Blog

Mataram (ANTARA) – Di meja makan setiap keluarga Indonesia, garam selalu hadir. Butir putih sederhana itu memberi rasa pada setiap sajian, namun jarang disadari sebagai bagian penting dari kedaulatan pangan.

Lebih dari sekadar bumbu dapur, garam adalah komoditas strategis yang menopang industri besar, mulai dari makanan, kimia, hingga farmasi.

Ironisnya, meskipun Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, kebutuhan garam nasional masih jauh melampaui produksi dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, kebutuhan bahan baku garam pada tahun 2025 mencapai 4,9 juta ton, meningkat sekitar 2,5 persen per tahun dari 2024 yang juga tercatat 4,9 juta ton.

Tahun 2023 bahkan lebih tinggi, mencapai 5 juta ton, dengan lebih dari 3 juta ton digunakan oleh sektor industri. Sementara itu, produksi dalam negeri 2025 diperkirakan hanya 2,25 juta ton, dengan cadangan stok 836 ribu ton, sehingga pasokan lokal hanya mampu memenuhi sekitar 63 persen kebutuhan nasional.

Kesenjangan ini memaksa Indonesia masih mengimpor garam dari negara lain, seperti Australia dan India. Ketergantungan ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan.

Target pemerintah melalui Perpres 126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Industri Garam Nasional adalah menghentikan impor garam pada 2027. Target tersebut bukan sekadar angka, tetapi simbol kemandirian bangsa maritim.

Namun mencapai target itu bukan perkara mudah. Produksi garam dalam negeri harus ditingkatkan, kualitasnya konsisten, dan distribusinya efisien. Garam bukan hanya komoditas, tetapi juga penentu keberlangsungan industri nasional.

Tanpa pasokan lokal yang memadai dan berkualitas, sektor industri tetap tergantung pada impor, menimbulkan biaya tambahan dan risiko pasokan.

Peran strategis NTB

Di Bima, Dompu, hingga Lombok Timur, hamparan tambak rakyat membentang seperti cermin di bawah terik matahari. Musim kering panjang, sinar matahari melimpah, dan pengalaman masyarakat pesisir yang sudah terbiasa menambak garam menjadi modal penting.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan produksi garam rakyat mencapai 180 ribu ton pada 2025, meningkat dari 150 ribu ton pada 2024, dan 140 ribu ton pada 2023. Produksi ini bersumber dari lahan tambak seluas 9.789 hektare, sebagian besar berada di Kabupaten Bima dan Dompu.

Meski meningkat, kontribusi NTB terhadap kebutuhan nasional masih kecil dibandingkan 4,9 juta ton yang dibutuhkan, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas produksi dan kualitas.

Persoalan klasik tetap menghantui: teknologi yang terbatas, modal kecil, kualitas garam belum konsisten, dan tata niaga yang belum berpihak. Banyak petani masih bergantung pada metode tradisional yang menghasilkan garam berkualitas rendah (K2 dan K3).

Dominasi tengkulak dan fluktuasi harga membuat mereka rentan terhadap kerugian. Produksi berlimpah tidak akan berarti jika kesejahteraan petani tidak terjamin.

Untuk mengubah kondisi ini, hilirisasi garam menjadi strategi kunci. Dengan pengolahan modern berupa pencucian, pengeringan, pengemasan, maka garam rakyat bisa memenuhi standar industri.

Program teknologi geomembran, misalnya, memperbaiki kualitas kristal garam, mengurangi pencemaran tanah, dan meningkatkan harga jual. Namun, akses teknologi masih terbatas bagi banyak petani kecil.

Di sinilah peran pemerintah, koperasi, dan lembaga keuangan sangat penting dengan menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan ramah bagi petani.

Selain itu, tata niaga harus diperbaiki. Koperasi dan kelompok tani perlu diperkuat agar bisa menyalurkan garam langsung ke industri atau pasar ekspor, meminimalkan dominasi tengkulak. Dengan demikian, produksi yang meningkat juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Agenda masa depan

Keberlanjutan menjadi kata kunci dalam pengembangan garam NTB. Produksi garam yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada ekosistem pesisir. Tambak yang dibuka tanpa perencanaan dapat merusak hutan mangrove, sementara limbah pengolahan garam bisa mencemari perairan. Oleh karena itu, teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan lahan terintegrasi harus menjadi bagian dari roadmap produksi garam NTB.

Agenda mendesak NTB meliputi beberapa hal. Pertama, perbaikan kualitas produksi melalui teknologi modern agar garam dapat memenuhi standar industri dan mengurangi ketergantungan impor. Kedua, pembiayaan inklusif untuk petani kecil agar mereka mampu membeli alat dan bahan untuk meningkatkan kualitas.

Ketiga, penguatan koperasi agar posisi petani lebih kuat dalam rantai distribusi, tidak lagi bergantung pada tengkulak. Keempat, integrasi garam dalam konsep pangan biru, yang menekankan pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

Konsep pangan biru melihat laut bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi juga sumber pangan non-protein strategis seperti garam. Dengan mengelola tambak garam secara berkelanjutan, NTB tidak hanya menyediakan komoditas bagi industri nasional, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Garam bisa menjadi simbol keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, antara produktivitas dan konservasi.

Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah memberikan kebijakan dan dukungan teknologi, swasta menyediakan investasi, sementara petani memastikan pasokan bahan baku berkualitas. Sinergi ini akan menentukan keberhasilan hilirisasi dan pencapaian swasembada garam pada 2027. Dengan langkah-langkah konkret, NTB bisa menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.

Jika semua pihak bekerja konsisten, target 2027 bukan sekadar angka. Itu akan menjadi penanda sejarah: Indonesia berdiri tegak dengan garamnya sendiri. Petani pesisir tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi bagian dari rantai industri bernilai tinggi, menikmati kesejahteraan, dan berperan dalam kedaulatan pangan nasional.

Butiran garam putih yang sederhana di tangan mereka adalah simbol masa depan yang manis, hasil kerja keras, inovasi, dan kolaborasi seluruh bangsa.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.