Xcloud.id

Blog

  • Mayoritas kunjungan singkat, Kemlu pulangkan para WNI dari Nepal

    Mayoritas kunjungan singkat, Kemlu pulangkan para WNI dari Nepal

    ANTARA – Pemerintah memulangkan puluhan WNI dari Nepal usai kerusuhan yang terjadi di negara tersebut. Hingga kini 40 orang sudah tiba di Indonesia, sementara sisanya menyusul secara bertahap. Kemlu menyatakan langkah perlindungan tetap disiapkan jika situasi kembali memburuk.
    (Aria Cindyara/Irfan Hardiansyah/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OpenAI Bagi Pendapatan ke Microsoft dan Mitra jadi 8%, Turun dari 20%

    OpenAI Bagi Pendapatan ke Microsoft dan Mitra jadi 8%, Turun dari 20%

    Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan dibalik ChatGPT, OpenAI diperkirakan hanya akan membagikan sekitar 8% dari total pendapatannya kepada mitra komersial, terutama Microsoft.

    Melansir Reuters, Sabtu (13/9/2025), angka tersebut turun signifikan dibandingkan porsi saat ini yang mencapai 20%. Penurunan ini berpotensi membuat OpenAI menyimpan tambahan pendapatan lebih dari US$50 miliar atau sekitar Rp821,5 triliun. 

    Namun, laporan tersebut tidak menjelaskan apakah angka itu merupakan akumulasi atau hitungan tahunan. Baik OpenAI maupun Microsoft belum memberikan komentar resmi terkait hal ini. 

    Selain itu, kedua perusahaan juga dikabarkan tengah bernegosiasi mengenai biaya sewa server yang harus dibayarkan OpenAI kepada Microsoft, menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

    Pada 11 September 2025, Microsoft dan OpenAI menyatakan telah menandatangani kesepakatan non-binding (tidak mengikat) terkait pembaruan struktur hubungan bisnis mereka. 

    Kesepakatan ini membuka jalan bagi OpenAI untuk bertransformasi menjadi perusahaan berorientasi profit penuh. Di sisi lain, OpenAI menyebut  dalam ketentuan saat ini, lembaga nirlaba yang menaungi mereka akan menerima dana lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp1.643 triliun. 

    Jumlah tersebut setara dengan sekitar 20% dari valuasi US$500 miliar atau sekitar Rp8.215 triliun yang tengah dibidik di pasar modal swasta.

    Jika terealisasi, hal ini akan menjadikan OpenAI sebagai salah satu organisasi nirlaba dengan pendanaan terbesar di dunia, sebagaimana tertulis dalam memo yang ditandatangani Ketua Dewan, Nirlaba Open AI, Bret Taylor.

  • Tepergok Mencuri, 2 Maling di Deli Serdang Diamuk Massa, Motor Dibakar Medan 13 September 2025

    Tepergok Mencuri, 2 Maling di Deli Serdang Diamuk Massa, Motor Dibakar Medan 13 September 2025

    Tepergok Mencuri, 2 Maling di Deli Serdang Diamuk Massa, Motor Dibakar
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Dua pria, Diki Hariadi (32) dan Syaiful Mahya (19), nyaris tewas setelah diamuk massa di Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
    Keduanya tertangkap basah saat mencoba mencuri sepeda motor milik warga setempat.
    Warga yang geram juga membakar motor yang digunakan pelaku saat beraksi.
    Peristiwa ini menjadi viral di media sosial, terlihat dalam unggahan akun Instagram @budidolokgodang yang menunjukkan api membubung tinggi membakar motor kedua pelaku.
    Kapolsek Batang Kuis, AKP Salija, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa terjadi pada Jumat (12/9/2025) sekitar pukul 15.30 WIB.
    “Awalnya keduanya hendak mencuri motor warga di sekitar lokasi kejadian. Aksi mereka lalu tepergok korban, yang kemudian berteriak minta tolong, warga yang berdatangan lalu menghakimi keduanya,” ungkap Salija dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/9/2025).
    Salija menambahkan, saat polisi tiba di lokasi kejadian, petugas sempat membawa korban ke puskesmas untuk diobati, kemudian keduanya dibawa ke Polsek Batang Kuis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    Namun, dalam proses penyelidikan, korban enggan membuat laporan.
    “Korban diarahkan untuk membuat laporan pengaduan, namun korban yang sepeda motornya hendak dicuri, mengatakan tidak bersedia untuk membuat laporan polisi dengan alasan hendak ke luar kota,” jelas Salija.
    Selanjutnya, polisi mengintrogasi pelaku, yang juga mengakui telah mencuri sebuah laptop di indekos di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Rabu (10/9/2025).
    Pihak Polsek Batang Kuis kemudian berkoordinasi dengan Polsek Tuntungan untuk menindaklanjuti kriminalitas yang dilakukan oleh kedua pelaku.
    Dari koordinasi tersebut, korban pencurian laptop melaporkan kedua pelaku ke polisi.
    “Selanjutnya kedua pelaku dibawa menunjukkan lokasi pencurian yang dilakukannya bersama-sama dengan personel Polsek Medan Tuntungan, kemudian kedua pelaku diserahkan kepada unit Reskrim Polsek Medan Tuntungan untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Salija.
    Peristiwa ini menyoroti meningkatnya tindakan kriminal di wilayah tersebut dan respons cepat masyarakat terhadap aksi pencurian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Rabies, Jakbar sterilisasi 600 kucing

    Hari Rabies, Jakbar sterilisasi 600 kucing

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat mensterilisasi sebanyak 600 ekor kucing jantan lokal dalam rangka memperingati Hari Rabies Dunia atau (World Rabies Day) 2025.

    Kegiatan itu dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sabtu, dengan kolaborasi Polsatwa Korsabhara Baharkam Polri dan Let’s Adopt Indonesia.

    “Hari ini kita memiliki berbagai agenda kegiatan, mulai dari sterilisasi kucing jantan lokal, vaksinasi hewan rabies, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga sosialisasi gerakan makan ikan (Gemarikan) kepada anak usia sekolah usia dini,” ujar Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat, Novy C Palit di lokasi tersebut.

    Pada kesempatan ini, pihaknya telah menargetkan sebanyak 600 kucing jantan lokal untuk di sterilisasi.

    “Kita sebetulnya membuka 600 kuota hewan kucing jantan lokal dan hingga saat ini sudah terdaftar sebanyak 404 ekor kucing jantan lokal,” katanya.

    Untuk kegiatan ini petugas sterilisasi hewannya ada 10. “Dari pihak Let’s Adopt ada dua dan dari Polsatwa ada enam,” katanya.

    Wina (42), seorang warga Jelambar yang ikut memanfaatkan momen ini mengaku sangat terbantu dengan adanya program sterilisasi ini.

    “Alhamdulillah, kalau kita lihat dari respon teman-teman di sini kan sangat positif. Ternyata memang perlu adanya program sterilisasi ini karena respon dari masyarakat itu sangat positif dan juga banyak kucing-kucing yang perlu di sterilkan,” kata Wina.

    Meskipun baru pertama kali mengikuti program sterilisasi oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat, dia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan agar memudahkan masyarakat dalam memelihara kucing.

    “Tadi saya juga sempat ngobrol sama teman-teman yang lain. Acara ini emang membantu dan penting banget, jadi kita berharap acara seperti ini bisa lebih sering-sering lagi,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 77 Aplikasi Android Berbahaya Dihapus Google, Bisa Bobol Rekening!

    77 Aplikasi Android Berbahaya Dihapus Google, Bisa Bobol Rekening!

    Jakarta –

    Sebanyak 77 aplikasi populer di Android dihapus Google karena terdampak malware perbankan yang mengerikan. Seramnya, sudah ada jutaan orang yang mengunduhnya di Play Store.

    Melansir Mirror, ancaman ini pertama kali ditemukan oleh tim Zscaler Threatlabz. Bug yang berbahaya itu disebut dengan ‘Anatsa’ atau ‘TeaBot’, trojan perbankan yang pertama kali diidentifikasi pada 2020.

    Malware ini sepenuhnya mampu melakukan pencurian kredensial, pencatatan sandi, dan memungkinkan transaksi penipuan. Yang membuat serangan ini lebih menakutkan adalah cara ia masuk ke perangkat sejak awal.

    “Anatsa menggunakan teknik dropper, di mana pelaku ancaman menggunakan aplikasi tipuan di Google Play Store resmi yang tampak tidak berbahaya saat diinstal,” jelas Zscaler.

    “Setelah diinstal, Anatsa diam-diam mengunduh muatan berbahaya yang disamarkan sebagai pembaruan dari server perintah dan kontrol (C2). Pendekatan ini memungkinkan Anatsa untuk melewati mekanisme deteksi Google Play Store dan berhasil menginfeksi perangkat,” imbuhnya.

    Metode infeksi inilah yang membuatnya sulit dikenali.

    Selain Anatsa, terdapat lebih banyak serangan. Bahkan, ThreatLabz mengatakan telah mengidentifikasi dan melaporkan 77 aplikasi berbahaya dari berbagai keluarga malware ke Google. Ini termasuk bug Joker yang mengkhawatirkan yang dapat membaca dan mengirim pesan teks, mengambil tangkapan layar diam-diam dari apa yang sedang korban lakukan, melakukan panggilan telepon, dan mencuri daftar kontak. Bahkan diketahui, penjahat dapat mendaftarkan mereka yang terinfeksi ke layanan premium tanpa sepengetahuan mereka.

    “Penelitian kami menunjukkan teknik yang dimanfaatkan Anatsa dan keluarga malware Android lainnya untuk didistribusikan melalui Google Play Store resmi,” ujar Zscaler.

    “Pengguna Android harus selalu memverifikasi izin yang diminta aplikasi, dan memastikannya sesuai dengan fungsi aplikasi yang diinginkan,” lanjut ia.

    Ingat, kamu harus selalu memeriksa ulasan dan luangkan waktu untuk meneliti pengembangnya. Jangan lupa pula untuk mengaktifkan Google Play Protect yang dapat memeriksa aplikasi dan perangkat untuk perilaku berbahaya.

    Layanan ini juga menjalankan pemeriksaan keamanan pada aplikasi dari Google Play Store sebelum mengunduhnya dan memperingatkan tentang aplikasi yang berpotensi berbahaya. Layanan ini bahkan dapat menonaktifkan atau menghapus aplikasi berbahaya dari perangkat.

    (ask/ask)

  • Dasco: DPR Belum Terima Supres Pergantian Kapolri dari Prabowo

    Dasco: DPR Belum Terima Supres Pergantian Kapolri dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menepis kabar terkait adanya surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Sabtu (13/9/2025). 

    Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil juga mengaku pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (supres) mengenai pergantian Kapolri. Hal tersebut seiring dengan beredarnya kabar Presiden Prabowo telah mengirimkan surat terkait pergantian Kapolri ke DPR.

    “Iya, kami kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya supres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalau pun ada, ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir.

    Dia menekankan, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian kapolri sudah diatur di dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

    Dalam undang-undang disebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian kapolri dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

    “Jadi, kalau pun ada surat itu, ya itu sesuai dengan undang-undang,” tuturnya.

    Di sisi lain, Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    “Begitu juga nama-nama yang menyebar, katanya ada inisial D, ada inisial S. Kami enggak mengerti juga itu siapa kan. Apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kami enggak ngerti,” ucapnya.

    Oleh karena itu, dia kembali menekankan hingga kini DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut dan hal tersebut merupakan kewenangan presiden.

  • Soal Stok Tipis BMM di SPBU Swasta, Ini Kata BP-AKR & Pertamina

    Soal Stok Tipis BMM di SPBU Swasta, Ini Kata BP-AKR & Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta sedang kekeringan pasokan. Pemerintah meminta agar perusahaan bahan bakar non plat merah ini berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero).

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendoorong Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) tak terkecuali BP – AKR membeli BBM dari PT Pertamina Persero untuk mengatasi permasalahan ini.

    Lantas apa responsnya BP-AKR?

    Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura menjelaskan bahwa opsi untuk membeli BBM langsung dari Pertamina memang menjadi pembahasan dalam pertemuan bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada hari ini. Namun demikian, rencana tersebut belum bersifat final.

    “Itu kan baru saran ya. Tapi maksudnya kami kan tetap melihat apapun potensinya, alternatif-alternatifnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita hanya bersikap kepada satu hal,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Vanda, sebelum mengambil keputusan tersebut, pihaknya masih perlu melakukan sejumlah evaluasi lebih lanjut dan melakukan antisipasi apabila terdapat risiko dan hal lain sebagainya.

    Di samping itu, ia juga belum dapat membeberkan mengenai besaran volume kekurangan BBM hingga akhir tahun. Namun yang pasti seluruh opsi untuk penambahan kuota BBM dari Kilang Pertamina masih terus dieksplorasi.

    “Masing-masing perusahaan itu pasti punya spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri ya. Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Ya nanti akan dibicarakan. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga. Mungkin yang tim teknisnya pasti akan lebih memahaminya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Kilang milik PT Pertamina (Persero) siap menyuplai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU Swasta. Hal ini guna mengatasi menipisnya stok BBM SPBU Swasta dalam sepekan terakhir ini.

    Pertamina Tepis Praktik Monopoli

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memastikan bahwa Kementerian ESDM dan BPH Migas telah memberikan kuota impor sesuai dengan kebutuhan Badan Usaha Penyalur BBM saat itu.

    “Kalau kita melihat sebenarnya begini ya, apalagi ada yang sempat seolah-olah ada monopoli. Tidak, tidak ada sama sekali monopoli,” kata Simon di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Sementara, saat disinggung mengenai kesiapan perusahaan dalam memasok kebutuhan BBM swasta, Simon mengatakan bahwa pembicaraan masih terus berlangsung. Namun yang pasti stok BBM Pertamina hingga akhir tahun masih mencukupi.

    “Ya sampai akhir tahun. Tapi ya kita sambil lihat lagi keadaan,” ujarnya.

    Kementerian ESDM Pastikan Spesifikasi Sesuai Kebutuhan

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Kilang milik PT Pertamina (Persero) siap menyuplai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU Swasta. Hal ini guna mengatasi menipisnya stok BBM SPBU Swasta dalam sepekan terakhir ini.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman memastikan bahwa spesifikasi BBM yang dimiliki perusahaan migas pelat merah tersebut juga telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan para SPBU swasta.

    Menurutnya, spesifikasi BBM yang dipasarkan di Indonesia sudah diatur melalui Keputusan Dirjen Migas. Diantaranya mencakup BBM jenis bensin dengan kadar oktan 90, 92, 95, hingga 98.

    “Ini saya sudah baca kan speknya, tersedia dan sesuai dengan spek yang sudah ada,” kata Laode ditemui di Kantornya, Selasa (9/9/2025).

    Ia pun menjelaskan setidaknya terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan berdasarkan hasil rapat bersama Badan Usaha swasta pada hari ini. Salah satunya terkait sinkronisasi pasokan BBM, dimana badan usaha swasta diminta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Badan Usaha Swasta yang tadi sudah kita undang Kita arahkan untuk melakukan sinkronisasi volumenya dengan Pertamina,” ujar Laode.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Istana Bantah Kabar Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR

    Istana Bantah Kabar Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membantah kabar soal Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirim surat presiden (surpres) terkait dengan pergantian Kapolri.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga juru bicara Presiden, membantah kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri kepada DPR.

    “Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut,” kata Prasetyo Hadi dikutip dari Antara, Sabtu (13/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga membantah adanya surpres dari Presiden Prabowo ke DPR terkait dengan pergantian kapolri. Bantahan itu diberikan oleh Dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian kapolri,” kata Dasco.

    Isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9). Dalam isu yang berkembang, Presiden Prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial “D” dan “S”.

    Rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan Wakil Kapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono.

  • PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – PT Timah Tbk, perusahaan tambang pelat merah, gagal mencapai target produksi selama dua tahun berturut-turut.
    Dalam upaya mengatasi masalah ini, perusahaan yang memiliki kode saham TINS tersebut kini didampingi Satuan Tugas (Satgas) tata kelola pertimahan untuk memerangi praktik tambang ilegal yang menyebabkan kebocoran.
    “Dua tahun tidak capai target produksi karena banyak terjadi kebocoran (ilegal mining),” ungkap Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widyantoro, saat rapat di kantor DPRD Bangka Belitung, Sabtu (13/9/2025).
    Restu menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah akar permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah jumlah kolektor yang terlalu banyak, yang cenderung menjadi penadah pasir timah yang dicuri dari wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.
    “Kami lihat yang diuntungkan dari operasional timah itu, bukan rakyat, tapi kelompok kolektor. Peran kolektor akan diperkecil,” tegasnya.
    Dia menambahkan, Satgas akan berfokus untuk menindak kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik.
    Tim Satgas internal PT Timah telah menjalani serangkaian pelatihan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memerangi praktik ilegal ini.
    “Berani melawan kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik, karena kita harus bekerja secara legal. Kalau yang ilegal itu mencuri dan menadah dari IUP Timah,” jelas Restu.
    Restu juga menekankan, bagi mitra yang beroperasi secara legal, PT Timah akan memberikan apresiasi dan dukungan maksimal.
    “Kemarin sudah dikumpulkan ada ratusan orang yang mau bekerja secara legal. Mendaftar hingga dapat Surat Perintah Kerja dan wajib hasilnya masuk ke PT Timah. Hasil ini sebagai kekayaan negara untuk membayar pajak, royalti, dan jaminan reklamasi,” tambahnya.
    Saat ini, PT Timah menghadapi target produksi sebesar 22.000 ton timah batangan.
    Dengan dukungan dari Satgas, Restu berharap produksi dapat meningkat menjadi 30.000 ton pada tahun 2026 dan mencapai 80.000 ton pada tahun berikutnya.
    Jika target produksi tidak tercapai, maka negara akan kehilangan pendapatan yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Mumpung ada Satgas yang sedang bekerja, ini dimaksimalkan agar produksi bisa berjalan,” ujar Restu.
    Selain berupaya mencegah kebocoran di wilayah IUP, direksi PT Timah juga akan memanfaatkan potensi mineral ikutan sisa hasil peleburan (SHP).
    SHP tersebut akan diolah menjadi zirkon, yang salah satu manfaatnya adalah untuk industri kesehatan, seperti tambal gigi.
    Saat ini, SHP yang menumpuk mencapai ratusan ribu ton masih berupa tailing atau tin slag.
    “Saya sudah sampaikan potensi tailing ini, banyak investor yang berminat,” beber Restu.
    Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menilai bahwa produksi 30.000 ton timah batangan akan berdampak positif terhadap royalti daerah.
    “Penerimaan bisa mencapai Rp 300 miliar,” ujarnya.
    Eddy juga berharap kehadiran Satgas dapat menertibkan praktik tambang ilegal dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
    “Kami sarankan ada pembinaan, ada salah dibina jangan langsung dibinasakan karena rakyat penghasilannya di sana,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Kota mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan ulang Kantor DPRD Makassar usai dibakar massa pascademo berujung kerusuhan pada Jumat malam (29/8) di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Estimasinya sekitar Rp 375 miliar. Dokumen sudah dikirim dan diterima kementerian PU,” ujar Kepala Dinas Prasarana Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsi Zubir, Sabtu.

    Ia menjelaskan, seluruh dokumen teknis yang diminta Pemerintah Pusat sudah dirampungkan seperti gambaran pembangunan (as built drawing) spesifikasi teknis dan Engineering Design atau DED untuk bangunan eksisting, dan telah diterima Kementerian PU.

    Saat ditanyakan dengan estimasi anggaran yang diajukan tersebut apakah nantinya membangun gedung baru dengan merobohkan bangunan lama pascaterbakar, atau hanya memperbaiki bangunan tersebut, kata dia, belum ada keputusan final.

    “Kami masih menunggu tim dari pusat untuk mensurvei kelayakan termasuk kondisi struktur bangunan, mana layak dipertahankan dan mana yang dirobohkan,” katanya.

    Sejauh ini kondisi bangunan Kantor DPRD Makassar terlihat masih dalam proses pembersihan serta asesmen dari pihak terkait. Selain itu terpasang spanduk dari BPBD Makassar larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan karena struktur bangunan rapuh usai terbakar.

    DPRD sewa kantor Perumas Rp604,4 juta.

    Sementara itu, Sekrertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba menyatakan dari beberapa tempat yang dikunjungi dan disurvei akhirnya dipilih Kantor Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Letjen Hertasning untuk dijadikan kantor sementara 50 anggota DPRD beserta pegawai.

    Semula harga sewa bangunan tersebut dikabarkan Rp450 juta, namun setelah dinegosiasikan dengan manajemen Perumnas, biaya sewa naik dari Rp450 juta menjadi Rp604,4 juta termasuk di dalamnya biaya asuransi.

    “Melalui penandatanganan perjanjian kesepakatan ini, kami berharap Perumnas tidak lagi membuka negosiasi dengan pihak lain. Ini memberi kepastian DPRD Makassar segera berkantor di Hertasning,” tutur Rahmat.

    Mengenai dengan anggaran sewanya, kata dia, telah dialokasikan masuk dalam APBD Perubahan 2025 agar pembayaran aman serta tidak menemi kendala sebab dananya sudah tersedia.

    Manajemen Perumnas Fransiska Limbong menyampaikan permohonan maaf atas dinamika negosiasi yang prosesnya berjalan agak lama. Kendati demikian, keputusan final dicapai setelah Direksi Perumnas Pusat menginstruksikan agar DPRD diprioritaskan menggunakan kantor tersebut.

    Sedangkan untuk nilai sewa disepakati, lanjut Franisiska menjelaskan, mencakup PPn, Asuransi, dan biaya notaris total sebesar Rp604,4 juta. Penggunaan selama 12 bulan terhitung 1 Oktober 2025-30 September 2026.

    “Ini komitmen Perumnas mendukung keberlanjutan aktivitas DPRD Makassar untuk kembali berkantor. Nilai sewa sudah final dan tidak akan berubah di kemudian hari,” katanya menambahkan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.