi permanen tak lagi soal stabilitas politik nasional, tapi menjadi instrumen konsolidasi elite yang semakin menutup ruang kompetisi politik yang adil di tingkat daerah.
    “Dalam konteks Pilkada oleh DPRD, koalisi permanen akan mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi arena transaksi politik tertutup, di mana dukungan terhadap calon kepala daerah ditentukan oleh kesepakatan elite partai, bukan oleh preferensi publik,” kata Titi kepada
    Kompas.com
    , Senin (12/1/2026).
    Jika itu terjadi, Titi mengatakan akan sangat gamblang praktik bagi-bagi kue kekuasaan dipertontonkan ke publik.
    Dampak atas tingkah elite partai politik ini tidak main-main, Titi mengatakan, akuntabilitas politik kepala daerah bergeser dari rakyat kepada elite partai dan fraksi di DPRD, karena kepala daerah ditunjuk langsung oleh koalisi permanen.
    “Kedua, oposisi politik nyaris dilumpuhkan, karena logika koalisi permanen menutup ruang kontrol dan alternatif kepemimpinan,” katanya.
    Kemudian terakhir, politik lokal kehilangan daya korektif, sebab kepala daerah terpilih akan lebih loyal pada koalisi pengusung ketimbang pada kepentingan warga.
    Pada titik ini, pilkada oleh DPRD yang dikombinasikan dengan koalisi permanen tidak lagi bisa dibaca sebagai upaya efisiensi biaya politik, melainkan sebagai rekayasa institusional yang mempersempit demokrasi lokal.
    “Skema ini berisiko mengembalikan praktik politik ke pola pra-reformasi, di mana kekuasaan ditentukan melalui kesepakatan elite, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari proses politik yang menyangkut hidup mereka sendiri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cabai Rawit Merah Rp 49.150 dan Telur Rp 31.500 per Kg

    Cabai Rawit Merah Rp 49.150 dan Telur Rp 31.500 per Kg

    Selain beras, harga pangan pada kelompok cabai juga menunjukkan variasi. PIHPS mencatat cabai merah besar berada di harga Rp36.550 per kg, cabai merah keriting Rp40.000 per kg, dan cabai rawit hijau mencapai Rp52.250 per kg.

    Pada komoditas protein hewani, daging ayam ras tercatat Rp38.500 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I dibanderol Rp138.550 per kg, dan daging sapi kualitas II berada di harga Rp133.750 per kg.

    Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.700 per kg, sedangkan gula pasir lokal dijual Rp18.300 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah berada di harga Rp19.250 per liter. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp22.850 per liter, dan kemasan bermerek II di kisaran Rp21.900 per liter. Pergerakan harga pangan ini menjadi indikator penting bagi stabilitas daya beli masyarakat.

  • Usai Hujan Lebat Picu Banjir, Sejumlah Saluran di Jaksel Dikeruk Megapolitan 13 Januari 2026

    Usai Hujan Lebat Picu Banjir, Sejumlah Saluran di Jaksel Dikeruk Megapolitan 13 Januari 2026

    Usai Hujan Lebat Picu Banjir, Sejumlah Saluran di Jaksel Dikeruk
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan pengerukan saluran penghubung (PHB) di sejumlah titik wilayahnya pada Selasa (13/1/2026) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan.
    “Hari ini kami jajaran tingkat kota Jakarta Selatan dibagi 10 kecamatan, di mana kita melaksanakan yang menajdi bagian Jaga Jakarta,” ujar Wali Kota Jakarta Selatan, M Anwar dalam keterangannya yang diterima, Selasa.
    Salah satu lokasi yang dikunjungi Anwar berada di Jalan Tendean, tepatnya di depan SMK Tarakanita, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan.
    Ia menjelaskan, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sebelumnya memicu genangan akibat tersumbatnya saluran air.
    Karena itu, pengerukan dilakukan untuk melancarkan kembali aliran air sekaligus meminimalkan risiko banjir, terutama yang dipicu hujan lokal.
    “Kami melihat masih ada genangan-genangan atau penyumbatan di tali air dari saluran,” kata Anwar.
    Menurut Anwar, persoalan banjir di Petogogan juga dipengaruhi kondisi Kali Krukut yang menyempit.
    Pemkot Jaksel
    pun menyiapkan pemasangan tanggul sementara di sekitar pintu air Pulo Raya untuk menahan limpahan air.
    “Hari ini kita akan memasang tanggul sementara. Dekat pintu air yang ada di Pulo Raya, pintu air itu harus ditanggul karena limpahan dari sana sangat besar sekali,” kata Anwar.
    Anwar menambahkan, penanganan genangan juga dilakukan di sejumlah titik lain, termasuk Jalan NIS, dengan melibatkan seluruh pejabat tingkat kota yang dibagi untuk kerja bakti di masing-masing wilayah.
    “Pemerintah hadir bersama masyarakat untuk mengurangi genangan dan banjir,” ucap dia.
    Terkait kesiapan infrastruktur, Anwar memastikan seluruh pompa air di Jakarta Selatan dalam kondisi siap operasi.
    “Saya sudah cek pompa-pompa di Jakarta Selatan ini dipastikan berfungsi dengan baik dan ready, kita pompa cadangan juga ada lengkap,” katanya.
    Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta pada Senin (13/1/2026) pukul 17.00 WIB, banjir masih merendam 20 RT di Jakarta Selatan.
    Genangan tersebar di sejumlah kelurahan, yakni Cilandak Barat, Pondok Labu, Cipete Utara dan Pela Mampang.
    Adapun kelurahan lainnya yakni Duren Tiga, Cilandak Timur, dan Pejaten Timur. Ketinggian air saat itu berkisar antara 30 sentimeter hingga 100 sentimeter.
    Banjir dipicu oleh curah hujan tinggi serta luapan Kali Krukut, dan seluruh titik masih dalam proses penanganan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Suap Pajak, Ini Profil Perusahaan Tambang Nikel PT Wanatiara Persada

    Kasus Suap Pajak, Ini Profil Perusahaan Tambang Nikel PT Wanatiara Persada

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan tambang nikel di Halmahera Selatan, PT Wanatiara Persada menyogok anak buah Menkeu Purbaya yang bertugas sebagai pegawai pajak agar membayarkan nilai pajak yang lebih murah.

    Dikutip dari situs Kementerian ESDM, Selasa (13/1/2026), PT Wanatiara Persada memiliki lahan seluas 1.725,54 hektar dengan izin yang berlaku hingga 2031. OTT KPK di KPP Madya Jakarta Utara, karena adanya modus sogokan yang dilakukan PT Wanatiara Persada untuk pemangkas pembayaran pajak sebesar Rp59,3 miliar.

    Setidaknya, ada 8 orang dari pihak swasta dan petugas pajak yang diamankan. Namun, berdasarkan alat bukti yang cukup, lembaga antirasuah menetapkan 5 tersangka. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yakni:

    1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

    2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

    3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

    4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

    5. Edy Yulianto: Staf PT WP

    Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, Wanatiara Persada sudah mendapatkan izin sejak 2017 dan berlaku hingga 2031. Namun, praktek menyuap aparat pajak dilakukan perusahaan tambang nikel ini, demi mendapatkan pajak yang lebih ringan.

    Profil PT Wanatiara Persada

    Nama Perusahaan
    PT Wanatiara Persada

    Jenis Izin
    IUP

    Tahap Kegiatan
    Operasi Produksi

    Golongan 
    Mineral Logam

    Komoditas
    Nikel

    Luas (ha)
    1.725,54 

    Tanggal Berlaku
    2 Juni 2017

    Tanggal Berakhir
    29 April 2031

    Lokasi
    Kabupaten Halmahera Selatan

    Sumber: MineralOne, ESDM

    Berikut Jajaran Direksi PT Wanatiara Persada:

    Direktur Utama: Ma Jianqing

    Wakil Direktu Utama: Suherman

    Direktur: Wang Jinxing

    Direktur: Cang Eng Thing

    Direktur: Gao Tianpeng

    Jajaran Komisaris PT Wanatiara Persada

    Komisaris Utama PT Wanatiara Persada: Guo Sanjun

    Komisaris PT Wanatiara Persada: Meily Anggi Karundeng

    Komisaris: Wang Xianlai 

    Berikut kronologis dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya:

    1. Melakukan ‘Sunat’ Kekurangan Bayar Pajak dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar.

    Mulanya PT WP melaporkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode pajak tahun 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara karena kantor PT WP berada di wilayah tersebut. Tim pemeriksa menemukan potensi kekurangan bayar Rp75 miliar.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan PT WP sempat mengajukan sanggahan. Tetapi Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara justru meminta PT WP membayar Rp23 miliar.

    Namun, setelah hasil kesepakatan, kekurangan pembayaran pajak menjadi Rp15,7 miliar atau terpangkas Rp59,3 miliar dari awal harga yang ditetapkan.

    2. Suap ‘All In’ Pajak Rp23 Miliar

    Pemangkasan kekurangan pajak tidak dilakukan secara gratis. Ada biaya yang dikeluarkan PT WP. Saat pemangkasan berada di angka Rp23 miliar, Agus menggunakan kode “all in”.

    Asep menjelaskan “all in” dimaksudkan dari Rp23 miliar, Agus Syaifudin meminta fee sebesar Rp8 miliar untuk nantinya dibagikan ke pihak di lingkungan Ditjen Pajak. Namun PT WP tidak menyanggupi.

    Hingga berdasarkan hasil kesepakatan fee dibayar Rp4 miliar karena kekurangan nilai pajak berhasil turun menjadi Rp15,7 miliar berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterbitkan bulan Desember 2025.

    3. Wanatiara Persada Membuat Kontrak Fiktif Jasa Konsultan untuk Cairkan Rp4 miliar

    Mencairkan fee Rp4 miliar memiliki risiko besar jika dilakukan tanpa ada alasan yang jelas. Untuk memanipulasi pencatatan pengeluaran keuangan perusahaan, PT WP melakukan kerja sama kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK).

    PT NBK milik Abdul Kadim Sahbudin. Secara sederhana PT WP seolah-olah menggunakan jasa konsultasi PT NBK dengan membayar Rp4 miliar. Padahal uang tersebut dicairkan kembali oleh Abdul dalam mata uang Dolar Singapura. 

    Abdul memberikan Rp4 miliar ke Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara. Pada Januari 2026, uang di salurkan ke pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya.

  • Ke Mana Perginya Empati Media

    Ke Mana Perginya Empati Media

    “Pramugari Gadungan Nekat Buat Unggahan …”

    “Viral! Pramugari Gadungan Diamankan Petugas”

    “Ngotot Jadi Pamugari Gadungan! Nisya . . . .”

    “Teks foto: Seorang perempuan nekat mengenakan seragam pramugari Batik Air saat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang.”

    Inilah berita tentang seorang perempuan yang ditengarai menjadi pramugrasi palsu “hanya” karena ia mengenakan busana mirip seperti pramuragri.

    Lalu apa bedanya dengan laki-laki yang memakai baju loreng mirip seragam TNI? Mirip Polisi? Mirip ASN Mirip Guru? Lalu apa hak media untuk menghakimi dan memvonis pelakunya sebagai gadungan?

    Gadungan artinya palsu, tiruan, atau bukan yang sebenarnya. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan orang yang menyamar. Misalnya: polisi gadungan, pejabat gadungan, atau sesuatu yang dibuat-buat agar terlihat asli padahal palsu, dengan tujuan menipu atau memperdaya. Kata ini mirip dengan “abal-abal”. Misalnya: wartawan abal-abal.

    Ingin Tampak

    Perkara bermula ketika seorang perempuan mengenakan baju putih berpadu dengan rok bergaris. Nampaknya memang disengaja mirip seragam pramugari sebuah maskapai penerbangan. Dan, perempuan berinisial KN itu maunya memang ingin tampak seperti pramugari. Setidaknya di depan mata keluarganya.

    Di pesawat ia duduk sebagai penumpang. Ia memang membeli tiket, naik pesawat, mendarat, lalu pulang kepada keluarganya. Lagi-lagi ingin tampak sebagai seorang pramugari.

    Namun, di zaman bising media sosial ini, ketika kebenaran baru siap-siap memakai celana, kebohongan sudah menyebar cepat mengotori berjuta telinga. Yang sampai di telinga masyarakat adalah KN menipu sebagai pramugari gadungan. Penipuan macam apa yang telah dilakukannya? Ia hanya berperilaku sebagai penumpang, tidak bertindak sebagai pramugari. Dia tidak memeriksa tempat duduk penumpang, juga tak menurunkan bagasi?!

    Apakah Anda rela dituduh sebagai konsumen gadungan hanya karena memasuki restoran dengan berbapakaian sama atau mirip dengan pegawai restoran?

    Sesungguhnya, kalau memang benar, fakta di balik peristiwa ini bikin nyesek. KN mengenakan pakaian mirip seragam pramugari sekadar untuk menyenangkan keluarganya. Ia menipu keluarganya. Ia sudah terlanjur berkata kepada orangtua bahwa ia diterima bekerja sebagai pramugari. Kabarnya ia menjadi korban penipuan orang yang menjanjikan pekerjaan sebagai pramugari. Ia tertipu Rp30 juta.

    Hari itu ia berangkat ke bandara. Dari rumah berpakaian mirip pramugari agar di depan keluarga tampak sebagai pramugari. Tapi waktu boarding memanggil, ia tak lagi sempat berganti pakaian. Maka ia naik pesawat tetap dengan “baju seragam” untuk keluarganya. Baginya, pakaian itu adalah penjaga agar keluarganya tak segera tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan menjadi pramugari, sekaligus mengecewakan orang tuanya. Sebuah beban tak ringan.

    Sampai di sini kita boleh menyayangkan langkah media yang berhenti menyorot fokus hanya pada KN dan tak menyentuh pelaku kejahatan yang sesungguhnya: penipu yang telah menghancurkan harapan KN.

    Diksi Keras

    Hukuman media tak terkira pedihnya. Kata “gadungan” pun berhamburan di media. Diksi ini keras, penuh kecurigaan. Padahal KN membeli tiket, duduk, turun, dan pulang. Selesai.

    Media seperti paham yang sedang menjadi subyek beritanya “hanya” seorang perempuan lemah. Media menyebut nama lengkapnya. Memajang wajah, mengulang kata pura-pura dan gadungan. Bahkan video penjelasannya diberi judul “membuat pengakuan”.

    Tak ada niat saya menggurui. Hanya izinkan saya mengajukan pertanyaan penting dan sensitif ini, karena menyangkut etika jurnalistik, psikologi korban, dan bagaimana media membentuk narasi publik.

    Ada masalah framing dan diksi, pemilihan kata yang stigmatis. Media menggunakan istilah “gadungan” atau “palsu” yang sangat peyoratif, bermuatan negatif, dan menghakimi. Kata ini langsung menempatkan subjek sebagai penipu, padahal motivasinya ingin menyenangkan keluarga lebih kompleks.

    Bukankah kita bisa menggunakan deskripsi faktual dan netral, seperti “wanita yang mengenakan seragam pramugari tanpa menjadi pramugari” atau “terlibat dalam pemalsuan identitas terkait seragam.” Kita paham ada bahaya framing yang menyederhanakan cerita manusia yang rumit, menjadi sekadar sensasi “penipuan.”

    Pemberitaan seringkali terfokus pada “aksi” berupa memakai seragam, dan mengabaikan “mengapa.” Faktanya, ada tekanan psikologis pada KN yang ingin menyenangkan keluarga lantaran kegagalannya.

    Katanya jurnalisme yang baik seharusnya mencari akar sebab. Bukan hanya melaporkan gejala. Dengan mengabaikan motivasi, media gagal memberikan pemahaman utuh dan justru mendorong penghakiman publik.

    Sulit menghindari kesan bahwa judul dan thumbnail berita sengaja dibuat sensasional. Seperti “Pramugari Gadungan Tercibuk!” – sekadar untuk menarik klik. Ini mengorbankan empati dan kedalaman analisis.
    Tak pelak lagi, konflik antara etika dan bisnis media dan prioritas pada traffic dapat mengikis tanggung jawab sosial media untuk melaporkan dengan penuh perhatian.

    Minimize Harm

    Kita agaknya perlu bertanya, seberapa banyak identitas pribadi berupa foto, media sosial, kehidupan keluarga korban yan sudah diekspos? Apakah kita sudah menimbang dampak psikologis seperti rasa malu dan depresi obyek?

    Kita ingat prinsip minimize harm yang diterjemahkan menjadi “meminimalisir kerugian”, dalam kode etik jurnalistik. Media harus mempertimbangkan konsekuensi pemberitaan, terutama terhadap orang biasa yang bukan figur publik atau kriminal berbahaya.

    Apakah media sudah menghadirkan suara dari subjek, keluarganya, atau psikolog yang bisa menjelaskan fenomena sosial-psikologis di baliknya? Bukankah media berkewajiban memberikan ruang yang adil. Narasi tunggal dari pihak yang “menghukum” tidak membangun pemahaman publik yang sehat.

    Framing ini bisa menjadi contoh sempurna bagaimana media sering mengubah pelanggaran administratif/sosial ringan seperti pemalsuan identitas untuk kepuasan pribadi, menjadi narasi kriminalitas dan kebobrokan moral.

    Media sesungguhnya tahu, cerita ini sebenarnya tentang tekanan untuk terlihat sukses di media sosial dan di hadapan keluarga. Bukan tentang “pramugrari gadungan”.

    Bila perilaku media hanya berfokus pada sensasi “kepalsuan” berarti telah menjadikan penderitaan manusia yang kompleks menjadi sekadar tontonan, menguatkan stigma, dan melewatkan kesempatan untuk mendidik publik. Ini bukan hanya tentang satu wanita, tetapi tentang budaya pemberitaan yang gemar menghakimi dan tidak empatik, serta dampak riilnya pada kehidupan subyek pemberitaan.

    Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip celetukan Tukul Arwana yang pernah populer: Puas, puas, puas!?!

    Zainal Arifin Emka,
    Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS

  • 12 Wilayah Pesisir Jakarta Diimbau Waspada Banjir Rob hingga 20 Januari 2026, Simak Daftarnya!

    12 Wilayah Pesisir Jakarta Diimbau Waspada Banjir Rob hingga 20 Januari 2026, Simak Daftarnya!

    Sementara itu, BMKG telah memprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (13/1/2026).

    Dari laman resmi BMKG, cuaca berawan disebut menaungi wilayah Jakarta lainnya, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

    Pada siang hari cuaca cerah beralih menaungi Kepulauan Seribu. Sementara hujan ringan beralih membasahi sebagian Jakarta, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

    Kemudian pada sore hari, cuaca berawan akan menaungi sebagian wilayah Jakarta, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara hujan ringan membasahi wilayah Jakarta lainnya, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

    Pada malam hari, BMKG memprakirakan hujan ringan kembali membasahi Kepulauan Seribu. Sementara cuaca berawan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.