Xcloud.id

Blog

  • Beredar Kabar Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri

    Beredar Kabar Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri

    GELORA.CO – Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto telah melayangkan surat presiden (Surpres) pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI.

    Berdasarkan informasi, terdapat ada dua nama calon Kapolri yang dikirimkan ke legislatif di Senayan.

    Kedua calon Kapolri pengganti Listyo Sigit itu disebut berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

    Namun, pimpinan dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI tak merespons terkait beredarnya kabar Supres pergantian Kapolri tersebut.

    Desakan Copot Kapolri

    Sejumlah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo muncul usai demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Saat itu di Jakarta, seorang pengemudi ojol tewas dilindas rantis Brimob.

    Desakan salah satunya datang dari Seratus aktivis 98. Ubedillah Badrun, sebagai perwakilan mengatakan, peristiwa driver ojol dilindas rantis Brimob melindas pengemudi ojol masuk pelanggaran HAM berat.

    Karena itu, adalah wajar para aktivis menuntut adanya pergantian terhadap Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    “Kami sudah dengan tegas memberikan semacam warning kepada Presiden agar memberhentikan Kapolri,” desak Ubedilah Badrun, mengutip Jumat 5 September 2025.

    Kang Ubed -sapaan Ubedilah Badrun- menjelaskan, insiden rantis Brimob lindas pengendara ojol almarhum Affan Kuriawan pada Kamis pekan kemarin, telah merusak citra Indonesia di mata dunia. Jadi adalah layak bagi seratus aktivis 98 menuntut Kapolri dicopot.

    “Makin buruk jika Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap elite institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi yakni Kapolri. Apalagi sudah menjadi perhatian PBB,” tegasnya.

    Aktivis 98 pun menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tak kunjung mengganti Jenderal Pol Listyo pascakejadian itu.

    Padahal pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional.

    Pencopotan Kapolri sendiri sebenarnya adalah agenda reformasi Kepolisian.

    “Reformasi kepolisian berarti reformasi tata kelola dan lain-lain serta reformasi structural. Di antaranya, memberikan sanksi tegas terhadap lapisan elite kepolisian jika terjadi kesalahan fatal, dalam konteks saat ini ialah memberhentikan Kapolri, Kapolda, dan lain-lain yang bertanggungjawab atas peristiwa tragis pelindasan Affan Kurniawan,” tuturnya.

    Seratus aktivis 98, ujar Kang Ubed, berpendapat elite politik Indonesia kehilangan moral jika Presiden tidak mencopot Jenderal Listyo seusai peristiwa mematikan itu.

    “Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Prabowo maka kami menilai bahwa bangsa ini kehilangan moral obligacy justru dari lapisan elit kekuasaan. Tentu ini menyedihkan dan meremukan jiwa bangsa,” sesalnya.

    Geng Solo dan Nasib di Ujung Tanduk

    Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’ juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

    “Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis,” ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

    Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

    Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

    Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

    “Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan),” paparnya.

    Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

    “Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali,” terang Ginting.

    “Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian,” tandasnya.***

  • ​Lebihi Batas Aman, BPA pada Galon Bisa Berisiko bagi Kesehatan

    ​Lebihi Batas Aman, BPA pada Galon Bisa Berisiko bagi Kesehatan

    Jakarta: Paparan bahan kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, apalagi jika jumlahnya melebihi ambang batas aman. 

    BPA dikenal sebagai senyawa yang dapat mengganggu sistem hormon (endokrin) dan berisiko memicu gangguan reproduksi, masalah perkembangan otak pada anak, hingga meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung.
    BPA Ada di Sekitar Kita
    BPA banyak ditemukan pada kemasan plastik berbahan polikarbonat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti galon guna ulang air minum, botol bayi, wadah makanan, hingga lapisan dalam kaleng. Karena kemasan ini dipakai berulang kali, risiko pelepasan BPA ke dalam makanan atau minuman semakin tinggi.

    “Pelepasan BPA terjadi akibat peluruhan material plastik saat bersentuhan dengan air pada suhu dan waktu tertentu,” jelas Profesor Mochamad Chalid, pakar polimer dari Universitas Indonesia. 

    “Proses ini berpotensi terjadi selama distribusi galon dari pabrik ke konsumen, terutama karena galon digunakan berulang kali,” tambahnya.
     

     

    Temuan BPOM dan Riset Internasional
    Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan enam daerah dengan kadar BPA pada galon guna ulang melebihi ambang batas aman 0,06 bagian per sejuta (ppm). Keenam daerah tersebut adalah Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Tengah.

    Sejumlah riset internasional juga menunjukkan BPA dapat luruh ke dalam makanan dan minuman. Studi Harvard yang dipublikasikan di Environmental Health Perspectives (2009) mencatat penggunaan kemasan polikarbonat selama satu minggu dapat meningkatkan kadar BPA dalam urin hingga 69 persen.

    Penelitian lain dalam Food Additives and Contaminants (2008) menemukan migrasi BPA hingga 4,83 nanogram per sentimeter persegi per jam pada suhu 70°C. Sementara itu, studi di Chemosphere (2010) menunjukkan migrasi BPA dari botol bayi polikarbonat meningkat signifikan setelah penggunaan berulang.

    Temuan ini semakin mengkhawatirkan setelah European Food Safety Authority (EFSA) pada 2023 memperketat ambang batas paparan harian BPA menjadi hanya 0,2 nanogram per kilogram berat badan per hari, atau 20.000 kali lebih ketat dari standar sebelumnya. Beberapa hasil penelitian bahkan menunjukkan paparan BPA ribuan kali lipat di atas ambang batas ini.

    Perlunya Pelabelan dan Pengawasan Ketat
    BPOM kini mewajibkan label peringatan bahaya pada galon berbahan polikarbonat yang mengandung BPA. Menurut Profesor Chalid, pelabelan ini penting agar konsumen memahami risiko yang ada dan dapat membuat pilihan yang lebih aman.

    Dengan semakin banyak bukti ilmiah dan standar internasional yang semakin ketat, evaluasi ulang terhadap keamanan kemasan BPA menjadi mendesak. Langkah pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan BPA berlebihan.

    Jakarta: Paparan bahan kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, apalagi jika jumlahnya melebihi ambang batas aman. 
     
    BPA dikenal sebagai senyawa yang dapat mengganggu sistem hormon (endokrin) dan berisiko memicu gangguan reproduksi, masalah perkembangan otak pada anak, hingga meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung.
    BPA Ada di Sekitar Kita
    BPA banyak ditemukan pada kemasan plastik berbahan polikarbonat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti galon guna ulang air minum, botol bayi, wadah makanan, hingga lapisan dalam kaleng. Karena kemasan ini dipakai berulang kali, risiko pelepasan BPA ke dalam makanan atau minuman semakin tinggi.
     
    “Pelepasan BPA terjadi akibat peluruhan material plastik saat bersentuhan dengan air pada suhu dan waktu tertentu,” jelas Profesor Mochamad Chalid, pakar polimer dari Universitas Indonesia. 

    “Proses ini berpotensi terjadi selama distribusi galon dari pabrik ke konsumen, terutama karena galon digunakan berulang kali,” tambahnya.
     

     

    Temuan BPOM dan Riset Internasional
    Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan enam daerah dengan kadar BPA pada galon guna ulang melebihi ambang batas aman 0,06 bagian per sejuta (ppm). Keenam daerah tersebut adalah Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Tengah.
     
    Sejumlah riset internasional juga menunjukkan BPA dapat luruh ke dalam makanan dan minuman. Studi Harvard yang dipublikasikan di Environmental Health Perspectives (2009) mencatat penggunaan kemasan polikarbonat selama satu minggu dapat meningkatkan kadar BPA dalam urin hingga 69 persen.
     
    Penelitian lain dalam Food Additives and Contaminants (2008) menemukan migrasi BPA hingga 4,83 nanogram per sentimeter persegi per jam pada suhu 70°C. Sementara itu, studi di Chemosphere (2010) menunjukkan migrasi BPA dari botol bayi polikarbonat meningkat signifikan setelah penggunaan berulang.
     
    Temuan ini semakin mengkhawatirkan setelah European Food Safety Authority (EFSA) pada 2023 memperketat ambang batas paparan harian BPA menjadi hanya 0,2 nanogram per kilogram berat badan per hari, atau 20.000 kali lebih ketat dari standar sebelumnya. Beberapa hasil penelitian bahkan menunjukkan paparan BPA ribuan kali lipat di atas ambang batas ini.
     
    Perlunya Pelabelan dan Pengawasan Ketat
    BPOM kini mewajibkan label peringatan bahaya pada galon berbahan polikarbonat yang mengandung BPA. Menurut Profesor Chalid, pelabelan ini penting agar konsumen memahami risiko yang ada dan dapat membuat pilihan yang lebih aman.
     
    Dengan semakin banyak bukti ilmiah dan standar internasional yang semakin ketat, evaluasi ulang terhadap keamanan kemasan BPA menjadi mendesak. Langkah pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan BPA berlebihan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Telkom Kembangkan Sistem Pertahanan Berbasis Satelit

    Telkom Kembangkan Sistem Pertahanan Berbasis Satelit

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), tengah mengembangkan sistem pertahanan berbasis satelit.

    Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pengembangan infrastruktur komunikasi dan digital berbasis satelit.

    Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir menegaskan penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret kolaborasi untuk membangun ekosistem pertahanan berbasis satelit yang mandiri.

    “Kami percaya, kerja sama antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan kedaulatan digital sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara,” kata Honesti dalam keterangan resmi pada Jumat (12/9/2025).

    Dia menambahkan, konektivitas memegang peran penting dalam mendukung ketahanan nasional. Menurutnya, sebesar apa pun perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), tetap membutuhkan konektivitas. 

    Terlebih, dengan hampir 17.000 pulau, kebutuhan konektivitas di Indonesia bukan hanya urusan bisnis, melainkan juga bagian dari ketahanan nasional. Adapun, lingkup kerja sama dalam MoU ini mencakup penyediaan kapasitas satelit Merah Putih 2 untuk mendukung dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Selain itu, kedua pihak sepakat berkolaborasi dalam pengembangan, pembangunan, pengorbitan hingga pengoperasian satelit nasional yang mandiri dengan memanfaatkan konstelasi satelit geostationer (GSO) maupun non-geostationer (NGSO).

    Kerja sama ini juga diarahkan pada pembangunan teknologi dan fasilitas strategis, antara lain command center, wahana peluncuran satelit nasional, pusat riset dan pengembangan, fasilitas produksi satelit nasional, serta pengembangan bisnis satelit di tingkat regional dan global. 

    “Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam ekosistem teknologi satelit internasional,” kata Honesti. 

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, mengapresiasi sinergi antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero).

    “Terutama dalam menghadirkan inovasi teknologi berbasis satelit yang dapat mendukung misi negara dalam memperkuat sistem pertahanan nasional bukan hanya di darat, laut, dan udara, namun juga di angkasa,” katanya.

  • Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung melakukan gebrakan meski belum genap sepekan menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya sendiri dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025). Dia mengganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai menteri keuangan selama 14 tahun.

    Tidak butuh waktu lama, Purbaya langsung melaporkan langkah pertamanya  ke Presiden Prabowo. Dia menyampaikan ke Prabowo bahwa pemerintah mempunyai terlalu banyak kas yang terparkir di Bank Indonesia (BI) yaitu mencapai Rp400 triliun lebih.

    Oleh sebab itu, dia ingin menarik Rp200 triliun dana tersebut untuk ditempatkan ke sistem perbankan. Dengan demikian, likuiditas bank terjaga dan diharapkan bisa mendorong sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ungkap Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Pada Jumat (12/9/2025), Purbaya resmi menandatangani Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025 yang mengatur penempatan dana Rp200 triliun pemerintah ke lima bank yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Perinciannya, Bank Mandiri menerima Rp55 triliun, BNI menerima Rp55 triliun, BRI menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.

    Purbaya meyakini gebrakan awalnya ini akan berdampak baik perekonomian di tengah perlambatan ekonomi pada kuartal III/2025. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga bisa kembali pulih pada kuartal IV/2025

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tak sampai situ, Purbaya juga siap merombak RAPBN 2026 yang disusun oleh pendahulunya Sri Mulyani. Dia mengungkapkan siap meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain anggaran TKD turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Kendati demikian, Purbaya melihat banyak daerah menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemerintah daerah itu.

    Sejalan dengan itu, eks Kepala DK LPS itu mengakui pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Kita menyadari hal itu, dengan izin Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Hanya saja, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Akibatnya kenaikan anggaran TKD itu, dia tidak menampik bahwa kemungkinan besar ada perombakan dalam RAPBN 2026 yang salah satunya terkait defisit anggaran.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% dari produk domestik bruto. Kendati demikian, Purbaya menyatakan angka itu belum final.

    “Bisa berubah [desifit 2,48%], bisa naik, bisa turun,” ungkapnya.

  • Datangi KPK, MAKI Serahkan Tambahan Data Kasus Kuota Haji Nasional 12 September 2025

    Datangi KPK, MAKI Serahkan Tambahan Data Kasus Kuota Haji Nasional 12 September 2025

    Datangi KPK, MAKI Serahkan Tambahan Data Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data tambahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Jumat (12/9/2025).
    “Saya datang ke KPK menambah data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat.
    Boyamin mengatakan, dokumen yang diserahkan ke KPK adalah Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
    Dia menjelaskan bahwa berkas itu menjelaskan adanya sejumlah pejabat di Kemenag, termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menerima pekerjaan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan haji.
    Padahal, menteri agama dan sejumlah pejabat tidak boleh menjadi pengawas dalam penyelenggaraan haji.
    “Jadi, Menteri Agama dan Staf Khusus enggak boleh jadi pengawas, apalagi Menteri itu sudah jadi amirul hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Pengawas itu adalah dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). APIP itu Inspektorat Jenderal,” ujarnya.
    Boyamin mengatakan, Yaqut dan sejumlah pejabat Kemenag menerima pekerjaan tambahan tersebut dan menerima uang harian Rp7 juta per hari.
    “Diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas, sehari Rp7 juta, ya, dikali 15 hari, ya berapa itu,” tuturnya.
    Karenanya, Boyamin meminta KPK menindaklanjuti bahwa ada keterlibatan eks Menag Yaqut dalam pengawasan haji yang bukan menjadi ranahnya.
    “Ini salah satu, saya menunjukkan pada KPK, pada teman-teman sekalian bahwa dugaan keterlibatan YCQ, Menteri Agama waktu itu semakin kuat, wong dia sendiri yang menyelenggarakan, masa yang mengawasi dia sendiri,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengapresiasi laporan dari MAKI tersebut.
    Dia mengatakan, aduan dari masyarakat adalah salah satu bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
    Laporan aduan dari masyarakat adalah salah satu bentuk pelibatan aktif publik dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.
    Dia juga menyampaikan bahwa setiap laporan pengaduan yang diterima KPK akan dilakukan verifikasi atas validitas informasi.
    “Kemudian akan dilakukan telaah dan analisis, untuk melihat substansi materinya, apakah termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi, serta menjadi kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi kepada wartawan, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Umumkan Pembunuh Charlie Kirk Telah Ditahan

    Trump Umumkan Pembunuh Charlie Kirk Telah Ditahan

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pembunuh influencer Charlie Kirk menyerahkan diri. Trump mengatakan pelaku telah ditahan.

    “Seseorang yang sangat dekat dengannya menyerahkannya,” kata Trump kepada Fox News dalam wawancara langsung di studio dilansir kantor berita AFP, Jumat (12/9/2025).

    Kendati demikian Trump belum menjelaskan identitas pelaku pembunuh loyalisnya itu. Trump juga belum mengungkap tampang pelaku.

    Seperti diketahui, Biro Investigasi Federal AS (FBI) melakukan perburuan besar-besaran pelaku pembunuh Charlie Kirk. FBI bahkan menawarkan imbalan sebesar US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) untuk informasi mengenai pelaku pembunuh influencer sekaligus loyalis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu.

    Kirk, yang berusia 31 tahun, tewas dibunuh pada Rabu (10/9) waktu setempat ketika menghadiri sebuah acara di Universitas Utah Valley di negara bagian Utah. Sosok Kirk dikenal sebagai seorang aktivis sayap kanan dan influencer pendukung Trump.

    Tawaran imbalan itu, diumumkan setelah FBI merilis foto-foto tersangka penembakan mematikan tersebut.

    “FBI menawarkan hadiah hingga US$ 100.000 untuk informasi yang mengarah pada identifikasi dan penangkapan individu yang bertanggung jawab atas pembunuhan Charlie Kirk pada 10 September 2025 di Universitas Utah Valley di Orem, Utah,” demikian pernyataan resmi FBI.

    Foto-foto yang dirilis FBI menunjukkan seseorang yang digambarkan sebagai sosok yang cukup umur untuk “berbaur dengan baik di sebuah institusi perguruan tinggi”. Orang di dalam foto yang dirilis FBI itu terlihat mengenakan topi dan kaca mata hitam, serta memakai kaus bergambar bendera AS dan elang.

    “Kami memiliki rekaman video yang bagus dari individu ini,” kata Komisioner Departemen Keamanan Publik Utah, Beau Mason, dalam konferensi pers pada Kamis (11/9) dini hari waktu setempat.

    “Jika kami tidak berhasil mengidentifikasinya, kami akan segera meminta bantuan publik dan media untuk menyebarkan foto-foto tersebut,” imbuhnya.

    Lihat juga Video Rekaman CCTV Penembak Charlie Kirk Melarikan Diri

    (whn/isa)

  • Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi Megapolitan 12 September 2025

    Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi Megapolitan 12 September 2025

    Kejari Ungkap Modus Korupsi Dana Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi
    Tim Redaksi

    BEKASI, KOMPAS.com –
     Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, tahun anggaran 2024.
    Penetapan tersebut dilakukan Kejari Kabupaten Bekasi pada Kamis (11/9/2025).
    Empat tersangka tersebut adalah SH, selaku Pj Kepala Desa Sumberjaya periode 2023–2024, SJ, Sekretaris Desa Sumberjaya tahun 2024, GR, Kaur Keuangan Desa sekaligus operator Siskeudes, dan MSA, Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya.
    Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Ronal Thomas Mendrofa, menyampaikan bahwa SH diduga mengelola keuangan desa untuk perbaikan infrastruktur tahun 2024, namun banyak pekerjaan yang tidak sesuai aturan.
    “Konstruksinya itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu ada yang fiktif, ada yang tidak dilakukan dan ada yang dilakukan tapi sudah dipotong,” ucap Ronal, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Ronal, sebelum pengerjaan konstruksi dimulai, para tersangka telah melakukan potongan sebesar 5–15 persen dari dana proyek.
    Dana hasil potongan itu ditampung di perusahaan CV SH, lalu dibagi-bagikan.
    “Dari hasil pemeriksaan ahli konstruksi, beberapa bangunan memang tidak sesuai spesifikasi dan RAB yang ada,” terangnya.
    Dalam kasus ini, penyidik menyita 142 barang bukti, yang penyitaannya telah disahkan Pengadilan Negeri Cikarang.
    Berdasarkan hasil audit, perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 2,5 miliar.
    Namun, baru Rp 256 juta yang berhasil dikembalikan ke rekening penampungan barang bukti Kejari Kabupaten Bekasi.
    “Total pengembalian yang sudah kami terima Rp 256 juta, sementara kerugian dalam LHP PKKN lebih dari Rp 2,5 miliar,” jelas Ronal.
    Ia menambahkan, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
    “Untuk sementara, penyidikan mengarah pada empat tersangka ini. Pengembangan tetap berjalan karena uang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing,” ujarnya.
    Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan menyeluruh.
    “Tersangka ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan 29 saksi, empat orang ahli, dokumen, serta barang bukti yang diperoleh,” jelas Eddy.
    Menurut Eddy, masing-masing tersangka memiliki peran dalam dugaan korupsi tersebut.
    SH diduga menggunakan anggaran APBDes untuk kepentingan pribadi.
    SJ tidak menjalankan tugasnya memeriksa bukti pertanggungjawaban pencairan anggaran, bahkan ikut menerima uang desa.
    GR selaku Kaur Keuangan dengan sengaja membuat pertanggungjawaban seolah-olah benar sesuai RAB APBDes, padahal anggaran dipakai untuk kepentingan pribadi.
    MSA bertindak sebagai penampung dana desa dan menyalurkannya kepada SH, SJ, dan GR.
    Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pencurian Sepeda Motor di Kedungmaling Mojokerto: Tiga Pelaku Diamankan, Dua Masih Buron

    Pencurian Sepeda Motor di Kedungmaling Mojokerto: Tiga Pelaku Diamankan, Dua Masih Buron

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pencurian sepeda motor di Dusun Kedungmaling, Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto berhasil digagalkan berkat kerjasama antara warga dan kepolisian, Jumat (12/9/2025).

    Lima pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut sempat melarikan diri setelah berusaha mencuri sepeda motor milik Ainur Rofiq (34), namun tiga di antaranya berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran polisi.

    Peristiwa tersebut bermula ketika korban, Ainur Rofiq, mendengar suara mencurigakan di luar rumahnya. Saat dicek, ia mendapati tiga orang sedang mendorong sepeda motornya yang terparkir di samping rumah. Tanpa pikir panjang, Ainur langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar.

    “Korban berteriak minta tolong, hingga satu pelaku bernama Mustofa berhasil ditangkap bersama barang bukti motor, sedangkan dua lainnya melarikan diri,” ungkap Kapolsek Sooko, AKP Syaiful Isro melalui Kanit Reskrim Polsek Sooko, Ipda Achmad Arif Tertana.

    Mustofa, salah satu pelaku yang berhasil diamankan, merupakan warga Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, polisi berhasil menangkap dua pelaku lainnya, yakni Top Roni (34) dari Kecamatan Torjun dan Tri Susanto (22) dari Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

    Meski begitu, dua pelaku lainnya, yakni EDO (23) dan Ardiansyah alias Bodong (30), masih buron. Kedua pelaku tersebut berasal dari Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan hingga saat ini, aparat kepolisian masih memburu mereka.

    Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi W 6592 KW warna violet hitam milik korban. Berdasarkan keterangan polisi, kerugian yang dialami oleh Ainur Rofiq diperkirakan mencapai sekitar Rp8 juta.

    “Ketiga terduga pelaku sudah kami serahkan ke Satreskrim Polres Mojokerto untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara dua pelaku lainnya terus kami buru,” tegas Kapolsek Sooko.

    Peran aktif masyarakat dan kesigapan aparat kepolisian dalam menggagalkan aksi pencurian ini patut diapresiasi. Polisi mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan, terutama di malam hari. [tin/suf]

  • Terseret di Korupsi Kuota Haji, Saiful Bahri Tak Diakui sebagai Staf PBNU

    Terseret di Korupsi Kuota Haji, Saiful Bahri Tak Diakui sebagai Staf PBNU

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memeriksa Syaiful Bahri, yang disebut sebagai staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun petinggi PBNU mengklaim bahwa Saiful Bahri bukan staf, karyawan, maupun pegawai PBNU.

    Menurut Wakil Sekjen PBNU Lukman Khakim, berita terkait pemanggilan seseorang yang disebut Syaiful Bahri oleh KPK. Lukman mengatakan Syaiful Bahri tercatat sebagai pengurus salah satu lembaga di NU. Tetapi yang bersangkutan tidak pernah aktif sejak terbentuknya PBNU kepengurusan 2022-2027.

    “Syaiful Bahri memang tercatat dan masuk sebagai anggota LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) PBNU 2022-2027,” kata Lukman Jumat (12/9/2025).

    Sejak Muktamar NU di Lampung 2021 yang lalu, PBNU baru menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama, pada bulan Maret 2022 lalu. Di forum Rakernas itu, ditetapkan kepengurusan PBNU masa bhakti 2022-2027. “Sejak itu, saya tidak pernah dengar dia aktif di PBNU,” tegas Lukman. 

    Selain itu dia menegaskan Syaiful Bahri juga bukan karyawan di Sekretariat PBNU. Menurut Lukman, Syaiful Bahri adalah orang dekat Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. 

    Gus Alex sendiri adalah seorang yang telah dipanggil KPK dalam statusnya sebagai saksi. Sebelumnya Gus Alex juga pernah jadi Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Bersama sejumlah nama lain, Alex termasuk yang dicegah dan ditangkal (cekal) oleh KPK.

    “Dia (Syaiful Bahri) adalah anak buah Mas Ishfah Abidal Aziz. Selama Alex jadi Wasekjen, Syaiful memang sering menjadi operator lapangan urusan Sekretariat dan Kepanitiaan,” jelas Lukman.

    Dengan demikian sudah jelas bahwa Syaiful Bahri tidak tercatat sebagai salah seorang karyawan atau staf di PBNU. “Info sementara, dia tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Tinggal dikroscek data di Keuangan. Ada atau tidak aliran gaji dari PBNU untuk dia,” ujar Lukman.

    Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana dari kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023–2024 ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Jadi, kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dalam penelusuran tersebut, KPK turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Asep menjelaskan, langkah penelusuran ke organisasi masyarakat keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji turut melibatkan ormas.

    “Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, proses peribadatan. Jadi, tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan,” pungkasnya.

  • Komisi IV DPR Bakal Panggil Menteri KKP soal Tanggul Beton di Cilincing

    Komisi IV DPR Bakal Panggil Menteri KKP soal Tanggul Beton di Cilincing

    JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menyusul viralnya video tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

    “Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2–3 km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,” ujar Alex, Jumat, 12 September.

    Sebagai informasi, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah darat dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sementara Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) merupakan perairan di sekitarnya yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Secara sederhana, DLKr adalah area inti operasional pelabuhan, sedangkan DLKp merupakan zona pendukung.

    Berdasarkan laporan yang diterima komisi IV DPR, Alex menyebut pembangunan tanggul itu merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    “Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN (penanaman modal dalam negeri-red),” ungkapnya.

    “Dari laporan awal yang kita terima, mereka telah mengantongi perizinan. Selain itu, lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tambah Alex.

    Meski dokumen perizinan dinyatakan lengkap, pimpinan komisi DPR yang membidangi urusan kelautan itu menegaskan Komisi IV akan tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat. Tentunya, kata Alex, sepanjang masih dalam lingkup kewenangan DPR.

    “Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut,” tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

    “Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,” tutup Alex.

    Awal mula keberadaan tanggul beton di Cilincing itu berasal dari video berdurasi 1 menit 9 detik warganet yang diunggah di media sosial X.

    Video itu memperlihatkan beton yang berdiri memanjang di pesisir Cilincing sepanjang 2–3 kilometer. Nelayan pun mengeluhkan keberadaan beton itu karena menyulitkan untuk melintas.

    Adapun keberadaan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).