Blog

  • Investor Kaya Indonesia Kini Beralih ke Emas, Ini Penyebabnya – Page 3

    Investor Kaya Indonesia Kini Beralih ke Emas, Ini Penyebabnya – Page 3

    Sebelumnya, harga emas dunia kembali menguat di awal pekan ini setelah pada perdagangan sesi Amerika Utara hari Jumat lalu (12/9/2025) mencatat kenaikan lebih dari 0,44%.

    Kenaikan harga emas ini terjadi seiring rilis data pasar tenaga kerja AS yang lebih lemah dari perkiraan, sehingga memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga pada pertemuan kebijakan minggu ini.

    Di awal perdagangan sesi Asia Senin pagi (15/9/2025), harga emas bergerak mendekati level USD 3.640, mempertahankan momentum bullish yang telah terbentuk sejak pekan lalu.

    Analis Dupoin Futures Indonesia Andy Nugraha menjelaskan, secara teknikal tren bullish pada emas masih menguat. Berdasarkan kombinasi pola candlestick dan indikator Moving Average yang terbentuk saat ini, tekanan beli diperkirakan tetap dominan.

    “Apabila momentum bullish ini berlanjut, harga emas berpotensi naik hingga ke level USD 3.675 pada perdagangan hari ini. Level ini menjadi target terdekat yang kini dibidik para pelaku pasar, khususnya setelah emas berhasil bertahan di area kunci di sekitar USD 3.640,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Namun demikian, Andy juga mengingatkan adanya potensi koreksi harga apabila tekanan beli melemah. Skenario alternatif yang perlu diwaspadai adalah jika harga gagal mempertahankan kenaikan dan justru mengalami koreksi, dengan potensi penurunan terdekat ke area USD 3.619.

    Koreksi ini dapat dipicu apabila rilis data inflasi atau perkembangan terbaru dari perundingan dagang tingkat tinggi antara AS dan China di Madrid menunjukkan tanda meredanya ketegangan. Setiap sinyal perbaikan hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut berpotensi meningkatkan selera risiko investor, sehingga menekan permintaan aset safe-haven seperti emas.

     

  • Jualan iPhone 17 Bermasalah di China, Begini Pernyataan Apple

    Jualan iPhone 17 Bermasalah di China, Begini Pernyataan Apple

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan seri iPhone 17 teranyar dari Apple mengalami hambatan di China. Salah satu modelnya, iPhone Air, ditunda peluncurannya lantaran ada isu regluasi terkait eSIM.

    Sebagai informasi, iPhone Air merupakan model baru super tipis yang menggantikan varian ‘Plus’. Ketebalannya hanya 5,6mm. Untuk mencapai ketipisan tersebut, ada beberapa fitur yang dikorbankan.

    Salah satunya, iPhone Air hanya mendukung eSIM dan tidak bisa menggunakan kartu SIM fisik. eSIM sendiri merupakan kartu SIM virtual yang sudah banyak disediakan operator di seluruh dunia.

    Namun, operator di China memerlukan lisensi khusus dari pemerintah sebelum dapat menjual perangkat baru dengan eSIM. Hingga kini, operator belum mendapatkan persetujuan tersebut, kata Apple.

    Perusahaan menambahkan bahwa mereka sedang berupaya agar perangkat tersebut tersedia di China sesegera mungkin, dikutip dari CNBC International, Senin (15/9/2025).

    CEO Apple Tim Cook mengatakan kepada CNBC International bahwa eSIM memungkinkan iPhone Air tetap memiliki ketahanan baterai yang mumpuni.

    “[iPhone Air] hanya mendukung eSIM, jadi kami dapat mengambil baterai dan memperluasnya ke area yang sebelumnya memiliki slot seluler fisik,” kata Cook.

    Sebelumnya, Apple mengatakan iPhone Air akan tersedia untuk dipesan (pre-order) di China pada 19 September 2025. Namun, pada Jumat (12/9), laman produk iPhone Air di situs Apple China menyebut “informasi perilisan akan diberitahukan lebih lanjut”.

    Laman Apple China mengatakan bahwa operator China Mobile, China Telecom, dan China Unicom akan menawarkan dukungan eSIM untuk iPhone Air. Namun, waktunya masih menunggu persetujuan regulasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kendaraan Berat Diperketat, Wali Kota Palembang: Truk Tak Boleh Sembarangan Masuk Kota
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 September 2025

    Kendaraan Berat Diperketat, Wali Kota Palembang: Truk Tak Boleh Sembarangan Masuk Kota Regional 15 September 2025

    Kendaraan Berat Diperketat, Wali Kota Palembang: Truk Tak Boleh Sembarangan Masuk Kota
    Tim Redaksi
    PALEMBANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperketat aturan lalu lintas kendaraan berat di jalan protokol.
    Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20 Tahun 2019 tentang operasional kendaraan berat akan direvisi.
    Dengan demikian, kendaraan berat yang melintas di jalan protokol akan lebih tertib dan meminimalkan angka kecelakaan.
    “Kami bentuk tim kecil untuk merumuskan poin-poin penting agar truk dan kontainer tidak lagi sembarangan masuk ke jalan protokol. Penindakan di lapangan harus tegas dan terukur,” kata Ratu Dewa saat menggelar rapat koordinasi bersama
    stakeholder
    , Senin (15/9/2025).
    Menurut Ratu Dewa, sering terjadinya kecelakaan di Palembang akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan atau masuk ke dalam kota sebelum waktunya.
    Padahal, perwali sebelumnya telah mengatur kendaraan berat hanya diperbolehkan melintas di dalam kota pukul 21.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB.
    “Untuk itu, Pemkot bersama kepolisian akan menyiapkan kantong parkir khusus kendaraan berat, salah satunya di kawasan Karya Jaya,” ujarnya.
    Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono menambahkan, kendaraan berat seharusnya masuk kota setelah pukul 21.00 hingga 06.00 WIB.
    Namun, kenyataannya, banyak yang sudah antre sejak sore.
    Mereka pun menyiapkan tiga pos pengamanan agar tidak kecolongan truk melintas di jalanan protokol di Palembang.
    “Kami siapkan pos pengawasan di Kebun Sayur, Kramat Jaya, dan akses Tanjung Api-api. Jangka pendeknya, penyekatan akan dilakukan lebih ketat,” jelasnya.
    Harryo juga menyampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada Agustus sempat menurun berkat operasi patuh.
    “Ke depan, kolaborasi antar-instansi akan diperkuat melalui pembentukan satgas gabungan, evaluasi per tiga bulan, serta penerapan tilang elektronik (ETLE),” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjarah Mesin ATM di DPRD Makassar sempat Bajak Mobil dan Buang Brankas ke Rawa

    Penjarah Mesin ATM di DPRD Makassar sempat Bajak Mobil dan Buang Brankas ke Rawa

    Liputan6.com, Jakarta 16 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat kerusuhan di kantor DPRD Kota Makassar masih buron. Mesin ATM tersebut berisi uang sekitar Rp 320 juta. Para pelaku membongkar paksa dan membawa mesin itu keluar dari gedung DPRD Makassar ketika pembakaran Gedung berlangsung, selanjutnya membajak mobil di Jalan Hertasning untuk dibawa ke tempat tertentu.

    “Kami sudah menangkap empat orang, sekarang masih ada 16 orang lagi. Totalnya, kurang lebih 20 orang,” ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/09/2025). Dikutip dari Antara.

    Mesin tersebut lalu dibongkar paksa dengan linggis serta mesin gerinda. Seluruh isinya diambil dan dibagi-bagi. Setelah menguras isinya, para pelaku membuang bangkai brankas mesin ATM ke rawa-rawa di wilayah Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulsel.

    Para pelaku tersebut belakangan ketahui bukan bagian dari kelompok demonstrasi. Dari pengakuan mereka, telah bersepakat menjebol dan membongkar mesin ATM itu kemudian dibawa kabur. Uangnya dibagi-bagi sekitar Rp18 juta per orang.

    “Sudah ada kesepakatan, mereka ini membawa mesin gerinda dan linggis digunakan membongkar mesin ATM. Jadi, orang-orang ini datang dengan niat melakukan tindak pidana penjarahan,” ungkap Kapolres.

    Dari perbuatan pelaku dikenakan pasal berlapis yakni pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan pasal 170 KUHP tentang Pengerusakan secara bersama-sama. Barang bukti yang sita bangkai mesin ATM.

    Atas penangkapan empat orang tersebut, kata Arya, jumlah tersangka dalam kasus kerusuhan pembakaran dan penjarahan Kantor DPRD Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani pada Sabtu (30/8) sebanyak 30 orang kini ditahan di Tahti Polrestabes Makassar.

    Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar Iptu Nasrullah sebelumnya menyebut empat orang pelaku penjarahan disertai pencurian mesin brankas ATM masing-masing inisial MN (19), MH (26), AN (23) dan MRS (19).

    “Pelakunya ditangkap di rumah masing-masing di beberapa lokasi di Makassar pada Sabtu dini hari. Para pelakunya mengaku ikut serta menjebol dan mengambil mesin ATM itu dan isinya dibagi-bagi Rp18 juta per orang,” ungkap Nasrullah.

    Sejauh ini Tim Jatanras Polrestabes Makassar terus melakukan pengejaran terhadap beberapa orang diduga ikut terlibat pencurian mesin ATM itu. Pengungkapan kasus ini berkat kerja keras tim Jatanras atas penyelidikan dilakukan tanpa henti usai kejadian kerusuhan tersebut.

  • Cara Pustakawan UK Petra Surabaya Tularkan Minat Baca Sejak Dini
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        15 September 2025

    Cara Pustakawan UK Petra Surabaya Tularkan Minat Baca Sejak Dini Surabaya 15 September 2025

    Cara Pustakawan UK Petra Surabaya Tularkan Minat Baca Sejak Dini
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Candra Pratama Setiawan (37) mampu meraih gelar S2 dari Nanyang Technological University karena kecintaannya terhadap dunia literasi.
    Candra merupakan pustakawan di Universitas Kristen Petra Surabaya. Ia juga telah menyelesaikan gelar S2 di NTU Singapura lewat program Information Studies, spesifikasi Library Management.
    “Kadang, ada mahasiswa yang ke perpustakaan karena kesulitan mencari bahan buat skripsi, kemudian kita bisa bantu itu yang menyenangkan bekerja sebagai pustakawan,” kata Candra.
    Meski ia seorang Kabid Pengembangan Koleksi dan TI di UK Petra Surabaya, tugasnya tidak hanya sebatas memastikan pemenuhan koleksi buku tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pengunjungnya.
    “Di negara maju, perpustakaan menyediakan kebutuhan banyak komunitas. Misalnya memberdayakan pekerja migran, gelandangan, balas email anaknya, cari hiburan nonton film, anak-anak
    create event
    itu aksesnya perpustakaan yang membantu,” ucapnya.
    Berkecimpung di dunia literasi selama bertahun-tahun, Candra menyadari bahwa minat membaca buku di era sekarang tidak serta merta timbul secara instan. Perlu ada pembiasaan pengenalan buku sedari dini.
    Sebab, generasi alpha sekarang sudah bersentuhan dengan kecanggihan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan dengan cepat.
    “Orangtua membelikan berbagai jenis buku, membiasakan sejak kecil sekalipun belum bisa baca tetapi orangtua bisa membacakan seperti mendongeng. Kadang saya membacakan buku di depan anak-anak biar mereka tahu ada kebiasaan membaca,” terangnya.
    Penerima beasiswa pengembangan IFLA/OCLC Jay Jordan Fellow 2018 Amerika Serikat tersebut juga menekankan anak-anaknya untuk mengenal dan rutin pergi ke perpustakaan.
    Membiasakan berkunjung atau membaca buku di perpustakaan lalu membuat rangkuman hasil bacaan untuk melatih kognitif anak.
    “Kalau rutin dapat hadiah. Enggak mewah, alat tulis atau apa tapi anak-anak itu semangat dan itu sampai sekarang konsisten. Kadang di rumah saya sama istri saya gantian membaca buku,” jelasnya.
    Sebagai orangtua milenial, ia juga menyadari bahwa generasi sekarang harus mengikuti perkembangan teknologi yang serba cepat. Untuk itu, ia juga tak memisahkan dunia digital.
    “Kami juga mengenalkan teknologi misal setiap hari Jumat saya punya komitmen ngajarin anak kalau belajar pakai laptop tapi bukan untuk yang lain melainkan untuk menulis. Jadi bagaimana
    turn on
    laptop, terus memproses
    mouse
    , bagaimana buka aplikasinya terus mereka nulis,” ujarnya.
    Candra juga tak melarang anaknya untuk menonton video melalui Youtube atau aplikasi lainnya. Namun, yang ia lakukan adalah memberlakukan pembatasan penggunaan dan pengawasan.
    “Tapi kalau mau pegang Hp, tab, laptop tetap harus ada pengawasan orangtua. Kalau lihat Youtube atau TV harus ada batasan 30 menit sampai 1 jam,” bebernya.
    Baginya, membaca dan menulis adalah bentuk menjawab dan memahami segala pertanyaan yang ada. Terutama di masa pertumbuhan anak-anak yang aktif dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi.
    “Kadang kalau lagi di luar terus ada tulisan, saya sering meminta mereka untuk mengeja dan membaca misal nomor pelat kendaraan atau apapun yang dilihat,” ucapnya.
    Dengan membeli lalu membaca buku, seseorang telah melakukan investasi jangka panjang membentuk diri yang cerdas dan mempersiapkan generasi maju.
    “Kita lihat beli internet Rp 100.000 ringan banget tapi kalau untuk beli buku rasanya berat. Tapi mau gimana lagi, buku untuk investasi,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR minta KPU klarifikasi aturan pembatasan dokumen capres

    Komisi II DPR minta KPU klarifikasi aturan pembatasan dokumen capres

    Berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, mestinya (informasi capres dan cawapres) bukan sebagai informasi yang dikecualikan, karena tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara dan tidak juga mengganggu privasi seseorang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan klarifikasi kepada publik terkait pembatasan akses terhadap 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menjaga transparansi pemilu.

    Menurutnya, dokumen persyaratan bagi peserta pemilu sudah sewajarnya dibuka untuk publik. “Saya meminta kepada KPU untuk memberikan klarifikasi agar keputusan terbaru ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, KPU telah menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka ke publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.

    Penetapan itu tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

    Rifqi menilai keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan, karena dikeluarkan setelah tahapan pemilu berakhir. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu penting untuk menjaga kepercayaan publik.

    Ia kemudian mengingatkan, selama ini penyelenggara pemilu juga membuka data dan dokumen calon legislatif sehingga publik dapat mengaksesnya.

    “Berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, mestinya (informasi capres dan cawapres) bukan sebagai informasi yang dikecualikan, karena tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara dan tidak juga mengganggu privasi seseorang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Afifuddin menjelaskan keputusan KPU itu sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memperbolehkan pengecualian informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi dan kepentingan yang lebih besar.

    Keputusan tersebut berlaku selama 5 tahun kecuali pihak terkait memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan jabatan publik.

    Diketahui, 16 dokumen yang dikecualikan itu antara lain fotokopi KTP dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan pribadi, surat keterangan tidak pailit, surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota legislatif, NPWP dan bukti laporan pajak lima tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan pernyataan belum pernah menjabat presiden/wakil presiden dua periode.

    Selanjutnya, pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945, surat keterangan tidak pernah dipidana, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar, surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang, surat pernyataan kesediaan maju sebagai capres/cawapres, serta surat pernyataan pengunduran diri dari TNI/Polri/PNS dan dari badan usaha milik negara/daerah.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan Calon PPPK Antre di Polrestabes Surabaya untuk Urus SKCK

    Ribuan Calon PPPK Antre di Polrestabes Surabaya untuk Urus SKCK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memadati halaman Polrestabes Surabaya pada Senin, 15 September 2025. Mereka datang untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang menjadi salah satu syarat penting dalam pendaftaran PPPK.

    Sejak pagi buta, para pemohon sudah antre panjang di gedung pelayanan, lapangan utama, hingga bagian Masjid Polrestabes Surabaya.

    Bethari, salah satu pemohon asal kawasan Tenggilis Mejoyo, mengungkapkan bahwa ia sudah mengantri sejak pukul 5:30 pagi. “Saya sudah daftar lewat aplikasi Presisi milik kepolisian. Tapi tetap antri karena memang hari ini pemohonnya membludak,” kata Bethari yang rela berangkat pukul 5 pagi untuk mendapatkan SKCK sebagai bagian dari persyaratan berkas pendaftaran PPPK.

    Bethari mengaku baru mengetahui bahwa SKCK menjadi syarat berkas pada Jumat lalu, namun ia memaklumi antrian yang panjang. “Ya maklum aja (antri) karena pemohonnya banyak,” tambahnya.

    Sementara itu, Hadian (34), salah satu pemohon asal Benowo, telah memperkirakan adanya antrean panjang. “Ternyata sampai sini ada informasi bisa ngurus di Polsek kecamatan masing-masing sesuai KTP. Kemarin kita (calon PPPK) terima informasi katanya hanya di Polrestabes Surabaya yang bisa dibuat pemberkasan,” jelas Hadian.

    Kepala Sat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Fitra Zuanda, menjelaskan bahwa penumpukan pemohon di Polrestabes Surabaya terjadi karena adanya sosialisasi yang menginformasikan bahwa pengurusan SKCK hanya bisa dilakukan di sana.

    “Setelah ada penumpukan hari ini, kami berkoordinasi dengan badan kepegawaian negeri agar disosialisasikan bahwa pengurusan SKCK untuk pemberkasan juga bisa dilakukan di lokasi lain. Seperti di Polsek sesuai KTP dan kantor pelayanan SKCK BG Junction serta Siola,” terang Fitra.

    Menurut data yang dihimpun dari Sat Intelkam Polrestabes Surabaya, pada Senin tersebut tercatat 1.295 pemohon SKCK. Untuk memberikan pelayanan maksimal, Polrestabes Surabaya telah menyediakan berbagai fasilitas seperti tenda dan kursi di lapangan, kipas angin, hingga air mineral gratis bagi para pemohon.

    “Selain itu, kami juga sediakan pelayanan kesehatan untuk para pemohon. Pemohon yang sedang sakit, membawa anak kecil, atau hamil akan diprioritaskan,” jelas AKBP Fitra Zuanda. Walaupun jumlah pemohon meningkat drastis, Polrestabes Surabaya berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat Surabaya.

    Sebagai antisipasi terhadap lonjakan permintaan, Polrestabes Surabaya tidak memberlakukan pembatasan waktu dan kuota pelayanan SKCK. Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku untuk pemohon yang mengurus SKCK di kantor Polrestabes Surabaya. [ang/suf]

  • Guyur Himbara Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Yakin Tak Ada Perang Bunga – Page 3

    Guyur Himbara Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Yakin Tak Ada Perang Bunga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini tak akan ada perang bunga antara bank pelat merah. Menyusul adanya guyuran dana Rp 200 triliun ke 5 bank BUMN.

    Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, gelontoran dana Rp 200 triliun yang dibagi ke 5 bank tersebut bisa membuat bank memiliki dana lebih. Dalam hitungannya, besaran bunga kredit hingga deposito akan turun dan berdampak ke ekonomi.

    “Saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin, karena mereka punya uang lebih, dia enggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya,” tutur Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Dia menjelaskan, bunga pinjaman hingga bunga deposito diprediksi akan turun dengan adanya uang tersebut. Diketahui, 5 bank itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang enggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank enggak ragu untuk pinjam,” jelasnya.

    Terkait alokasi dana Rp 200 triliun di bank tadi, Purbaya menyebut tak ada ketentuan khusus penyaluran kreditnya. Meskipun akan ada semacam panduan bagi perbankan.

    “Jadi kalau mereka bisa pakai salurin ya salurin, kalau enggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, ah bukan mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat,” tandasnya.

     

  • Anggota DPRD Bogor Diduga Belasan Kali Bolos Sidang Paripurna, Tetap Terima Gaji
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        15 September 2025

    Anggota DPRD Bogor Diduga Belasan Kali Bolos Sidang Paripurna, Tetap Terima Gaji Bandung 15 September 2025

    Anggota DPRD Bogor Diduga Belasan Kali Bolos Sidang Paripurna, Tetap Terima Gaji
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Desy Yanthi Utami, tercatat belasan kali tidak hadir dalam rapat paripurna. Meski demikian, ia tetap menerima gaji dan tunjangan bulanan sebagai legislator periode 2024–2029.
    Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menyebut ketidakhadiran Desy bervariasi dalam catatan internal, antara delapan hingga lebih dari sebelas kali.
    “Kalau di dokumen kita itu kan ada 11 kali, maksudnya bolos kerja itu tidak hadir paripurna ya,” kata Safrudin Bima saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (15/9/2025).
    Menurut Safrudin, BK DPRD sudah memanggil Ketua Fraksi Golkar dan Ketua DPD Golkar Kota Bogor untuk meminta klarifikasi. Dari penjelasan yang diterima, Desy dikabarkan sakit dan menyerahkan surat keterangan belakangan.
    Safrudin mengakui komunikasi dengan Desy sulit dilakukan secara langsung karena yang bersangkutan disebut sedang dalam masa pemulihan. BK hanya menerima informasi melalui fraksi Golkar dan partai.
    “Yang bersangkutan itu ternyata dikabarkan dalam keadaan sakit dan menyodorkan surat keterangan sakit. Jadi kami meminta keterangan dari fraksi dan partainya,” ujarnya.
    Safrudin juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait kabar Desy sedang berlibur. “Saya tidak tahu soal kabar liar bahwa beliau liburan. Yang ada di kami, Bu Desy ini sakit, ada surat keterangan sakitnya,” tuturnya.
    Ia menegaskan, ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna tanpa keterangan berpotensi melanggar tata tertib dan kode etik. Aturan itu tercantum dalam Undang-Undang MD3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
    “Dia bolos sidang paripurna tanpa kehadiran, melanggar peraturan tata tertib serta kode etik anggota DPRD Kota Bogor,” ucapnya.
    Adapun terkait nominal gaji dan tunjangan yang diterima Desy, Safrudin menyarankan hal itu ditanyakan ke Sekretariat DPRD Kota Bogor.
    Untuk diketahui, Desy Yanthi Utami merupakan anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil I (Bogor Timur–Tengah) dengan perolehan suara 3.863 pada Pemilu 2024.
    Berkait berita ini, Kompas.com mencoba menghubungi Desy. Namun, belum mendapatkan respons. Selain itu, Pimpinan Fraksi dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy, juga belum dapat menanggapi karena sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran di Pasar Senen Hanguskan 34 Rumah, Kerugian Rp 500 Juta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 September 2025

    Kebakaran di Pasar Senen Hanguskan 34 Rumah, Kerugian Rp 500 Juta Megapolitan 15 September 2025

    Kebakaran di Pasar Senen Hanguskan 34 Rumah, Kerugian Rp 500 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 34 rumah di Jalan Pasar Senen Dalam VI, RT 014-015 RW 04, Senen, Jakarta Pusat, hangus terbakar api pada Senin (15/9/2025) dini hari.
    Kebakaran ini menimbulkan kerugian materi sekitar Rp 500 juta dan berdampak pada 70 keluarga dengan total 214 jiwa.
    Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Syaiful Kahfi mengatakan, petugas menerima laporan kebakaran sekitar pukul 02.00 WIB.
    “Kami langsung mengerahkan tiga unit mobil pemadam dan 15 personel dari Sektor Senen. Tim tiba di lokasi pukul 02.05 WIB dan mulai operasi pemadaman pukul 02.06 WIB,” ujar Saiful saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Api diduga berasal dari korsleting di lantai tiga rumah milik warga bernama Tabrani.
    Saksi mata bernama Sukardi menuturkan, api awalnya terlihat membesar dari rumah tersebut. Warga sempat mencoba memadamkan dengan air, namun upaya itu tidak berhasil dan api cepat menjalar ke rumah lain.
    “Api mulai membesar di lantai tiga rumah Pak Tabrani, kami sempat siram dengan air tapi tidak berhasil,” kata Sukardi dalam keterangannya kepada Saiful yang diterima
    Kompas.com.
    Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 03.45 WIB, saat api berhasil dilokalisasi.
    Pendinginan selesai pukul 04.05 WIB, dan operasi pemadaman secara keseluruhan dinyatakan rampung pada pukul 09.26 WIB. Total 20 unit mobil pemadam dan 100 personel dikerahkan.
    Kebakaran ini juga menyebabkan dua orang mengalami luka. Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Damkar Sektor Johar Baru, Bimo Margo Hutomo (28), mengalami patah tulang tangan kanan dan dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.
    Sementara itu, Abdurachman (40), Bintara Piket, mengalami luka memar ringan dan sudah diperbolehkan pulang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.