187 Sekolah di Pamekasan Diusulkan Perbaikan Fasilitas
Blog
-
Pengadilan Negeri Surabaya Eksekusi Kantor Madas di Jalan Raya Darmo
Pengadilan Negeri Surabaya Eksekusi Kantor Madas di Jalan Raya Darmo
-
/data/photo/2026/01/12/6964968599312.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati: Pemerintah Bukan Musuh, tetapi Objek Kritik yang Sah dalam Demokrasi
Megawati: Pemerintah Bukan Musuh, tetapi Objek Kritik yang Sah dalam Demokrasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan obyek kritik kebijakan yang sah dalam sistem demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menegaskan kembali sikap PDI-P sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam menjalankan peran tersebut, saya tegaskan: pemerintahan bukan musuh personal. Pemerintahan adalah obyek kritik kebijakan yang sah dalam sistem demokrasi,” kata Megawati saat berpidato dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Megawati menyampaikan, demokrasi yang sehat menuntut adanya keseimbangan kekuasaan.
Sebab kekuasaan harus berjalan dalam koridor konstitusi, berpihak kepada rakyat, serta menjunjung tinggi keadilan sosial.
Oleh karena itu, Megawati menilai peran partai penyeimbang menjadi sangat penting untuk menjaga arah demokrasi dan kepentingan rakyat.
Terlebih situasi politik nasional saat ini ditandai oleh dominasi kekuasaan dan koalisi besar.
“Kita menegaskan kembali jati diri PDI-P sebagai partai ideologis dan partai pelopor. Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara,” kata Megawati.
Megawati menekankan, sikap tersebut bukanlah posisi netral atau abu-abu, melainkan keputusan ideologis yang berakar pada ajaran Bung Karno serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Sebagai pengabdian politik kepada rakyat, bangsa dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” sambungnya.
Dengan posisi ini, lanjut Megawati, PDI-P akan mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Namun, dia menegaskan PDI-P juga memiliki kewajiban untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
“Kita memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang,” tegas Megawati.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir melalui proses pemilu dengan dukungan politik dan sumber daya negara yang besar.
Namun, dia mengingatkan bahwa legitimasi elektoral tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial.
“Pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Megawati.
Berkaca dari kondisi itu, dia meminta seluruh elemen PDI-P tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat, tanpa bersikap reaktif maupun destruktif.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat,” ujar dia.
Megawati menegaskan, perjuangan PDI-P harus dijalankan melalui gagasan, kekuatan moral, dan keberpihakan kebijakan kepada rakyat marhaen, bukan melalui kemarahan, serangan personal, atau konfrontasi kosong.
“Garis perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah perjuangan gagasan, kekuatan moral, dan keberpihakan kebijakan pada rakyat marhaen,” jelas Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menambahkan, setiap sikap kritis dan pengawasan terhadap kekuasaan harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, serta nilai ideologi.
“Dengan cara itulah Partai menjaga martabat politiknya. Perjuangan Partai harus dijalankan secara menyeluruh,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Tak Cuma Solar, RI Juga Targetkan Setop Impor Avtur pada 2027
Bisnis.com, BALIKPAPAN — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia bakal setop impor bahan bakar pesawat atau avtur pada 2027.
Janji itu Bahlil sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Menurut Bahlil, impor avtur bisa dihentikan seiring beroperasinya RDMP Balikpapan besutan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu. Dia menilai kilang raksasa itu dapat menambah kapasitas produksi minyak dalam negeri, termasuk avtur.
“Termasuk avtur Bapak Presiden. Jadi avtur juga 2027 Insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita akan dorong atas perintah Bapak Presiden kita hanya mengimpor crude nya saja,” kata Bahlil.
Selain setop impor avtur, Bahlil juga mengatakan dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, pemerintah bakal menghentikan impor solar dan bensin.
Bahlil menuturkan, proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp123 triliun itu mampu meningkatkan produksi minyak dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph. Menurutnya, RDMP Balikpapan mampu memproduksi solar dengan volume yang tinggi.
Hal tersebut pun membuat RI surplus produksi solar dalam negeri yang diperkirakan mencapai 4 juta kiloliter (kl) tahun ini. Selain karena RDMP, penghentian impor solar juga seiring dengan implementasi biodiesel B40 yang bakal ditingkatkan menjadi B50 pada semester II/2026 ini.
“Tahun ini Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang [RDMP Balikpapan] sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor [solar],” ucapnya.
Bahlil mengatakan, impor solar juga dihentikan untuk badan usaha (BU) SPBU swasta. Dengan kata lain, SPBU swasta wajib membeli solar produksi dalam negeri atau dari Pertamina.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan cepat atau lambat SPBU swasta juga harus membeli bensin produksi dalam negeri lewat Pertamina.
Dia menuturkan, RDMP Balikpapan kelak bakal memproduksi BBM jenis gasoline atau bensin dengan kualitas terbaik. Dia pun mengklaim hasil olahan RDMP Balikpapan bisa dibeli oleh SPBU swasta.
“Dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi. Supaya badan-badan usaha [SPBU] swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa konsumsi BBM besutan dalam negeri menjadi keniscayaan. Sebab, segala sumber daya alam di dalam negeri harus dinikmati masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
“Ini perintah konstitusi, Perintah Pasal 33 [UUD 1045] adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat juta orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan oleh karena itu negara harus menyiapkan,” tutur Bahlil.
-

Dishub Kota Malang Pasang Target Rp15 Miliar Dari Parkir TJU
Malang(beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memasang target pendapatan sebesar Rp15 miliar dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) pada 2026. Target ini masih sama dengan tahun 2025 lalu.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, alasan target masih sama karena mereka memilih realistis.
Besaran target ini juga berdasarkan hasil kajian bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mengenai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Target untuk retribusi parkir 2026 sebesar Rp15 miliar, jadi angkanya pada 2026 ini masih tetap sama dengan tahun 2025. Pendapatan dari parkir tepi jalan umum pada 2025 nilai Rp11,5 miliar. (Tidak sampai target) karena belum bisa optimal,” ujar Widjaja, Senin, (12/1/2026).
Widjaja menyebut, angka pendapatan di sektor parkir TJU umumnya berkisar Rp12 miliar sampai Rp13 miliar. Untuk itu, target sebesar Rp15 miliar sebenarnya masih terlalu tinggi jika merujuk hasil kajian internal Dishub Kota Malang.
Dishub sendiri terus memaksimalkan seluruh potensi agar target yang dianggap terlalu tinggi ini dapat terlampaui. Mereka akan terus menggali potensi parkir TJU agar pendapatan retribusi bagi daerah sesuai target yang telah dipatok.
“Kami akan mencoba menggunakan skema atau strategi lain, di antaranya pembayaran menggunakan VA atau virtual account dari juru parkir ke kami. Lalu, untuk pengguna atau pelanggan, kami utamakan di tempat parkir khusus terlebih dahulu,” kata Widjaja.
Disisi lain, kehadiran parkir vertikal di Kayutangan Heritage berpotensi mengkerek pendapatan. Karena kantong parkir resmi milik Pemkot Malang ini mampu menampung 800 kendaraan roda dua dan 50 kendaraan roda 4.
“Untuk roda empat bisa menampung 50 unit dan roda dua bisa mencapai 800 unit,” ujar Widjaja. (luc/ted)
-

Kopdes Merah Putih Akhir Desember 40.000, MBG Kini 58 Juta Penerima
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pihak yang meragukan semua program unggulannya. Salah satunya adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Prabowo bilang banyak yang mempertanyakan soal buat apa membangun Koperasi Desa. Dia bilang semua dampak koperasi ke pereknomian Indonesia akan dirasakan saat akhir tahun ini 40 ribu koperasi berhasil dibangun pemerintah.
“Banyak yang mengatakan untuk apa Koperasi Merah Putih? Kita akan buktikan akhir Desember 2026 nanti akan ada minimal 40.000 koperasi sudah beroperasi, sudah berjalan,” tegas Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian Kilang RDMP Balikpapan, ditayangkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/1/2026).
Dengan hadirnya koperasi, Prabowo yakin ekonomi akan bergerak dari bawah. Setelahnya ekonomi akan tumbuh dengan cepat.
“Ekonomi nanti bergerak dari bawah. Pertumbuhannya nanti akan membanggakan kita semua,” lanjut Prabowo.
Bukan hanya Kopdes Merah Putih, sampai sekarang pun dia bilang program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak yang meragukan akan berhasil. Padahal, menurutnya sudah banyak sekali masyarakat yang mendapatkan makan gratis dari program ini.
“Sekarang saya sudah buktikan, yang dulu dikatakan MBG tidak mungkin berhasil, ada tokoh-tokoh mengatakan tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi ternyata hari ini kita sudah mencapai 58 juta penerima manfaat,” papar Prabowo.
Kalau dihitung-hitung, menurutnya Makan Gratis yang sudah diberikan kepada 58 juta orang sama besarnya seperti memberikan makan untuk 9 kali total populasi Singapura.
“Sekarang 58 juta itu, kalau Singapura itu jumlah penduduknya 6 juta, berarti kita memberi makan sembilan ya, sembilan Singapura kita kasih makan tiap hari. Lumayan, not bad kan itu,” sebut Prabowo.
“Negara yang selalu dianggap nggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58 juta orang tiap hari, termasuk ibu hamil diantar makan ke rumah, termasuk lansia diantar makan ke rumah. Not bad, saudara-saudara sekalian,” tegas Prabowo.
(hal/hns)
-

Digitalisasi, Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Desa
Jakarta: Transformasi ekonomi di wilayah perdesaan Indonesia kini menemukan momentum baru lewat digitalisasi. Bukan lagi sekadar infrastruktur fisik, masuknya teknologi video pendek mulai mengubah wajah ekonomi akar rumput dengan membuka akses pasar, meningkatkan literasi digital petani, hingga menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Langkah ini terlihat melalui Program Desa Sejahtera. Berbeda dengan pendekatan platform digital yang umumnya berfokus pada trafik di perkotaan, inisiatif ini justru masuk ke jantung produksi ekonomi nasional, sektor pertanian dan usaha mikro di 13 desa dari berbagai provinsi.
Salah satu pilar utama yang didorong adalah pengembangan pertanian berkelanjutan. Di lapangan, intervensi dilakukan lewat pemberian bantuan peralatan dan pelatihan keterampilan digital. Tujuannya jelas, memangkas kesenjangan informasi yang selama ini menjadi penghambat utama petani desa dalam mengakses pasar yang lebih luas.
Melalui konten video, petani kini mampu mendokumentasikan proses tanam hingga panen secara autentik. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga memposisikan petani sebagai produsen yang memiliki daya tawar lebih tinggi. Dampaknya, ekonomi desa tidak lagi bergantung pada perantara konvensional, melainkan terkoneksi langsung dengan audiens nasional.
Kreator Desa sebagai Penggerak Ekonomi
Fenomena ‘Stayer’, seorang pemuda dari wilayah perdesaan, menjadi studi kasus menarik bagaimana konten jujur tanpa polesan dapat menjadi aset ekonomi. Dengan merekam aktivitas harian dan keterampilan lokal, ia berhasil membangun basis pengikut loyal yang bertransformasi menjadi sumber penghasilan tetap bagi keluarganya.
Data menunjukkan bahwa konten yang lahir secara organik dari pelosok daerah justru memiliki tingkat keterikatan (engagement) yang tinggi karena faktor keaslian cerita. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi baru di mana kreativitas digital menjadi solusi atas keterbatasan lapangan kerja di daerah.
Selain pertanian, sektor ekonomi kreatif berbasis budaya turut mendapatkan panggung. Program “Batik Masuk Desa” misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi pemasaran produk lokal. Edukasi teknik batik yang ditonton jutaan orang secara tidak langsung membuka peluang ekspor dan perdagangan antardaerah bagi para perajin di pelosok.
Direktur Operasional SnackVideo Indonesia Yugo Prabowo, mengatakan bahwa kehadiran teknologi ini bertujuan agar manfaatnya dirasakan secara konkret di lapangan. “Kami berupaya mendekatkan teknologi dengan kebutuhan nyata, sekaligus memperkuat peran komunitas sebagai penggerak perubahan ekonomi,” ujarnya.
Keberhasilan digitalisasi ekonomi desa ini tidak lepas dari dukungan regulasi. Keterlibatan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan dalam inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat platform digital sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi rural.
Dengan hampir 50 desa yang kini terjangkau melalui Partner Program, digitalisasi bukan lagi menjadi kemewahan milik warga kota. Jika konsistensi ini terjaga, narasi dari desa-desa Indonesia diprediksi akan menjadi tulang punggung baru dalam peta ekonomi digital nasional di masa depan.
Jakarta: Transformasi ekonomi di wilayah perdesaan Indonesia kini menemukan momentum baru lewat digitalisasi. Bukan lagi sekadar infrastruktur fisik, masuknya teknologi video pendek mulai mengubah wajah ekonomi akar rumput dengan membuka akses pasar, meningkatkan literasi digital petani, hingga menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Langkah ini terlihat melalui Program Desa Sejahtera. Berbeda dengan pendekatan platform digital yang umumnya berfokus pada trafik di perkotaan, inisiatif ini justru masuk ke jantung produksi ekonomi nasional, sektor pertanian dan usaha mikro di 13 desa dari berbagai provinsi.
Salah satu pilar utama yang didorong adalah pengembangan pertanian berkelanjutan. Di lapangan, intervensi dilakukan lewat pemberian bantuan peralatan dan pelatihan keterampilan digital. Tujuannya jelas, memangkas kesenjangan informasi yang selama ini menjadi penghambat utama petani desa dalam mengakses pasar yang lebih luas.Melalui konten video, petani kini mampu mendokumentasikan proses tanam hingga panen secara autentik. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga memposisikan petani sebagai produsen yang memiliki daya tawar lebih tinggi. Dampaknya, ekonomi desa tidak lagi bergantung pada perantara konvensional, melainkan terkoneksi langsung dengan audiens nasional.
Kreator Desa sebagai Penggerak Ekonomi
Fenomena ‘Stayer’, seorang pemuda dari wilayah perdesaan, menjadi studi kasus menarik bagaimana konten jujur tanpa polesan dapat menjadi aset ekonomi. Dengan merekam aktivitas harian dan keterampilan lokal, ia berhasil membangun basis pengikut loyal yang bertransformasi menjadi sumber penghasilan tetap bagi keluarganya.
Data menunjukkan bahwa konten yang lahir secara organik dari pelosok daerah justru memiliki tingkat keterikatan (engagement) yang tinggi karena faktor keaslian cerita. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi baru di mana kreativitas digital menjadi solusi atas keterbatasan lapangan kerja di daerah.
Selain pertanian, sektor ekonomi kreatif berbasis budaya turut mendapatkan panggung. Program “Batik Masuk Desa” misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi pemasaran produk lokal. Edukasi teknik batik yang ditonton jutaan orang secara tidak langsung membuka peluang ekspor dan perdagangan antardaerah bagi para perajin di pelosok.
Direktur Operasional SnackVideo Indonesia Yugo Prabowo, mengatakan bahwa kehadiran teknologi ini bertujuan agar manfaatnya dirasakan secara konkret di lapangan. “Kami berupaya mendekatkan teknologi dengan kebutuhan nyata, sekaligus memperkuat peran komunitas sebagai penggerak perubahan ekonomi,” ujarnya.
Keberhasilan digitalisasi ekonomi desa ini tidak lepas dari dukungan regulasi. Keterlibatan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan dalam inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat platform digital sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi rural.
Dengan hampir 50 desa yang kini terjangkau melalui Partner Program, digitalisasi bukan lagi menjadi kemewahan milik warga kota. Jika konsistensi ini terjaga, narasi dari desa-desa Indonesia diprediksi akan menjadi tulang punggung baru dalam peta ekonomi digital nasional di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(PRI)
-

Jetour T2 Raih Lima Bintang pada Uji Tabrak ASEAN NCAP
JAKARTA – SUV offroad Jetour T2 mencatat pencapaian penting dalam tes uji keselamatan. Model ini sukses mengantongi peringkat lima bintang ASEAN NCAP, berdasarkan uji tabrak yang dilakukan di China Automotive Engineering Research Institute (CAERI), Chongqing, 25 November.
Meski begitu, ASEAN NCAP menyebut evaluasi akhir dilakukan pada Desember untuk menuntaskan kalender penilaian 2025. Ini sekaligus menjadi salah satu pengujian terakhir yang masih memakai protokol 2021-2025.
Setelah itu, ASEAN NCAP akan memasuki protokol baru 2026–2030, yang disebut akan memberi perhatian lebih besar pada teknologi ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). Seperti dilansir dari Paultan, Senin, 12 Januari.
Dalam hasil pengujian, Jetour T2 membukukan skor tinggi di hampir semua aspek. Rinciannya, mobil ini meraih 37,17 dari 40 poin untuk perlindungan penumpang dewasa, 15,94 dari 20 untuk anak-anak, 17,14 dari 20 untuk bantuan keselamatan, serta 16,25 dari 20 untuk perlindungan pengendara sepeda motor.
Alhasil, total skor mobil yang sudah dijual secara resmi di Indonesia ini mencapai 86,5 poin. Menariknya, laporan ASEAN NCAP juga membuka indikasi baru terkait rencana produksi Jetour T2 di berbagai kawasan.
Malaysia tercantum di bawah kategori other ASEAN production, yang memunculkan spekulasi bahwa Jetour T2 kemungkinan akan dirakit secara lokal (CKD). Ini mengikuti jejak model Jetour lain seperti Dashing dan VT9 yang disebut diproduksi di pabrik Tampoi milik Berjaya.
Bukan cuma itu, laporan tersebut juga menuliskan jumlah varian yang akan dipasarkan sebanyak dua versi. Namun, fitur ADAS seperti AEB, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, hingga Auto High Beam tercatat sebagai fitur yang tersedia secara opsional.
Jika informasi ini akurat, maka besar kemungkinan paket ADAS hanya hadir di varian tertinggi. CEO Jetour Auto Malaysia Fu Yong, menegaskan pencapaian ini menjadi bukti keseriusan pabrikan dalam menjadikan keselamatan sebagai fondasi utama Jetour T2.
“Meraih peringkat bintang lima ASEAN NCAP merupakan tonggak penting bagi Jetour T2 dan validasi kuat atas kinerja teknik dan keselamatannya secara keseluruhan. Mulai dari struktur bodi yang kokoh hingga sistem keselamatan yang komprehensif, T2 dirancang untuk melindungi penumpang dan membantu pengemudi menghindari tabrakan,” kata Fu Yong dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan, hasil ini semakin memperkuat kepercayaan calon konsumen menjelang rencana peluncuran Jetour T2 di Malaysia pada kuartal pertama 2026. Untuk perlengkapan keselamatan standar, kedua varian Jetour T2 dikabarkan akan dibekali enam airbag, pengingat sabuk pengaman untuk semua penumpang, deteksi penumpang kursi belakang, blind spot detection, perlindungan pejalan kaki, deteksi keberadaan anak, hingga ISOFIX.
Saat ini, pemesanan Jetour T2 sudah dibuka dengan estimasi harga sekitar 178.888 ringgit Malaysia atau setara Rp740 jutaan. Harga tersebut lebih mahal dari yang dibanderol di Indonesia dengan harga Rp588 juta, di luar harga khusus Rp568 juta untuk 1.000 konsumen pertama.
Perlu diketahui, Indonesia memang jadi negara pertama yang meluncurkan Jetour T2 varian setir kanan. Mobil yang meluncur pada ajang GIIAS 2025 ini sudah dirakit secara lokal dengan memanfaatkan fasilitas pabrik Handal Indonesia Motor (HIM), itu juga yang membuat harganya lebih murah.
-

Bertemu Mendag, Bos Kadin Bahas RI Jadi Pusat Perdagangan ‘Koteka’
Jakarta –
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Salah satu materi pertemuan itu membahas kopi, teh dan kakao.
Anindya menyingkat tiga komoditas dagang itu dengan sebutan ‘koteka’. Menurut Anindya, dalam pertemuan dibahas peluang perdagangan kopi, teh, dan kakao dapat berpusat di Indonesia.
Selama ini ketiga produk tersebut diperdagangkan dengan acuan harga yang ditetapkan di pasar internasional yang berpusat di Inggris.
“Tadi juga ada bicara sedikit bicara ‘Koteka’, kopi, teh, dan kakao. Nah selama ini ‘Koteka’ ini selalu pasar perdagangannya di Inggris. Nah kita menjajaki mungkin nggak misalnya paling tidak mulai dari kopi di mana kita istilahnya nomor 3 terbesar di dunia setelah Brasil, Kolombia, Indonesia, pusat perdagangannya bisa di Indonesia,” ujar Anindya di Kamendag, Senin (12/1/2026).
Keunggulan tersebut memperkuat peluang Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam perdagangan global kopi. Pasalnya dari sisi produksi, Indonesia mampu menghasilkan berbagai jenis kopi, mulai dari arabika, robusta, hingga kopi luwak.
Kelengkapan jenis tersebut menjadi modal penting untuk membangun pusat perdagangan kopi di dalam negeri. Selain sebagai produsen, Indonesia juga telah berkembang sebagai pasar konsumsi kopi dengan banyak merek dan jaringan ritel dalam negeri.
Meski begitu, upaya tersebut diperkirakan akan menghadapi negosiasi yang alot mengingat selama ini pembentukan harga komoditas tersebut berpusat di luar negeri, termasuk di Inggris. Namun proses menuju pengalihan pusat harga itu disebut akan membutuhkan waktu dan perjuangan yang tidak singkat.
“Nah tentu ini akan mendapatkan ya bisa dibilang suatu negosiasi sengit karena selama ini selalu ada di misalnya di Inggris,” terang Anindya
Dunia usaha melalui jaringan Kadin di daerah dan asosiasi industri mengharapkan peluang perdagangan Koteka yang lebih luas. Harapan tersebut juga dikaitkan dengan perlunya dukungan regulasi dan insentif agar aktivitas ekspor dapat berlangsung lebih kompetitif
(ily/hns)
