Xcloud.id

Blog

  • Dua Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir di Bali

    Dua Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir di Bali

    JAKARTA (beritajatim.com) – Banjir besar yang melanda Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Banjir terjadi setelah hujan lebat pada Selasa  (9/9/2025) malam.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, banjir melanda 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

    Wilayah terdampak banjir berada di Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar. Data sementara yang diterima BNPB pada Rabu (10/9), pukul 11.30 WIB menyebutkan dua warga meninggal dan 103 KK (200 jiwa) terdampak di Kabupaten Jembrana.

    Selain itu, lanjut Muhari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 85 warga mengungsi di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, di antaranya pos balai Desa Yeh Kuning 10 jiwa, pos balai banjar Yeh Kuning 10 jiwa, musala Assidiqie 40 jiwa dan musala Darul Mustofa 25 jiwa.

    “Sedangkan di Kabupaten Klungkung, sebanyak 104 KK (432 jiwa) jiwa terdampak,” ujar Muhari.

    Dia menambahkan, melihat pemantauan potensi cuaca, wilayah Bali pada hari ini (10/9) hingga pukul 16.00 Wita masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang.

    Peringatan dini cuaca teridentifikasi berada di beberapa wilayah Bali, seperti Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar.

    Menyikapi kondisi ini, Muhari mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada terhadap ancaman bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun angin kencang.

    “Warga dapat memantau informasi cuaca dari sumber resmi pemerintah untuk kesiapsiagaan,” katanya. (hen/ted)

  • Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Cilincing, Ini Dampaknya!

    Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Cilincing, Ini Dampaknya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Nelayan tradisional mengeluhkan keberadaan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang berpotensi merugikan nelayan karena mengubah akses keluar dan masuk muara.

    Dewan Pembina DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta Utara, Muhammad mengatakan saat ini nilai kerugian ekonomi belum dapat dihitung secara pasti. Namun, dampak keberadaan tanggul beton terhadap operasional harian nelayan sudah mulai terasa.

    “Kerugian secara pasti belum bisa dihitung, yang jelas nelayan pasti dirugikan karena akan lebih jauh untuk keluar/masuk muara dan itu secara otomatis menambah cost setiap pulang atau pergi melautnya,” ujar Muhammad kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).

    Dia mengungkap, beton yang berdiri di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, merupakan milik anak usaha dari PT Karya Teknik Utama, yakni PT Karya Citra Nusantara.

    Sebelumnya, heboh di media sosial memperlihatkan video tanggul beton yang berdiri memajang di pesisir Cilincing yang menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas sekitar 2—3 kilometer.

    Seseorang yang berada di balik video itu menyatakan keberadaan tanggul beton menyulitkan nelayan untuk mencari ikan.

    “Tanggul beton di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas, ini kurang lebih ada dua hingga tiga kilometer panjangnya. Jadi awalnya perlintasan nelayan, sehingga nelayan kesulitan lagi untuk mencari ikan, dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,“ demikian kata seseorang di balik video tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, tim Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta telah melakukan inspeksi lapangan terkait pengaduan masyarakat kegiatan reklamasi di wilayah Cilincing oleh PT Karya Teknik Utama pada 22 April 2025.

    Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa PT Karya Teknik Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri galangan kapal, tepatnya berlokasi di Jalan Marunda Pulo Nomor 1 Kelurahan Cilincing.

    Kemudian, PT Karya Teknik Utama telah mengantongi dokumen PKKPRL dengan Nomor 11092310513100009 tanggal 11 September 2023 untuk kegiatan Industri Galangan Kapal seluas 12,71 hektare.

    Selain itu, juga ada PKKPRL dengan Nomor 22112410513100003 tanggal 22 November 2024 untuk kegiatan Industri Galangan Kapal seluas 15.29 hektare. Serta, perizinan berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standar Pembangunan terminal Khusus PB UMKU No. 812011722133800290001 dengan KBLI 30111-Industri Kapal dan Perahu.

    Lebih lanjut, tim juga melakukan pengambilan data spasial berupa foto udara mengunakan drone di area dermaga PT Karya Teknik Utama, kegiatan pembangunan dermaga masih berada di area PKKPRL.

    Di samping itu, Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta juga melakukan pemanggilan Pimpinan PT Karya Utama Teknik pada Kamis (23/4/2025) di Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta terkait adanya pengaduan dari masyarakat.

    Adapun, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pelabuhan Marunda Center PT Karya Utama Teknik, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut.

  • Aksi Demo ‘Blokir Semuanya’ Muncul di Prancis, Puluhan Orang Ditangkap

    Aksi Demo ‘Blokir Semuanya’ Muncul di Prancis, Puluhan Orang Ditangkap

    Paris –

    Para demonstran dari gerakan baru “Blokir Semuanya” atau “Block Everything” menggelar aksi pemblokiran di jalan raya Prancis yang mengganggu lalu lintas pada Rabu (10/9) pagi waktu setempat. Puluhan demonstran ditangkap setelah pasukan keamanan Prancis dikerahkan.

    Informasi mengenai gerakan baru bernama “Bloquons tout”, atau secara harfiah berarti “Mari kita blokir semuanya”, seperti dilansir Reuters, Rabu (10/9/2025), muncul di media sosial selama musim panas.

    Gerakan ini menarik perbandingan dengan protes “Rompi Kuning” yang marak tahun 2018 lalu, yang awalnya muncul karena kenaikan harga bahan bakar namun berubah menjadi gerakan lebih luas yang menentang Presiden Prancis Emmanuel Macron dan rencananya melakukan reformasi ekonomi.

    Menurut para analis dan pejabat setempat, para anggota gerakan ini dimulai di antara kelompok sayap kanan sebelum diambil alih oleh kelompok sayap kiri dan sayap kiri jauh. Para anggota gerakan “Blokir semuanya” mengatakan bahwa mereka menganggap sistem politik tidak lagi sesuai dengan tujuannya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bruno Retailleau mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/9) bahwa sekitar 50 orang yang mengenakan penutup kepala telah mencoba memulai aksi pemblokiran di area Bordeaux.

    Sedangkan di area Toulouse, sebut Retailleau, insiden kebakaran kabel yang berhasil dipadamkan dengan cepat tetap memicu gangguan lalu lintas antara Toulouse dan Auch di Prancis bagian barat daya.

    Retailleau mengatakan bahwa beberapa aksi serupa terjadi di Paris semalam, namun tidak tidak memberikan rinciannya.

    Kepolisian Paris, dalam pernyataannya, mengumumkan bahwa sebanyak 75 orang telah ditangkap dalam aksi protes sejauh ini. Tidak disebutkan lebih lanjut mengenai di mana penangkapan itu dilakukan dan apa alasan penangkapan tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, operator jalan raya Vinci melaporkan adanya aksi protes dan gangguan lalu lintas di ruas jalan raya di seluruh Prancis, termasuk Marseille, Montpellier, Nantes, dan Lyon.

    Retailleau, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa sebanyak 80.000 personel pasukan keamanan Prancis telah dikerahkan ke seluruh wilayah, termasuk 6.000 personel di area ibu kota Paris.

    Laporan media lokal Prancis menyebutkan bahwa sekitar 100.000 orang akan berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.

    “Kita berisiko mengalami mobilisasi yang akan mengarah pada aksi-aksi di seluruh negeri,” kata Retailleau dalam pernyataannya.

    Aksi protes terbaru ini berpotensi menambah kekacauan politik Prancis, sekitar dua hari setelah parlemen menggulingkan Perdana Menteri (PM) Francois Bayrou dalam mosi kepercayaan. Pada Selasa (9/9), Macron telah menunjuk Sebastien Lecornu sebagai PM baru Prancis — yang kelima dalam waktu kutang dari dua tahun.

    Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Kredit Program Perumahan dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

    “Memang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan baru tahun ini atas usaha Pak Menteri PKP Maruarar Sirait agar ada percepatan untuk Program 3 juta Rumah,” ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

    Menurut Fitrah, sektor perumahan itu multisektor dan tidak bisa berdiri sendiri. Sektor perumahan memiliki dua sisi yakni sisi supply (pasokan) dan sisi demand (permintaan).

    KUR Perumahan di sisi supply untuk membantu pengembang-pengembang kecil, pengembang-pengembang yang membangun rumah subsidi.

    “Kemudian juga untuk membantu, membiayai toko material-material bangunan kecil yang nantinya bisa membantu masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumahnya sendiri,” kata Fitrah.

    Sedangkan untuk sisi demand, KUR perumahan juga bertujuan untuk membantu UMKM dan perorangan yang ingin membangun, merenovasi dan membeli rumah untuk mendukung kegiatan usahanya.

    Misalnya masyarakat yang punya usaha menjual sayur atau warung di rumahnya, mereka juga bisa mendapatkan KUR perumahan.

    “Jadi banyak sebenarnya dampak positif terkait dengan KUR Perumahan ini,” kata Fitrah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apple Unjuk Kebolehan iPhone 17 Pro & 17 Pro Max, Secanggih Apa?

    Apple Unjuk Kebolehan iPhone 17 Pro & 17 Pro Max, Secanggih Apa?

    Apple merilis series iPhone 17, termasuk iPhone 17 Pro dan Pro Max!

    CEO Apple Tim Cook bilang kalau seri iPhone 17 Pro jadi seri iPhone paling canggih dengan desain baru yang menawan dan andal. Kalau ada produk baru, pasti ada pembaruan, kan? Tapi secanggih apa, sih?

    Apple kasih sentuhan baru buat body iPhone 17 Pro & 17 Pro Max. Nggak lagi pakai titanium, tapi aluminium dengan kualitas sekelas industri dirgantara. “(Body) menggunakan paduan aluminium sekelas industri dirgantara rancangan Apple karena keunggulan konduktivitas termalnya yaitu 20 kali lebih baik dibanding titanium,” ungkap Senior Vice President of Worlwide Marketing Apple, Greg Joswiak. Simak kebolehan iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max lainnya di video berikut ini!

    Tonton berita video lainnya di sini, ya!

  • Menhut tekankan sinergi lintas sektor dalam program perhutanan sosial

    Menhut tekankan sinergi lintas sektor dalam program perhutanan sosial

    Perhutanan sosial ini menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Hampir mustahil kita bisa jaga hutan kalau masyarakatnya tidak sejahtera,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kolaborasi atau sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan program perhutanan sosial, agar dapat berdampak luas terutama bagi perekonomian masyarakat di kawasan hutan.

    “Saya yakin, dengan kolaborasi yang erat, perhutanan sosial tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga menjaga marwah hutan sebagai penyangga kehidupan,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berupaya untuk terus melakukan sosialisasi program perhutanan sosial agar fungsinya sebagai penyeimbang ekonomi dan ekologi dapat berjalan bersamaan.

    “Perhutanan sosial ini menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Hampir mustahil kita bisa jaga hutan kalau masyarakatnya tidak sejahtera,” ujar Menhut.

    Untuk itu, Raja Antoni berharap para petani atau pun masyarakat dapat memaksimalkan fungsi perhutanan sosial sembari tetap menjaga hutan agar lestari.

    “Kita harapkan kita bisa memaksimalkan fungsi perhutanan sosial kita, kemudian juga pasar, dan meningkatkan kapasitas pendapatan para petani,” kata dia.

    Berdasarkan data Kemenhut, saat ini terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

    KUPS tersebut memiliki rincian tingkat platinum sebanyak 120 KUPS; tingkat gold dengan 1.350 KUPS; tingkat silver sebanyak 5.749 KUPS; dan tingkat blue dengan 8.550 KUPS.

    Menhut Raja Antoni menyebutkan, sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan luas 8,4 juta hektare, sepanjang periode Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

    Ia berharap, perhutanan sosial yang dikelola masyarakat ini nantinya bisa mendapat akses modal dari perbankan, sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat.

    Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan, Menhut menekankan bahwa program perhutanan sosial juga sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam ketahanan dan swasembada pangan nasional.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto bisa lebih buruk dari era dua presiden sebelumnya, apabila tidak mendorong perputaran uang lebih besar di sektor swasta (privat).

    Purbaya menjelaskan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mesin ekonomi pincang karena perekonomian lebih banyak dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, sektor swasta yang disebut berkontribusi hingga 90% berhenti atau diperlambat.

    Dia menyebut perputaran uang harus didorong melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

    “Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya, dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati,” terangnya pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya menceritakan bahwa pernah bekerja di bawah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era SBY, dia menyebut pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rata-rata 6% sejalan dengan pertumbuhan peredaran uang tunai atau dikenal basis moneter.

    Pertumbuhan basis moneter atau M0 pada zaman SBY, terang Purbaya, rata-rata tumbuh 17%. Hal itu mendorong likuiditas di perbankan cukup sehingga kredit juga melesat.

    “Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi,” tuturnya.

    Sektor swasta yang hidup, jelasnya, turut berkontribusi terhadap rasio pajak. Hal itu karena kontribusi penerimaan pajak dari dunia usaha sehingga dia menyebut rasio pajak era SBY 0,5% lebih tinggi dari zaman Jokowi.

    Berbeda dengan SBY, lanjut Purbaya, pertumbuhan M0 era Jokowi hanya 7%. Bahkan, pertumbuhannya pernah 0% pada saat dua tahun sebelum krisis pandemi Covid-19. Dia mengaku pernah menyampaikan bahwa mesin ekonomi saat itu pincang karena hanya pemerintah yang jalan, sedangkan swasta berhenti maupun melambat.

    “Mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang 90% berhenti, atau diperlambat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan tugasnya sebagai Bendahara Negara yang baru adalah untuk menghidupkan mesin moneter dan fiskal. Salah satu yang sudah akan dilakukannya adalah untuk menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,” ungkapnya.

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi.

    “Di government side, saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi,” tutupnya.

  • Kasus Suap Penerbitan IUP, KPK Tahan Ketua Kadin Kaltim

    Kasus Suap Penerbitan IUP, KPK Tahan Ketua Kadin Kaltim

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Timur, Dayang Donna Walfiares Tania, Rabu (10/9/2025), di cabang rumah tahanan negara kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

    Dayang ditahan karena diduga menerima komitmen fee Rp3,5 miliar untuk mengkondisikan penerbitan 6 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

    “KPK kembali menyampaikan terkait upaya paksa penahanan terhadap Saudara DDW [Dayang Donna Walfiares], selaku Ketua Kadin Kalimantan Timur, dan juga anak saudara AFI [Awang Faroek Ishak],” katanya dalam konferensi pers, Rabu (10/9/2025).

    Dayang ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan 28 September 2025. Sebagai informasi, Awang Faroek Ishak merupakan mantan Gubernur Kalimantan Timur yang telah wafat.

    Dia menjelaskan dalam konstruksi perkara, pada bulan Juni 2014 diawali Rudy Ong Chandra [ROC] pengusaha tersohor di Kalimantan Timur ingin mengurus perpanjangan 6 izin Usaha Pertambangan karena ingin melakukan eksplorasi pertambangan di Kaltim.

    Melalui makelarnya, Sugeng, melakukan proses perpanjangan IUP. Kemudian dibantu oleh Dayang dengan menghubungi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kaltim. Kemudian Dayang meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memproses dokumen perpanjangan 6 IUP.

    “Jadi karena hubungannya anak dengan bapak, di mana saudara AFI waktu itu adalah gubernur, jadi hubungan kedekatan secara kekeluargaan dia yang bersangkutan minta lebih dahulu sejumlah fee sebelum disetujui oleh orang tuanya atau oleh gubernur. Dalam proses selanjutnya Saudari DDW kemudian menyetujui dan mengatur pertemuan dengan Saudara ROC,” jelas Asep.

    Dayang bertemu dengan Rudy di salah satu hotel di Samarinda. Rudy menyerahkan uang kepada Dayang sejumlah Rp3 miliar dalam pecahan Singapura dollar kemudian 500 juta dalam pecahan juga Singapura dollar.

    Tersangka Dayang dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

  • Sambut “World Rabies Day”, Jakbar sterilisasi HPR hingga Gemarikan

    Sambut “World Rabies Day”, Jakbar sterilisasi HPR hingga Gemarikan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat (Jakbar) berencana mensterilkan hewan penular rabies (HPR) hingga menggalakkan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di GOR Tanjung Duren pada Sabtu (13/9) untuk menyambut Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day).

    “Kami sudah buka kuota 600 HPR untuk disterilisasi,” kata Kepala Sudin KPKP Jakbar, Novy C. Palit menjawab pers di Jakarta, Rabu.

    Ia juga menyebutkan, nantinya juga akan diisi vaksinasi rabies dan konsultasi kesehatan HPR, termasuk ada pengobatan untuk hewan yang tidak ada kuotanya.

    Adapun vaksinasi dan sterilisasi HPR dapat diakses secara gratis, namun prasyaratnya dapat dilihat pada akun Instagram @sudin_kpkpjb.

    Sementara untuk kegiatan Gemarikan, kata Novy, bakal dilakukan bagi murid-murid dari SD 06 Tanjung Duren Utara, SD Islam Al-Isro Tanjung Duren Utara dan SD Harapan Kasih Tanjung Duren Utara.

    “Gemarikan anak sekolah, kita kampanyekan gerakan memakan ikan dan peserta bakal dikasih paket berisi aneka makanan olahan dari ikan,” kata Novy.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Kaji Beli Minyak dari Pertamina, Spesifikasi BBM Jadi Pertimbangan

    BP Kaji Beli Minyak dari Pertamina, Spesifikasi BBM Jadi Pertimbangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura buka suara terkait imbauan membeli minyak dari kilang PT Pertamina (Persero) menyusul kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, termasuk BP.

    Vanda mengatakan, pihaknya bakal melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap imbauan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu. Pasalnya, pihaknya ingin melihat terlebih dahulu apa saja potensi risiko pembelian minyak dari Kilang Pertamina.

    “Tentunya juga kami harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ujar Vanda ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Dia pun menyoroti terkait spesifikasi minyak dari kilang Pertamina. Sebab, BP juga memiliki standar spesifikasi tersendiri untuk BBM yang dijual ke masyarakat.

    Oleh karena itu, pihaknya segera menyerahkan persyaratan atau standar spesifikasi BBM yang dibutuhkan kepada Kementerian ESDM.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga,” jelas Vanda.

    Asal tahu saja, stok BBM di SPBU BP dan Shell langka sejak 2 pekan terakhir. Adapun, SPBU BP-AKR hanya menjajakan BP Ultimate diesel saja. Stok untuk BP Ultimate (RON 95) dan BP 92 (RON 92) kosong.

    Sementara itu, SPBU Shell kini hanya menjual Shell V-Power Diesel. Artinya, Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98) kosong.

    Belakangan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman pun telah memanggil para pelaku usaha SPBU guna membahas sinkronisasi proses impor minyak untuk badan usaha. Pihaknya dan para pelaku usaha membahas kebutuhan kuota impor.

    Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu, pihaknya juga mengusulkan pelaku usaha SPBU swasta membeli minyak dari kilang Pertamina. Laode memastikan spesifikasi minyak di kilang Pertamina tak bermasalah atau bisa dibeli oleh SPBU swasta.

    Dia memerinci spesifikasi untuk RON 90 itu sudah diatur dengan Keputusan Dirjen Migas 0486K/10/DJM.S 2017. Lalu, RON 91 diatur dengan keputusan DJM nomor 110.K/MG.01/DJM 2022.

    Kemudian, RON 95 diatur dengan Keputusan DJM Nomor 110.K/MG.01/DJM 2022, RON 95 dengan Keputusan DJM Nomor 252.K/HK.02/DJM 2023, dan RON 98 dengan Keputusan DJM 0177K/10/DJM 2018.

    “Ini saya sudah baca kan spesifikasinya, tersedia dan sesuai dengan spek yang sudah ada,” katanya, Selasa (9/9/2025).

    Oleh karena itu, dia mengatakan, Ditjen Migas segera mengirimkan surat kepada para pelaku usaha SPBU swasta terkait tawaran membeli minyak dari kilang Pertamina itu. Namun, Laode menyebut, keputusan untuk membeli atau tidak berada di tangan pengusaha swasta tersebut.

    “Tadi setelah rapat, nanti akan disusul dengan surat dari saya menyampaikan untuk istilahnya sinkronisasi. Karena di sana ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” ujarnya.