Blog

  • Pimpinan DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur guna maksimalkan layanan

    Pimpinan DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur guna maksimalkan layanan

    Bandung (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut pemekaran Kabupaten Cirebon Timur yang disahkan menjadi calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) di Jabar pada Rabu ini, adalah untuk memaksimalkan pelayanan di Provinsi Jawa Barat.

    Pasalnya, kata Ono, Kabupaten Cirebon, memiliki wilayah yang luas (1.077 km2) yang terbagi atas 40 kecamatan, dan 424 desa, dengan jumlah penduduk sangat besar (2,45 juta jiwa).

    “Sehingga, dengan kondisi seperti itu, tentunya pelayanan publik harus dimaksimalkan. Sehingga Cirebon Timur jadi calon daerah pemekaran ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut,” kata Ono di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu.

    Lebih lanjut, Ono mengatakan instrumen APBD baik untuk tingkat provinsi, ataupun Kabupaten Cirebon sebagai wilayah induk harus turut diarahkan ke kawasan tersebut guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Cirebon Timur.

    Pasalnya, kata Ono, ada nilai poin minimal layanan publik yang menjadi ketentuan Kemendagri untuk dimekarkan bagi satu daerah yakni mencapai 450 poin, dan saat ini Cirebon itu 355 poin.

    “Sehingga untuk bisa menuju ke sana, makanya instrumen APBD, prioritas program gubernur, bupati, harus mengarah ke sana. Jadi dari mulai jalan, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, pelayanan publik yang merupakan instrumen calon daerah persiapan otonomi baru,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kabupaten Cirebon Timur resmi menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) atau calon daerah pemekaran baru di Jawa Barat, setelah ditetapkan oleh DPRD Jawa Barat dan Pemprov Jabar dalam rapat paripurna Rabu ini.

    Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan hasil perjuangan panjang rakyat Cirebon Timur yang sejak lama ingin menjadi kabupaten baru.

    “Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya berdasarkan hal itu kami mohon persetujuan apakah usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi I dapat disetujui,” ucap Ono dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.

    Pertanyaan itu disambut kata setuju anggota DPRD Jabar dalam rapat paripurna dan disambut teriakan serta tepuk tangan Forum Cirebon Timur Mandiri di lokasi.

    Selanjutnya, DPRD Jabar akan mengajukan hasil persetujuan terhadap usulan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur ke Kementerian Dalam Negeri. Namun proses pembentukan Kabupaten Cirebon Timur masih harus menunggu dibukanya moratorium oleh Presiden RI.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Remala Abadi Perkuat Infrastruktur, Siap Jadi Pemain Besar ISP Nasional

    Remala Abadi Perkuat Infrastruktur, Siap Jadi Pemain Besar ISP Nasional

    Jakarta

    PT Remala Abadi Tbk (Data) menegaskan ambisinya menjadi penyedia layanan internet utama di Indonesia. Sejumlah langkah strategis dilakukan Remala untuk mencapai target tersebut.

    Provider internet ini telah menggandeng sejumlah mitra teknologi untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi sekaligus memperluas cakupan layanan internet berkecepatan tinggi.

    “Dengan dukungan mitra strategis, kami optimistis dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas jaringan, dan menghadirkan solusi digital yang lebih cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Remala, Agus Setiono dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

    Remala menargetkan menghadirkan 5 juta homepass dalam dua tahun ke depan, serta memperluas hingga 25 juta homepass dalam 10 tahun mendatang. Target ini didukung oleh investasi besar di backbone dan perangkat konsumen.

    Remala menyatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi periode 2025-2026, di antaranya dengan bekerjasama dengan Huawei sebagai penyedia teknologi internet residensial hingga 10 Gbps, solusi anti-DDoS, SD-WAN, dan perangkat DWDM untuk backbone, CCSI dan Voksel Electric sebagai penyedia kabel laut, kabel darat, dan backbone yang menopang ekspansi jaringan.

    PT Remala Abadi Tbk (Data) menegaskan ambisinya menjadi penyedia layanan internet utama di Indonesia. Foto: Remala Abadi

    Kemudian, Triasmitra & JMP (Jejaring Mitra Persada) guna penguatan backbone strategis, termasuk SKKL Rising 8 Jakarta-Batam yang bekerja sama dengan Mora Telematika, Vsol penyedia 1 juta unit perangkat Optical Network Terminal (ONT) untuk layanan internet rumah hingga 1 Gbps, dan Kosmos Wavelength Technology untuk pengadaan kabel distribusi jaringan ke rumah pelanggan (home connect).

    Selain memperluas backbone, Remala juga tengah mengurus izin Network Access Provider (NAP). Dengan izin ini, Remala berhak menyediakan jasa akses dan routing bagi ISP lain untuk koneksi ke jaringan global. Langkah ini diharapkan membuka peluang pendapatan baru sekaligus meningkatkan utilisasi backbone yang sedang dibangun.

    Penandatanganan MoU yang dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, menandai positioning Remala sebagai pemain penting dalam ekosistem digital Indonesia. Dengan dukungan mitra teknologi global dan penyedia infrastruktur nasional, Remala percaya diri akan mencapai sebagai ISP dengan cakupan luas, kualitas jaringan tinggi, dan fokus pada penetrasi rumah tangga di seluruh Indonesia.

    (agt/fay)

  • Lewat Minuman Pisco, Chili Ingin Perkuat Diplomasi Ekonomi dengan RI

    Lewat Minuman Pisco, Chili Ingin Perkuat Diplomasi Ekonomi dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Chili mengharapkan dapat membangun diplomasi yang lebih kuat dengan Indonesia melalui produk minuman Pisco. Hal itu disampaikan lewat kesempatan forum Chile-Indonesia Trade Engagement tahun ini.

    Chili Trade Comissioner in Indonesia Carlos Patricio Parraguez Bravo memaparkan hingga tahun lalu, ekspor Pisco Chili mencapai rekor US$5,3 miliar, meningkat 33% dibandingkan dengan pada 2023. 

    Adapun pasar utamanya, lanjut dia, meliputi Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Selatan, serta permintaan yang terus tumbuh di China dan negara-negara Asia lainnya.

    “Dalam membangun diplomasi kuliner, Chili menghadirkan Pisco, minuman distilat anggur khas dari wilayah Atacama dan Coquimbo,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).

    Patricio menegaskan Pisco bukan hanya produk ekspor, tetapi juga simbol warisan budaya dan identitas nasional Chili. 

    Dia menilai dengan cita rasa yang khas dan fleksibel untuk berbagai jenis koktail, Pisco dapat menjadi jembatan rasa yang membangun kepercayaan dan kedekatan budaya antarbangsa.

    Lebih jauh, Chili memandang Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, dan melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang proaktif, Chili berkomitmen untuk memperluas kerja sama jangka panjang di berbagai sektor.

    Chili menawarkan portofolio produk ekspor yang beragam dan berkualitas tinggi, mulai dari buah segar, seafood, wine, hingga Pisco. Produk-produk ini didukung oleh sistem logistik rantai dingin yang kuat, kontrol kualitas ketat, dan komitmen nasional terhadap keberlanjutan dan inovasi. 

    Menurutnya dengan keunggulan musim yang berlawanan (counter-seasonal advantage), Chili mampu menyediakan pasokan sepanjang tahun, menjadikannya mitra terpercaya dalam rantai nilai global.

    “Kami berharap dalam forum strategis ini dapat memperkuat hubungan ekonomi bilateral melalui dialog terbuka, penyelarasan kebijakan, dan kolaborasi bisnis,” terangnya.

  • Monumen Ayam Jago di Surabaya Diharapkan Mampu Jadi Daya Tarik Wisata Religi dan Sejarah

    Monumen Ayam Jago di Surabaya Diharapkan Mampu Jadi Daya Tarik Wisata Religi dan Sejarah

    Surabaya (beritajatim.com) – Monumen patung Ayam Jago yang dibangun di Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata edukasi bagi masyarakat dan anak-anak, Rabu (10/9/2025).

    Patung yang berdiri gagah di antara ruas Jalan Raya Menganti sisi perempatan lampu merah Babatan itu dibangun sebagai simbol pengingat sejarah atas perjuangan Joko Berek alias Raden Sawunggaling, yang menjadi salah satu tokoh legenda Kota Surabaya.

    Camat Lakarsantri, Yongky Kuspriyanto Wibowo mengatakan bahwa, selain sebagai penanda sejarah warga ingin monumen ini bisa meningkatkan wisata di kawasan Lidah Wetan.

    “Dengan adanya monumen tersebut diharapkan bisa menunjang wisata sejarah sekaligus religi di kawasan Lidah Wetan agar bisa terus meningkat,” kata Yongky, Rabu (10/9/2025).

    Dia menyebutkan, lokasi monumen patung Ayam Jago sebagai kawasan wisata masih membutuhkan penataan yang lebih memadai, salah satunya adalah dengan menyediakan infrastruktur penunjang berupa taman dan lahan parkir.

    “Harapannya infrastruktur penunjang lainnya bisa segera dibenahi. Jadi di situ itu butuh taman dan tempat parkir. Dan saya nggak menyangka kalau hasilnya (monumen) sebagus itu, sampai warga itu antusias karena sudah lama menjadi keinginan warga sejak 2023. Akhirnya monumen itu sudah terealisasi di 2025,” ujarnya.

    Selain itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lidah Wetan, M. Andi Bocor menambahkan bahwa, ekosistem wisata monumen patung Ayam Jago ini memiliki potensi berkembang ke wisata religi. Sebab, kata dia, lokasi monumen ayam jago berdekatan dengan makam Joko Berek Raden Sawunggaling yang berlokasi di Lidah Wetan Tengah.

    “Ketika monumen ini nanti dibuat sebuah wisata edukasi anak-anak itu kan juga membutuhkan tempat dan lahan yang tersedia. Karena kearifan lokal itu bisa juga menjadi sarana wisata sejarah, di situ juga kan ada makam Joko Berek Sawunggaling, dan bisa jadi wisata religi juga dan itu bisa disinergikan,” tutupnya. (rma/ian)

  • ESDM buka opsi Pertamina impor BBM untuk penuhi kebutuhan SPBU swasta

    ESDM buka opsi Pertamina impor BBM untuk penuhi kebutuhan SPBU swasta

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi bagi Pertamina melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta yang saat ini mengalami kelangkaan BBM, seperti Shell dan BP.

    “Kalau (Pertamina) ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti dia (Pertamina) akan diberikan kesempatan untuk mengimpor. Kan satu pintu,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Saat ini, kata Laode, Kementerian ESDM menunggu badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.

    Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.

    Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

    Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.

    “Satu pintu. (tambahan impor) harus melalui Pertamina,” ucap Laode.

    Dalam kesempatan tersebut, Laode menegaskan bahwasanya pemerintah sudah memberikan kuota impor tambahan bagi SPBU swasta sebesar 10 persen untuk 2025 apabila dibandingkan dengan 2024.

    Untuk penetapan kuota impor 2026, Laode meminta kepada badan usaha untuk melakukan kajian yang nantinya akan menjadi masukan bagi Kementerian ESDM.

    “Saya sudah sampaikan ke badan usaha swasta, tolong berikan masukan ke kami guna proses pengambilan kebijakan tahun 2026,” kata dia.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah menggelar rapat bersama seluruh pengelola SPBU swasta, yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Rapat tersebut merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.

    Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.

    Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

    Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apindo: Masa Depan RI Terhalang Kapasitas Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

    Apindo: Masa Depan RI Terhalang Kapasitas Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus CEO Sintesa Group, Shinta Kamdani, menilai masa depan Indonesia masih menghadapi hambatan serius akibat rendahnya kapasitas penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Shinta menekankan kunci menuju masa depan Indonesia terletak pada investasi terhadap manusia.

    “Karena sebenarnya ini salah satu modal demografi yang sangat besar buat Indonesia,” kata Shinta dalam acara Meet the Leaders bertema Indonesia Incorporated: Driving Job Creation and Economic Resilience in an Era of Global Uncertainty, pada Rabu (10/9/2025).

    Shinta memaparkan, Indonesia memiliki total penduduk sekitar 286 juta orang, dengan 260 juta di antaranya berusia di atas 15 tahun, serta 153 juta merupakan angkatan kerja aktif. Hal tersebut menurutnya membuat usia produktif menjadi aset terbesar bangsa.

    Namun, dia menekankan kapasitas penciptaan lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. 

    “Masa depan Indonesia sendiri itu terhambat oleh rendahnya kapasitas penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi ini saya rasa menjadi kunci, kenapa kita lihat bahwa dari sisi supply dan demand, itu penyediaan lapangan kerja di Indonesia belum sebanding dengan kebutuhannya,” paparnya.

    Berdasarkan data Apindo, kebutuhan lapangan kerja pada 2024 mencapai 12,2 juta orang, sementara lapangan kerja baru yang tersedia hanya 4,4 juta orang. Dari angka tersebut, hanya 4,8 juta tenaga kerja yang terserap, sedangkan jumlah pengangguran eksisting mencapai 7,8 juta orang.

    Shinta menambahkan, kualitas tenaga kerja juga masih jauh dari kebutuhan industri. Hanya 26% pelaku usaha yang menilai kualitas tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, hanya 9% tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.

    Situasi tersebut turut berdampak pada meningkatnya pengangguran muda, yang saat ini mencapai 67% pada kelompok usia 15–29 tahun, serta dominasi sektor informal yang hampir menyentuh 60%.

    Lebih jauh, Shinta mengatakan kewirausahaan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas penciptaan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi. Kendati demikian, tingkat entrepreneurship di Indonesia baru sekitar 3,5% dari populasi, tertinggal dibandingkan Thailand (4,8%) dan Singapura (9–12%).

    “Jadi narasi kami adalah investasi pada manusia, menciptakan lapangan pekerjaan melalui industri, dan kewirausahaan,” ungkapnya. 

    Shinta juga menyinggung konsep Indonesia Incorporated yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto, di mana pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiringan di bawah satu komando presiden untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

    Dia merinci empat kunci yang perlu diperhatikan Indonesia Incorporated. Pertama maju dalam karya, di mana masa depan bangsa harus bertumpu pada inovasi anak bangsa, bukan hanya bergantung pada sumber daya alam.

    Kedua, adil dalam kesempatan, setiap warga negara, termasuk perempuan, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Saat ini partisipasi tenaga kerja perempuan masih jauh di bawah laki-laki.

    Ketiga, hijau dalam alam, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, mengingat kerugian akibat perubahan iklim pada 2020–2024 mencapai Rp544 triliun.

    Terakhir, bersatu dalam keragaman dengan 1.340 suku bangsa dan keragaman budaya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk memperkuat bangsa.

    “Jadi kalau saya lihat ini, kita tidak bicara hanya dari segi maju dalam karya, bahwa kita itu punya negara yang besar. Tapi di sini, sebenarnya apa yang kita butuhkan ini adalah bahwa masa depan kita itu tidak hanya karena sumber daya, tapi juga karena karya dan inovasi daripada anak bangsanya sendiri,” kata Shinta.

  • Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun untuk disalurkan ke perbankan.

    Purbaya, saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, menyebut kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian sehingga tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

    “Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Purbaya lanjut menjelaskan dana sebesar Rp200 triliun itu diberikan kepada perbankan agar bank-bank dapat meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat.

    “Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank, red.) gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” ujar Menkeu Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan pemerintah juga akan mengupayakan dana yang disalurkan kepada perbankan itu tidak juga digunakan untuk instrumen Surat Utang Negara (SUN). Pasalnya, pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

    “Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” kata Purbaya.

    “Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi, uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” sambung dia.

    Purbaya mengungkap rencananya menarik uang menganggur di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun saat rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi. Dana yang disebut oleh Purbaya itu merujuk kepada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp425 triliun, yang saat ini disimpan di Bank Indonesia sebagai rekening pemerintah.

    Dalam jumpa pers di Istana, Purbaya juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan langkahnya itu dapat memicu hiperinflasi. Purbaya menjelaskan inflasi dapat terjadi jika tingkat pertumbuhan berada di atas laju pertumbuhan potensial.

    “Kita 6,5 (persen) atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand-for-inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita gak pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi, ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Pastikan ada Kelompok Perusuh Demo Bubarkan DPR di Surabaya

    Polisi Pastikan ada Kelompok Perusuh Demo Bubarkan DPR di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Polisi memastikan adanya kelompok perusuh yang menunggangi aksi demo bubarkan DPR di kota Surabaya yang berlangsung pada 29-31 Agustus 2025. Kelompok perusuh itu dipastikan bukan dari massa organik mahasiswa.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, pihaknya mengidentifikasi massa perusuh di Surabaya dari salah satu demo yang terjadi. Tepatnya saat demo di markas Polrestabes Surabaya Jalan Sikatan 1 pada Sabtu (30/8/2025) sore.

    “Bahwa kemarin teman-teman mahasiswa barangkali juga yang di depan Polrestabes Surabaya juga memang kita bisa lihat bahwa kelompok itu terpisah,” kata Luthfie, Rabu (10/9/2025).

    Luthfie menyampaikan, mahasiswa yang demo menuntut temannya yang ditangkap untuk dibebaskan malah mendapat serangan dari kelompok perusuh. Ketika bentrok pecah di Jalan Sikatan, massa aksi mahasiswa memisahkan diri ke arah Jalan Veteran. Sementara kelompok perusuh yang datang terlambat itu lari ke arah Jembatan Merah.

    “Jadi ketika teman-teman mahasiswa sudah diskusi dengan kami, lalu kemudian kelompok-kelompok ini yang menginginkan agenda itu selesai dengan damai. Kemudian (kelompok perusuh)melakukan pelemparan justru kepada teman-teman mahasiswa,” lanjutnya.

    Polisi saat itu sudah menyadari adanya kelompok perusuh yang menunggangi aksi damai mahasiswa. Sehingga saat kericuhan semakin menjadi-jadi, polisi melakukan tindakan agar ada pemisah antara kelompok mahasiswa dengan kelompok perusuh tersebut.

    “Lah, kelompok-kelompok ini yang harus kita pisahkan bahwa mereka ini bukan pendemo, mereka ini adalah perusuh,” jelasnya.

    Walaupun sudah memastikan adanya kelompok perusuh, Luthfie masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait informasi yang beredar di masyarakat. Terkait dengan kelompok perusuh yang terlatih dan terkoordinir.

    “Dari beberapa yang kita lakukan penangkapan kemarin, ada beberapa yang anak-anak ya, itu kita lakukan. Khusus anak-anak sudah dilakukan RJ ya, dikembalikan kepada orang tuanya, dikembalikan kepada orang tuanya. Tapi hal-hal yang lebih dari itu belum kita temukan,” ujarnya. (ang/ian)

  • Sidang Vonis Lepas CPO, Marcella Bersaksi soal Rp60 M dan Ancaman Panitera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 September 2025

    Sidang Vonis Lepas CPO, Marcella Bersaksi soal Rp60 M dan Ancaman Panitera Nasional 10 September 2025

    Sidang Vonis Lepas CPO, Marcella Bersaksi soal Rp60 M dan Ancaman Panitera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara sekaligus tersangka kasus suap hakim, Marcella Santoso, mengaku baru mendengar soal uang Rp60 miliar saat suaminya, Ariyanto Bakri atau Ary Bakri, sedang melakukan
    video call
    dengan Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.
    Hal ini diungkapkan Marcella saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap majelis hakim yang memberikan vonis onslag atau vonis lepas untuk tiga korporasi CPO.
    “Ari lagi nyetir, ada telepon masuk, saya di samping Ari. Awalnya saya enggak catat. Tapi, kemudian… Di situ saya pertama kali dengar bahwa ada 20×3,” ujar Marcella saat sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Baik Marcella maupun JPU tidak menyebutkan secara spesifik kapan
    video call
    ini dilakukan.
    Namun, berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, video call ini terjadi saat berkas perkara CPO korporasi ini sudah masuk ke dalam Pengadilan Tipikor di PN Jakpus, tetapi belum diputus.
    Dalam
    video call
    yang sama, Marcella mengaku mendengar ancaman dari Wahyu kepada Ari.
    Ancaman ini ditujukan pada klien Marcella yang merupakan korporasi yang menjual minyak goreng.
    “Terus muncul, (dalam
    video call
    dengan Wahyu) jangan harap klien bisa juga jual minyak lagi,” jelas Marcella.
    Rangkaian video call ini pernah disinggung juga oleh Ariyanto saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang pada Rabu (27/8/2025).
    Pada sidang itu, Ariyanto mengaku tidak mengurus langsung perkara ini.
    Pihak yang tercatat menjadi kuasa hukum pihak korporasi adalah Marcella Santoso, istri Ariyanto.
    Dalam video call itu, Wahyu menegaskan bisa membereskan perkara yang tengah berjalan ini.
    “Kemudian, dia (Wahyu) bilang, ‘Lebih baik, lo kasih gue saja kerjaan ini karena kerjaan ini, pasti gue pegang bisa beres,’” ujar Ariyanto menirukan ucapan Wahyu.
    Uang Rp 60 miliar itu merupakan permintaan dari Wahyu Gunawan.
    Awalnya, korporasi CPO hanya menyiapkan Rp 20 miliar.
    Namun, Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan meminta agar uang suap ini ditambah agar bisa dibagikan kepada tiga majelis hakim yang memutus perkara.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, didakwa menerima Rp 15,7 miliar; Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasar Cipulir miliki mesin pompa dan turap untuk atasi banjir

    Pasar Cipulir miliki mesin pompa dan turap untuk atasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan memiliki mesin pompa dan turap untuk mengatasi banjir ketika hujan deras melanda.

    “Kita punya empat mesin pompa, jadi kalau ada banjir musiman ya enggak sampai lama,” kata Asisten Perawatan Area 10 Perumda Pasar Jaya, Aji Prasetyo saat ditemui di Pasar Cipulir Jakarta, Rabu.

    Aji mengatakan satu mesin pompa itu memiliki kekuatan 500 liter per detik, dan turap di sekeliling pasar sepanjang 200 meter lebih. Semuanya dikerahkan untuk penanganan area dalam pasar.

    Nantinya jika debit air sudah menurun, pihaknya akan langsung menguras dan membersihkan area lantai dasar.

    Kendati demikian, dia menegaskan banjir yang datang berasal dari luar pasar, tepatnya jalanan yang tengah dibangun proyek Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI.

    “Yang harus ditangani adalah banjir yang terjadi di jalan sehingga tidak masuk ke dalam,” ucapnya.

    Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkapkan banjir yang terjadi di pasar tersebut merupakan dampak dari proyek saluran air (drainase) yang belum rampung milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

    Banjir itu sudah melanda sejak November 2024, bersamaan dengan dua proyek pembangunan saluran air milik SDA, yakni di depan persis Pasar Cipulir dan dari ITC Cipulir menuju Seskoal.

    Dikatakan, saluran lama penahan banjir telah ditutup sejak pengerjaan saluran baru, sehingga tidak ada jalur pembuangan menuju ke kali dan air justru mengalir ke dalam pasar karena tanahnya lebih rendah.

    Maka dari itu, besar harapan pengelola, pedagang, dan pengunjung Pasar Cipulir agar Pemerintah Provinsi DKI dapat memberikan solusi terbaik sehingga banjir tidak lagi menggenangi pasar tersebut dan merugikan banyak orang.

    Berkaitan dengan banjir tersebut, pihaknya sudah melaporkannya melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebanyak delapan kali dengan keterangan banjir sudah terjadi 10 kali di lokasi itu.

    Total pedagang di Pasar Cipulir hingga saat ini sebanyak 2.800 orang lebih.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.