Xcloud.id

Blog

  • Pembangunan Huntap di Sumatera Harus Aman, Legal-Dekat Ekosistem

    Pembangunan Huntap di Sumatera Harus Aman, Legal-Dekat Ekosistem

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga yang terdampak bencana akan dilakukan dengan memperhatikan tiga kriteria utama. Salah satunya, lokasi pembangunan huntap harus bebas dari risiko banjir dan longsor.

    Hal itu disampaikan Ara usai Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Pemerintah di Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mendagri Tito Karnavian.

    “Kita tadi sudah sampaikan pada Pak Prof Dasco juga Pak Tito, dengan arahan Presiden dan Pak Dasco yang kita bergerak cepat. Kita sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang untuk hunian tetap, dan prosesnya juga kita sudah siap dengan tim,” kata Ara.

    Maruarar mengatakan nantinya, lokasi hunian akan memenuhi tiga aspek penting. Di antaranya, lokasi yang aman hingga dekat dengan ekosistem.

    “Kita juga sudah cari tempat-tempat yang nomor satu secara teknikal aman, artinya tidak banjir, tidak longsor. Yang kedua yang secara hukum tidak bermasalah. Yang ketiga, juga itu harus dekat dengan ekosistem, seperti dengan ladangnya, dekat sekolah anak-anaknya, dan sebagainya,” ujarnya.

    “Kita siap intinya dari perumahan untuk bisa segera melakukan itu dan sesegera mungkin. Karena kita akan membangun hunian tetap, itu adalah tugas kami, membangun hunian tetap sesuai dengan jobdesk-nya,” tuturnya.

    (amw/dhn)

  • Dilapor Gara-gara Mens Rea, Pandji Pragiwaksono Ungkap Kondisinya di New York

    Dilapor Gara-gara Mens Rea, Pandji Pragiwaksono Ungkap Kondisinya di New York

    Pelapor melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya pada Rabu 7 Januari 2026 malam. Mereka menamakan diri sebagai Angkatan Muda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.

    Namun ini dibantah dua pengurus organisasi agama Islam terbesar di Indonesia itu. Di pihak PBNU, itu dikonfirmasi Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil.

    Dia menegaskan, tidak ada lembaga, badan otonom, maupun perkumpulan NU dengan nama tersebut.
     
    “Kalau representasi PBNU jelas tidak,” ujar Gus Ulil, Kamis (8/1/2026).

    Menurutnya, NU sebagai organisasi besar dan terbuka kerap dijadikan payung oleh berbagai pihak untuk mengatasnamakan gerakan tertentu.

    “Banyak orang bikin ini itu atas nama NU. Karena NU sifatnya terbuka, siapa saja bisa bikin lembaga atas nama NU,” katanya.

    Di pihak Muhammadiyah, itu dikonfirmasi oleh Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan. Dia menegaskan, tindakan atau pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Muhammadiyah bukan sikap resmi organisasi.

    “Pengatasnamaan Muhammadiyah oleh kelompok atau individu tertentu tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap Persyarikatan,” kata Bachtiar melalui unggahan di akun Instagram resmi, Jumat (9/1/2026).

    Dia menekankan, sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    PP Muhammadiyah menghormati hak warga negara untuk menempuh jalur hukum, namun menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan tanggung jawab pribadi atau kelompok, bukan institusi.

  • Usai Banjir Sumatra, Roda Pemerintahan di Daerah Terdampak Ditargetkan Normal Sebelum Puasa

    Usai Banjir Sumatra, Roda Pemerintahan di Daerah Terdampak Ditargetkan Normal Sebelum Puasa

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Pemerintah menghasilkan tiga kesimpulan terkait mitigasi pascabencana banjir sumatra. Salah satunya, roda pemerintahan di daerah terdampak bencana ditargetkan kembali berjalan normal sebelum bulan puasa.

    “Satgas pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak sudah dapat berjalan normal, dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menutup rapat, Sabtu (10/1/2026).

    Kemudian, pemulihan pascabencana akan dilakukan oleh Satgas rehabilitasi yang dibentuk pemerintah. Sebagai ketua, ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Bahwa per tanggal 10 Januari, pemulihan pascabencana Sumatra, pelaksanaannya oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk oleh pemerintah, dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian,” ujarnya.

  • Sungai Bawah Tanah Pantai Baron Meluap, 5 Kapal Nelayan Tenggelam, 1 Hanyut ke Laut

    Sungai Bawah Tanah Pantai Baron Meluap, 5 Kapal Nelayan Tenggelam, 1 Hanyut ke Laut

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan deras yang mengguyur wilayah Gunungkidul sejak Jumat (9/1) siang kembali memicu banjir di kawasan Pantai Baron. Luapan sungai bawah tanah yang bermuara langsung ke pantai ini menyebabkan sejumlah kapal nelayan tenggelam, bahkan satu kapal dilaporkan hanyut terbawa arus hingga ke tengah laut.

    Banjir mulai terasa sejak Sabtu dini hari. Debit air dari sungai bawah tanah meningkat tajam seiring hujan yang tak kunjung reda. Air tidak hanya mengalir deras dari muara sungai, tetapi juga muncul dari celah-celah bebatuan karst dan menyembur dari dalam tanah menuju permukaan pantai. Fenomena khas kawasan karst Gunungkidul ini membuat area dermaga Pantai Baron terendam dalam waktu singkat.

    Luapan air yang datang tiba-tiba menghantam kapal-kapal nelayan yang selama beberapa hari terakhir diparkir di dermaga. Besarnya arus membuat tali penahan salah satu kapal putus. Kapal tersebut kemudian hanyut sejauh sekitar satu mil ke arah tengah laut dan hingga kini masih dalam pemantauan tim SAR.

    Warga sekaligus nelayan Pantai Baron, Eko Suprihatin mengatakan, sejak dini hari debit air masih terpantau tinggi. Arus deras dari sungai bawah tanah dan aliran air dari atas tebing pantai membuat kapal-kapal nelayan tak sempat diselamatkan.

    “Airnya besar sekali, datangnya cepat. Tali kapal ada yang putus, satu kapal langsung hanyut ke tengah laut,” ujar Eko.

    Selain satu kapal yang terbawa arus, sedikitnya lima kapal nelayan dilaporkan tenggelam. Belasan kapal lainnya terendam air luapan sungai bawah tanah. Para nelayan terpaksa menguras air dari lambung kapal untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

    Tak hanya badan kapal yang terdampak. Beberapa mesin kapal nelayan juga ikut tenggelam dan terendam air banjir. Akibatnya, mesin mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan. Para nelayan kini harus mendatangkan mekanik untuk memperbaiki mesin-mesin tersebut, menambah beban kerugian di tengah kondisi cuaca yang belum bersahabat.

     

  • Diminta Bayar Parkir Liar? Jangan Kasih, Senyumin Aja!

    Diminta Bayar Parkir Liar? Jangan Kasih, Senyumin Aja!

    Jakarta –

    Kini, hampir seluruh minimarket di Jakarta ‘dikuasai’ juru parkir (jukir) liar. Sehingga, saat hendak berbelanja, pengunjung terpaksa menyiapkan uang recehan untuk membayar parkir. Namun, apakah pembayaran tersebut bersifat wajib?

    Beberapa waktu lalu, Syafrin Liputo selaku Kepala Dishub Jakarta pernah mengingatkan, pengunjung minimarket tak perlu membayar parkir ke jukir-jukir liar. Sebab, menurutnya, fasilitas itu memang disiapkan minimarket secara cuma-cuma.

    “Masyarakat yang berkunjung ke minimarket seharusnya tidak membayar uang parkir. Memang tidak dipungut biaya. Jadi petugas parkir di luar tidak ada kerja sama dengan pemilik minimarket,” kata Syafrin Liputo, beberapa waktu lalu.

    Tukang parkir atau juru parkir (jukir). Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Menurut Syafrin, jukir minimarket juga tak boleh memaksa pengunjung membayar parkir, apalagi sampai mematok nominal tertentu. Mereka hanya boleh menerima uang yang memang diberikan secara suka rela.

    “Jadi seolah-olah menjadi kewajiban si pengemudi untuk membayar, seharusnya kan tidak. Karena itu kan jadi fasilitas yang memang harus disiapkan di minimarket,” kata Syafrin Liputo.

    Tim detikOto sempat bertanya ke salah satu jukir liar di kawasan Jakarta Selatan mengenai kewajiban pengunjung membayar parkir. Sosok yang tak ingin disebut identitasnya itu memastikan, jasanya tak harus dibayar menggunakan uang, namun bisa pakai senyuman.

    “Ya kita mah kalau gak dibayar (pakai uang) gak apa-apa, minimal dibayar pake senyum juga boleh karena kita juga gak memaksa, di sini kita cuma membantu pelanggan saja,” kata jukir tersebut.

    Nah, jadi sudah jelas ya, detikers. Jika berkunjung ke minimarket, tak ada kewajiban membayar parkir ke jukir liar. Kalian hanya tinggal memberikan senyuman dan mengucapkan kalimat terima kasih.

    (sfn/lth)

  • Purbaya Telepon Prabowo Lapor Wagub Aceh Minta Anggaran Tak Dipotong, Langsung Disetujui

    Purbaya Telepon Prabowo Lapor Wagub Aceh Minta Anggaran Tak Dipotong, Langsung Disetujui

    Sebelum telepon tersambung, Wagub Aceh Fadhlullah meminta diskresi pada Purbaya agar tak ada pemotongan anggaran bagi Aceh. Namun, Purbaya menyatakan harus meminta izin Presiden dahulu.

    Pascaberbicara dengan Prabowo, Purbaya memastikan tak ada pemotongan anggaran bagi Aceh.

    “Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh, enggak dipotong,” kata Purbaya kepada Wagub Aceh.

    Purbaya lantas menyampaikan terima kasih kepada Dasco karena bisa langsung berkoordinasi dengan Presiden.

    “Saya kan enggak bisa telepon, beliau yang bisa telepon. Pak Ketua saya nanya tadi, bapak minta persetujuan apa pemerintah? Haha, kayanya minta persetujuan, jadi clear,” pungkas Purbaya.

     

  • Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Tiba di Arena Rakernas I PDIP

    Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Tiba di Arena Rakernas I PDIP

    GELORA.CO -Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 sekaligus peringatan HUT ke-53 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. 

    Pantauan RMOL di lokasi, Presiden kelima RI itu tiba pukul 14.00 WIB didampingi Ketua DPP PDIP sekaligus putranya, Muhammad Prananda Prabowo.

    Kedatangan Megawati tampak disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno, dan Gubernur serta Wagub Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung serta Rano Karno ketika datang ke lokasi.

    Sejumlah abang dan none Jakarta juga terlihat menyambut Megawati di lokasi dan seorang di antaranya memberikan bunga mawar putih. Dia kemudian menerima bunga, lalu menyerahkan ke Prananda yang kemudian diserahkan ke Puti Guntur. 

    Megawati kemudian menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas I sekaligus HUT ke-53. Dia tampak berpegangan dengan Prananda sebelum menaiki eskalator. 

    Sejumlah awak media kemudian menyapa Megawati yang sudah berada di eskalator merespons dengan melambai ke para wartawan.

    Sekadar informasi, PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya dalam Rakernas yang dilaksanakan dari 10-12 Januari 2026.

    Adapun, Satyam Eva Jayate adalah slogan berbahasa Sansekerta yang artinya “Kebenaran akan Menang”.

    Subtema “Di Sanalah Aku Berdiri untuk Selama-lamanya” diambil dengan mengutip lagu Indonesia Raya di stanza kedua.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Rakernas partainya dihadiri pengurus PDIP di tingkat pusat dan daerah yang diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara.

    “Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto melalui keterangan persnya, Jumat, 9 Januari 2026.

  • Menkeu Purbaya Buka Suara soal Pegawai Pajak Kena OTT KPK

    Menkeu Purbaya Buka Suara soal Pegawai Pajak Kena OTT KPK

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, angkat bicara soal pegawai pajak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan suap pengurangan nilai pajak di Jakarta Utara. Purbaya menyatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai tersebut.

    “Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimana pun juga itu pegawai Kementerian Keuangan,” kata Purbaya di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2025).

    Purbaya memastikan pendampingan hukum bukan bentuk intervensi. Ia memastikan proses hukumnya terus berlanjut.

    “Tapi kan jalan proses hukum yang seharusnya ada, bukan berarti intervensi, bukan. Kalau proses hukum kan ada pendampingan. Perusahaan begitu juga kan. Jadi tidak kita tinggal sendirian, tapi tidak ada intervensi juga,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Sabtu (10/1/2026). Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

    “Benar (OTT). Pegawai pajak kantor wilayah jakarta utara,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

  • Dukung Arahan Gubernur DKI, Jakpro Lanjutkan Pengelolaan Infrastuktur Olahraga Hingga Ruang Publik 

    Dukung Arahan Gubernur DKI, Jakpro Lanjutkan Pengelolaan Infrastuktur Olahraga Hingga Ruang Publik 

    JAKARTA – Jakpro melanjutkan sejumlah penugasan strategis terkait pengelolaan infrastruktur olahraga, ruang publik, serta penguatan sistem transportasi perkotaan yang dilaksanakan sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, mengatakan optimalisasi Jakarta International Stadium (JIS) sebagai markas resmi Persija Jakarta dilakukan melalui pengelolaan kawasan yang tertib dan terintegrasi, didukung penguatan konektivitas transportasi publik.

    “JIS kini tidak hanya menjadi ikon olahraga nasional, tetapi juga ruang publik yang memberi nilai tambah sosial dan ekonomi bagi kota,” kata Iwan, Sabtu, 10 Januari.

    Iwan mengatakan, di sisi sosial yakni terkait penyelesaian transisi warga eks Kampung Bayam ke Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) di kawasan JIS telah dilaksanakan dengan pendekatan humanis.

    Selain JIS, Jakpro juga mengoptimalkan Velodrome Jakarta sebagai multipurpose venue yang adaptif dan inklusif.

    Sepanjang 2025, Velodrome dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional, mulai dari pertandingan olahraga internasional seperti SEA V League 2025, kompetisi esport Mobile Legends, konser musik, hingga kegiatan komunitas seperti Jakarta Drum Corps International.

    Iwan mengatakan, pemanfaatan ini memperkuat fungsi Velodrome sebagai ruang publik aktif yang mendukung interaksi sosial, ekonomi kreatif, serta gaya hidup perkotaan yang dinamis.

    “Dalam mendukung penguatan mobilitas perkotaan, Jakpro juga menjalankan penugasan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, yang hingga saat ini terus bergerak melampaui target dengan deviasi positif sebesar 89,22% per tanggal 31 Desember 2025,” ujarnya

    Proyek ini menjadi bagian penting dari penguatan sistem transportasi publik yang efisien, andal, dan berkelanjutan. Beroperasi menggunakan tenaga listrik, LRT Jakarta berperan signifikan dalam menurunkan emisi karbon per penumpang per kilometer dibandingkan kendaraan pribadi.

    Peningkatan jumlah pengguna LRT Jakarta juga menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat menuju transportasi umum, yang berdampak pada pengurangan kemacetan dan penurunan jejak karbon kota.

    Secara kolektif, pengoperasian LRT Jakarta Fase 1A dan 1B diproyeksikan mampu mencapai pengurangan emisi sebesar 2.927.250 ton CO₂e, dengan target kenaikan jumlah penumpang hingga 18 juta penumpang pada tahun 2028.

    Selain sektor transportasi, Jakpro terus mengoptimalkan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai pusat seni, budaya, dan edukasi.

    Selama periode libur akhir tahun 22 Desember 2025–3 Januari 2026, kawasan TIM mencatat 67.198 pengunjung, dengan Planetarium Jakarta sebagai salah satu pusat edukasi sains dan antariksa yang dikembangkan berstandar internasional.

    Penguatan ekosistem TIM juga ditandai dengan hadirnya Paviliun Raden Saleh hasil kolaborasi Jakpro dan Artotel Group, yang mendukung aktivitas seniman, ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan kegiatan seni budaya bertaraf nasional hingga internasional.

    “Jakpro berkontribusi nyata dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global dengan menjawab berbagai kebutuhan pembangunan kota, mulai dari penyediaan ruang yang layak dan nyaman untuk dihuni, penguatan daya tarik wisata serta interaksi budaya, hingga pengelolaan ruang publik yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan,” katanya.

    Upaya tersebut diperkuat melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra maupun inter kota, penguatan ekonomi perkotaan yang terkoneksi secara global, serta pengembangan kapasitas inovasi kota yang berkelanjutan.

    Seluruh langkah ini dijalankan sebagai bagian dari komitmen Jakpro untuk menghadirkan pembangunan yang berintegritas, berdampak nyata, dan berkelanjutan bagi Jakarta.

    “Melalui penerapan GCG yang konsisten dan pelaksanaan penugasan strategis yang terukur, Jakpro berkomitmen menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata serta mendukung transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ujarnya.

  • Wagub Aceh Terima Kasih ke Prabowo hingga Dasco soal Kebijakan Anggaran

    Wagub Aceh Terima Kasih ke Prabowo hingga Dasco soal Kebijakan Anggaran

    Aceh –

    Wagub Aceh Fadhlullah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Ketua DPR RI terkait kebijakan anggaran 2026. Wagub menyebut Pemprov Aceh tak lagi dikenakan efisiensi demi percepatan pemulihan bencana.

    “Atas nama Pemerintah Aceh mewakili 23 kabupaten/kota mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Dasco dan kepada rombongan, Ketua Satgas dan juga kepada Pak Purbaya, yang teristimewa kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Fadhlullah usai rapat koordinasi DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

    “Tadi dalam rapat, begitu, Prof Dasco telepon Pak Presiden, mungkin berbicara dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya dan langsung beliau menjawab dengan tegas, saya dengar tadi bahwa untuk Aceh dikembalikan. Jadi artinya TKD kita yang selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan, tinggal kami menunggu pengajuan berikutnya,” imbuh dia.

    Untuk diketahui, pada saat DPR bersama pemerintah mengadakan rapat bersama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo Subianto. Di momen ini, Dasco membantu menghubungkan komunikasi antara Prabowo dengan Menteri Keuangan Purbaya, setelah berbicara dengan Prabowo, Purbaya memastikan anggaran Aceh tidak dipotong tahun ini.

    Fadhlullah juga mengaku puas dengan jalannya rapat antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah hari ini. Dia menyebut banyak langkah dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana di Aceh.

    Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembicaraannya dengan Prabowo di telepon merupakan tindak lanjut dari janjinya beberapa waktu lalu mengenai kebijakan anggaran Aceh. Dia menyebut Prabowo pun setuju dengan relaksasi anggaran pemerintah Aceh.

    “Dia bilang, saya setuju, katanya. Dia bilang saya setuju. Terus pertanyaan satu lagi nih yang mana untuk dua daerah yang lain. Ya saya bilang, kira-kira harusnya ikut ritme yang sama, tapi nanti ditanyakan, nanti mungkin minggu berikutnya nanti beliau yang datang pada waktu ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara kayak gitu. Jadi mereka aman,” imbuh Purbaya.

    (gbr/zap)