Xcloud.id

Blog

  • Soal Kabar Prabowo Surati DPR Ganti Kapolri, Istana: Tidak Benar

    Soal Kabar Prabowo Surati DPR Ganti Kapolri, Istana: Tidak Benar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belum lama ini, beredar kabar Prabowo Subianto yang mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR soal pergantian Kapolri. Pihak Istana membantah kabar tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada surat presiden yang dikirimkan terkait pergantian Kapolri.

    “Berdasarkan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar, jadi belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” kata Pras, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengutip pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang membantah soal isu surat tersebut.

    “Sebagaimana juga disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” dia menambahkan.

    Saat dikonfirmasi, Dasco juga mengatakan belum ada surat dari presiden untuk pergantian Kapolri. “Belum ada (surpres pergantian Kapolri)” ungkapnya dikutip dari Detik.com.

    Kabar ini muncul setelah sejumlah demonstrasi terjadi di berbagai kota Indonesia belum lama ini. Posisi Kapolri pun jadi sorotan usai beberapa aksi berujung ricuh.

    Pada Sabtu (30/8/2025), Prabowo telah memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolit Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan itu membahas soal perkembangan keamanan terkini.

    “Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait, dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini,” kata Sigit kepada wartawan di Bogor.

    Sigit juga mengatakan permintaan Presiden untuk menindak tegas mereka yang membuat ricuh. Langkah tegas itu disebutnya harus sesuai ddengan ketentuan yang berlaku.

    “Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkistis, kami TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tentara Bayaran hingga Gengster Anti-muslim Kendalikan Distribusi Bantuan Gaza

    Tentara Bayaran hingga Gengster Anti-muslim Kendalikan Distribusi Bantuan Gaza

    JAKARTA – Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan pada Hari Kamis, distribusi bantuan Gaza telah jatuh ke tangan tentara bayaran, termasuk apa yang ia sebut sebagai “gangster anti-Muslim.”

    “Setidaknya 2.000 orang yang putus asa dan kelaparan telah tewas saat mencari bantuan pangan. Sebagian besar tewas di dekat lokasi yang disebut ‘yayasan kemanusiaan Gaza,’” tulis Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di media sosial X, seperti dikutip dari Daily Sabah 12 September.

    “Mekanisme mematikan ini dioperasikan oleh tentara bayaran, termasuk gangster anti-Muslim, menurut BBC,” tambahnya.

    Lazzarini menekankan, mengatasi kelaparan di Gaza “membutuhkan akses yang berkelanjutan, dalam skala besar, dan aman kepada orang-orang yang membutuhkan di mana pun mereka berada.”

    “PBB, termasuk UNRWA dan mitra memiliki sumber daya dan keahlian. Mari kita lakukan tugas kita,” tambahnya.

    Sejak 27 Mei, Israel telah mengoperasikan saluran distribusi bantuan alternatif melalui apa yang disebut Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung oleh Amerika Serikat tetapi ditolak oleh PBB dan Palestina, yang menyebutnya sebagai “jebakan maut.”

    Israel juga telah menutup semua penyeberangan ke Gaza sejak 2 Maret, memblokir makanan, obat-obatan, dan pasokan kemanusiaan, yang mendorong wilayah kantong itu ke dalam kelaparan meskipun truk-truk bantuan menumpuk di perbatasannya.

    Terpisah, sumber medis di Gaza pada Hari Jumat mengonfirmasi korban tewas Palestina sejak Oktober 2023 di wilayah tersebut telah mencapai 64.756 orang, sementara korban luka-luka mencapai 164.059 orang, di mana mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan, dikutip dari WAFA.

    Angka itu termasuk 413 orang yang tewas akibat kelaparan dan malnutrisi, dengan 143 di antaranya anak-anak.

  • Pelindo dan Balai Karantina miliki fasilitas baru di Tanjung Priok

    Pelindo dan Balai Karantina miliki fasilitas baru di Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui anak usahanya IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) bersama Balai Karantina meresmikan “Office dan “Longroom Karantina” di Area IPC TPK Tanjung Priok 2, Jakarta Utara, Jumat (12/9).

    Peningkatan fasilitas layanan karantina ini diharapkan mempercepat arus logistik, menekan biaya distribusi serta meningkatkan keamanan pemeriksaan barang bagi masyarakat.

    “Harapannya, fasilitas baru ini dapat meningkatkan layanan pemeriksaan barang impor dan ekspor,” kata Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko IPC TPK Yanuar Evyanto di Jakarta Utara seperti disampaikan dalam keterangan pers pada Sabtu.

    Dengan fasilitas tersebut, pemeriksaan barang dapat dilakukan lebih aman dan sesuai prosedur sehingga melindungi petugas dan pengguna jasa.

    “Office” dan “Longroom Karantina” adalah fasilitas pelayanan karantina di pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat petugas memeriksa, mengawasi, dan mengurus dokumen hewan, tumbuhan, ikan dan produk turunannya sebelum keluar atau masuk wilayah Indonesia.

    Kehadiran “Office” memudahkan pengurusan administrasi dan layanan dokumen. Sedangkan “Longroom Karantina” menjadi ruang pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor agar prosesnya lebih cepat, aman, terkontrol dan sesuai prosedur.

    Fasilitas baru ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk meningkatkan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas layanan publik di sektor karantina pelabuhan.

    Peresmian dihadiri oleh Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Amir Hasanuddin, perwakilan importir dan manajemen IPC TPK.

    Peresmian ditandai dengan pemeriksaan kontainer impor pertama, juga sebagai titik awal operasional “Office” dan “Longroom Karantina” dimulai.

    IPC TPK merupakan operator terminal peti kemas di bawah Subholding BUMN Pelindo Terminal Petikemas yang mengelola enam pelabuhan besar di Indonesia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buronan Korupsi Kredit Bank BUMN Sukabumi Ditangkap, Kerugian Negara Capai Rp 1,7 M

    Buronan Korupsi Kredit Bank BUMN Sukabumi Ditangkap, Kerugian Negara Capai Rp 1,7 M

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang mantan Kepala Cabang Bank BUMN Sukabumi Utara bernama Rihandani yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi akhirnya ditangkap oleh tim Kejaksaan Negeri Sukabumi.

    Penangkapan buronan korupsi kredit bank ini dilakukan pada Jumat (12/09/2025) malam di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Penangkapan Rihandani dilakukan setelah tersangka dua kali tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan.

    “Tersangka sebelumnya telah dipanggil secara patut pada 27 Agustus 2025 dan 2 September 2025, namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah,” kata Plt. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sukabumi, Hadrian Suharyono dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/9/2025).

    Penangkapan ini didasarkan pada dua surat perintah, yaitu Surat Perintah Membawa Nomor: PRINT – 1897 /M.2.13/Fd.1/09/2025 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: PRINT – 1896 /M.2.13/Fd.1/09/2025 yang dikeluarkan pada 12 September 2025.

    Setelah ditangkap, Rihandani sempat dititipkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, pada hari ini, Sabtu (13/09/2025) tersangka dibawa ke Kantor Kejari Sukabumi.

    “Betul, tersangka telah diserahkan ke Penyidik Pidsus untuk diperiksa lebih lanjut dan akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di tingkat penyidikan,” terang dia.

  • TNI AU Bakal Kedatangan 3 Unit Pesawat Tempur Rafale dari Prancis Awal 2026

    TNI AU Bakal Kedatangan 3 Unit Pesawat Tempur Rafale dari Prancis Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – TNI Angkatan Udara (AU) bakal kedatangan 3 unit pesawat tempur baru Rafale buatan perusahaan asal Prancis pada awal 2026.

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan tiga pesawat tempur baru TNI AU itu dijadwalkan datang ke Indonesia pada Februari 2026.

    “Rencananya antara Februari atau Maret [2026], kita akan menerima batch pertama tiga pesawat dulu,” kata Marsekal Tonny di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Tonny menjelaskan kedatangan pesawat tempur Rafale itu untuk menambah kekuatan pertahanan udara TNI AU yang sebelumnya telah diperkuat beberapa pesawat tempur, seperti T-80, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30, dan F-16.

    Tonny melanjutkan nantinya TNI AU akan menerima kedatangan Rafale tahap kedua pada April 2026 sebanyak tiga pesawat dan akan terus berlanjut hingga total pembelian sebanyak 42 pesawat.

    Untuk memastikan jet tempur tersebut bisa beroperasi dengan baik, Tonny mengatakan pihaknya telah menyiapkan infrastruktur perawatan pesawat hingga petugas teknisi khusus untuk operasional pesawat Rafale.

    Dia berharap pesawat tersebut bisa datang tepat waktu dan secepatnya dapat digunakan penerbang tempur TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi Prancis.

    Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

    “Kemenhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.

    Dia menyebut pesawat tempur Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.

  • Bank Syariah Matahari Diluncurkan, Muhammadiyah Sulsel: Belum Ada Instruksi Mengalihkan Seluruh Dana Persyarikatan

    Bank Syariah Matahari Diluncurkan, Muhammadiyah Sulsel: Belum Ada Instruksi Mengalihkan Seluruh Dana Persyarikatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Muhammadiyah mendirikan Bank Syariah Matahari. Muncul spekulasi seluruh dana milik persyarikatan Muhammadiyah yang ada di bank lain akan dialihkan.

    Namun hal itu dibantah Kepala Biro Humas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Hadi Saputra. Ia mengatakan, pihaknya menjaga kehati-hatian.

    “Tapi tidak ada instruksi pengalihan secara total ya, prinsip Muhammadiyah adalah kehati-hatian, jadi tidak serta merta juga mau difokuskan di satu bank,” kata Hadi kepada fajar.co.id, Sabtu (13/9/2025).

    Hadi mengungkapkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel sendiri belum memindahkan dananya. Salah satu alasannya, karena Bank Syariah Matahari belum ada cabang di Makassar.

    “Setahu saya belum. Karena memang belum ada cabang di Makassar,” terangnya

    Apalagi, kata dia, dana tersebut bukan milik perorangan. Tapi milik umat.

    “Dana Muhammadiyah ini bukan dana milik perseorangan, tapi dana umat, yang mesti dikelola secara hati-hati,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulawesi Selatan ini.

    Di sisi lain, ia mengatakan, kehadiran Bank Syariah Matahari adalah langkah awal yang penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah Muhammadiyah.

    “Sekaligus menunjukkan komitmen persyarikatan dalam membangun kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

    Bank Syariah Mandiri diketahui menargetkan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Statusnya belum bank umum.

    “Meski Bank Syariah Matahari yang baru dilaunching saat ini masih berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), belum berstatus sebagai bank umum,” ujarnya.

  • Dekat Stasiun Lenteng Agung, Pramono Harap Lokasi Baru Pedagang Pasar Barito Ramai Pengunjung Megapolitan 13 September 2025

    Dekat Stasiun Lenteng Agung, Pramono Harap Lokasi Baru Pedagang Pasar Barito Ramai Pengunjung Megapolitan 13 September 2025

    Dekat Stasiun Lenteng Agung, Pramono Harap Lokasi Baru Pedagang Pasar Barito Ramai Pengunjung
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merelokasi Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan, ke kawasan Lenteng Agung.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis lokasi baru tersebut akan lebih ramai karena berdekatan dengan Stasiun Lenteng Agung.T
    “Tempatnya dekat banget dengan stasiun kereta. Tempat berhenti banyak orang, sehingga mudah-mudahan pasar burungnya lebih ramai di Lenteng Agung,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/9/2025).
    Pramono menjelaskan, secara hukum Pemprov bisa memindahkan pedagang kapan pun.
    Namun, ia menekankan pentingnya menyiapkan lokasi relokasi yang layak agar pedagang tidak dirugikan.
    Relokasi ini juga menjadi bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan dijadikan Taman Bendera Pusaka.
    Meski pemerintah sudah menyiapkan rencana, pedagang Pasar Burung Barito menolak dipindahkan sementara ke pasar mana pun yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
    “Semua pedagang kalau ditawarkan ke Pasar Jaya tidak ada yang mau. Di mana pun, Mampang kek, Pondok Labu, Mayestik, kalau bentuknya PD Pasar Jaya ini menolak semuanya, enggak ada yang enggak,” ujar Kepala Paguyuban Pedagang Pasar Burung Barito, Karno (64), Senin (4/8/2025).
    Pedagang menilai pasar yang dikelola Pasar Jaya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
    Selain itu, lokasi alternatif yang dijanjikan di Lenteng Agung juga belum bisa digunakan karena masih berupa lahan kosong.
    Para pedagang menyatakan ingin tetap bertahan di lokasi saat ini yang berada di samping Taman Langsat.
    Selain sudah dikenal luas oleh masyarakat, mereka juga memiliki pelanggan tetap yang setia datang ke Pasar Burung Barito.
    Ke depan, keberhasilan relokasi akan sangat ditentukan oleh kesiapan fasilitas di Lenteng Agung, termasuk aksesibilitas, infrastruktur, dan daya tarik bagi pengunjung baru.
    Pemprov DKI diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya menata kota, tetapi juga melindungi keberlangsungan usaha para pedagang.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama) 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Festival Dayung di KBT Duren Sawit

    Ada Festival Dayung di KBT Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Forum Alumni Siswa Pecinta Alam (Fasta) DKI Jakarta menggelar Festival Dayung di Kanal Banjir Timur (KBT) Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diikuti oleh 280 Siswa Pencinta Alam (Sispala) dari 36 sekolah di lima wilayah Jakarta pada Sabtu.

    “Festival Dayung Sispala DKI Jakarta ini akan berlangsung hari ini hingga Minggu (14/9). Hari ini dilakukan acara pembukaan dan ‘coaching clinic’ dan besok untuk perlombaan,” kata Ketua Fasta Jakarta Adjie Rimbawan saat pembukaan kegiatan itu.

    Yerdapat lima kategori lomba dalam festival dayung ini. Yakni, Kayak Putra, Kayak Putri, Pitkano Putra, Pitkano Putri dan Dayung beregu. “Untuk lomba menempuh jarak 200 sampai 350 meter sesuai kategorinya,” ujarnya.

    Adjie berharap kegiatan ini dapat mendukung pembinaan untuk mencari bibit-bibit atlet di cabang olahraga dayung atau arung jeram.

    “Selain itu, kita juga ingin agar KBT ini menjadi ikon destinasi wisata dengan banyak aktivasi kegiatan positif,” tuturnya.

    Ketua Dewan Pembina Fasta Jakarta, Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar menekankan pentingnya kegiatan seperti ini dalam membangun karakter generasi muda.

    “Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa membiarkan generasi muda disorientasi terhadap alam dan lingkungannya. Melalui kegiatan ini, kita siapkan mereka menjadi pemimpin masa depan dengan karakter cinta tanah air dan cinta alam,” katanya.

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil DKI Jakarta, Dailami Firdaus yang hadir sebagai Penasihat Sispala Jakarta juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan komunitas pemuda.

    Kegiatan seperti lomba dayung ini sangat positif. Selain promosi BKT sebagai destinasi juga menciptakan suasana kondusif di masyarakat.

    “Kami di DPD tentu siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemkot, khususnya bersama Wali Kota Jakarta Timur,” katanya.

    Forum Alumni Siswa Pecinta Alam (Fasta) DKI Jakarta Adjie Rimbawan saat memberikan keterangan di sela-sela kegiatan Festival Dayung yang digelar di kawasan Kanal Banjir Timur (KBT) Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (13/9/2025). Festival dayung itu diikuti oleh 280 Siswa Pencinta Alam (Sispala) dari 36 sekolah di lima wilayah Jakarta. ANTARA/HO-Fasta DKI Jakarta

    Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mendukung kegiatan festival dayung tersebut. Dia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fasta dan Sispala DKI Jakarta yang sudah mengadakan kegiatan positif di KBT.

    “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa BKT telah dipilih menjadi lokasi Festival Dayung ini. Saya mohon festival ini dibuat kalender rutin, tidak hanya tahun ini saja,” ujarnya.

    Ia juga berharap dengan peserta pelajar dari usia Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat dapat menanamkan sejak dini kecintaan terhadap lingkungan.

    “Kalau sejak usia muda sudah diterapkan cinta kepada alam, cinta kepada tanah air, saya yakin semuanya ke depan akan lebih baik dalam menata kepemudaan agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku negatif, termasuk tawuran dan narkoba,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Bali

    Momen Prabowo Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Bali

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Benarkah Raffi Ahmad Gelapkan Pajak Hingga Rp340 Miliar? Begini Pandangan Pengamat

    Benarkah Raffi Ahmad Gelapkan Pajak Hingga Rp340 Miliar? Begini Pandangan Pengamat

    GELORA.CO – Isu dugaan penggelapan pajak hingga Rp340 miliar yang menyeret presenter kondang sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, tengah menjadi sorotan.

    Kabar tersebut juga memantik berbagai reaksi, termasuk dari pengamat pajak sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono.

    Prianto mengatakan, narasi Raffi selaku pemilik harta kekayaan Rp1 triliun lazimnya membayar pajak sekitar Rp340 miliar itu masih terlalu summier alias ringkas. Pajak yang disebut tersebut kata dia harus dirujuk ke undang-undang perpajakan yang berlaku.

    “Pajak di Indonesia itu ada 21 jenis. Secara umum, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri terbagi lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota,” kata Prianto saat dihubungi Inilah.com, Jumat (12/9/2025).

    Dari total 21 jenis pajak di Indonesia, lanjut dia, hanya dua yang berkaitan langsung dengan harta, yaitu transaksi perolehan atau pelepasan harta dan kepemilikan harta.

    Untuk transaksi perolehan atau pelepasan harta, pajak yang dikenakan meliputi PPh atas penghasilan saat harta dijual, PPN dan PPnBM saat pembelian harta sebagai barang kena pajak atau barang mewah, BPHTB untuk perolehan tanah dan bangunan, serta BBNKB untuk balik nama kendaraan bermotor.

    Sementara untuk kepemilikan harta, pajak yang dikenakan mencakup PBB yang dibayar tahunan atas tanah dan bangunan, serta PKB yang dibayar lima tahunan atas kendaraan bermotor.

    Lantas dari rincian itu, jika diasumsikan penghasilan Raffi Ahmad mencapai Rp1 triliun dalam setahun, kata Prinato, maka perhitungan PPh orang pribadi sesuai Pasal 17 UU PPh akan menghasilkan pajak sebesar Rp349,694 miliar.

    Angka ini berasal dari tarif progresif mulai 5% untuk lapisan penghasilan terendah hingga 35% untuk lapisan penghasilan tertinggi.

    Namun, Prianto menggarisbawahi, kalau perhitungan semacam itu tidaklah bisa dikatakan benar.

    “Namun, cara perhitungan seperti itu jelas keliru karena harta sebesar Rp1 triliun yang ada di LHKPN itu tidak identik dengan penghasilan yang diperoleh selama setahun. Jika dirujuk rincian tahun perolehan harta di LHKPN, tahun pajaknya berbeda-beda,” kata dia.

    Selain itu, lanjut Prianto penilaian harta berupa tanah/bangunan itu mengacu pada NJOP PBB pada tahun LHKPN disampaikan. NJOP tersebut jelas berbeda dari nilai perolehan harta sebenarnya.

    “PPh atas penghasilan orang pribadi dihitung tahunan untuk setiap periode Januari-Desember. Fokusnya bukan pada nilai harta yang ada di LHKPN, tapi pada tambahan penghasilan di satu tahun pajak. Basis penilaiannya berbeda,” ucapnya memungkas.