Xcloud.id

Blog

  • PDIP Tolak Pilkada lewat DPRD, Rakyat Berhak Memilih Langsung

    PDIP Tolak Pilkada lewat DPRD, Rakyat Berhak Memilih Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung untuk menjamin hak politik rakyat memilih pemimpin.

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya Pilkada langsung melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998.

    “PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

    Megawati mengatakan Pilkada langsung tidak bisa diubah melalui mekanisme yang tertutup. Terlebih, Pilkada langsung berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

    Selain itu, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum.

    “Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” ujar Megawati.

    Dia menyampaikan bahwa Pilkada langsung adalah perjuangan masyarakat pascareformasi untuk mempertahankan sistem demokrasi dan merebut hak politik setelah dikuasi pemerintah yang lekat dengan otoriter.

    Dia menilai mekanisme melalui DPRD dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan.

    “Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP Jamaluddin Idham menyampaikan bahwa partainya mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah. Rekomendasi ini bagian dari hasil Rakernas ke-I PDIP.

    “Antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” jelasnya.

    Dia menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpin melalui pelaksanaan pilkada secara langsung. Upaya ini untuk memperkuat keabsahan dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.

  • Luhut Tolak PT Toba Pulp Lestari, Bikin Rusak Hutan di Tapanuli

    Luhut Tolak PT Toba Pulp Lestari, Bikin Rusak Hutan di Tapanuli

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan soal dirinya yang sering disangkut pautkan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan pengolahan kayu di Tapanuli, Sumatera Utara.

    Perusahaan itu belakangan banyak disorot karena diduga menjadi biang kerok parahnya dampak bencana beberapa waktu lalu.

    Luhut menegaskan dirinya tak punya sangkut paut apapun soal PT TPL, dan tegas menolak operasi TPL. Dia bercerita perusahaan tersebut sebetulnya sudah ada sejak tahun 2000-an.

    Dia pun sebetulnya sudah mempelototi perusahaan tersebut sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).

    “Kalau boleh jujur, saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu,” ujar Luhut, dikutip dari akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Senin (12/1/2026).

    Luhut bercerita pernah melihat demo masyarakat soal perusahaan Indorayon, perusahaan yang diklaim Luhut cikal bakal PT TPL. Di tengah demo dia menyempatkan diri bertanya kepada masyarakat apa yang jadi keluhan demo. Hasilnya, banyak masyarakat menolak operasi Indorayon.

    “Saya minta berhenti. Saya turun, saya tanya sama rakyat itu apa yang terjadi? ‘Ini merusak lingkungan, Pak. Airnya ke danau Toba juga. Terus kemudian bau juga. Kemudian potongan kayu juga.’ Jadi Anda bayangin, tahun 2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan,” kisah Luhut.

    Bahkan bukan cuma menerima keluhan, Luhut secara langsung meminta Gus Dur untuk menutup operasi Indorayon (nama TPL sebelumnya).

    “Waktu itu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja. Kita tutup aja,” cerita Luhut.

    Perusahaan itu pun pada akhirnya sempat ditutup. Namun karena lobi politik, kata Luhut, perusahaan itu berjalan dan beroperasi kembali.

    Luhut secara blak-blakan bilang TPL menjadi biang kerok terbesar kurangnya hutan di Tapanuli. Dia berani memberikan bukti foto-foto satelit dari tahun kisake tahun.

    “Kalau diurut nanti, foto satelit kan bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya, kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli, adalah karena TPL ini,” sebut Luhut.

    Kini setelah PT TPL ramai lagi dibicarakan, Luhut menyatakan dirinya sudah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kembali lahan yang dikelola TPL kepada negara.

    “Waktu menghadap Presiden (Prabowo) saya laporkan kepada beliau, bahwa menurut saya, Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing, dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk holtikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak, di relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat,” papar Luhut.

    Dia menyimpulkan saat ini Toba Pulp Lestari sejatinya sudah cukup untuk mengeruk keuntungan dari bumi Tapanuli. Luhut menyatakan operasional perusahaan tersebut tidak benar.

    “Jadi, menurut saya, nggak ada gunanya itu lagi Toba Pulp itu. Toba Pulp, sudah cukup itu. Itu kan sebenarnya nggak benar,” kata Luhut.

    (hal/hns)

  • RDMP Balikpapan Beroperasi, Ambisi RI Setop Impor Solar Bisa Terwujud?

    RDMP Balikpapan Beroperasi, Ambisi RI Setop Impor Solar Bisa Terwujud?

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sejumlah analis membeberkan dampak dari beroperasinya Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan terhadap ketahanan energi di Indonesia.

    Adapun, RDMP Balikpapan baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1/2026). Proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp123 triliun itu mampu meningkatkan produksi minyak dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph.

    Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (K3EPB) Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, dengan peningkatan kapasitas dan kompleksitas kilang, RDMP Balikpapan memungkinkan RI mengolah minyak mentah menjadi produk bernilai tinggi yang sesuai spesifikasi domestik. Ini termasuk untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang biodiesel B50.

    Menurut Ali, dari sisi ketahanan energi dampak RDMP Balikpapan cukup besar. Pertama, kilang itu akan mengurangi ketergantungan impor solar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca migas.

    Kedua, meningkatkan fleksibilitas pasokan, karena produksi berada di dalam negeri dan tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika pasar global. Ketiga, memperkuat bauran energi nasional, khususnya dalam mendukung kebijakan mandatori biodiesel yang semakin tinggi.

    “Namun demikian, apakah impor solar benar-benar bisa dihentikan? Terkait itu kita perlu mencermati secara realistis. RDMP Balikpapan memang sangat signifikan, tetapi belum tentu otomatis membuat impor solar tidak ada lagi [0℅],” ucap Ali kepada Bisnis.

    Menurut Ali, impor solar masih bisa terjadi dalam kondisi tertentu. Misalnya, terjadi lonjakan konsumsi yang tidak terduga, gangguan operasi kilang atau perawatan berkala, hingga pertimbangan keekonomian.

    “Artinya dengan selesainya RDMP Balikpapan, impor solar berpotensi ditekan sangat jauh, bahkan bisa mendekati nol persen dalam kondisi normal, tetapi belum tentu sepenuhnya dihentikan secara permanen,” jelas Ali.

    Adapun peluang ekspor solar ke pasar global tetap terbuka. Namun, hal itu biasanya bersifat “opportunistic” dan kondisional, tergantung surplus produksi dan kondisi harga internasional.

    Secara keseluruhan, kata Ali, RDMP Balikpapan adalah tonggak penting menuju kemandirian energi. 

    “Agar optimal tetap perlu didukung oleh keandalan kilang lain, pasokan crude [minyak mentah] yang terjamin, serta manajemen distribusi yang efisien,” katanya.

    Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat bahwa kehadiran RDMP Balikpapan dibarengi dengan implementasi B40 dan B50 dapat membuat RI setop impor solar.

    Menurutnya, RDMP Balikpapan sangat strategis dan menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan solar dalam negeri.

    “Menurut pendapat saya dengan tambahan produksi BBM dari RDMP Balikpapan dan dikombinasikan program B40 dan B50. Pemerintah bisa stop impor solar,” ujar Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu.

    RDMP Balikpapan mencakup sistem penerimaan minyak mentah, pengolahan, hingga penunjang keandalan rantai pasok energi secara menyeluruh.

    Proyek besutan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu dinilai menjadi tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi.

    Pasalnya, proyek dengan total investasi setara Rp123 triliun ini bertujuan untuk memodernisasi kilang eksisting. Oleh karena itu, RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak, menghasilkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, mendorong hilirisasi industri petrokimia, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

    RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis yang dibangun secara terintegrasi dari penyediaan bahan baku, pipa transfer hingga produksinya.

    Proyek RDMP ini juga dirancang dan dilaksanakan dalam tiga lingkup utama proyek yang saling terhubung dan terintegrasi.

    Lingkup pertama adalah early work, yang mencakup 16 paket pekerjaan pendahuluan. Tahap ini meliputi persiapan dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan utilitas sementara, serta pembangunan fasilitas penunjang konstruksi.

    Adapun early work menjadi pondasi penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan seluruh tahapan konstruksi utama RDMP Balikpapan.

    Pada lingkup kedua, Pertamina melaksanakan pengembangan dan pembangunan fasilitas utama kilang yang mencakup 39 unit, terdiri dari 21 unit proses baru serta 13 unit fasilitas utilitas pendukung.

    Pertamina tidak hanya membangun unit baru, proyek ini juga melakukan revitalisasi 4 unit fasilitas utama pengolahan, antara lain unit distilasi minyak mentah, unit pengolahan residu, unit hydrocracking dan hydrotreating, serta pemulihan LPG.

    Pembangunan dan revitalisasi unit-unit ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keandalan pengolahan minyak mentah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas produk BBM sesuai standar yang lebih tinggi.

    Lingkup ketiga merupakan penguatan infrastruktur penerimaan dan penyaluran minyak mentah, yang mencakup pembangunan dua tangki penyimpanan minyak mentah berkapasitas masing-masing 1 juta barel.

    Pada tahap ini, Pertamina juga membangun jaringan pipa transfer line onshore dan offshore berdiameter 20 inci, unloading line onshore dan offshore berdiameter 52 inci, serta fasilitas Single Point Mooring (SPM) dengan kapasitas sandar kapal hingga 320.000 DWT. 

  • Teka-Teki Gambar Ini Bikin Mikir 2 Kali, Cuma Si Teliti Super yang Bisa Lolos!

    Teka-Teki Gambar Ini Bikin Mikir 2 Kali, Cuma Si Teliti Super yang Bisa Lolos!

    Asah Otak

    Daffa Ghazan Pradipta – detikHealth

    Senin, 12 Jan 2026 20:02 WIB

    Jakarta – Sedang jenuh dan butuh hiburan? Yuk uji ketelitian lewat teka-teki visual ini. Sekilas terlihat mudah, tapi jawabannya bisa mengecoh!

  • Kolaborasi WIKA-WEGE Dukung Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Modular di Aceh Tamiang

    Kolaborasi WIKA-WEGE Dukung Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Modular di Aceh Tamiang

    Kolaborasi WIKA-WEGE Dukung Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Modular di Aceh Tamiang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA bersama entitas anak usahanya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), terus memperkuat peran strategis dalam mendukung program pemulihan pascabencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan hunian sementara (huntara) berbasis modular di Kabupaten
    Aceh Tamiang
    , Provinsi Aceh.
    Pembangunan huntara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui
    Kementerian PU
    untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan cepat huni bagi masyarakat terdampak bencana.
    Mengusung teknologi modular, proyek ini memungkinkan proses konstruksi dilakukan lebih cepat, efisien, dan terstandarisasi, tanpa mengesampingkan kualitas bangunan serta kenyamanan penghuni.
    Pembangunan huntara yang berlokasi di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, mencakup tujuh blok hunian dengan total 84 unit untuk kepala keluarga dan diproyeksikan mampu menampung sekitar 336 jiwa.
    Setiap blok dilengkapi fasilitas dasar, antara lain sistem sanitasi, jaringan listrik, air bersih, ventilasi memadai, serta penataan lingkungan yang mendukung kenyamanan dan keamanan penghuni selama masa hunian sementara.
    Hingga hari ke-15, progres pembangunan menunjukkan capaian signifikan. Pekerjaan fondasi dan rangka modular telah rampung, sementara pekerjaan baja ringan dan atap,
    finishing
    , serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan
    plumbing
    (MEP) terus dipercepat di seluruh blok hunian.
    Adapun aktivitas konstruksi di tujuh blok, dari Blok A hingga Blok G, meliputi pemasangan panel
    sandwich
    , lantai vinil dan keramik, rangka plafon,
    sanitair
    , hingga sistem kelistrikan.
    Sebagai induk usaha,
    WIKA
    berperan memastikan pelaksanaan proyek huntara milik Kementerian PU berjalan optimal.
    Sementara itu,
    WEGE
    bertindak sebagai pelaksana konstruksi sekaligus penyedia teknologi hunian modular yang adaptif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kondisi tanggap darurat.
    Sinergi tersebut menjadi wujud komitmen WIKA Group dalam menghadirkan solusi infrastruktur hunian yang cepat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
    Selain fokus pada percepatan pembangunan, proyek
    Huntara Modular
    Aceh Tamiang juga melibatkan ratusan tenaga kerja, termasuk tenaga lokal, serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten.
    Kehadiran huntara tersebut diharapkan dapat segera memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.
    Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) menyampaikan bahwa pembangunan huntara modular tidak hanya dirancang untuk cepat huni, tetapi juga memastikan kelayakan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terdampak bencana.
    “WIKA bersama WEGE, dengan dukungan Kementerian PU, menghadirkan hunian sementara yang dibangun dengan pendekatan modular agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (12/1/2026).
    “Kami memastikan setiap unit dilengkapi fasilitas dasar yang memadai serta didukung fasilitas publik yang menunjang aktivitas sosial dan ibadah warga,” lanjut Agung.
    Setiap unit huntara modular dirancang berukuran 3 x 6 meter (18 meter persegi) dan dilengkapi fasilitas hunian dasar, antara lain dua tempat tidur
    queen bed
    berukuran 160 x 200 centimeter (cm), kasur setebal 20 cm, kipas angin, serta
    wall exhaust fan
    untuk mengoptimalkan sirkulasi udara.
    Kawasan Huntara Modular Aceh Tamiang juga dilengkapi berbagai fasilitas publik, seperti toilet dan
    shower
    bersama, dapur umum, area cuci dan jemur, musala, serta area komunal multifungsi yang dapat dimanfaatkan warga untuk berinteraksi dan beraktivitas bersama.
    Dengan dukungan fasilitas tersebut, WIKA dan WEGE berharap huntara modular di Aceh Tamiang ini tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara, tetapi juga mendukung pemulihan sosial masyarakat serta menghadirkan lingkungan hunian yang bermartabat selama masa transisi pascabencana.
    Kolaborasi Kementerian PU, WIKA, dan WEGE menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kondisi darurat dan pemulihan bencana.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Desak Pemerintah Tolak Penangkapan Nicolas Maduro: Rendahkan PBB

    PDIP Desak Pemerintah Tolak Penangkapan Nicolas Maduro: Rendahkan PBB

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan mendesak pemerintah menyatakan penolakan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jammaludin Idham dalam Penutupan Rapat Kerja Nasional ke-I PDIP, di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). 

    Jammaludin mengatakan sikap ini adalah hasil Rakernas ke-I PDIP dalam menyikapi nanggapi isu di luar negeri, salah satunya penangkapan Nicolas Maduro.

    “Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara, merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump,” katanya.

    Menurutnya sikap pemerintah AS telah merendahkan marwah PBB dan bertentangan dengan hukum internasional. 

    Tak hanya itu, dia menjelaskan sikap Trump juga mencoreng pembukaan UUD 1945.

    “Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan,” sambungnya.

    Jamaluddin menyatakan bahwa partai berlogo banteng itu mendorong kedaulatan politik untuk menghadapi dinamika geopolitik global, serta tantangan sosial.

    Dia menolak adanya tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing yang merugikan kepentingan dalam negeri.

  • Perangkat Segel Balai Desa Kalirejo Pasuruan, Tuntut Gaji Tertunggak dan Ancam Lapor Kejari

    Perangkat Segel Balai Desa Kalirejo Pasuruan, Tuntut Gaji Tertunggak dan Ancam Lapor Kejari

  • Nyetir SUV Bongsor Sekelas Pajero-Fortuner Jangan Ngebut di Tol, Pokoknya Jangan!

    Nyetir SUV Bongsor Sekelas Pajero-Fortuner Jangan Ngebut di Tol, Pokoknya Jangan!

    Jakarta –

    Masih ada aja yang nekat ngebut pas naik SUV bongsor di tol. Ujung-ujungnya kecelakaan, mobil melintir lalu terguling seperti yang terjadi di Tol Jatibening.

    SUV bongsor sekelas Pajero Sport-Fortuner memang bukan buat kebut-kebutan. Apalagi saat dikemudikan di jalan tol. Mobilnya cenderung limbung dan sangat berisiko buat terguling. Seperti kecelakaan yang dialami SUV bongsor di jalan Tol Jatibening.

    Sebagaimana terlihat dalam rekaman video dashcam yang diunggah akun Instagram info_pondokgede, terlihat mulanya ada mobil putih dengan kecepatan tinggi di lajur 3. Tak berselang lama, muncul mobil lainnya di lajur 2 yang juga ngebut. Kedua mobil itu kemudian mengambil lajur 1 dan mepet ke bahu jalan untuk menghindari truk yang tengah berjalan di lajur 2. Selanjutnya muncul SUV bongsor dengan kecepatan tinggi muncul di lajur 3.

    Mobil yang diduga Fortuner itu juga mengikuti dua mobil ngebut sebelumnya. Untuk menghindari truk, SUV bongsor itu hendak mengambil lajur 1 dekat bahu jalan hingga akhirnya melintir tak terkendali hingga menghantam pembatas jalan dan berujung terguling.

    Sony Susmana, praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), mengatakan bahwa mobil-mobil SUV ladder frame seperti Fortuner dan Pajero bukan dirancang kendaraan untuk kebut-kebutan di jalan tol. Sebab, mobil dengan dimensi bongsor tersebut bisa kehilangan kestabilan apabila dipacu dengan kecepatan tinggi di jalan tol.

    Terbukti dari kecelakaan di Tol Jatibening itu, mobil tiba-tiba melintir dan tak terkendali hingga menghantam pembatas jalan. Kecelakaan yang melibatkan SUV sekelas Fortuner-Pajero saat ngebut di tol memang bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian serupa. Tapi lebih mengherankannya lagi, masih banyak pengemudi SUV serupa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

    Erreza Hardian selaku pakar keselamatan berkendara dan asesor LSP EMI pernah mengungkap mengemudikan mobil seperti Pajero Sport dan Fortuner memang seringkali bikin pengendara terlena. Tenaganya besar, responsif, dan menyenangkan untuk dikendarai bikin pengemudi tak sadar sudah memacunya dengan kecepatan tinggi.

    “Karena (nyetir mobil semacam Pajero) memang enak sih dan itu tadi pengemudi tidak akan sadar tahu-tahu sudah 150 km/jam dan sulit pengendalian. Saat power sterring masih ringan, dapat mindset manuver untuk menghindar, jungkir balik deh. Kalau mobil dengan standar tinggi power steering akan menyesuaikan jadi kalau manuver kaget tuh mobil tidak berbelok ekstrem,” jelas Erreza.

    Dari kejadian di atas harusnya para pengemudi mobil serupa harusnya menyadari untuk tidak seharusnya ngebut-ngebut di tol. Pastikan kecepatan kamu tak melebihi batas yang telah ditentukan ya. Jangan sampai kamu malah jadi korban berikutnya.

    (dry/din)

  • Cari Penyebab Kebakaran Gudang Farmasi RSUD dr Harjono, Polres Ponorogo Periksa 12 Saksi

    Cari Penyebab Kebakaran Gudang Farmasi RSUD dr Harjono, Polres Ponorogo Periksa 12 Saksi

  • DeepSeek AI Asal China Mulai Saingi OpenAI-Gemini di Negara Berkembang

    DeepSeek AI Asal China Mulai Saingi OpenAI-Gemini di Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — Startup kecerdasan buatan (AI) asal China DeepSeek semakin populer di negara-negara berkembang. Kehadirannya dinilai ikut mempercepat adopsi AI di wilayah yang sebelumnya tertinggal dibanding negara maju.

    Berdasarkan laporan terbaru Microsoft, dalam tiga bulan hingga Desember 2025, sekitar 16,3% populasi dunia telah menggunakan AI generatif. Angka ini meningkat dari 15,1% pada periode sebelumnya.

    Para peneliti Microsoft juga menemukan bahwa kemunculan DeepSeek, perusahaan AI asal China yang berdiri pada 2023, turut mendorong peningkatan adopsi AI di negara-negara berkembang.

    Faktor utamanya adalah model AI DeepSeek yang gratis dan bersifat sumber terbuka, sehingga dapat diakses dan dikembangkan oleh banyak pihak.

    Dikutip dari Japan Today, Senin (12/1/2026), ketika DeepSeek merilis model AI terbarunya, R1, pada Januari 2025, industri teknologi global dibuat terkejut. Model tersebut diklaim lebih hemat biaya dibanding produk sejenis dari OpenAI, sekaligus menunjukkan China semakin cepat mengejar ketertinggalan teknologi dari Amerika Serikat. Bahkan, jurnal ilmiah ternama Nature menyebut penelitian dari pendiri DeepSeek sebagai karya penting.

    DeepSeek dinilai efektif untuk tugas-tugas seperti matematika dan pemrograman. Namun, untuk topik tertentu terutama politik jawaban yang diberikan berbeda dari model AI asal Amerika Serikat karena mengikuti regulasi dan akses internet di China.

    Ketersediaan layanan gratis dan kemudahan akses membuat DeepSeek cepat diadopsi di negara-negara dengan keterbatasan infrastruktur digital atau daya beli rendah. Sejumlah negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mencatat tingkat penggunaan yang cukup tinggi.

    Laporan tersebut memperkirakan pangsa pasar DeepSeek di China mencapai 89%. Angka ini disusul oleh Belarus (56%), Kuba (49%), Rusia (43%), serta Suriah dan Iran (23–25%). Di beberapa negara Afrika seperti Ethiopia, Zimbabwe, Uganda, dan Niger, pangsa pasar DeepSeek berada di kisaran 11–14%. 

    Meski demikian, kepala ilmuwan data AI for Good Lab Microsoft, Juan Lavista Ferres, mencatat bahwa adopsi AI di negara maju tumbuh jauh lebih cepat dibanding negara berkembang, sehingga kesenjangan penggunaan teknologi ini masih cukup besar.

    “Kami melihat adanya kesenjangan, dan kami khawatir jarak tersebut akan terus melebar,” ujar Lavista.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa negara-negara yang sejak awal berinvestasi secara konsisten dalam infrastruktur digital dan teknologi AI kini menjadi pemimpin dalam jumlah pengguna AI. Beberapa di antaranya adalah Uni Emirat Arab, Singapura, Prancis, dan Spanyol.

    Temuan Microsoft ini sejalan dengan survei Pew Research Center, yang menunjukkan bahwa sejumlah negara lebih antusias terhadap AI dibandingkan rasa khawatir terhadap risikonya. Dalam kedua laporan tersebut, Korea Selatan menonjol sebagai salah satu negara dengan tingkat penerimaan AI tertinggi.

    Meski Microsoft memiliki kepentingan bisnis dalam mendorong adopsi AI secara luas, perusahaan menegaskan bahwa riset ini bertujuan untuk memetakan tren penggunaan AI secara global, bukan semata-mata dari sudut pandang komersial. (Nur Amalina)