Xcloud.id

Blog

  • Wamen ESDM sebut pasar green hydrogen sangat menjanjikan

    Wamen ESDM sebut pasar green hydrogen sangat menjanjikan

    Tanggamus (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pasar green hydrogen sangat menjanjikan untuk memasok industri maupun pengembangan transportasi pembangkit.

    “Pasar green hydrogen meningkat cukup signifikan pada 2023- 2024 baru sebesar 2 juta ton. Sementara tahun 2060 progresnya diperkirakan naik signifikan sekitar 40 juta ton untuk kebutuhan secara global,” kata Yuliot Tanjung pada peletakan batu pertama Green Hydrogen Pilot Project di PGE Ulubelu, Tanggamus, Selasa.

    Ia menyebutkan green hydrogen (hidrogen hijau) ini tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga menjadi sumber penyedia untuk kebutuhan global.

    “Ke depan ekspor energi bukan lagi minyak tapi hidrogen untuk memenuhi kebutuhan global,” ujarnya.

    Dari sisi investasi, lanjutnya, negara negara di Eropa sangat komitmen mengembangkan hidrogen seperti Jerman, Prancis, dan Italia untuk rantai pasok sektor industri dan pengembangan transportasi pembangkit.

    “Rencana investasi Pertamina untuk pembangunan green hydrogen sebesar 1 miliar dolar AS hingga berfungsi secara maksimal. Saat ini green hydrogen pilot projectnya baru 3 juta dollar AS. Nanti implementasinya kita bisa duplikasi tahap produksinya, tahap pertama berapa, tahap kedua berapa? hingga skala ekonomis dan masuk secara keseluruhan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan untuk produksi saat ini masih dikembangkan secara bertahap, selain itu dalam pengembangan proyek ini dibutuhkan kebijakan regulasi yang lebih disederhanakan.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD Blitar Mandi Keringat saat Rapat Paripurna Usai Gedung Dibakar

    Anggota DPRD Blitar Mandi Keringat saat Rapat Paripurna Usai Gedung Dibakar

    Blitar (beritajatim.com) – Suasana gerah dan serba terbatas menyelimuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Selasa (9/9/2025). Ini adalah sidang paripurna perdana yang digelar di gedung dewan pasca amuk massa yang menghancurkan dan menjarah fasilitas wakil rakyat pada Minggu, 31 Agustus 2025 lalu.

    Pemandangan kontras terlihat jelas. Sidang yang membahas agenda krusial, yakni penjelasan Bupati atas Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025 senilai Rp2,7 triliun, harus berlangsung di tengah keterbatasan fasilitas yang parah. Ruang paripurna yang menjadi sasaran utama amuk massa kini dalam kondisi memprihatinkan.

    Tidak ada pendingin udara (AC) yang berfungsi, memaksa para anggota dewan dan hadirin menahan panas selama sidang berlangsung. Layar proyektor yang biasanya menampilkan materi rapat kini gelap gulita. Bahkan, meja-meja para legislator tampak polos tanpa lapisan kaca pelindung yang ikut hancur dalam kerusuhan.

    Meski digelar dalam “kepungan” fasilitas yang rusak, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menegaskan bahwa roda legislatif tidak boleh berhenti. Menurutnya, agenda paripurna ini harus tetap dilaksanakan karena merupakan bagian dari rangkaian yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari.

    “Paripurna ini sudah direncanakan sudah lama. Meski tempatnya terbatas, tetap berlangsung lancar. Bahkan anggota dewan juga banyak yang hadir,” ujar Supriyadi usai rapat.

    Ia mengakui bahwa kondisi ruangan jauh dari ideal. Namun, ia memastikan perangkat paling vital seperti pengeras suara tetap diupayakan berfungsi agar jalannya sidang bisa diikuti oleh semua peserta.

    Perbaikan Total Menunggu Anggaran Miliaran

    Kondisi serba terbatas ini menjadi cerminan dari kerusakan masif yang ditaksir mencapai Rp10 miliar. Untuk memulihkannya, DPRD telah mengusulkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar dalam P-APBD 2025 sebagai anggaran perbaikan tahap awal.

    Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk memperbaiki ruangan-ruangan vital yang menunjang kinerja harian para anggota dewan, termasuk ruang paripurna.

    “Kalau untuk perbaikan total, nanti diusulkan pada anggaran perubahan 2025. Yang penting agenda dewan tetap dilaksanakan,” pungkas Supriyadi.

    Meski demikian, pencairan dana perbaikan ini masih menunggu kepastian. Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan masih menunggu kemungkinan adanya bantuan dari pemerintah pusat sebelum finalisasi penggunaan dana APBD. Jika bantuan pusat tidak turun, Pemkab Blitar siap mengalokasikan dana tersebut melalui pembahasan detail bersama legislatif.

    Untuk sementara waktu, para wakil rakyat di Blitar harus terbiasa bersidang dalam kondisi darurat, sebuah pengingat nyata dari dampak aksi anarkis yang melumpuhkan fasilitas kerja mereka. (owi/ian)

  • Wamendagri dorong pemkot Bandung siapkan pendanaan alternatif

    Wamendagri dorong pemkot Bandung siapkan pendanaan alternatif

    “Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melakukan inovasi dalam menyiapkan sumber pembiayaan alternatif guna mendukung berbagai kebutuhan, termasuk program prioritas nasional maupun pembangunan.

    “Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung, yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Bima menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pemetaan terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah mencari

    Bima menjelaskan, pendanaan alternatif tersebut dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan sukuk atau obligasi, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lain yang sesuai. Termasuk juga pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.

    “Pemanfaatan aset tadi yang Pak Wali sampaikan, gitu ya. Nah, sejauh mana Kota Bandung ke arah sana,” ujarnya.

    Selain membahas pendanaan, kunjungan Wamendagri Bima ke Kota Bandung juga dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dipastikan berjalan baik di lapangan.

    “Saya ingin mendapatkan masukan sebetulnya, Pak Wali, dari Bapak-Ibu, kondisi di lapangan,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Bima mencontohkan program Kopdeskel yang dinilainya sangat potensial jika dikawal bersama. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, seraya menyoroti sistem pengelolaan koperasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, yang dianggap berhasil dan bisa dijadikan rujukan.

    “Salah satu yang bagus sistemnya adalah Cileunyi Wetan sebetulnya itu, di Kabupaten Bandung. Saya berkali-kali ke situ, Pak Menko [Bidang Pangan] sudah ke situ, beberapa menteri juga sudah ke situ. Itu sistem yang sudah jalan,” kata Bima.

    Terkait program MBG, ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran.

    Bima menuturkan, kunjungan ke Balai Kota dilakukan setelah pada malam sebelumnya ia turut serta dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bersama Wali Kota Bandung di sejumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage.

    Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam mendukung program pemerintah guna menjaga kondusivitas di masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,”

    Banjarmasin (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain menilai perombakan kabinet bukti Presiden Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan segala tuntutan publik.

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,” kata dia di Banjarmasin, Selasa.

    Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kallimantan Selatan ini mengatakan perombakan kabinet adalah langkah strategis menjawab beberapa hal.

    Pertama adanya narrative discourse (wacana naratif) yang berdampaknya meningkatnya eskalasi ketidakpuasan terhadap Pemerintah Prabowo hingga tergiring dalam momentum peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025.

    Sekalipun demo tersebut ditujukan kepada Parlemen DPR RI, tetapi demo itu memberikan pesan adanya ketidakpuasan publik pada pemerintah dan otomatis mengkaitkan dengan kinerja dan respon para menteri terhadap situasi negara.

    “Narrative discourse ini sebagai ruang dan panggung demokrasi bergerak masif di media sosial dan menjadi salah satu pemicu reshuffle,” ujar Koordinator Pascasarjana MAP Fisip ULM ini.

    Kedua, papar Taufik, perombakan kabinet memberikan pesan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan negara akan diganti.

    Ini menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan milik Prabowo sebagai Presiden RI.

    Lebih jauh adanya pesan Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari masa sebelumnya, atau sekadar memainkan politik akomodatif.

    Ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan.

    “Kemudian simbol profesional dan cerdas dari pembantunya bisa dilihat siapa yang diperankan Prabowo menghadiri pertemuan penting dalam skala nasional dan internasional,” tambahnya.

    Ketiga, Prabowo ingin menyampaikan pesan harapan itu sangat ada dan mengobati kebatinan publik.

    Seperti pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait kebijakan kenaikan pajak, kenaikan tunjangan dan simpang siur soal guru beban negara.

    Menariknya dalam membangun kebatinan publik, Presiden membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka meningkat pelayanan publik terkait efektifitas dan efisiensi.

    Termasuk figur menteri yang merepresentasikan latar belakang wilayah (Kalimantan) dan pengalaman seperti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru Mukhtarudin selaku alumni ULM.

    “Dalam menjawab beragam kasus pekerja migran, tentu nilai politisnya sangat tinggi pengambilan keputusan yang berbarengan ini,” jelasnya.

    Kemudian dalam konteks lain, Prabowo menegaskan pesan kepada para menteri dan pejabat jangan sembarangan membangun narasi kontradiktif terlebih menyakiti rakyat.

    Sehingga momentum perombakan kabinet kali ini menjadi ajang para menteri agar bekerja lebih profesional dan tidak korup serta tidak bermain-main kuasa.

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bejat, Pemuda di Gresik Setubuhi Pelajar Sesama Jenis dengan Ancaman Sebar Video

    Bejat, Pemuda di Gresik Setubuhi Pelajar Sesama Jenis dengan Ancaman Sebar Video

    Gresik (beritajatim.com) – Jajaran Polres Gresik berhasil mengungkap kasus asusila sesama jenis dengan korban anak di bawah umur. Pelaku berinisial NT (21), seorang karyawan swasta, ditangkap setelah menjalani pemeriksaan intensif.

    “Tersangka sudah kami amankan,” ujar Kasatreskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz, Selasa (9/9/2025).

    Kasus ini melibatkan seorang pelajar asal Gresik sebagai korban. Aksi bejat NT bermula pada pertengahan Juni 2025 ketika ia mengundang korban ke indekosnya di wilayah Kebomas, Gresik.

    Saat korban tengah bermain ponsel, pelaku memeluknya. Ketika korban menolak, NT marah dan memaksa korban melakukan perbuatan asusila. Usai melampiaskan nafsunya, pelaku mengantarkan korban pulang.

    “Modus operandi yang digunakan pelaku mengancam korban akan menyebarkan video perbuatan asusila jika tidak menuruti keinginannya. Selain itu, pelaku juga membujuk korban dengan iming-iming dibelikan kaus dan uang,” jelas Abid.

    Kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat. Tim Unit PPA Satreskrim Polres Gresik kemudian bergerak cepat dan menangkap NT di kawasan perumahan Kebomas, Gresik.

    Pelaku langsung digelandang ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, bukti yang dikumpulkan dinilai cukup kuat untuk menetapkan NT sebagai tersangka.

    Atas perbuatannya, NT dijerat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini mengatur larangan melakukan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan asusila.

    “Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar,” pungkas Abid. [dny/ian]

    ​https://www.youtube.com/watch?v=isYKVoDw-uA

  • Dua Lansia Bondowoso Ditemukan Meninggal, Polisi Pastikan Tak Ada Kekerasan

    Dua Lansia Bondowoso Ditemukan Meninggal, Polisi Pastikan Tak Ada Kekerasan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Dalam dua hari terakhir, warga Bondowoso, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan dua orang lanjut usia (lansia) yang meninggal di lokasi terpisah. Kedua peristiwa itu menarik perhatian warga dan polisi, meskipun pihak kepolisian memastikan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban.

    Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, menjelaskan bahwa kejadian pertama menimpa seorang perempuan bernama Fatima (76), warga Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan. Fatima pamit keluar rumah pada Minggu (7/9/2025) sore untuk melakukan aktivitas di luar.

    Namun, pada malam harinya, keluarga yang mencari keberadaannya tidak menemukan. Keesokan harinya, Senin (8/9/2025), sekitar pukul 09.30 WIB, warga akhirnya menemukan Fatima sudah meninggal dunia di kebun milik Sunanto yang berada di Desa Cangkring.

    “Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya bekas luka akibat kekerasan,” ujar Iptu Bobby, Selasa (9/9/2025).

    Peristiwa kedua terjadi pada hari yang sama, sekitar pukul 12.00 WIB, di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel. Sannam (75), seorang pria lansia, ditemukan meninggal di pematang sawah setelah sebelumnya pamit kepada keluarganya untuk mencari rumput pakan sapi pada pagi hari.

    Namun, hingga siang, Sannam belum juga pulang. Keluarga yang cemas akhirnya bersama warga melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tidak bernyawa.

    “Korban sempat dibawa ke Puskesmas Pembantu Tegalampel untuk dilakukan pemeriksaan medis. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga juga menerima peristiwa ini sebagai takdir dan menolak dilakukan visum maupun autopsi,” tambah Iptu Bobby.

    Menanggapi peristiwa ini, pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menjaga kesehatan, terutama bagi warga lanjut usia yang masih beraktivitas di luar rumah. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menjaga kesehatan dan tidak mengabaikan gejala-gejala yang mungkin muncul pada orang lanjut usia. [awi/suf]

  • Purbaya Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Tidak Maksimal

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Tidak Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih ada kebijakan ekonomi pemerintah yang sebelumnya berjalan lambat. Hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

    Purbaya mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto mempercepat kebijakan-kebijakan yang berjalan lambat tersebut.

    “Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya,” sebut Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Ketika ditanya kebijakan lambat apa yang dimaksud olehnya, Purbaya mengatakan ada beberapa rencana belanja pemerintah yang kurang cepat dilakukan selama ini. Ketika ditanya program apa yang dimaksud, dia enggan menjelaskan.

    “Belanja. Utamanya belanja. Program maksud saya, belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Purbaya menambahkan ekonomi akan berjalan cepat bila belanja pemerintah dipercepat. Kebijakan itu yang diharapkan Prabowo bisa dilakukan oleh Purbaya.

    “Jadi harusnya ekonominya akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam,” pungkas Purbaya.

    (hal/hns)

  • Mendag sebut desa jadi motor penggerak ekspor nasional

    Mendag sebut desa jadi motor penggerak ekspor nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor atau Desa Bisa Ekspor akan menjadi motor penggerak ekspor Indonesia.

    Dalam peluncuran program Desa Bisa Ekspor di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, Budi menyampaikan dengan menggali potensi produk unggulan lokal yang ada di desa, program ini diyakini akan membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat desa.

    “Keberhasilan ekspor tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama erat pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Program ini merupakan kolaborasi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Astra, serta pihak-pihak terkait lainnya.

    Per September 2025, pemerintah bersama mitra-mitra strategis memetakan 2.357 desa ke dalam dua klaster. Tercatat 741 desa masuk dalam klaster 1 yang sudah siap ekspor, sementara 1.616 desa berada di klaster 2 yang butuh pendampingan untuk menjadi siap ekspor.

    “Semua ini akan difasilitasi dengan pelatihan, klinik bisnis, hingga dukungan agregator dari BUMN dan sektor swasta,” terang Budi.

    Untuk desa yang sudah siap ekspor, sejumlah langkah promosi telah dilakukan, di antaranya, yaitu integrasi data 15 eksportir dan agregator ke dalam platform ekspor INAEXPORT milik Kemendag agar dapat dihubungi calon buyer luar negeri, fasilitasi business pitching antara 31 perusahaan eksportir dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, serta penjajakan bisnis (business matching) antara dua eksportir desa dan buyer asal India dan Australia.

    Sementara itu, desa yang perlu pembinaan lanjutan akan mendapatkan pendampingan intensif untuk memperkuat ekosistem ekspor.

    Dalam momentum tersebut, turut ditandatangani perjanjian kerja sama oleh Kemendag, Kemendes PDT, dan LPEI terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional.

    Perjanjian ini memiliki beberapa ruang lingkup strategis. Pertama, pertukaran data dan informasi antarinstansi sebagai dasar pengembangan desa berorientasi ekspor.

    Kedua, pemetaan dan klasterisasi desa ekspor yang dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, serta penetapan desa percontohan yang akan menjadi model pembinaan Desa Bisa Ekspor.

    Kerja sama ketiga lembaga juga akan meliputi fasilitasi pengembangan desa melalui empat pilar pendampingan, yaitu peningkatan sumber daya ekspor; promosi produk ke pasar global; perluasan akses permodalan atau pembiayaan; serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Para pihak juga sepakat mendorong kemitraan pemasaran dalam ekosistem ekspor desa dan membuka ruang bagi berbagai kegiatan lain yang relevan dengan aktivitas pengembangan ekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Cuma Penjualan Domestik, Ekspor Motor ‘Buatan’ Indonesia Juga Turun

    Tak Cuma Penjualan Domestik, Ekspor Motor ‘Buatan’ Indonesia Juga Turun

    Jakarta –

    Bukan hanya domestik, penjualan ekspor motor ‘buatan’ Indonesia selama Agustus 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut seakan menjadi pertanda, pasar roda dua di Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

    Disitat dari laman resmi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Selasa (9/9), ekspor motor CBU (completely built up) selama Agustus 2025 hanya 47.446 unit atau turun 5,19 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 50.042 unit.

    Bahkan, jika dibandingkan Agustus 2024, penurunannya mencapai 16,3 persen! Secara umum, selama Januari-Agustus 2025, penjualan motor CBU baru tembus 366.231 unit. Menariknya, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ada peningkatan 5,2 persen.

    Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, penjualan ekspor kendaraan roda dua selama Agustus 2025 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Foto: Doc. AHM.

    Bukan hanya CBU, penjualan ekspor lain juga mengalami penurunan. Misalnya, penjualan ekspor CKD yang turun 10,3 persen dan ekspor komponen yang drop 2,04 persen.

    Biar tak penasaran, berikut kami rangkum data ekspor sepeda motor Indonesia selama Januari-Agustus 2025 dan Januari-Agustus 2024.

    Ekspor CBU Motor Indonesia

    Januari-Agustus 2025

    Januari – 40.878 unitFebruari – 43.899 unitMaret – 49.998 unitApril – 38.254 unitMei – 49.618 unitJuni – 46.096 unitJuli – 50.042 unit.Agustus – 47.446 unit.

    Januari-Agustus 2024

    Januari – 34.991 unitFebruari – 38.375 unitMaret – 43.839 unitApril – 32.725 unitMei – 47.449 unitJuni – 42.939 unitJuli – 51.012 unitAgustus – 56.715 unit.

    (sfn/dry)

  • Perjuangan Haru Wanita Hong Kong Melahirkan Anak Kedua di Usia 58 Tahun

    Perjuangan Haru Wanita Hong Kong Melahirkan Anak Kedua di Usia 58 Tahun

    Jakarta –

    Seorang wanita di Hong Kong berusia 58 tahun yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik karena hamil di usia lanjut, akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Kabar bahagia itu diumumkan pihak keluarga melalui media sosial pada akhir pekan.

    Chan Lai-lai, istri aktor lokal Brian Wong Chak-fung, melahirkan anak keduanya pada 22 Agustus melalui program fertilisasi in vitro (IVF), salah satu metode reproduksi berbantuan.

    Dalam video mengharukan yang diunggah di media sosial pada hari Sabtu (6/9), Wong terlihat memotong tali pusar di ruang bersalin, menyambut bayinya, dan memperkenalkan bayi baru itu kepada putrinya yang berusia enam tahun.

    “Anda adalah bukti nyata bahwa melahirkan di usia ibu lanjut bukanlah masalah, Anda luar biasa!” tulis seorang pengguna media sosial, dikutip dari CNA.

    Berita kehamilan Chan pada bulan Mei menarik perhatian publik, memicu harapan bagi wanita lanjut usia yang ingin memiliki anak, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang risiko melahirkan di kemudian hari.

    Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan angka kelahiran yang mengerikan di kota itu, pemerintah Hong Kong telah meluncurkan langkah-langkah untuk membantu wanita yang lebih tua melahirkan, termasuk mengizinkan mereka menyimpan embrio selama yang mereka inginkan dan menawarkan pengurangan pajak bagi mereka yang menjalani perawatan IVF.

    Usia rata-rata ibu baru di Hong Kong telah meningkat dari 24,4 tahun pada tahun 1976 menjadi 32,8 tahun pada tahun 2024.

    Chan dan Wong mengatakan mereka memutuskan untuk memiliki anak kedua karena putri sulung mereka, yang lahir pada tahun 2019 ketika Chan berusia 52 tahun, menginginkan seorang saudara untuk menemaninya.

    Chan mengidap eksim gestasional, suatu kondisi kulit yang dapat terjadi selama kehamilan, serta tekanan darah yang relatif tinggi, saat mengandung anak pertamanya, dan juga mengalami preeklamsia saat melahirkan.

    Untuk anak keduanya, Chan menjalani perawatan IVF di Taiwan setelah mengalami keguguran tahun lalu.

    Pasangan itu menghabiskan sekitar HK$200.000 (US$25.700) atau sekitar Rp 423 juta, yang mencakup suntikan harian ke perut Chan.

    Para spesialis kebidanan dan ginekologi sebelumnya mengatakan kepada Post bahwa sekitar satu dari lima wanita hamil di Hong Kong berada pada usia ibu lanjut, artinya mereka berusia 35 tahun atau lebih, sementara satu dari 20 berusia di atas 40 tahun. Angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

    Risiko keguguran bagi wanita hamil meningkat hingga 40 persen bagi mereka yang berusia 45 tahun atau lebih, sementara risiko lahir mati bagi wanita berusia 40 tahun atau lebih adalah tiga kali lipat dari wanita di bawah usia 35 tahun.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)