Xcloud.id

Blog

  • BSSN ungkap UU ketahanan siber penting disahkan tahun 2025

    BSSN ungkap UU ketahanan siber penting disahkan tahun 2025

    Bandung (ANTARA) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang kini masih berupa rancangan, sangat penting bisa disahkan segera, bahkan tahun 2025 ini.

    “Mudah-mudahan tahun ini sudah disahkan karena sekarang ini serangan cyber kan masif sekali, dalam sehari itu bisa sejuta lebihan serangan dan bahkan satu detik itu ada sembilan serangan. Nah, undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan selain kenyamanan,” kata Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas selepas uji publik RUU Keamanan Siber di Gedung Sate Bandung, Senin.

    Menurut dia, saat ini kian masif serangan siber pada Indonesia, dan hingga Semester I tahun 2025 lebih dari 133 juta serangan siber, atau jika dikalkulasikan per hari bisa mencapai sejuta lebih serangan atau sekitar sembilan serangan siber per detik.

    Meski demikian, Slamet mengungkapkan angka tersebut belum tentu penyerangan secara siber, akan tetapi memang merupakan anomali atau keanehan yang berpotensi menjadi serangan siber.

    Anomali ini, kata dia, dalam waktu hampir empat tahun dari 2021 sampai 2025, ada sekitar 6,7 miliar anomali, sehingga selain secara teknis, juga dibutuhkan penjagaan secara peraturan perundang-undangan.

    Undang-undang ini, menurut Slamet, diharapkan guna memberikan kenyamanan dan keamanan pada saat semua pihak memanfaatkan digitalisasi, internet, siber, termasuk pemerintah yang saat ini tidak lepas dari sistem digital.

    “Tidak hanya untuk pemerintah, ini juga diharapkan bisa melindungi masyarakat. Kan selama ini banyak sekali serangan phishing atau penyamaran, ketika terjebak ternyata mengambil akun kita, rekening kita, banyak kan yang seperti itu. Undang-undang ini diharapkan bisa melindungi tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, tapi juga masyarakat dari hal-hal semacam itu,” ucapnya.

    Oleh karena itu, kata Slamet, pihaknya menggencarkan berbagai uji publik ke berbagai pihak seperti asosiasi, akademisi, hingga unsur pemerintah seperti di Pemprov Jabar hari Senin (15/9) guna mempercepat proses menuju pengesahan undang-undang tersebut.

    “Makanya ini salah satu usaha kami adalah bagaimana kami juga minta dukungan lewat uji publik ke berbagai pihak, termasuk ke pemerintah daerah seperti ke Jabar saat ini, sebagai upaya sosialisasi, supaya kalau ada masukan, perbaikan, dan sebagainya bisa terakomodasi,” ujarnya.

    Diketahui, Senin ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dilakukan uji publik di Gedung Sate Bandung sebagai pusat pemerintahan Pemprov Jabar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Praperadilan Notaris Nafiaturrohmah: Kejari Ngawi Mangkir, Sidang Ditunda

    Praperadilan Notaris Nafiaturrohmah: Kejari Ngawi Mangkir, Sidang Ditunda

    Ngawi (beritajatim.com) – Sidang praperadilan terkait penetapan tersangka Notaris Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn. kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum pemohon, D. Heru Nugroho, S.H., M.H., CPL., CPCLE, menyatakan keprihatinannya setelah pihak termohon, Kejaksaan Negeri Ngawi, tidak hadir dalam sidang awal dengan alasan sedang menjalankan tugas.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Ngawi kemudian menyatakan bahwa sidang ditunda. Sidang kemudian akan dilakukan pada Selasa (16/9/2025).

    “Kami prihatin ya. Kalau tadi majelis menyampaikan bahwa ternyata termohon ini tidak bisa hadir karena sedang ada tugas. Ini kan ironis sekali. Beliau termohon ini sebagai penegak hukum, harusnya beliau paham untuk taat hukum,” kata Heru Nugroho, Senin (15/9/2025).

    Heru menilai ketidakhadiran pihak Kejaksaan menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menghormati proses hukum.

    “Jangan kemudian kemarin melakukan proses-proses hukum terhadap klien kami dengan cara melanggar hukum, dengan tidak memenuhi hukum acara yang ada. Dan hari ini menunjukkan benar-benar termohon ini tidak ada etikat baik untuk hadir. Ini menyangkut nasib seseorang, ini hak asasi manusia,” ujarnya.

    Dalam keterangannya, Heru menegaskan penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya cacat hukum. Ia menyoroti tidak adanya izin pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

    “Pemeriksaan hari ini kami menolak. Kami menolak tidak tanda tangan dan tidak memberi keterangan bersama klien kami. Karena sampai detik ini MKN belum pernah mengeluarkan izin untuk klien kami,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengungkap adanya kejanggalan berupa dua Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dua surat perintah penyidikan (Sprindik). “Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 jelas mengatur SPDP wajib diberikan kepada tersangka maksimal tujuh hari. Sampai sekarang klien kami tidak pernah menerimanya,” tambah Heru.

    Heru juga mempertanyakan dasar tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada kliennya. Menurutnya, hingga kini Kejaksaan belum mengungkap siapa pemberi, siapa penerima, maupun jumlah nominal gratifikasi yang disebut merugikan negara hingga Rp400 juta.

    “Kalau bicara gratifikasi, pasti ada pemberi dan penerima. Pertanyaan saya, siapa yang memberi, siapa yang menerima, berapa nominalnya, dan mengakibatkan apa? Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Kenapa justru klien kami yang dikriminalisasi?” tegasnya.

    Heru mengingatkan, kliennya sebagai notaris hanyalah pejabat umum yang berperan memfasilitasi pembuatan akta dalam transaksi jual beli tanah. “Klien kami hanya menjalankan kewajiban, membuat akta sesuai permintaan para pihak. Tugas kejaksaan seharusnya mengungkap perkara ini dengan sebenar-benarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi,” ucapnya.

    Menutup pernyataannya, Heru meminta pihak Kejaksaan Negeri Ngawi untuk hadir dalam persidangan berikutnya. “Kami minta termohon besok hadir. Karena ini persoalan serius, menyangkut hak asasi manusia, dan proses hukum yang harus dijalankan dengan benar,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Jalan di Teluk Gong Jakut Rusak Parah dan Retak Megapolitan 15 September 2025

    Jalan di Teluk Gong Jakut Rusak Parah dan Retak Megapolitan 15 September 2025

    Jalan di Teluk Gong Jakut Rusak Parah dan Retak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jalan Kepanduan 2 di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, rusak parah sepanjang sekitar 1,5 kilometer. Padahal, jalan ini kerap dijadikan akses alternatif warga dari Teluk Gong menuju Pluit.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (15/9/2025), jalan tersebut berada persis di tepi kali dan terbuat dari coran semen, bukan aspal seperti jalan raya pada umumnya.
    Kondisinya kini banyak retak, bergelombang, bahkan di beberapa titik berlubang sedalam sekitar 10 sentimeter sehingga membahayakan pengendara.
    Setya (30), salah satu warga yang rutin melintas, mengaku terpaksa menggunakan jalan tersebut karena lalu lintas lebih lengang dibanding jalur utama.
    “Hampir setiap hari lewat sini, karena pinggir kali jarang ada mobil, jadi buat menghindari macet,” kata Setya.
    Ia menambahkan, kerusakan jalan sudah terjadi sejak lama.
    “Ini sudah lama rusaknya puluhan tahun, mungkin karena pinggir kali jadi mudah retak-retak gitu, makin ke sana makin rusak,” ujarnya.
    Hal serupa disampaikan warga lain, Hardi (51). Ia menyebut Jalan Kepanduan 2 memang sudah rusak sejak bertahun-tahun lalu.
    “Kalau rusaknya sejak kapan persisnya kurang tahu, karena udah lama juga kaya tahunan,” ungkap Hardi.
    Menurut Hardi, jalan tersebut sebenarnya sudah pernah diperbaiki sebanyak dua kali. Namun, kerusakan kembali muncul dan semakin parah.
    “Kadang ada perbaikan jalan sekitar dua kali, cuma rusak lagi. Kalau soal penyebab jalan retak saya enggak tahu apa,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Pohon Polda Riau Tak Cuma Tumbuhkan Tanaman tapi Bangun Usaha Masa Depan

    Bank Pohon Polda Riau Tak Cuma Tumbuhkan Tanaman tapi Bangun Usaha Masa Depan

    Pekanbaru –

    Polda Riau membangun ‘Bank Pohon’ yang tak sekadar menumbuhkan tanaman untuk Bumi Lancang Kuning. Bank pohon juga menjadi peluang membangun usaha masa depan.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan Bank Pohon menjadi wadah bagi personel untuk menyiapkan keterampilan dengan belajar menanam, sehingga personel memiliki bekal untuk masa depan saat pensiun.

    “Melalui program tanam dan pelatihan di Bank Pohon, anggota saya dorong agar memiliki keterampilan nyata belajar menanam, mengolah, dan menghasilkan. Dengan begitu, bukan hanya disiplin yang terjaga, tapi juga terbuka peluang membangun usaha yang benar dan bermanfaat,” ujar Irjen Herry Heryawan, dalam kunjungannya di Bank Pohon, Pekanbaru, Senin (15/9/2025).

    Bank Pohon ini juga dipersiapkan sebagai tempat bagi personel yang melakukan pelanggaran. Di Bank Pohon ini, personel diberikan kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengecek Bank Pohon di Rumbai, Pekanbaru, Senin (15/9/2025). Bank Pohon Polda Riau tak sekadar menumbuhkan tanaman tapi juga membangun usaha masa depan. (Foto: dok. Polda Riau)

    “Menjadi polisi adalah amanah yang tidak mudah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, terutama bagi mereka yang pernah salah langkah. Berhenti dari narkoba, belajar introspeksi, dan manfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh,” jelasnya.

    Jenderal bintang dua ini berpesan kepada jajarannya untuk bekerja dengan jujur dan ikhlas. Ia juga senantiasa mendorong personel untuk menjadi polisi yang tak hanya menjaga keamanan tetapi juga melindungi alam.

    Bank Pohon Polda Riau tak sekadar menumbuhkan tanaman tapi juga membangun usaha masa depan. (Foto: dok. Polda Riau)

    “Saya tegaskan, hanya dengan hati yang bersih, keterampilan yang kuat, dan komitmen yang jujur, kita bisa menjaga marwah Polri sekaligus menjaga alam,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Bank Pohon merupakan inisiasi Kapolda Irjen Herry Heryawan untuk mendukung program Green Policing. Bank Pohon ini memiliki ribuan bibit dengan berbagai varietas pohon.

    Setiap bibit yang disalurkan akan didata secara digital dan dilengkapi QR code yang mencatat jenis tanaman, lokasi penanaman, serta pihak pengampu perawatannya.

    Kapolda menegaskan, gerakan ini tidak hanya dilakukan di kalangan internal Polri, tetapi juga ditujukan bagi masyarakat luas. Distribusi bibit akan diarahkan ke sekolah, rumah ibadah, komunitas hingga instansi pemerintah, dengan dukungan teknis dari dinas terkait, serta potensi dukungan CSR dari kalangan swasta.

    Tak hanya menyediakan bibit pohon, Bank Pohon Polda Riau juga memiliki kolam ikan dan ternak kambing. Di sana, personel kepolisian dan masyarakat bisa belajar mengembangkan usaha dari ternak kambing dan kolam ikan.

    (mei/dhn)

  • Khofifah Sebut Perlu Jalur Penyelamatan di Akses Menuju Bromo Surabaya 15 September 2025

    Khofifah Sebut Perlu Jalur Penyelamatan di Akses Menuju Bromo Surabaya 15 September 2025

    Khofifah Sebut Perlu Jalur Penyelamatan di Akses Menuju Bromo
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, akses ke Gunung Bromo perlu dibuat jalur penyelamatan.
    Hal ini disampaikan Khofifah merespons kecelakaan bus di akses menuju Bromo yang menewaskan delapan orang.
    Khofifah mengaku sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menanyakan kemungkinan pemberian jalur penyelamatan di jalan menuju tempat wisata Gunung Bromo.
    Biasanya, kata dia, tanjakan atau turunan terdapat opsi jalur penyelamatan ketika ada hal yang tak dinginkan terjadi, seperti rem blong.
    “Maka mobil diarahkan ke jalur penyelamatan itu,” kata Khofifah saat menjenguk para korban kecelakaan di Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember, Senin (15/9/2025).
    Jalan yang menjadi TKP kecelakaan itu adalah jalur umum yang biasa dilalui wisatawan dan untuk mobilitas warga setempat.
    Namun, kata dia, semuanya masih menunggu hasil investigasi tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
    Ia memastikan tim KNKT segera memeriksa kondisi bus yang kecelakaan di lereng Bromo.
    “Kami menunggu hasil KNKT besok atau lusa yang akan turun,” katanya.
    Menurutnya, hasil investigasi KNKT juga akan menjadi dasar untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut itu.
    Kecelakaan lalu lintas bus pariwisata itu terjadi di jalan turunan di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu (14/9/2025) siang.
    Rombongan bus tersebut pulang rekreasi dari Taman Nasional Gunung Bromo dalam rangka tasyakuran kelulusan S1 Keperawatan.
    Dari 53 korban dalam peristiwa nahas tersebut, 29 orang adalah karyawan RSBS.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sebut Khalid Basalamah Kembalikan Uang Kasus Korupsi Kuota Haji

    KPK Sebut Khalid Basalamah Kembalikan Uang Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima sejumlah uang yang dikembalikan Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi penyelenggaran haji 2023-2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengonfirmasi hal tersebut, namun dia belum dapat memastikan jumlah uang yang dikembalikan terkait dengan perkara tersebut.

    “Benar [ada pengembalian uang]. Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” kata Budi kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

    Sebelumnya, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban dari PT Muhibbah dalam kasus kuota haji 2023-2024. Pernyataan ini dia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/9/2025), sebagai saksi fakta.

    Khalid menceritakan dia melaksanakan ibadah haji menggunakan jalur furoda dan telah membayar untuk pemberangkatan.

    Namun dia ditawarkan kuota khusus oleh Ibnu Masud, pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, sehingga terdaftar menjadi jemaah haji travel tersebut. 

    Penawaran yang diberikan PT Muhibbah berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Agama.

    “Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, yang dimiliki oleh Ibnu Masud,” katanya kepada wartawan.

    Khalid menjelaskan jemaah dari Uhud Tour sudah termasuk dalam jemaah PT Muhibbah karena Uhud Tour merupakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum mendapatkan kuota tambahan. 

    Totalnya sebanyak 122 jamaah diberangkatkan melalui PT Muhibbah pada tahun yang sama yaitu 2024.

    “Uhud Tour, ini kamu jemaah Muhibbah. Saya bersama jemaah Uhud Tour masuk menjadi jemaah Muhibbah. Karena Uhud Tour PIHK-nya belum bisa dapat kuota, jadi kami sebagai jemaah Muhibbah. Jumlahnya 122,” jelasnya.

  • Mencicipi Singkat New Honda ADV 160, Layak Buat Naik Level?

    Mencicipi Singkat New Honda ADV 160, Layak Buat Naik Level?

    Jakarta –

    PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan sesi first ride New Honda ADV 160. Berikut ini impresi pembaruan dari motor yang mengusung darah Sport Utility Vehicles (SUV) itu.

    Sesi test ride New ADV 160 berlangsung di AHM Safety Riding & Training Center, Deltamas, Bekasi, Senin (15/9/2025). Pertama dari segi tampang, Honda ADV 160 ini tidak banyak perubahan signifikan. Kesan pertama melihat motor ini masih punya tampilan yang gagah. Sentuhan baru pada leg shield, – bodi area depan kaki pengendara membuat motor ini terlihat lebih segar.

    Tampilan modern baru terlihat saat menatap layar New Honda ADV 160 ABS RoadSync. Motor yang dipasarkan seharga Rp 41.950.000 itu terasa makin modern.

    Sama seperti PCX 160, dengan bekal RoadSync, skutik penjelajah itu memberikan kebebasan pengendara agar tetap terhubung dengan smartphone tanpa mengganggu fokus di jalan dalam mengakses navigasi, panggilan telepon, pesan singkat, serta menikmati musik. Kemudahan ini semakin lengkap dengan disematkannya panel meter TFT 5 inci danUSB Type-C charger pada seluruh tipe.

    Fitur konektivitas ini yang menjadi pembeda antara Honda ADV 160 dengan trim yang lain.

    Honda juga menghadirkan warna-warna baru, termasuk SUV Brown dengan aksen glossy. Jadi varian tertinggi ini makin terasa spesial.

    Untuk ergonomi berkendara, Honda ADV 160 masih memiliki kesan yang nyaman. Honda ADV 160 memiliki jok dengan tinggi 780 mm, masih sama dengan versi sebelumnya. Meski tak sepenuhnya menapak, namun kaki penguji detikOto yang tingginya 168 cm bisa menjangkau permukaan jalan dengan baik.

    Material jok yang ditawarkan juga empuk. Turut menambah kenyamanan dalam berkendara.

    Honda ADV 160 menggunakan mesin eSP+ 160cc empat katup seperti yang terpasang di Honda PCX 160. Namun, saat dijajal untuk penggunaan harian, karakter mesin keduanya terasa sedikit berbeda.

    Di putaran bawah sampai ke tengah, rasanya terus mengisi. Sementara di putaran atas, meski tak terlalu menjambak, namun tenaganya masih terbilang oke. Karakter tersebut membuat Honda ADV 160 cocok digunakan start-stop di jalanan yang padat atau sekadar touring harian.

    Test ride New ADV 160 Foto: Dok. AHM

    Penguji detikOto tak sering mengajak Honda ADV 160 kebut-kebutan. Paling kencang hanya berkisar 85 kilometer karena area test ride yang terbatas.

    Ada beberapa hal yang menunjang ketangkasan Honda ADV 160 dalam melibas obstacles kali ini, yakni riding position yang memang dirancang nyaman. Selain itu, keberadaan fitur HSTC (Honda Selectable Torque Control) dan ABS berkanal satu membuat pengendara merasa percaya diri.

    Salah satu pengalaman menarik adalah mencoba Honda RoadSync pada varian tertinggi. Fitur ini memungkinkan pengendara mengoperasikan navigasi, musik, telepon, hingga pesan dengan voice command yang dikendalikan dari tombol khusus di setang kiri. Pengalaman ini memberi rasa aman karena konsentrasi tetap terjaga di jalan, tanpa harus memegang ponsel.

    New Honda ADV 160 membuktikan diri sebagai skutik dengan karakter berbeda. Tampilan gagah, pilihan warna premium, performa mesin yang tetap dipertahankan, daya redam suspensi yang baik saat melewati speed bump, hingga fitur konektivitas modern menjadikan motor ini bukan hanya sekadar skutik besar, melainkan motor canggih yang praktis.

    Jadi harus beralih ke ADV baru nih? bagi kalian yang tertarik upgrade untuk merasakan teknologi yang baru, bisa jadi pertimbangan, nih!

    (riar/dry)

  • Kemenhub Jamin Utang Whoosh Tak Ganggu Layanan Kereta Api PSO – Page 3

    Kemenhub Jamin Utang Whoosh Tak Ganggu Layanan Kereta Api PSO – Page 3

    Untuk diketahui, KAI punya porsi pengendali dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI merupakan konsorsium BUMN yang memegang saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Sebagai informasi juga, ada sejumlah beban utang yang ditanggung konsorsium dalam mengerjakan megaproyek kereta cepat Whoosh ini. Dalam catatan Liputan6.com, ada utang yang telah dicairkan China Development Bank (CDB) senilai Rp 6,89 triliun pada awal 2024 lalu ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya pengerjaan proyek Whoosh.

    Pencairan utang itu dibagi dalam dua fasilitas. Fasilitas A senilai USD 230.995.000 atau USD 230,9 juta. Angka ini setara dengan Rp 3,6 triliun (kurs: Rp 15.635). Kemudian, Fasilitas B dengan mata uang Yuan China (CNY) 1.542.787.560 atau setara USD 217.080.000 dengan kurs berlaku CNY 7,107 per dolar AS. Angka ini setara dengan Rp 3,39 triliun (kurs Rp 15.635).

     

  • DPR Kasih Anggaran Rp 8 Triliun, Ini Fokus Komdigi Tahun Depan

    DPR Kasih Anggaran Rp 8 Triliun, Ini Fokus Komdigi Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap bahwa Komdigi mendapatkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp 8 triliun.

    “Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya ditemui usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Komdigi, kata dia, akan mengikuti keputusan rapat di Banggar, karena belum ada kenaikan untuk anggaran di Kementerian yang ia pimpin.

    Meski tanpa penambahan alokasi, Komdigi tetap memprioritaskan sejumlah program strategis. Ia menyatakan Komdigi akan memanfaatkan secara optimal dana tersebut.

    “Kami patuh dan tentu kita mengatur ulang prioritas dari anggaran yang ada, agar semua program-program khususnya yang terkait dengan Astacita presiden dan juga quick wins dari Komdigi ini bisa dilakukan dengan baik,” jelas Meutya.

    Lantas, apa saja prioritas Komdigi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut? Menkomdigi menyebut ada tiga sektor utama yang akan difokuskan.

    Pertama infrastruktur digital harus terus berjalan, konektivitas harus terus bisa dijalankan di berbagai penjuru di Indonesia.

    Kemudian yang kedua untuk pengawasan ruang digital yang lebih baik, lebih aman, lebih ramah terhadap anak-anak. Di antaranya adalah pornografi, judi online, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas. Juga termasuk komunikasi publik.

    Selain itu, Meutya juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem digital, termasuk mendukung pertumbuhan startup di Indonesia. “Di masa seperti ini kita memerlukan sekali juga untuk engine of growth dari startup-startup kita,” imbuhnya.

    Usul Tambahan Rp12,6 Triliun

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Juli lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026.

    Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas Nomor S-356, Komdigi memperoleh pagu indikatif 2026 sebesar Rp7,75 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari dana rupiah murni Rp2,9 triliun dan beberapa komponen tambahan lainnya.

    Namun, kebutuhan riil Komdigi tahun depan mencapai Rp20,36 triliun, sehingga terdapat kekurangan Rp12,6 triliun.

    “Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp20,36 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun,” jelas Ismail.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polisi Tangkap Tersangka ke-7 Kasus Bom Molotov di Unmul, Diduga Aktor Intelektual Regional 15 September 2025

    Polisi Tangkap Tersangka ke-7 Kasus Bom Molotov di Unmul, Diduga Aktor Intelektual Regional 15 September 2025

    Polisi Tangkap Tersangka ke-7 Kasus Bom Molotov di Unmul, Diduga Aktor Intelektual
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus bom molotov yang ditemukan di Kampus FKIP Prodi Sejarah Universitas Mulawarman (Unmul) pada 31 Agustus 2025 lalu.
    Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menyebut, tersangka ketujuh berinisial S.E.L alias Erik (40), seorang alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unmul angkatan 2000 yang lulus pada 2005.
    “Pada Jumat (12/9/2025), tim Jatanras Polresta Samarinda bersama Subdit Jatanras Polda Kaltim berhasil menangkap tersangka ketujuh, S.E.L alias Erik, di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu,” kata Hendri Umar saat konferensi pers di Mapolresta Samarinda, Senin (15/9/2025).
    Menurut Hendri, Erik diduga menjadi salah satu aktor intelektual sekaligus pendana dalam perencanaan bom molotov yang akan digunakan menjelang aksi unjuk rasa 1 September 2025 di Gedung DPRD Kaltim.
    “Dia berperan merencanakan bersama pelaku lain, membiayai pembelian bahan-bahan, sekaligus ikut membeli langsung kebutuhan seperti pertalite, botol bekas, kain, hingga dirigen. Bahkan kendaraan yang digunakan untuk membeli bahan-bahan itu dipinjamkan oleh Erik dari temannya,” jelas Hendri.
    Sebelumnya, polisi telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya adalah mahasiswa Prodi Sejarah FKIP Unmul berinisial F (20), MH alias R (20), MAG alias A (20), dan AR alias R (21), yang diduga merakit bom molotov.
    Dua tersangka lainnya, N dan L, ditangkap di Samboja, Kutai Kartanegara, dan disebut sebagai aktor intelektual yang menyuruh mahasiswa membuat bom tersebut.
    “Dengan tertangkapnya Erik, berarti sudah ada tujuh tersangka yang diamankan. Saat ini dua tersangka lain masih dalam pengejaran,” ujar Hendri.
    Kasus ini masih terus didalami untuk mengungkap motif dan jaringan di balik rencana peledakan bom molotov tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.