Xcloud.id

Blog

  • KLB Campak di Sumenep Tak Pasti Kapan Berakhir Surabaya 12 September 2025

    KLB Campak di Sumenep Tak Pasti Kapan Berakhir Surabaya 12 September 2025

    KLB Campak di Sumenep Tak Pasti Kapan Berakhir
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum dapat memprediksi kapan status kejadian luar biasa (KLB) campak akan dicabut.
    Hal ini disebabkan terus bermunculannya kasus baru campak, sehingga status KLB dinilai belum dapat dihentikan dalam waktu dekat.
    “KLB memang menunggu sampai kasus reda,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, Ellya Fardasyah, Jumat (12/9/2025).
    Menurutnya, penurunan kasus menjadi faktor penentu apakah status KLB dapat segera dicabut atau perlu diperpanjang.
    “Kalau sudah tidak ditemukan lagi (campak) dan penurunan kasus, itu kalau KLB,” tambahnya.
    Ellya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) belum mencapai target yang ditetapkan.
    Dari total sasaran 73.969 anak, capaian vaksinasi baru mencapai 56.800 anak atau sekitar 76,8 persen.
    Hingga saat ini, masih ada lebih dari 17.000 anak yang belum divaksinasi, yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah (Pemkab) untuk segera mengakhiri status KLB.
    Dinkes P2KB bahkan telah mengajukan perpanjangan waktu vaksinasi karena belum memenuhi target.
    Salah satu penyebab rendahnya capaian vaksinasi adalah adanya penolakan dari sejumlah warga.
    Hingga 11 September 2025, jumlah suspek campak di Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 2.782 orang.
    Dari jumlah tersebut, 2.688 pasien telah sembuh, sementara 20 pasien dilaporkan meninggal dunia.
    Saat ini, 74 orang, yang mayoritas adalah anak-anak, masih dirawat intensif.
    Rinciannya, 23 pasien dirawat di RSUD dr H Moh Anwar, 10 pasien di RSI Kalianget, dan 10 pasien di RSU Sumekar.
    Di RSIA Esto Ebhu, RSUD Abuya, dan RS BHC tidak terdapat pasien campak.
    Selain itu, 31 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah puskesmas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TIS Petroleum Asia Jadi Pemenang Lelang Blok Migas Perkasa, Segini Investasi Awalnya – Page 3

    TIS Petroleum Asia Jadi Pemenang Lelang Blok Migas Perkasa, Segini Investasi Awalnya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) telah mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap II. 2024, yang terdiri dari WK Kojo, WK Binaiya, WK Serpang, WK Gaea dan WK Gaea II. 

    Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, pengumuman lelang penawaran WK Migas ini telah dimulai sejak 3 Desember 2024. 

    Dari kelima pemenang WK migas yang telah ditetapkan ini, total nilai investasi dari komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi mencapai sebesar USD 21,7 juta.

    “Dari perhitungan kami, bonus tanda tangan yang akan diterima oleh pemerintah dari kelima WK migas ini yaitu sebesar USD 1,1 juta (setara Rp 18,5 Miliar),” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (17/4/2025).

     

  • Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem Nasional 12 September 2025

    Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem Nasional 12 September 2025

    Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bakal berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa (23/9/2025).
    Sejumlah isu akan disampaikannya dalam pidato tersebut, seperti persoalan Palestina serta dinamika keamanan global usai Israel melakukan serangan udara ke Qatar.
    “Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi cita-cita Bapak Presiden,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat dalam konferensi persnya, Kamis (11/9/2025).
    Selain itu, Prabowo disebutnya akan menyampaikan reformasi sistem multilateral dalam pidato berdurasi 15 menit di Sidang Mejelis Umum PBB.
    Termasuk dorongan terkait peran negara-negara selatan juga bakal disuarakan sebagai cerminan semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.
    “Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia,” ujar Tri.
    Di samping itu, pertemuan tematik antara Indonesia dengan delegasi negara lain juga akan dilakukan dalam forum tersebut.
    Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari kemanusiaan, kesehatan mental, isu penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (
    To Build The World A New
    )”.
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum tersebut.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Penunjukan ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.

    “Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

    Sebagai persiapan, ratusan agen perlinsos dilatih intensif agar memahami penggunaan Portal Perlinsos, platform digital yang memudahkan masyarakat mendaftar bansos secara mandiri melalui ponsel atau dengan bantuan agen.

    “Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelas Andy.

    Agen perlinsos terdiri dari 167 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka mengikuti Bimtek Training of Trainer (TOT) selama tiga hari di Banyuwangi pada 9–11 September 2025 yang digelar oleh tim Gugus Tugas KPTDP.

    “Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” ujar Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.

    Ia menegaskan bahwa pendaftaran di Banyuwangi ditujukan untuk penerima bansos tahun 2026, sementara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025 tetap menggunakan metode lama.

    Pilot project ini terdiri dari empat tahap, mulai dari pendaftaran masyarakat, seleksi kelayakan, pemberitahuan hasil, hingga mekanisme sanggahan. Proses seleksi akan menggunakan formulasi kriteria kelayakan yang disusun pakar kemiskinan berbasis data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.

    ”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap,” terang Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional.

    Salah satu pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, menilai program ini praktis dan mudah diakses. “Pendaftaran cukup satu–dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ujarnya.

    Pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar akan menerima notifikasi diterima atau tidaknya melalui Portal Perlinsos, lengkap dengan alasan jika tidak lolos. Warga yang keberatan bisa langsung mengajukan sanggahan secara daring.

    “Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya mendukung penuh pilot project ini. Pemkab akan menggerakkan agen tambahan agar warga tanpa akses teknologi tetap bisa terlayani.

    “Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk. [alr/beq]

  • Mundur dari Pestapora karena Masalah Sponsor, The Panturas Justru Dikritik Warganet

    Mundur dari Pestapora karena Masalah Sponsor, The Panturas Justru Dikritik Warganet

    JAKARTA – Keputusan The Panturas mundur dari Pestapora dan kritiknya terhadap PT Freeport Indonesia sebagai sponsor menjadi kontroversi tersendiri di kalangan warganet. Pasalnya, band asal Jatinangor itu terlibat dalam gelaran Perantara Fest pada Mei lalu, yang mana juga disponsori perusahaan tambang terkemuka itu.

    Seperti diketahui, The Panturas jadi satu dari banyak penampil yang memutuskan batal tampil di Pestapora pekan lalu, setelah mengetahui Freeport jadi salah satu sponsor.

    Lewat pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi, The Panturas bahkan melayangkan kritik yang cukup keras terhadap penyelenggara.

    “Padahal kita semua (atau paling tidak sebagian besar deretan line up termasuk penggagas acara) datang dari wilayah arus pinggir yang membawa semangat kemandirian, alternatif, serta perlawanan terhadap homogenisasi budaya,” tulis The Panturas, mengutip keterangan unggahan, Kamis, 11 September.

    “Dengan adanya PT Freeport dalam gelaran ini, entah kenapa membuat kami (entah kawan-kawan musisi lain bagaimana), merasa asing. Arus pinggir tempat kami berasal dan tumbuh, kini mendadak tak kami kenali,” tambahnya. “Dengan terlibat di Pestapora tiba-tiba saja kami menjadi tidak tahu berasal darimana, hendak kemana dan nilai apa yang kami bawa. Sedih juga hanya dalam satu malam kami dibuat bingung dan mempertanyakan apa yang kami cintai selama ini: bermain musik.”

    The Panturas bahkan menyebut penyelenggara Pestapora telah “menjebak” para penampil dengan kehadiran Freeport sebagai sponsor.

    “Kami mungkin hari ini tetap akan bermain dengan perasaan asing dan tidak nyaman karena ada perjanjian dengan pihak lain di luar Pestapora yang tidak bisa kami ingkari. Sembari berharap, semoga kawan-kawan penyelenggara tidak terus-terusan ingkar menjebak musisi dalam posisi sulit. Karena apa yang jahat dari itu? Menempatkan musisi di situasi yang tak punya nilai tawar, sehingga tiba-tiba saja prinsipnya ditukar dengan kotoran,” katanya.

    Namun di balik pernyataan yang tampak gagah itu, warganet menyoroti keputusan The Panturas yang tetap tampil dalam Perantara Fest yang digelar di Lapangan Kridosono, Yogyakarta.

    “Cancel cancel, 11 Mei lu main ada Freeport disono kak wkwkwkw,” tulis salah satu warganet.

    “Yaaaahh jadi backfire kaann wkwkwwk,” kata warganet lain.

    Beberapa di antaranya justru melihat The Panturas hanya ikut-ikutan grup dan musisi lain yang juga membatalkan penampilannya di Pestapora.

    “Intinya cuma fomo doank… krna di @perantara.fest tetep manggung pdhal sponsornya freepoddd jg,” tulis warganet.

    “STATEMENT LO KARENA VIRAL BUKAN KARENA PRINSIP SOK KERASSSS,” kata warganet lain.

  • Sejarah! 4 Pebalap RI Bertarung di GP San Marino Akhir Pekan Ini

    Sejarah! 4 Pebalap RI Bertarung di GP San Marino Akhir Pekan Ini

    Jakarta –

    Akhir pekan ini, MotoGP kembali digelar di Misano, San Marino. Untuk pertama kalinya dalam sejarah balap di arena MotoGP, empat pebalap Indonesia binaan Astra Honda Motor akan berlaga di tiga dari empat kelas yang dilombakan di Misano World Circuit Simoncelli.

    Pebalap Indonesia yang berlaga di Misano akhir pekan ini antara lain Mario Suryo Aji, Fadillah Arbi Aditama, Veda Ega Pratama, dan M. Kiandra Ramadhipa. Mereka adalah lulusan Astra Honda Racing School (AHRS).

    Keempat pebalap Tanah Air itu akan bertarung di ajang balap GP Moto2, GP Moto3, dan Red Bull MotoGP Rookies Cup (RBRC). Bahkan, rider muda Indonesia tersebut berpeluang besar mengibarkan Merah Putih dari podium tertinggi.

    Setelah comeback di ajang GP Moto2 Catalunya 2025 usai pemulihan cedera bahu selama 3 bulan, Mario Aji mampu menyelesaikan balapannya dengan penuh perjuangan. Pemuda asal Magetan, Jawa Timur, lulusan AHRS tahun 2016 ini akan fokus mengejar ketertinggalan pada balapan dunia mendatang di seri Grand Prix San Marino, di Misano.

    “Setelah menjalani balap di putaran sebelumnya dengan baik, percaya diri saya bangkit lagi di minggu ini. Target balapan di minggu ini mengembalikan feeling dan mengejar ritme dari pebalap-pebalap lainnya agar lebih kompetitif di seri Asia. Saya akan berikan yang terbaik di setiap sesinya,” ujar Mario.

    Selain Mario Aji, Fadillah Arbi Aditama akan bersaing di Moto3. Arbi menjadi pebalap pengganti dari Tatchakorn Buasri yang masih dalam masa pemulihan cedera. Turun bersama Honda Team Asia sejak seri Grand Prix Austria, pebalap lulusan AHRS 2018 ini terus berjuang menembus zona poin.

    “Saya dalam kondisi terbaik, pengalaman dari seri-seri sebelumnya menjadi bekal untuk saya tampil lebih baik. Target saya pada seri Misano ini berusaha untuk bersaing di zona poin, mohon dukungannya selalu,” ujar Arbi.

    Di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup, terdapat dua pebalap muda potensial Indonesia. Veda Ega Pratama dan M. Kiandra Ramadhipa, pebalap binaan PT Astra Honda Motor asal Yogyakarta ini secara mengesankan terus memberikan prestasi yang membanggakan pada setiap seri yang telah berlangsung.

    Veda yang merupakan lulusan AHRS tahun 2018 memiliki kans juara dengan menempati posisi kedua pada klasemen sementara dengan kolektivitas poin sebanyak 170, selisih 21 poin dengan pemuncak klasemen. Hasil ini ia raih atas beberapa capaian, di antaranya 3 podium tertinggi di seri Mugello, Italia dan Sachnsering, Jerman, serta 2 podium kedua yang diraih pada putaran Spielberg, Austria.

    “Balapan minggu ini sangat penting bagi saya, karena ini adalah seri terakhir Red Bull Rookies Cup 2025. Saat ini saya berada di peringkat kedua klasemen, dan tentunya saya akan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil maksimal di klasemen akhir nanti. Mohon doanya agar saya dapat meraih hasil terbaik untuk menutup musim ini,” ucap Veda.

    Rekan satu tim Veda, yakni M. Kiandra Ramadhipa juga tampil kompetitif di ajang ini. Saat ini lulusan AHRS 2022 tersebut berada di posisi kesembilan klasemen sementara dengan 82 poin. Dalam persaingan RBRC Ramadhipa mampu meraih podium kedua pada seri Sachsenring, Jerman, race pertama.

    “Untuk round terakhir ini saya mempersiapkan diri sebaik mungkin karena saya butuh kondisi fisik yang maksimal. Saya mempunyai target untuk podium dan saya akan bertarung untuk itu, mohon doanya,” ujar Ramadhipa.

    (rgr/dry)

  • Mahasiswa Medan Dibegal Tiga Remaja Bersajam, Rekaman CCTV Aksi Kejahatannya Viral Medan 12 September 2025

    Mahasiswa Medan Dibegal Tiga Remaja Bersajam, Rekaman CCTV Aksi Kejahatannya Viral Medan 12 September 2025

    Mahasiswa Medan Dibegal Tiga Remaja Bersajam, Rekaman CCTV Aksi Kejahatannya Viral
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com – Seorang mahasiswa berinisial J (24) di Kota Medan menjadi korban begal bersenjata tajam hingga sepeda motornya raib.
    “Tiba-tiba ada tiga remaja bawa satu motor memepet saya,” kata J saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon pada Jumat (12/9/2025).
    Peristiwa itu terjadi Selasa (9/9/2025) sekitar pukul 03.30 WIB saat J hendak pulang ke kontrakan melewati Jalan Cempaka, Kecamatan Medan Selayang. Para pelaku mencopot kunci motor korban. Merasa terancam, J berusaha menyelamatkan diri dengan mendorong motornya.
    Namun pelaku kembali mengejar dan mengancam menggunakan pisau. Korban akhirnya meninggalkan motornya di pinggir jalan lalu lari.
    “Suasana jalan memang sunyi waktu itu. Sempat saya berteriak maling,” ujarnya.
    Meski begitu, ketiga pelaku tetap membawa kabur motor korban. Atas kejadian itu, J membuat laporan ke Polsek Sunggal dengan nomor: STTLP/B/1137/IX/2025.
    Setelah melapor, J mencari rekaman CCTV dari rumah warga di sekitar lokasi. Dalam rekaman itu terlihat jelas pelaku mengambil motornya. Potongan video tersebut kemudian viral di media sosial.
    Kini J berharap para pelaku segera ditangkap agar tidak menimbulkan korban lainnya.
    Di sisi lain, Kepala Unit Reskrim Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak membenarkan laporan tersebut.
    “Saat ini tim berada di lapangan untuk melakukan penyelidikan,” ucap Budiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Jangan Jadi Tempat Mangkal Geng Serakah Duniawi

    PBNU Jangan Jadi Tempat Mangkal Geng Serakah Duniawi

    GELORA.CO – Kasus kuota haji tambahan 2024 menjadi sorotan publik, lantaran banyak pengurus PBNU yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut untuk menyingkap tabir aliran dana korupsi dari penyalahgunaan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

    Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Imu Asy-Syar’ie (MIS) Sarang, Rembang, Jawa Tengah KH Imam Baihaqi (Gus Baehaqi) menyatakan tidak masalah 5 petinggi PBNU menjalani pemeriksaan KPK untuk menelusuri aliran dana korupsi ke PBNU.

    “Itu kan kewajiban KPK atas mandat negara, atas nama rakyat. Gak masalah. Demi negara dan memenuhi keadilan bagi rakyat, NU dan siapapun harus menghormati proses hukum,” kata Gus Baehaqi.

    Dia mengutip ucapan pendiri NU KH Hasyim Asyari yang mengatakan, “hadzihi jam’iyyatu ‘adlin wa amanin wa ishlahin wa ihsaanin” bahwa NU adalah jam’iyyah-organisasi (yang memperjuangkan) keadilan, kedamaian, perbaikan dan penyantun.

    “NU itu memperjuangkan keadilan yang ditempuh melalui proses hukum, supaya tegak. Dan, memperjuangkan perbaikan melalui tatanan yang menjamin kemashlahatan bersama,” ujarnya. 

    “Gus Dur pernah dawuh ‘bangsa ini penakut’ sehingga ketimpangan bangsa ini tak berujung. Maka, kepada KPK, jangan takut kepada yang bersalah,” tambahnya.

    Menurut Gus Baehaqi, ketika proses hukum mewajibkan KPK menelusuri aliran dana korupsi ke PBNU, hal itu perlu dilakukan untuk memastikan PBNU bersih. Dan PBNU bisa membersihkan organisasi dari kotoran dan anasir yang mengotorinya.

    “Jangan sampai PBNU menjadi tempat transit bagi orang-orang yang menggunakan kebesaran NU untuk mendapat keuntungan pribadi, seperti korupsi. Kemudian, seolah membantu NU, padahal membuang kotoran. Ini namanya money laundry. Nangka dinikmati, NU kena getahnya,” ungkapnya. 

    “PBNU jangan dijadikan tempat mangkal geng, kelompok atau gerombolan yang tujuannya jauh dari berkhidmat di NU demi kedaulatan agama, negara dan kemashlahatan umat, tapi hanya untuk mengumbar serakah duniawi,” imbuhnya.

  • 9 Pelintasan Kereta Bulak Kapal Tanpa Palang, KAI: Tanggung Jawab Pemegang Izin, Bukan Kami Megapolitan

    9 Pelintasan Kereta Bulak Kapal Tanpa Palang, KAI: Tanggung Jawab Pemegang Izin, Bukan Kami Megapolitan

    Pelintasan Kereta Bulak Kapal Tanpa Palang, KAI: Tanggung Jawab Pemegang Izin, Bukan Kami
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Kereta Api Indonesia (KAI) menanggapi soal perizinan untuk membangun palang pintu di pelintasan kereta Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menegaskan, pemasangan palang pintu pelintasan sebidang merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemilik jalan sesuai kewenangannya, bukan pihaknya.
    “Tanggung jawab pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan jalur kereta api dan jalan berada pada pemegang izin, bukan PT KAI,” jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Ixfan, aturan pembangunan palang pintu pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan umum sudah diatur dalam undang-undang.
    “Aturan ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 91 Ayat (1) yang menyatakan pembangunan infrastruktur yang berpotongan dengan jalur kereta api harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keselamatan perjalanan kereta api,” jelasnya.
    Ia menambahkan, pembangunan tersebut wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian, yakni pemerintah.
    Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 111 juga mengatur bahwa pengelola jalan harus bekerja sama dengan penyelenggara perkeretaapian dalam mengelola pelintasan sebidang.
    Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Pelintasan Sebidang mengatur jenis pelintasan (resmi maupun liar), kriteria keselamatan, serta pihak yang bertanggung jawab.
    Adapun standar palang pintu pelintasan harus sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Perkeretaapian No. 3 Tahun 2021, yang mewajibkan evaluasi dan peningkatan keselamatan di pelintasan sebidang, termasuk pemasangan palang pintu otomatis di titik rawan.
    “Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan palang pintu perlintasan sebidang harus memenuhi regulasi yang berlaku,” katanya.
    Ixfan menyebut klarifikasi ini diperlukan untuk meluruskan informasi agar sesuai prosedur yang berlaku.
    Saat ditanya mengenai rencana Pemerintah Kota Bekasi yang akan bersurat ke PT KAI terkait izin pembangunan palang pintu di Bulak Kapal, Ixfan menegaskan bahwa izin seharusnya diajukan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
    “Kalau perizinan ke DJKA, kalau ke KAI sifatnya tembusan karena KAI hanya sebagai operator,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, pelintasan kereta Bulak Kapal di Jalan Pahlawan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, tidak memiliki palang pintu di kedua sisi.
    Hal ini tampak membahayakan karena pengendara motor maupun mobil bisa melintas begitu saja saat kereta api melewati pelintasan tersebut.
     
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis (11/9/2025) sekitar pukul 09.26 WIB, terdapat sejumlah rambu peringatan di dekat kedua sisi pelintasan, di antaranya “Awas! Pelintasan Kereta Api Rawan Kecelakaan” dan “Berhenti, Lihat Kiri dan Kanan Sebelum Melintas Rel”.
    Selain itu, ada seorang penjaga atau yang biasa disebut Pak Ogah berdiri di tengah rel sambil memegang rambu merah bertuliskan “STOP”.
    Saat kereta api akan melintas, Pak Ogah itu mengangkat rambu agar pengendara dari Jalan Pahlawan, Jalan Ir H Juanda, maupun Jalan HM Joyo Martono berhenti terlebih dahulu.
    Setelah kereta lewat dan pelintasan dipastikan aman, Pak Ogah itu mempersilakan kendaraan untuk kembali melintas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR dorong transformasi batu bara bersih cegah “greenflation”

    Anggota DPR dorong transformasi batu bara bersih cegah “greenflation”

    “Kita tidak bisa memaksakan transisi hijau tanpa menghitung dampaknya. Transformasi bertahap dengan teknologi bersih akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, harga yang stabil, dan komitmen lingkungan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menegaskan pentingnya transformasi sektor batu bara menuju teknologi bersih sebagai langkah strategis untuk mencegah greenflation atau inflasi hijau akibat transisi energi yang terlalu cepat.

    Menurutnya, Indonesia harus menjalankan transisi energi secara bertahap dan realistis agar target penurunan emisi tercapai tanpa mengorbankan stabilitas harga energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kita tidak bisa memaksakan transisi hijau tanpa menghitung dampaknya. Transformasi bertahap dengan teknologi bersih akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, harga yang stabil, dan komitmen lingkungan,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan dinamika global seperti pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sempat mengalami hambatan menjadi pelajaran bahwa transisi energi memerlukan perencanaan matang, pendanaan berkelanjutan, dan inovasi teknologi yang sesuai dengan kondisi domestik.

    “Situasi JETP menunjukkan bahwa kita butuh strategi transisi energi yang realistis, tidak hanya bergantung pada komitmen internasional, tapi juga memanfaatkan potensi teknologi dalam negeri,” ujarnya.

    Cek Endra juga menyoroti data konsumsi batu bara dunia yang mencapai 8,79 miliar ton pada 2024, menandakan peran energi fosil masih penting dalam bauran energi global.

    Negara maju seperti Jerman dan AS bahkan kembali mengoperasikan PLTU, sementara Tiongkok dan India mengembangkan teknologi ultra-supercritical yang lebih efisien dan rendah emisi.

    “Indonesia perlu mengadopsi teknologi ultra-supercritical, co-firing biomassa, dan carbon capture and storage (CCS) untuk menekan emisi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional,” kata Cek Endra.

    Ia menekankan bahwa roadmap transisi energi nasional harus memberi ruang bagi pengembangan teknologi bersih untuk membuka peluang investasi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global.

    “Komisi XII DPR RI akan mendorong kebijakan transisi energi yang realistis agar target dekarbonisasi tercapai tanpa memicu greenflation maupun gangguan stabilitas ekonomi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.