Xcloud.id

Blog

  • Ini SUV Listrik Paling Bongsor di China yang akan Meluncur Sebentar Lagi

    Ini SUV Listrik Paling Bongsor di China yang akan Meluncur Sebentar Lagi

    Jakarta –

    Produsen mobil listrik asal China, Nio, tengah menyiapkan SUV listrik anyar berukuran jumbo bernama Nio ES9. Mobil ini diklaim bakal menjadi SUV listrik paling bongsor di negeri tirai bambu.

    Mengutip Carnewschina, ES9 akan diposisikan di atas Nio ES8 dalam jajaran produk Nio. Mobil ini menyasar segmen konsumen keluarga besar dan pengguna kelas atas yang menginginkan ruang ekstra.

    Nio ES9 Foto: Carnewschina

    Data yang dirilis Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China mengungkap dimensi ES9 benar-benar raksasa. Panjangnya mencapai 5.365 mm, lebar 2.029 mm, dan tinggi 1.870 mm. Angka itu membuatnya lebih panjang 85 mm, lebih lebar 29 mm, dan lebih tinggi 70 mm dibandingkan ES8. Jarak sumbu rodanya juga membengkak menjadi 3.250 mm, menjanjikan kabin yang sangat lapang.

    Sebagai gambaran, ukuran ES9 berada di antara Cadillac Escalade versi standar dan Escalade ESV, namun dengan wheelbase yang lebih panjang. Secara desain, ES9 masih mengusung bahasa desain keluarga Nio, dengan wajah depan lebih tegak, lampu DRL terpisah, serta modul LiDAR yang menonjol di atap.

    Nio ES9 Foto: Carnewschina

    Di balik bodinya, ES9 dibekali dua motor listrik. Motor depan menghasilkan 241 dk, sementara motor belakang menyumbang 456 dk. Total tenaga gabungannya mencapai 697 dk dengan torsi 700 Nm. Sumber energinya berasal dari baterai 102 kWh yang dipasok CATL.

    Soal pengisian daya, Nio masih mengandalkan keunggulan jaringan battery swap miliknya, yang memungkinkan penggantian baterai hanya sekitar tiga menit. Peluncuran resmi ES9 diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, sementara peluang masuk pasar global masih belum dipastikan.

    (lua/din)

  • Lagu Lawas Pilkada Tak Langsung

    Lagu Lawas Pilkada Tak Langsung

    Bukan Gagasan Baru
    Usulan pilkada tidak langsung pernah digulirkan pada 2014 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Setelah terbit, UU itu dianulir melalui dua perppu.

    Pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu itu sekaligus mencabut UU 22/2014. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

    Waketum PAN Viva Yoga menyebut partainya mendukung pilkada tidak langsung dan sudah memiliki sikap itu sejak 2014. PAN sudah setuju dengan pilkada melalui DPRD, bahkan ketika DPR RI sempat mengesahkan UU Pilkada tidak langsung sebelum dianulir lewat perppu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “PAN setuju rencana pemilihan kepala daerah di pilkada secara tidak langsung, melalui DPRD,” kata Viva kepada detikX pekan lalu.

    “PAN tidak maju mundur seperti setrikaan,” imbuhnya.

    Viva Yoga mengklaim pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama konstitusional menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. “Mahkamah Konstitusi juga menyatakan apakah pilkada langsung atau pilkada tidak langsung adalah open legal policy, tergantung pada pembuat undang-undang,” ujarnya.

    Ia juga menyebut sejak awal Partai Golkar, Gerindra, dan PAN berada di barisan yang sama soal ini. Oleh karena itu, Viva Yoga mengaku tidak ada tekanan khusus ke PAN karena sikap partainya sudah jelas sejak lama. Pembahasan revisi UU Pilkada, menurutnya, tinggal menunggu waktu karena sudah masuk Prolegnas.

    Senada dengan itu, anggota DPR dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, mengatakan partainya sudah lama mendorong perubahan sistem, bahkan sejak era SBY. Ia menyebut gagasan pilkada tidak langsung kembali menguat sekitar Maret 2025 dan kini masuk dalam rencana revisi paket undang-undang politik, yang dijadwalkan mulai 2026.

    Menurutnya, revisi pelaksanaan pilkada perlu dilakukan karena biaya politik elektoral yang makin mahal. Selain itu, ia menuding maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah sebagai bukti kegagalan sistem pilkada langsung.

    “Jadi soal terjadinya OTT kepada kepala daerah, ini bukti bahwa sistem kita gagal. Sistem kita gagal, nah inilah yang perlu kita koreksi,” kata Syaiful kepada detikX.

    Ia menyebut biaya pilkada sangat tinggi dan makin naik tiap periode. “Menurut laporan dari KPK, pilkada kita, rata-rata untuk jadi bupati-wali kota, range-nya Rp 50-60 miliar. Untuk jadi gubernur sekitar Rp 200-900 miliar atau Rp 1 triliun di provinsi yang besar,” sambungnya.

  • PDIP Tolak Pilkada lewat DPRD, Rakyat Berhak Memilih Langsung

    PDIP Tolak Pilkada lewat DPRD, Rakyat Berhak Memilih Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung untuk menjamin hak politik rakyat memilih pemimpin.

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya Pilkada langsung melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998.

    “PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

    Megawati mengatakan Pilkada langsung tidak bisa diubah melalui mekanisme yang tertutup. Terlebih, Pilkada langsung berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

    Selain itu, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum.

    “Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” ujar Megawati.

    Dia menyampaikan bahwa Pilkada langsung adalah perjuangan masyarakat pascareformasi untuk mempertahankan sistem demokrasi dan merebut hak politik setelah dikuasi pemerintah yang lekat dengan otoriter.

    Dia menilai mekanisme melalui DPRD dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan.

    “Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP Jamaluddin Idham menyampaikan bahwa partainya mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah. Rekomendasi ini bagian dari hasil Rakernas ke-I PDIP.

    “Antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” jelasnya.

    Dia menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpin melalui pelaksanaan pilkada secara langsung. Upaya ini untuk memperkuat keabsahan dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.

  • RDMP Balikpapan Beroperasi, Ambisi RI Setop Impor Solar Bisa Terwujud?

    RDMP Balikpapan Beroperasi, Ambisi RI Setop Impor Solar Bisa Terwujud?

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sejumlah analis membeberkan dampak dari beroperasinya Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan terhadap ketahanan energi di Indonesia.

    Adapun, RDMP Balikpapan baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1/2026). Proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp123 triliun itu mampu meningkatkan produksi minyak dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph.

    Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (K3EPB) Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, dengan peningkatan kapasitas dan kompleksitas kilang, RDMP Balikpapan memungkinkan RI mengolah minyak mentah menjadi produk bernilai tinggi yang sesuai spesifikasi domestik. Ini termasuk untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang biodiesel B50.

    Menurut Ali, dari sisi ketahanan energi dampak RDMP Balikpapan cukup besar. Pertama, kilang itu akan mengurangi ketergantungan impor solar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca migas.

    Kedua, meningkatkan fleksibilitas pasokan, karena produksi berada di dalam negeri dan tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika pasar global. Ketiga, memperkuat bauran energi nasional, khususnya dalam mendukung kebijakan mandatori biodiesel yang semakin tinggi.

    “Namun demikian, apakah impor solar benar-benar bisa dihentikan? Terkait itu kita perlu mencermati secara realistis. RDMP Balikpapan memang sangat signifikan, tetapi belum tentu otomatis membuat impor solar tidak ada lagi [0℅],” ucap Ali kepada Bisnis.

    Menurut Ali, impor solar masih bisa terjadi dalam kondisi tertentu. Misalnya, terjadi lonjakan konsumsi yang tidak terduga, gangguan operasi kilang atau perawatan berkala, hingga pertimbangan keekonomian.

    “Artinya dengan selesainya RDMP Balikpapan, impor solar berpotensi ditekan sangat jauh, bahkan bisa mendekati nol persen dalam kondisi normal, tetapi belum tentu sepenuhnya dihentikan secara permanen,” jelas Ali.

    Adapun peluang ekspor solar ke pasar global tetap terbuka. Namun, hal itu biasanya bersifat “opportunistic” dan kondisional, tergantung surplus produksi dan kondisi harga internasional.

    Secara keseluruhan, kata Ali, RDMP Balikpapan adalah tonggak penting menuju kemandirian energi. 

    “Agar optimal tetap perlu didukung oleh keandalan kilang lain, pasokan crude [minyak mentah] yang terjamin, serta manajemen distribusi yang efisien,” katanya.

    Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat bahwa kehadiran RDMP Balikpapan dibarengi dengan implementasi B40 dan B50 dapat membuat RI setop impor solar.

    Menurutnya, RDMP Balikpapan sangat strategis dan menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan solar dalam negeri.

    “Menurut pendapat saya dengan tambahan produksi BBM dari RDMP Balikpapan dan dikombinasikan program B40 dan B50. Pemerintah bisa stop impor solar,” ujar Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu.

    RDMP Balikpapan mencakup sistem penerimaan minyak mentah, pengolahan, hingga penunjang keandalan rantai pasok energi secara menyeluruh.

    Proyek besutan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu dinilai menjadi tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi.

    Pasalnya, proyek dengan total investasi setara Rp123 triliun ini bertujuan untuk memodernisasi kilang eksisting. Oleh karena itu, RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak, menghasilkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, mendorong hilirisasi industri petrokimia, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

    RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis yang dibangun secara terintegrasi dari penyediaan bahan baku, pipa transfer hingga produksinya.

    Proyek RDMP ini juga dirancang dan dilaksanakan dalam tiga lingkup utama proyek yang saling terhubung dan terintegrasi.

    Lingkup pertama adalah early work, yang mencakup 16 paket pekerjaan pendahuluan. Tahap ini meliputi persiapan dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan utilitas sementara, serta pembangunan fasilitas penunjang konstruksi.

    Adapun early work menjadi pondasi penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan seluruh tahapan konstruksi utama RDMP Balikpapan.

    Pada lingkup kedua, Pertamina melaksanakan pengembangan dan pembangunan fasilitas utama kilang yang mencakup 39 unit, terdiri dari 21 unit proses baru serta 13 unit fasilitas utilitas pendukung.

    Pertamina tidak hanya membangun unit baru, proyek ini juga melakukan revitalisasi 4 unit fasilitas utama pengolahan, antara lain unit distilasi minyak mentah, unit pengolahan residu, unit hydrocracking dan hydrotreating, serta pemulihan LPG.

    Pembangunan dan revitalisasi unit-unit ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keandalan pengolahan minyak mentah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas produk BBM sesuai standar yang lebih tinggi.

    Lingkup ketiga merupakan penguatan infrastruktur penerimaan dan penyaluran minyak mentah, yang mencakup pembangunan dua tangki penyimpanan minyak mentah berkapasitas masing-masing 1 juta barel.

    Pada tahap ini, Pertamina juga membangun jaringan pipa transfer line onshore dan offshore berdiameter 20 inci, unloading line onshore dan offshore berdiameter 52 inci, serta fasilitas Single Point Mooring (SPM) dengan kapasitas sandar kapal hingga 320.000 DWT. 

  • Teka-Teki Gambar Ini Bikin Mikir 2 Kali, Cuma Si Teliti Super yang Bisa Lolos!

    Teka-Teki Gambar Ini Bikin Mikir 2 Kali, Cuma Si Teliti Super yang Bisa Lolos!

    Asah Otak

    Daffa Ghazan Pradipta – detikHealth

    Senin, 12 Jan 2026 20:02 WIB

    Jakarta – Sedang jenuh dan butuh hiburan? Yuk uji ketelitian lewat teka-teki visual ini. Sekilas terlihat mudah, tapi jawabannya bisa mengecoh!

  • Kolaborasi WIKA-WEGE Dukung Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Modular di Aceh Tamiang

    Kolaborasi WIKA-WEGE Dukung Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Modular di Aceh Tamiang

    Kolaborasi WIKA-WEGE Dukung Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Modular di Aceh Tamiang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA bersama entitas anak usahanya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), terus memperkuat peran strategis dalam mendukung program pemulihan pascabencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan hunian sementara (huntara) berbasis modular di Kabupaten
    Aceh Tamiang
    , Provinsi Aceh.
    Pembangunan huntara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui
    Kementerian PU
    untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan cepat huni bagi masyarakat terdampak bencana.
    Mengusung teknologi modular, proyek ini memungkinkan proses konstruksi dilakukan lebih cepat, efisien, dan terstandarisasi, tanpa mengesampingkan kualitas bangunan serta kenyamanan penghuni.
    Pembangunan huntara yang berlokasi di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, mencakup tujuh blok hunian dengan total 84 unit untuk kepala keluarga dan diproyeksikan mampu menampung sekitar 336 jiwa.
    Setiap blok dilengkapi fasilitas dasar, antara lain sistem sanitasi, jaringan listrik, air bersih, ventilasi memadai, serta penataan lingkungan yang mendukung kenyamanan dan keamanan penghuni selama masa hunian sementara.
    Hingga hari ke-15, progres pembangunan menunjukkan capaian signifikan. Pekerjaan fondasi dan rangka modular telah rampung, sementara pekerjaan baja ringan dan atap,
    finishing
    , serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan
    plumbing
    (MEP) terus dipercepat di seluruh blok hunian.
    Adapun aktivitas konstruksi di tujuh blok, dari Blok A hingga Blok G, meliputi pemasangan panel
    sandwich
    , lantai vinil dan keramik, rangka plafon,
    sanitair
    , hingga sistem kelistrikan.
    Sebagai induk usaha,
    WIKA
    berperan memastikan pelaksanaan proyek huntara milik Kementerian PU berjalan optimal.
    Sementara itu,
    WEGE
    bertindak sebagai pelaksana konstruksi sekaligus penyedia teknologi hunian modular yang adaptif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kondisi tanggap darurat.
    Sinergi tersebut menjadi wujud komitmen WIKA Group dalam menghadirkan solusi infrastruktur hunian yang cepat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
    Selain fokus pada percepatan pembangunan, proyek
    Huntara Modular
    Aceh Tamiang juga melibatkan ratusan tenaga kerja, termasuk tenaga lokal, serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten.
    Kehadiran huntara tersebut diharapkan dapat segera memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.
    Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) menyampaikan bahwa pembangunan huntara modular tidak hanya dirancang untuk cepat huni, tetapi juga memastikan kelayakan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terdampak bencana.
    “WIKA bersama WEGE, dengan dukungan Kementerian PU, menghadirkan hunian sementara yang dibangun dengan pendekatan modular agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (12/1/2026).
    “Kami memastikan setiap unit dilengkapi fasilitas dasar yang memadai serta didukung fasilitas publik yang menunjang aktivitas sosial dan ibadah warga,” lanjut Agung.
    Setiap unit huntara modular dirancang berukuran 3 x 6 meter (18 meter persegi) dan dilengkapi fasilitas hunian dasar, antara lain dua tempat tidur
    queen bed
    berukuran 160 x 200 centimeter (cm), kasur setebal 20 cm, kipas angin, serta
    wall exhaust fan
    untuk mengoptimalkan sirkulasi udara.
    Kawasan Huntara Modular Aceh Tamiang juga dilengkapi berbagai fasilitas publik, seperti toilet dan
    shower
    bersama, dapur umum, area cuci dan jemur, musala, serta area komunal multifungsi yang dapat dimanfaatkan warga untuk berinteraksi dan beraktivitas bersama.
    Dengan dukungan fasilitas tersebut, WIKA dan WEGE berharap huntara modular di Aceh Tamiang ini tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara, tetapi juga mendukung pemulihan sosial masyarakat serta menghadirkan lingkungan hunian yang bermartabat selama masa transisi pascabencana.
    Kolaborasi Kementerian PU, WIKA, dan WEGE menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kondisi darurat dan pemulihan bencana.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Desak Pemerintah Tolak Penangkapan Nicolas Maduro: Rendahkan PBB

    PDIP Desak Pemerintah Tolak Penangkapan Nicolas Maduro: Rendahkan PBB

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan mendesak pemerintah menyatakan penolakan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jammaludin Idham dalam Penutupan Rapat Kerja Nasional ke-I PDIP, di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). 

    Jammaludin mengatakan sikap ini adalah hasil Rakernas ke-I PDIP dalam menyikapi nanggapi isu di luar negeri, salah satunya penangkapan Nicolas Maduro.

    “Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara, merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump,” katanya.

    Menurutnya sikap pemerintah AS telah merendahkan marwah PBB dan bertentangan dengan hukum internasional. 

    Tak hanya itu, dia menjelaskan sikap Trump juga mencoreng pembukaan UUD 1945.

    “Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan,” sambungnya.

    Jamaluddin menyatakan bahwa partai berlogo banteng itu mendorong kedaulatan politik untuk menghadapi dinamika geopolitik global, serta tantangan sosial.

    Dia menolak adanya tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing yang merugikan kepentingan dalam negeri.

  • Perangkat Segel Balai Desa Kalirejo Pasuruan, Tuntut Gaji Tertunggak dan Ancam Lapor Kejari

    Perangkat Segel Balai Desa Kalirejo Pasuruan, Tuntut Gaji Tertunggak dan Ancam Lapor Kejari

  • Nyetir SUV Bongsor Sekelas Pajero-Fortuner Jangan Ngebut di Tol, Pokoknya Jangan!

    Nyetir SUV Bongsor Sekelas Pajero-Fortuner Jangan Ngebut di Tol, Pokoknya Jangan!

    Jakarta –

    Masih ada aja yang nekat ngebut pas naik SUV bongsor di tol. Ujung-ujungnya kecelakaan, mobil melintir lalu terguling seperti yang terjadi di Tol Jatibening.

    SUV bongsor sekelas Pajero Sport-Fortuner memang bukan buat kebut-kebutan. Apalagi saat dikemudikan di jalan tol. Mobilnya cenderung limbung dan sangat berisiko buat terguling. Seperti kecelakaan yang dialami SUV bongsor di jalan Tol Jatibening.

    Sebagaimana terlihat dalam rekaman video dashcam yang diunggah akun Instagram info_pondokgede, terlihat mulanya ada mobil putih dengan kecepatan tinggi di lajur 3. Tak berselang lama, muncul mobil lainnya di lajur 2 yang juga ngebut. Kedua mobil itu kemudian mengambil lajur 1 dan mepet ke bahu jalan untuk menghindari truk yang tengah berjalan di lajur 2. Selanjutnya muncul SUV bongsor dengan kecepatan tinggi muncul di lajur 3.

    Mobil yang diduga Fortuner itu juga mengikuti dua mobil ngebut sebelumnya. Untuk menghindari truk, SUV bongsor itu hendak mengambil lajur 1 dekat bahu jalan hingga akhirnya melintir tak terkendali hingga menghantam pembatas jalan dan berujung terguling.

    Sony Susmana, praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), mengatakan bahwa mobil-mobil SUV ladder frame seperti Fortuner dan Pajero bukan dirancang kendaraan untuk kebut-kebutan di jalan tol. Sebab, mobil dengan dimensi bongsor tersebut bisa kehilangan kestabilan apabila dipacu dengan kecepatan tinggi di jalan tol.

    Terbukti dari kecelakaan di Tol Jatibening itu, mobil tiba-tiba melintir dan tak terkendali hingga menghantam pembatas jalan. Kecelakaan yang melibatkan SUV sekelas Fortuner-Pajero saat ngebut di tol memang bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian serupa. Tapi lebih mengherankannya lagi, masih banyak pengemudi SUV serupa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

    Erreza Hardian selaku pakar keselamatan berkendara dan asesor LSP EMI pernah mengungkap mengemudikan mobil seperti Pajero Sport dan Fortuner memang seringkali bikin pengendara terlena. Tenaganya besar, responsif, dan menyenangkan untuk dikendarai bikin pengemudi tak sadar sudah memacunya dengan kecepatan tinggi.

    “Karena (nyetir mobil semacam Pajero) memang enak sih dan itu tadi pengemudi tidak akan sadar tahu-tahu sudah 150 km/jam dan sulit pengendalian. Saat power sterring masih ringan, dapat mindset manuver untuk menghindar, jungkir balik deh. Kalau mobil dengan standar tinggi power steering akan menyesuaikan jadi kalau manuver kaget tuh mobil tidak berbelok ekstrem,” jelas Erreza.

    Dari kejadian di atas harusnya para pengemudi mobil serupa harusnya menyadari untuk tidak seharusnya ngebut-ngebut di tol. Pastikan kecepatan kamu tak melebihi batas yang telah ditentukan ya. Jangan sampai kamu malah jadi korban berikutnya.

    (dry/din)

  • Cari Penyebab Kebakaran Gudang Farmasi RSUD dr Harjono, Polres Ponorogo Periksa 12 Saksi

    Cari Penyebab Kebakaran Gudang Farmasi RSUD dr Harjono, Polres Ponorogo Periksa 12 Saksi