Karyoto dan Suyudi Resmi Sandang Pangkat Komjen, Total 27 Pati Polri Naik Pangkat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Karyoto, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).
Keduanya menjadi bagian dari 27 perwira tinggi (Pati) Polri yang mendapat kenaikan pangkat dalam upacara di Rupattama Mabes Polri, Jumat (12/9/2025).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kenaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar bagi para perwira tinggi.
“Kenaikan pangkat bagi 27 Pati Polri hari ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan,” kata Trunoyudo.
“Dengan pangkat baru, tanggung jawab semakin besar, dan kami berharap seluruh Pati Polri dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,” tambah dia.
Selain dua jenderal bintang tiga tersebut, terdapat 7 Pati Polri yang naik ke pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.
Sementara itu, 18 perwira lainnya naik ke pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol, yang terdiri atas wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, kapusjarah, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN.
Upacara dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung khidmat dengan dihadiri pejabat utama Mabes Polri serta keluarga perwira yang naik pangkat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/09/12/68c3d6b2ac6ce.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Karyoto dan Suyudi Resmi Sandang Pangkat Komjen, Total 27 Pati Polri Naik Pangkat
Nasional
12 September 2025")
Karyoto dan Suyudi Resmi Sandang Pangkat Komjen, Total 27 Pati Polri Naik Pangkat Nasional 12 September 2025
-
Andalan PAD Pancer Dorr Pacitan dari Retribusi Parkir, Event Besar Justru Digratiskan
Pacitan (beritajatim.com) – Peluang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Pacitan dinilai belum tergarap maksimal. Saat event berskala nasional digelar, kesempatan pemasukan justru terlewatkan.
“Dari Disparpora tidak ada instruksi menggratiskan. Kalaupun ada yang gratis, itu khusus untuk tim ekspedisi atau pihak tertentu yang memang sudah diatur. Untuk pengunjung umum tetap berlaku tarif resmi,” kata Turmudi, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dispabudrpora) Pacitan ditulis Jumat (12/9/2025).
Dia membantah pihaknya sengaja melepas potensi pendapatan daerah. Menurutnya, tidak ada kebijakan resmi yang menginstruksikan penggratisan parkir.
Seperti pada kegiatan Ekspedisi Merah Putih dan Bimtek Partai Demokrat yang berlangsung di kawasan Pantai Pancer Dorr.
Meski pengunjung memadati lokasi, retribusi parkir tidak diberlakukan. Padahal sejak awal 2024 lalu, tiket masuk ke pantai tersebut telah digratiskan. Retribusi parkir menjadi satu-satunya sumber PAD yang masih bisa dipungut dari destinasi wisata itu.
“Capaian PAD dihitung secara periodik, bukan harian. Ia menegaskan tidak ada target khusus dalam sehari, namun akumulasi dalam periode tertentu,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, tiket masuk Pantai Pancer Dorr ditiadakan sejak terbitnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Kendati begitu, pengunjung seharusnya tetap membayar retribusi parkir sesuai ketentuan. (tri/ted)
-
Rusia-Belarusia Gelar Latihan Militer Besar-besaran
Jakarta –
Rusia dan Belarusia memulai latihan militer gabungan besar-besaran pada hari Jumat (12/9). Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan militer ini akan mencakup latihan di kedua negara serta di Laut Baltik dan Laut Barents.
Latihan “Zapad-2025” tersebut berlangsung di tengah momen yang sangat menegangkan dalam perang Rusia-Ukraina, dua hari setelah Polandia, dengan dukungan dari sekutu-sekutu NATO-nya, menembak jatuh drone-drone yang diduga milik Rusia di wilayah udaranya.
Latihan Zapad (“Barat”) tersebut telah dijadwalkan jauh sebelum insiden serangan drone tersebut.
“Tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan para komandan dan staf, tingkat kerja sama, dan pelatihan lapangan bagi pasukan regional dan koalisi,” ungkap Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram, dilansir kantor berita AFP, Jumat (12/9/2025).
Pada tahap pertama, pasukan akan melakukan simulasi penanggulangan serangan terhadap Rusia dan Belarusia, yang aliansinya dikenal sebagai Negara Persatuan.
Tahap kedua akan berfokus pada “pemulihan integritas teritorial Negara Persatuan dan penghancuran musuh, termasuk dengan partisipasi pasukan koalisi dari negara-negara sahabat,” kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa latihan militer tersebut, termasuk di dekat perbatasan Polandia, tidak ditujukan terhadap negara lain.
Insiden serangan drone di atas wilayah Polandia tersebut dipandang oleh Barat sebagai peringatan bagi NATO dan ujian bagi responsnya. Negara-negara Barat menyebutnya sebagai provokasi yang disengaja oleh Rusia. Namun, Rusia membantah mengirimkan drone-drone ke Polandia tersebut.
Seorang diplomat senior Rusia di Polandia mengatakan bahwa drone-drone tersebut datang dari arah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa drone-dronenya memang telah melakukan serangan di Ukraina barat, tetapi tidak berencana untuk menyerang target apa pun di Polandia.
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-
Mbak Wali Vinanda Lepas Kafilah Kota Kediri Ikuti MTQ XXXI Jatim di Jember
Kediri (beritajatim.com) – Kafilah Kota Kediri resmi diberangkatkan untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Kabupaten Jember pada 11–20 September 2025. Kontingen ini terdiri dari 17 peserta, 3 pembina, dan 4 pendamping.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, melepas para kafilah di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Jumat (12/9/2025). “Saya ucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang akan mewakili Kota Kediri pada ajang MTQ. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan dan mendampingi para peserta ini berlaga di Kabupaten Jember,” ujarnya.
Menurut Vinanda, keberangkatan kafilah mencerminkan semangat masyarakat Kota Kediri dalam menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup. “Semangat MTQ ini selaras dengan visi Kota Kediri MAPAN. Karena pembangunan tidak hanya soal fisik dan ekonomi. Tetapi juga spiritual agar lahir generasi yang berakhlak mulia dan cinta Al-Quran,” jelasnya.
Dalam arahannya, wali kota muda tersebut memberikan tiga pesan penting kepada kafilah. Pertama, mengikuti lomba dengan semangat dan keikhlasan. Kedua, menjaga kesehatan, kekompakan, dan sportivitas. Ketiga, menjadikan MTQ sebagai sarana ibadah dan dakwah.
“Menang atau kalah bukanlah ukuran utama. Karena yang lebih penting adalah bagaimana adik-adik semua mampu menghadirkan cahaya Al-Quran di mana pun berada,” tegasnya.
Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, A. Zamroni, menjelaskan sebanyak 17 peserta akan bertanding di sejumlah cabang. Mulai dari Tilawah Quran Anak-anak, Qiraat Muratal Remaja, Qiraat Muratal Dewasa, Musabaqoh Hifzhil Quran 10 Juz, Tafsir dalam tiga bahasa, hingga Khat Al-Quran berbagai kategori. Ia menegaskan seluruh peserta yang berangkat telah melalui seleksi ketat. “Harapannya dari Kota Kediri ada yang meraih juara. Serta ada yang mewakili di tingkat nasional,” imbuhnya.
Dalam acara pelepasan tersebut, Vinanda juga menerima cinderamata berupa kaligrafi karya Maftuh Hannan Ahyad, salah satu peserta cabang Khat Al-Quran. Acara turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainudin, para pembina, pendamping, serta tamu undangan. [nm/beq]
-
Melonjak, Kasus Suspek Campak di Pamekasan Tembus 500 Orang
Jakarta –
Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur mendadak melaporkan peningkatan drastis kasus suspek campak. Dari semula 103 kasus menjadi 520 orang yang diduga terpapar dalam sepekan.
“Data sebanyak 520 orang ini per tanggal 10 September 2025 berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan,” kata Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin di Pamekasan, kepada wartawan, Kamis (11/9/2025), dikutip dari Antara.
Menurutnya, dari 520 terduga kasus suspek, 177 di antaranya sudah terkonfirmasi positif campak menurut hasil pemeriksaan di laboratorium.
“Saat ini, 83 pasien campak masih menjalani perawatan, sementara 5 balita dilaporkan meninggal dunia,” katanya.
Mayoritas warga yang terpapar campak adalah mereka yang belum mendapatkan imunisasi, khususnya kelompok anak.
“Sebanyak 74 persen suspek campak di Pamekasan tidak pernah mendapat imunisasi,” ujarnya.
Sebaran kasus ditemukan di 13 kecamatan.
Tiga wilayah dengan angka suspek tertinggi adalah:
Kecamatan Proppo (79 kasus)Tlanakan (57 kasus)Pademawu (56 kasus).
Melonjaknya kasus campak berbarengan dengan rendahnya cakupan imunisasi rutin measles rubella. Dari data per Agustus 2025, imunisasi di Pamekasan baru mencapai 57,14 persen dari seluruh sasaran.
“Secara keseluruhan, capaian ini masih jauh dari target sehingga situasinya masih tergolong merah,” kata Saifudin.
Meski begitu, beberapa kecamatan mencatat tren yang lebih baik terkait imunisasi.
Batumarmar (69 persen)Pakong (65 persen)Pademawu (62 persen)Larangan (61 persen)Tamberu (60 persen).
(naf/naf)
-
BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH untuk PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Terbarunya
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2024. Tercantum dalam surat nomor 13834/B-KS.04/01/SD/D/2025).
Surat tersebut dikeluarkan Kamis, 11 September 2025. Ditanda tangki langsung Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Aris Windiyanto.
Di surat tersebut, disebutkan masih banyak calon PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidu[ (DRH). Sehingga jadwal dilakukan penyesuaian.
Sedianya, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu berakhir 15 September 2025. Namun diperpanjang menjadi 22 September 2025.
“Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024,” dikutip dari surat tersebut, Jumat (12/9/2025).
Adapun penyesuaian jadwalnya sebagai berikut:
Pengisian DRH PPPK Paruh waktu 28 Agustus sampai 22 September 2025
Usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 25 September 2025
Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 30 September 2025
Sebelumnya, jadwal PPPK Paruh Waktu sebagai berikut:
Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi 7 s/d 25 Agustus 2025
Penetapan Kebutuhan oleh MenPAN-RB semula 21 s/d 30 Agustus 2025, menjadi 26 Agustus s/d 4 September 2025
Pengumuman Alokasi Kebutuhan 27 Agustus s/d 6 September 2025
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 15 September 2025
Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 20 September 2025.
Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 30 September 2025.
(Arya/Fajar) -
Pemkab Lumajang Anggarkan Rp35 Juta per Desa untuk Ganti Kendaraan Operasional Kades
Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, berencana memperbarui kendaraan operasional milik 198 kepala desa (Kades). Kebijakan ini diambil setelah seluruh kendaraan dinas kades se-Kabupaten Lumajang belum pernah diganti sejak lebih dari 16 tahun.
Sebagai informasi, sejak tahun 2009 para kades di 198 desa yang tersebar di 21 kecamatan difasilitasi kendaraan dinas berupa motor Honda Megapro.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut selama ini digunakan sebagai penunjang pelayanan masyarakat, namun usia pemakaian yang cukup lama membuat pembaruan menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut Agus, Pemkab Lumajang menyiapkan anggaran Rp 35 juta untuk setiap desa melalui skema alokasi dana desa (ADD) khusus atau earmark. Dana ini akan dipakai khusus untuk pembaruan kendaraan operasional kades.
“Ini setiap desa difasilitasi alokasi Rp35 juta untuk pembaruan kendaraan operasional. Tentu anggaran ini bersifat khusus dan penggunaannya tetap mengikuti aturan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan,” terang Agus Triyono, Jumat (12/9/2025).
Terkait jenis kendaraan operasional, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk menentukannya sesuai kebutuhan serta kondisi geografis masing-masing wilayah. Jika desa berada di daerah dengan kondisi geografis dataran tinggi, kendaraan dengan spesifikasi lebih kuat bisa dipilih. Sedangkan desa di wilayah perkotaan dapat menyesuaikan dengan kendaraan yang lebih praktis.
“Jadi, ini pemerintah desa yang memilih jenis kendaraan dinasnya, sedangkan pemerintah kabupaten menyiapkan pembiayaan sesuai plafon Rp35 juta setiap desa,” ungkap Agus. [has/beq]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5347428/original/026423500_1757670138-51e4bf89-21b0-4f0c-8a15-d5e8d13752fb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cerita Pejuang SKCK di Polres Metro Depok, Antre Berjam-jam Demi Sepotong Kertas – Page 3")
Cerita Pejuang SKCK di Polres Metro Depok, Antre Berjam-jam Demi Sepotong Kertas – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Puluhan masyarakat mendatangi Polres Metro Depok sejak pagi hingga menjelang siang. Kedatangan mereka bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, namun meminta pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Seperti Irawati, perempuan berhijab asal Cinere mendatangi Polres Metro Depok sejak pagi. Setelah memarkirkan motornya di Balai Kota Depok, perempuan yang kerap disapa Ira bergegas harus menyeberangi Jalan Raya Margonda menggunakan jembatan penyeberangan orang menuju Polres Metro Depok.
Sesampainya di halaman pintu masuk Polres Metro Depok, Ira sempat mengurungkan niatnya membuat SKCK. Hal itu dikarenakan telah terlihat antrean panjang masyarakat lainnya yang ingin membuat SKCK.
“Tadinya sempat ingin balik lagi pulang, karena antreannya panjang banget,” ujar Ira, Jumat (12/9/2025).
Namun, mengingat tempat bekerjanya meminta selembar SKCK sebagai salah satu persyaratan kerja, Ira mau tidak mau mengikuti alur antrean. Ira harus berdiri mengikuti barisan sesuai alur pelayanan.
“Tadi ikut antrean, lumayan lama ditambah cuacanya sedikit Terik,” ucap Ira.
Di dalam tasnya, terdapat sejumlah persyaratan pembuatan SKCK yang telah disiapkannya sejak dari rumah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi seperti fotocopy KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, BPJS, dan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak lima lembar dengan background merah.
“Saya mendatangi langsung Polres Metro Depok membuat SKCK dikarenakan saat mendaftar online selalu gagal,” terang Ira.
Di dalam benaknya, ibu dari dua anak itu menduga permohonan SKCK secara online, diduga jaringan server terlalu penuh untuk di akses. Untuk itu, Ira harus membuat SKCK secara offline untuk keperluan perpanjangan kontrak kerja.
“Iya saya bikin buat perpanjangan kontrak kerja,” jelas Ira.
Berjuang dengan waktu dan kesabaran, akhirnya Ira berhasil mendapatkan SKCK. Ira berharap, instansi kepolisian dapat meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki pelayanan secara online.
“Kalau saya pribadi, meminta saat pelayanan online server selalu siap, karena pelayanan offline cukup lama juga antrian mendapatkan selembar SKCK,” pinta Ira.
-
Bahas Alur SK Kuota Haji, KPK Panggil eks Sekjen Kemenag
Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025).
Dia mengaku ditanya terkait mekanisme penerbitan Surat Keputusan kuota haji 2023-2024
Dari pantauan Bisnis, dia turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.59. Dia tampak datang sendiri dan mengenakan batik berwarna abu-abu kehitaman. Ketika ditanya materi apa yang didalami, dia mengatakan mengenai mekanisme penerbitan SK.
“Ditanya soal mekanisme keluarnya SK itu,” katanya kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).
Dia mengaku tidak mengetahui terkait pengaturan pembagian kuota haji. Nizar mengatakan posisi Sekretaris Jenderal bukan sebagai leading sektor kuota haji. Namun sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundangan-undangan. Sehingga yang bertanggung jawab di Direktorat Jenderal Haji.
Dia menyebut bahwa keputusan SK ditandatangani Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas. Nizar menjelaskan proses penerbitan awalnya dari pembahasan bersama pemrakarsa, kemudian hasil pembasahan dilimpahkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama bersama Biro Hukum.
Kendati Nizar tidak mendetailkan siapa saja pemrakarsa yang terlibat dalam pembahasan tersebut.
“Berarti setelah itu ditandatangani menteri ya, pak?” tanya wartawan.
“Iya, iya,” jawab Nizar.
-
PM Albanese Sorot Islamofobia di Australia yang Menjadi-jadi
Canberra –
Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, mengatakan pemerintahannya akan mempertimbangkan rekomendasi dari laporan independen tentang Islamofobia di negara tersebut, yang menunjukkan bahwa sentimen anti-Muslim di Australia telah mencapai “level yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Laporan independen yang disebut oleh Albanese itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/9/2025), merupakan laporan yang dirilis pada Jumat (12/9) waktu setempat, oleh utusan khusus pemerintah Australia untuk memerangi Islamofobia, Aftab Malik.
Menurut laporan independen tersebut, normalisasi Islamofobia telah meluas di Australia sehingga banyak insiden yang bahkan tidak dilaporkan.
“Kenyataannya adalah bahwa Islamofobia di Australia terus berlanjut, terkadang diabaikan dan terkadang disangkal, tetapi tidak pernah ditangani sepenuhnya,” kata Malik dalam konferensi pers di Sydney, dengan didampingi langsung oleh Albanese.
“Kita telah melihat pelecehan publik, grafiti…kita telah melihat perempuan dan anak-anak Muslim menjadi sasaran, bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena siapa mereka dan apa yang mereka kenakan,” sebutnya.
Laporan setebal 60 halaman itu mengusulkan 54 rekomendasi kepada pemerintah Australia, termasuk memulai penyelidikan untuk memeriksa diskriminasi berdasarkan agama, dan dampak Islamofobia terhadap kohesi sosial dan demokrasi.
Malik ditunjuk tahun lalu untuk merekomendasikan langkah-langkah pencegahan kebencian anti-Muslim setelah Australia mengalami lonjakan insiden antisemitisme dan Islamofobia sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sekitar dua tahun lalu.
“Serangan 7 Oktober 2023 di Israel menandai titik balik terbaru, di mana Islamofobia telah mencapai level yang belum pernah ada sebelumnya,” kata laporan independen tersebut.
Sejak konflik dimulai, Islamofobia Register mencatat peningkatan insiden kebencian sebesar 150 persen pada November 2024.
Albanese, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa menargetkan warga Australia berdasarkan keyakinan agama mereka merupakan serangan terhadap nilai-nilai inti negara, dan bahwa dirinya akan “mempertimbangkan dengan saksama” rekomendasi laporan independen tersebut.
“Warga Australia seharusnya dapat merasa aman dan nyaman di komunitas mana pun … kita harus memberantas kebencian, ketakutan, dan prasangka yang mendorong Islamofobia dan perpecahan dalam masyarakat kita,” tegasnya.
Albanese juga menunjuk seorang utusan khusus untuk antisemitisme, dengan laporannya yang dirilis pada Juli lalu telah merekomendasikan pemotongan dana untuk universitas yang gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan menyaring pelamar visa serta non-warga negara untuk pandangan ekstremis.
Simak juga Video: Australia Siap Akui Palestina di Sidang PBB Mendatang
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)