Blog

Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling

Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.

Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.

Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.

Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.

Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.

Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(FZN)

11/09/2025 22:20
Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling

Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.

Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.

Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.

Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.

Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.

Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.

Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(FZN)

11/09/2025 22:20
Sidang Kasus TPPU, Nikita Mirzani Ajukan Pengobatan Lanjutan karena Masalah Gigi

JAKARTA – Penasihat hukum Nikita Mirzani terlihat mengajukan pengobatan lanjutan untuk kliennya saat sidang kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 September.

Penasihat hukum Nikita mengatakan kalau ini menjadi rekomendasi dari pihak dokter usai kliennya diperiksakan ke rumah sakit.

“Kemarin itu saya ditemani oleh tim dari JPU, Melakukan pengobatan di Rumah Sakit yang kedua itu di dokter gigi. Nah, khawatir lupa, nanti saya mau memintakan pengobatan lanjutan,” ujar penasihat hukum Nikita Mirzani saat sidang, Kamis, 11 September.

“Karena rekomendasi dari dokter gigi kemarin yang melakukan pengobatan terhadap terdakwa ini, memerlukan tindakan cepat dalam waktu kurang lebih 10 hari terhitung sejak kemarin karena terdapat implan yang pecah,” lanjutnya.

Dikatakan kalau Nikita mengalami pecah di bagian gigi crown miliknya hingga akhirnya mengakibatkan infeksi sehingga harus menjalani terapi sebanyak tiga kali seminggu.

“Bahasa dari dokter gigi itu crown pecah sehingga kalau itu kemudian dibiarkan akan mengakibatkan infeksi itu bisa menyebar ke mana-mana,” sambung penasihat hukum.

“Yang kedua, yang soal terapi. Terapi di Rumah Sakit Gading Pluit itu diberikan waktu atau kesempatan untuk melakukan fisioterapi selama seminggu itu tiga kali,” jelas penasihat hukum.

Apabila tidak dilakukan, penasihat hukum menjelaskan kalau aliran saraf Nikita Mirzani bisa terganggu yaitu jantung dan juga otaknya.

“Kalau nanti tidak dilakukan, itu akan mengakibatkan hasil rontgen kemarin itu, ada di saluran lima ya, bahasa dokter itu di saluran lima, itu dia langsung ke jantung sama otak. Aliran sarafnya itu langsung ke jantung sama otak,” beber penasihat hukum.

“Nah, kalau ini tidak diterapi, itu dalam waktu enam minggu, dalam waktu enam minggu ini akan mengakibatkan hal yang lebih parah, bahkan akan dilakukan operasi. Itu yang kami mau sampaikan. Oleh karena itu, kami mau mengajukan surat permohonan pengobatan lanjutan. Demikian,” tuturnya.

Mendengar hal ini, hakim ketua, Kairul Soleh mengatakan akan mengizinkan pengobatan Nikita Mirzani selama surat dokter sudah diterima oleh pihaknya.

“Sudah kita dengarkan ya dari apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum. Tentunya kembali ke formalitas ya. Majelis akan memberikan izin manakala formalitas surat-surat memang sudah disampaikan ya,” tegas Hakim Ketua.

“Tentunya nanti koordinasi dengan jaksa, dokter yang memeriksa, hasil dari pemeriksaan yang kemarin sudah kita izinkan,” pungkasnya.

11/09/2025 22:14
Video Kondisi Terkini Banjir di Denpasar: Jalan Rusak-Bangunan Penuh Lumpur

Video Kondisi Terkini Banjir di Denpasar: Jalan Rusak-Bangunan Penuh Lumpur

Video: Prabowo Akan Seleksi Guru Terbaik untuk Pendidikan Jarak Jauh

113 Views | Kamis, 11 Sep 2025 21:59 WIB

Rumah-rumah warga, pertokoan hingga infrastruktur jalan menjadi paling terdampak dari bencana banjir di Kota Denpasar, Bali. Tercatat ada 81 titik banjir di Denpasar dan berikut kondisinya hari ini, Kamis (11/10).

I Nyoman Adhisthaya Sawitra – 20DETIK

11/09/2025 22:09
Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

Kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang kemudian disebut oleh GNB sebagai prahara Agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan, dan korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

“Saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili Gerakan Nurani Bangsa, saat jumpa pers selepas pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.

Di lokasi yang sama selepas jumpa pers, Lukman lanjut menjelaskan investigasi yang dilakukan secara independen itu perlu dilakukan karena jangan sampai unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil termasuk aktivis, mahasiswa dan pelajar itu difitnah sebagai penyebab kerusuhan.

Lukman menilai unjuk rasa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Demo itu sebenarnya mahasiswa, para aktivis itu kan secara damai sebagaimana biasa mereka mengekspresikan tuntutannya, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran, dan itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan macam-macam. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi,” kata Lukman.

Dia menjelaskan alasan mengapa harus komisi yang independen, karena mereka yang ditugaskan menyelidiki itu harus orang-orang yang berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri.

“Komisi Investigasi Independen ini (diharapkan, red.) memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya,” sambung Lukman.

Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan Presiden dan Gerakan Nurani Bangsa itu berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Beberapa tokoh dalam GNB yang hadir di Istana dan berdialog dengan Presiden, di antaranya Romo Franz Magnis-Suseno SJ, dan Prof. M. Quraish Shihab.

Tokoh-tokoh lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, yaitu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/09/2025 22:03
Dirjen Dukcapil Rumuskan Penguatan SOP Poskamling Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyampaikan rencana penguatan Poskamling dan Pos Limnas untuk diterapkan secara nasional, di Surabaya, pada Kamis 11 September 2025.

Penguatan ini, menurut Teguh, akan dilakukan melalui “penebalan” dan “penguatan” SOP (Standar Operasional Prosedur) di setiap Poskamling dan Pos Linmas yang ada di berbagai kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca-kejadian kerusuhan aksi massa, yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 lalu.

“Jadi ini kan untuk menindaklanjuti, bagaimana kita menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pasca aksi unjuk rasa. Khususnya lagi adalah terkait aktivasi, terkait siskamling,” kata Teguh di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Kamis (11/9/2025).

Ia menyampaikan, bentuk penguatan serta penebalan Poskamling dan Pos Linmas saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam, di antaranya adalah membahas siapa nanti yang akan bertugas, bagaimana manajemennya, dan apa saja sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan.

“Itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, kemudian masalah tata kelolanya, manajemennya, sarpasnya, kemudian juga terkait masalah pelaporan dan tindak lanjutnya,” jelasnya.

Dari kunjungan hari ini, Teguh turut menyampaikan apresiasi terhadap model siskamling yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saling berkesinambungan dengan program Kampung Pancasila. Ia menyebut, hasil kunjungan di Kota Surabaya akan turut dikaji dalam membuat prosedur SOP secara nasional.

“Tadi Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” ucap Teguh.

Sementara itu, mendukung rencana dari Dirjen Dukcapil, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa jumlah Pos Kamling yang sudah terbentuk di Surabaya sampai hari ini ada 9000 lebih. Serta dalam penjagaannya turut melibatkan semua kalangan usia, mulai dari Gen Z, Milenial, dan orang dewasa.

“Jadi kegiatan dilakukan oleh mereka (semua kalangan usia), kita menurunkan anggaran, kita melakukan evaluasi. Jadi program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi melibatkan semua elemen, apakah itu Gen Z, apakah itu Gen Milenial, apakah itu yang lebih senior lagi, kita jadikan satu,” tutup Wali Kota Eri. [rma/aje]

11/09/2025 22:02
Beli Rumah Rp 1,4 Miliar di Depok, Pembeli Kecewa Hanya Dapat Bangunan Setengah Jadi Megapolitan 11 September 2025

Beli Rumah Rp 1,4 Miliar di Depok, Pembeli Kecewa Hanya Dapat Bangunan Setengah Jadi
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com —
Sejumlah pembeli rumah di Perumahan YH, Limo, Kota Depok, mengaku kecewa karena pembangunan unit yang sudah mereka bayar senilai miliaran rupiah tak kunjung rampung.
Salah satunya dialami oleh Y, pembeli unit rumah di blok 8, yang menilai progres pembangunan nyaris tidak bergerak sejak ia melakukan pembayaran.
“Seingat saya bedanya cuma ada instalasi pipa, maksudnya kayak yang pipa air panas dan air dingin, itu kayaknya baru dibanding pas saya (pertama kali) datang,” kata Y kepada
Kompas.com,
Kamis (11/9/2025).
Y menceritakan, saat pertama kali melihat unit rumah pilihannya pada Februari 2024, bangunan sudah tersusun dari beton dan terlihat setengah jadi. Ia pun memperkirakan rumah bisa diserahterimakan dalam waktu setahun.
Dengan keyakinan itu, pada Maret 2024, Y menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) senilai Rp 1,4 miliar dengan target serah kunci pada Maret 2025.
Namun, kenyataannya pembangunan tersendat. Menurut Y, salah satu penyebabnya adalah masalah dengan kontraktor yang juga berdampak pada rumah-rumah lain di blok berbeda.
“Penghuni di blok 5 dan 6 ini minta sama
developer
untuk perbaiki (detail rumah yang rusak) karena itu gara-gara kontraktor, akhirnya mereka enggak pakai kontraktor tapi membangun sendiri dan jumlah tukangnya sedikit,” ujar Y.
“Pembeli unit di blok 7 dan 8 ini jadi korban-korbannya,” tambahnya.
Kekecewaan serupa dirasakan A, pembeli unit rumah lain di perumahan tersebut. Ia menyebut progres pembangunan rumahnya bahkan terhenti sejak Juli 2023.
Awalnya, pembangunan berjalan cukup cepat sejak ia meneken PPJB pada Oktober 2022. Dalam waktu sembilan bulan, bangunan sudah mencapai 50–70 persen.
Namun, setelah Juli 2023, tidak ada lagi kelanjutan pembangunan.
“Rumah saya tuh dibangun (awal dari tanah). Jadi progresnya sudah sekitar 50-70 persen, sebenernya lumayan cepat, tapi itu sampai Juli 2023,” jelas A.
Awalnya A tidak terlalu khawatir, tetapi pada 2024 ia kembali mengecek kondisi pembangunan bersama orangtuanya dan mendapati progres benar-benar berhenti.
“Setelah itu saya kaget, ternyata ini (pembangunan) enggak jalan sama sekali. Dan yang bikin lebih mengkhawatirkannya adalah satu komplek perumahan pembangunan unit lainnya benar-benar berhenti gitu,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/09/2025 22:01
Diisukan Kena Reshuffle, Budiman Sudjatmiko: Kurang Tahu, Tak Ada Pembicaraan Itu Nasional 11 September 2025

Diisukan Kena Reshuffle, Budiman Sudjatmiko: Kurang Tahu, Tak Ada Pembicaraan Itu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengaku tidak tahu soal kemunculan isu yang menyebutnya akan kena
reshuffle
atau pergantian kabinet.
Budiman mengatakan, tidak ada pembahasan soal ini dari Presiden Prabowo.
“Saya kurang tahu. Tidak ada pembicaraan itu. Tadi bertemu dengan Bapak Presiden, tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu,” kata Budiman, di Istana, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Baru-baru ini beredar isu di sejumlah grup WhatsApp wartawan yang menyebut ada beberapa nama akan direshuffle, termasuk Budiman Sudjatmiko.
Budiman mengaku tidak mengetahui apa pun soal isu tersebut.
“Jadi, saya dapat pertanyaan juga, salah satu dari beberapa nama, saya tidak tahu sama sekali,” ujar dia.
Budiman juga membantah dirinya mendapat penugasan baru dari Kepala Negara.
Dia menegaskan, masih mengemban tugas di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
“Tidak ada. Saya masih mengurus BP Taskin, masih badan percepatan pengentasan kemiskinan. Saya tentang pertanyaan-pertanyaan apakah ada
reshuffle
itu di luar kapasitas saya, saya tidak tahu sama sekali,” ujar dia.
Meski membantah soal
reshuffle
, Budiman mengakui bahwa pernah membicarakan evaluasi soal lembaga yang dipimpinnya.
Ketika proses evaluasi, BP Taskin juga sudah melaporkan soal tugasnya dalam membuat rencana induk pengentasan percepatan kemiskinan.
“Oh, pernah. Pernah dibicarakan. Kita pernah bertemu dengan beberapa sespri beliau, juga mereka masukkan. Dan kami sudah sampaikan juga laporan,” ucap dia.
“Tugas utama kami adalah bikin rencana induk pengentasan percepatan kemiskinan dan dokumennya sudah kami berikan ke Sesneg, dan ke Seskab juga,” sambung Budiman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/09/2025 21:59
Pernyataan Deputi Gubernur BI Filianingsih Usai Diperiksa KPK soal Korupsi CSR

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan Korupsi CSR BI-OJK.

Berdasarkan pantauan Bisnis, dia diperiksa sekitar 6 jam dari pukul 13.42 WIB hingga 20.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/9/2025), dengan dikawal oleh beberapa penjaga dari Bank Indonesia.

Usai pemeriksaan, dia mengaku ditanya terkait tugas Bank Indonesia dan Dewan Gubernur [DG] Bank Indonesia.

“Tugas BI, tugas-tugas Dewan Gubernur,” kata Filianingsih saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan kedatangan dirinya adalah bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memberikan keterangan dan membantu penyidikan perkara yang ditangani KPK.

Dia menambahkan program CSR dapat dilakukan oleh perusahaan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial.

“Jadi kalau namanya corporate social responsibility, itu kan bagaimana kita itu berbagi gitu, untuk membantu misalnya kepedulian sosial, lalu juga beasiswa, lalu juga pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi gak mesti harus perusahaan yang profit oriented gitu ya. Jadi namanya berbagi gitu,” jelasnya.

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pemeriksaan tersebut merupakan upaya penyidik untuk mengetahui bagaimana proses kong kalikong penyaluran dana Program Bantuan Sosial Bank Indonesia (PBSBI) ke yayasan milik Satori (S) dan Heri Gunawan (HG) yang merupakan tersangka atas kasus tersebut.

“Nah itu. Kita menyusurinya dari itu. Kita menyusuri pertanyaan besarnya adalah mengapa sampai PBSBI itu diberikan kepada anggota-anggota Komisi 11 ini. Dalam hal ini Pak S dengan Pak HG dan yang lainnya. Kenapa diberikan seperti itu? Apa alasannya? Itu yang akan kita gali dari yang bersangkutan,” jelasnya, Rabu (10/9/2025).

Diketahui, Satori dan Heri Gunawan merupakan anggota Komisi XI periode 2019-2024. Yayasan yang dimiliki keduanya menang tender sehingga mendapatkan suntikan dana program sosial dari.

Selain itu, mereka juga mendapatkan dana CSR dari OJK karena pada mulanya BI dan OJK memiliki program bantuan sosial yang kemudian dibahas bersama Komisi XI. KPK mendeteksi adanya dugaan penyelewengan dana PBSBI dan OJK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Asep menyampaikan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

“HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

11/09/2025 21:53
MenPANRB: Pemerintah siapkan strategi perkuat ketahanan digital

Strategi yang bisa dilakukan antara lain, pertama yaitu memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemerintah telah menyusun strategi untuk menghadapi sejumlah tantangan nyata dalam membangun ketahanan digital nasional.

Ia menyampaikan tantangan tersebut yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, aman, inklusif, terjangkau, dan tangguh. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti big data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain terus bergerak dengan sangat cepat.

“Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Dan tentu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,” kata Menteri Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Rini mengatakan dalam menghadapi tantangan tersebut strategi pemerintah harus terarah. Strategi yang bisa dilakukan antara lain, pertama yaitu memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif.

Kedua, membangun regulasi dan tata kelola yang adaptif agar adopsi teknologi dan inovasi bisa lebih cepat dilakukan. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.

Strategi keempat yaitu mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi pada setiap layanan dan perubahan.

Strategi kelima atau terakhir yaitu melakukan reskilling dan upskilling ASN agar siap dengan future skills yang dibutuhkan di era digital.

“Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan digital bukan hanya soal teknologi. Tapi lebih kepada konsistensi pemerintah untuk hadir melayani masyarakat, bahkan ketika menghadapi tantangan dan guncangan. Ketahanan digital dapat terwujud bila ada inovasi, adaptasi, dan optimasi operasional yang berkelanjutan.

“Dengan begitu, layanan publik tetap berjalan, dan yang paling penting mampu menghadirkan layanan yang tepercaya,” kata Rini.

Ia menegaskan ketahanan digital juga harus mendapat dukungan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, operasional yang efektif, kompetensi SDM yang mumpuni, ekosistem yang kuat, serta tata kelola dan regulasi yang jelas. Tapi ketahanan digital tidak mungkin terwujud tanpa kompetensi yang relevan.

Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kompetensi yang paling penting ke depan bukan lagi rutinitas administratif, melainkan keterampilan yang menuntut kemampuan berpikir analitik, literasi teknologi, hingga penguasaan AI dan big data.

“Artinya, ASN kita harus siap beradaptasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tapi harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital. Karena tanpa kompetensi yang tepat, sulit bagi kita mewujudkan birokrasi yang tangguh dan mampu menopang ketahanan digital bangsa,” tuturnya.

Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan ketahanan digital pemerintah tidak hadir secara instan, tetapi dibangun melalui strategi jangka panjang.

Tentunya ketahanan digital tersebut juga mendukung program prioritas Presiden. Kesuksesan dan pencapaian prioritas Presiden secara komprehensif dan aktual memerlukan strategi tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, dan Reformasi struktural.

“Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesuksesan program prioritas Presiden,” kata Rini.

MenPANRB juga menyampaikan transformasi digital pemerintah harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju orientasi pada dampak. Bukan hanya efisiensi administratif, tapi reimajinasi peran negara agar tetap hadir dan memberikan layanan di tengah berbagai tantangan.

Bukan lebih banyak aplikasi, tapi keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat. Terlebih, arah kebijakan jangka panjang pemerintah digital 2025–2045 mengarahkan untuk memasuki era baru tata kelola, yaitu Governance 5.0. Hal ini merupakan perubahan paradigma besar, dari governing for citizens menjadi governing with citizens.

“Dalam model ini, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam desain dan implementasi kebijakan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Rini juga menyambut baik terselenggaranya Digital Resilience Summit 2025 sebagai perwujudan nyata dari upaya governing with citizens.

“Forum ini menjadi ajang penguatan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya antarinstansi pemerintah, tetapi juga bersama industri, akademisi, dan masyarakat sipil,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/09/2025 21:47