Xcloud.id

Blog

  • Harga Lebih Mahal, Penyimpanan 128GB Dihilangkan

    Harga Lebih Mahal, Penyimpanan 128GB Dihilangkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple akan menggelar event untuk memperkenalkan jajaran baru iPhone 17 series dan gadget lainnya secara resmi pada 9 September 2025 pukul 10.00 waktu pasifik.

    Acara ini disebut “Awe-Dropping Event”, yang akan memperkenalkan produk-produk terbaru termasuk seri iPhone 17, model Apple Watch terbaru, dan AirPods Pro generasi berikutnya.

    Siaran langsung juga akan dilakukan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, China dan Singapura.

    Di Indonesia sendiri, event Apple ini dapat disaksikan melalui tayangan live streaming Youtube resmi yang dibuka pada Selasa (10/9) pukul 07.00 WIB.

    Jelang perilisan resminya, diprediksi jajaran iPhone 17 akan memiliki harga yang sedikit lebih mahal dari pendahulunya.

    Melansir 9to5Mac dari bocoran Weibo disebutkan bahwa iPhone 17 pro dibanderol mulai dari US$1.049 untuk penyimpanan 256GB, naik dari US$999 untuk iPhone 16 Pro 128GB.

    Pada iPhone 17 pro, opsi penyimpanan pun akan menghapus konfigurasi 128GB. Sehingga ruang penyimpanan untuk ponsel baru hanya memiliki opsi 256GB, 512GB, atau 1TB.

    Kemudian menurut laporan JPMorgan, harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp13,1 juta), iPhone 17 Air US $899 (sekitar Rp14,8 juta), iPhone 17 Pro US $1.099 (sekitar Rp18,0 juta), dan iPhone 17 Pro Max US $1.299 (sekitar Rp21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS).

    Bocoran Spesifikasi iPhone 17

    iPhone 17 akan menghilangkan varian Plus dan mengganti dengan seri Air. Diprediksi, lini terbaru iPhone 17 kali ini akan terdiri dari iPhone 17 berlayar 6,3 inci, iPhone 17 Air berlayar 6,6 inci, iPhone 17 Pro berlayar 6,3 inci, serta iPhone 17 Pro Max (atau Ultra) dengan layar 6,9 inci.

    Bloomberg melaporkan iPhone 17 Air dikabarkan akan memiliki layar 6,6 inci, kamera belakang tunggal 48MP, serta RAM minimal 8GB, bahkan bisa mencapai 12GB untuk mendukung Apple Intelligence.

    Dengan ketebalan hanya 6,25 mm, iPhone 17 Air diproyeksikan menjadi iPhone paling tipis, mengalahkan iPhone 6 (6,9 mm). Namun desain ramping ini berimbas pada kapasitas baterai yang hanya sekitar 2.800 mAh, atau 20% lebih kecil dibanding iPhone 16.

    Apple bahkan disebut hanya menyiapkan produksi terbatas, sekitar 10% dari total produksi seri iPhone 17. Untuk mengompensasi kapasitas baterai yang kecil, Apple kemungkinan akan kembali merilis MagSafe Battery Pack.

    Seri iPhone 17 dikabarkan membawa perubahan besar pada desain, khususnya modul kamera.

    spesifikasi lengkap selanjutnya…

  • Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) mengajak ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta di depan Gedung DPR/MPR untuk mengawal semua tuntutan rakyat.

    “Ingat kepada semua yang ada di sini untuk tetap kawal tuntutan rakyat,” kata seorang pengemudi ojol saat berorasi di tengah-tengah ratusan mahasiswa di Jakarta, Selasa.

    Pengemudi ojol itu terus berorasi dengan menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, seperti kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan pekerjaan sulit dan lain sebagainya.

    Pada orasi tersebut, pengemudi ojol juga menyampaikan bahwa masih banyak yang menyuarakan terkait manfaat unjuk rasa baik di media sosial maupun ruang publik.

    Padahal kata dia, unjuk rasa merupakan cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi agar dapat didengar oleh penguasa.

    Selain itu, pengemudi ojol tersebut juga mewanti-wanti kepada mahasiswa yang saat ini mengikuti aksi unjuk rasa, agar ketika kelak duduk dan menjabat sebagai anggota DPR maupun pejabat negara supaya terus memperjuangkan hak rakyat.

    “Kalian yang kelak menjadi pejabat, harus ingat apa yang diperjuangkan pada hari ini,” ujarnya.

    Hingga pukul 17.00 WIB, unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR masih terus berlangsung dan massa aksi bergantian berorasi di mimbar yang berada di atas mobil komando.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 "Suara Sebagian Kecil Rakyat" Nasional 9 September 2025

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 "Suara Sebagian Kecil Rakyat" Nasional 9 September 2025

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 “Suara Sebagian Kecil Rakyat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak empati saat menjawab poin 17+8 tuntutan rakyat hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat.
    Pernyataan yang menuai kritik itu dia sampaikan setelah dilantik menjadi Menkeu, Senin (8/9/2025) kemarin.
    “Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” kata Purbaya, usai rapat bersama Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
    Purbaya menuturkan, pernyataannya bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.
    Ia hanya berupaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini tengah tertekan.
    Oleh karenanya, Purbaya bakal berupaya memulihkan ekonomi dengan sejumlah langkah yang sudah dia persiapkan.
    “Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil, ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ,” ucap dia.
    “Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi, itu maksudnya saya kemarin,” imbuh Purbaya.
    Purbaya mengaku kaget pernyataan yang ia lontarkan kemarin banyak dipotong-potong. Kendati demikian, ia mengaku tidak masalah.
    Hal ini menurut dia menjadi salah satu bentuk dari edukasi publik.
    “Ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi, yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, ‘oh biar saja rakyat’ atau ‘itu yang susah saja.’ Enggak,” beber dia.
    Purbaya menyatakan, ekonomi harus diperbaiki agar masyarakat lebih mudah mencari pekerjaan.
    “Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya,” ujar Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.
    Menurut dia, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.
    “Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya, saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.
    Untuk itu, dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.
    Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika.
    ”
    Once
    saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Belum Komunikasi dengan BG

    Jadi Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Belum Komunikasi dengan BG

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, menjalani hari pertamanya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, untuk memberi arahan kepada jajarannya. Sjafrie pun mengaku belum sempat berkomunikasi dengan Budi Gunawan (BG).

    Ia menegaskan hari ini menjadi perdananya masuk kantor sekaligus memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat utama.

    “Ini hari pertama saya masuk di kantor Menko Polkam. Dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penugasan sebagai Menko Polkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa,” kata Sjafrie di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Meski begitu, ia mengucapkan terima kasih kepada Menko Polkam sebelumnya, Budi Gunawan beserta seluruh staf khusus kementerian yang sudah memberikan pengabdian dan membantu dalam menjalankan tugas.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik Selaku Menko Polkam,” ungkapnya.

    “Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua Staf Khusus Menteri Koordinator Polkam yang sudah memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu Menko Polkam yang sudah selesai menjalankan tugasnya,” lanjutnya.

    Sementara itu, dalam arahan perdananya, Sjafrie menegaskan fokus utamanya adalah memperkuat peran dan fungsi para deputi Kemenko Polkam. Ia menilai para deputi memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian maupun lembaga berjalan efektif.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para Deputi Kemenko Polkam akan saya tingkatkan. Para deputi lah yang akan menjalankan tugas sehari-hari, baik koordinasi maupun sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia dikabarkan akan menggantikan Budi Gunawan menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim.

    Pantauan detikcom di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9), Sjafrie tiba pada pukul 15.07 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat muda.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberi arahan kepada sejumlah pejabat Kemenko Polkam. Rapat di antaranya dihadiri oleh Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Sesmenko Polkam Letjen M Hasan, dan pejabat eselon 1 lainnya.

    “Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menhan selaku Menko Polkam ad interim,” kata Lodewijk saat membuka rapat.

    Halaman 2 dari 2

    (bel/maa)

  • Gaya Komunikasi Menteri Prabowo Kembali Jadi Sorotan, Fedi Nuril: Pakai Bahasa Apa Sih? Gak Jelas

    Gaya Komunikasi Menteri Prabowo Kembali Jadi Sorotan, Fedi Nuril: Pakai Bahasa Apa Sih? Gak Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski baru sehari melakukan reshuffle kabinet, gaya komunikasi menteri yang diangkat Prabowo kembali jadi sorotan publik.

    Selain Menteri Keuangan yang baru saja menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi, sorotan juga tertuju kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

    Salah satu yang menyorotnya adalah aktor Fedi Nuril. Dia menuliskan kritikannya di akun X pribadinya.

    “Mensesneg Prasetyo Hadi: Bukan mundur, bukan dicopot. (dengan ekspresi bingung sendiri dengan apa yang beliau ucap). Rezim ini komunikasi pakai bahasa apa, sih? Gak jelas 😓,” kritik Fedi Nuril, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya diberitakan, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, reshuffle dilakukan atas dasar evaluasi kinerja masing-masing menteri.

    Termasuk kinerja Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    “Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan perasnya kepada awka media yang terekam melalui video yang kini viral.

    “Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” sambungnya.

    Ia menyampaikan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk kebaikan bagi Indonesia. Prasetyo kemudian menegaskan, reshuffle tidak dilakukan karena unjuk rasa masyarakat yang berakhir rusuh pada pekan lalu. (bs-sam/fajar)

  • Segini Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Magetan Sesuai Perbup 41/2021

    Segini Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Magetan Sesuai Perbup 41/2021

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan resmi menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Bupati (Perbup) Magetan Nomor 41 Tahun 2021.

    Aturan tersebut ditetapkan Bupati Suprawoto pada 19 Agustus 2021 dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 41.

    Dalam regulasi ini, besaran tunjangan perumahan ditetapkan berbeda sesuai posisi pimpinan dewan. Ketua DPRD menerima tunjangan sebesar Rp23,1 juta per bulan, wakil ketua Rp16,9 juta per bulan, dan anggota DPRD Rp11,1 juta per bulan.

    Kebijakan tersebut diterbitkan karena pemerintah daerah hingga kini belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan maupun anggota DPRD.

    Sebagai gantinya, sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan fasilitas berupa tunjangan perumahan.

    Selain itu, aturan ini sekaligus mencabut Perbup Magetan Nomor 75 Tahun 2019 tentang besaran tunjangan perumahan DPRD.

    Dengan demikian, sejak Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 diundangkan, Perbup Nomor 41 Tahun 2021 menjadi dasar hukum pemberian tunjangan.

    Tunjangan yang diterima para pimpinan dan anggota dewan tetap dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Perbup ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung kelancaran tugas DPRD Kabupaten Magetan dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran.

    Perbup ini ditandatangani Bupati Magetan Suprawoto pada 19 Agustus 2021 lalu. [fiq/ted]

  • Sistem tata udara efisien tekan risiko infeksi di rumah sakit

    Sistem tata udara efisien tekan risiko infeksi di rumah sakit

    Jakarta (ANTARA) – Sistem tata udara efisien dapat menekan risiko bagi pasien serta tenaga medis dari infeksi maupun paparan kualitas udara buruk di rumah sakit.

    “Sirkulasi udara yang sehat dan efisien menjadi salah satu faktor penting agar pekerja, pengunjung dan pasien terlindungi (dari paparan penyakit),” kata Wakil Ketua 1 Komunitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit dr. Afrina dalam konferensi pers Pameran Pendingin dan Tata Udara Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, dia menekankan bahwa ruangan isolasi, unit perawatan intensif, maupun ruang operasi harus memiliki standar ventilasi dan tekanan udara yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran bakteri maupun virus di dalam fasilitas kesehatan.

    Menurutnya, jika sistem tata udara di rumah sakit tidak memadai, risiko infeksi akan meningkat sehingga membahayakan pasien maupun tenaga medis.

    Afrina kemudian mengingatkan pengalaman saat pandemi COVID-19 yang dapat menjadi pelajaran penting untuk memperhatikan sistem tata udara rumah sakit karena dapat berperan langsung dalam mencegah penyebaran virus.

    “Kalau sistem ventilasi dan filtrasi tidak diperhatikan, ke depan nanti risikonya bisa jauh lebih besar dari yang sudah terjadi,” katanya.

    Ia menyebut tata udara sehat kini bahkan telah menjadi salah satu komponen penilaian akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

    Regulasi itu sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja di rumah sakit.

    “Keselamatan tenaga medis dan pengunjung harus dipastikan, sehingga lingkungan kerja di rumah sakit tidak malah menambah risiko baru bagi pekerja medis dan pasien,” ujarnya.

    Tata udara rumah sakit juga telah diatur dalam standar nasional pembangunan infrastruktur. Sejumlah standar tata cara perancangan sistem tata udara di bangunan, termasuk fasilitas kesehatan, masuk dalam Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 serta PP No. 16 Tahun 2021.

    Teknologi pendingin

    Sementara itu, Presiden American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) Indonesia Ferdian Lo menyebut teknologi pendingin hemat energi kini dapat mendukung kebutuhan keamanan dan efisiensi di rumah sakit.

    “Industri pendingin tidak hanya mengembangkan sistem yang lebih ramah lingkungan tapi juga dapat menjaga standar keselamatan dan kesehatan di banyak infrastruktur, terutama di rumah sakit,” ucapnya.

    Pameran Pendingin dan Tata Udara Indonesia 2025 di International Expo Kemayoran, Jakarta pada 24-26 September 2025 akan menghadirkan teknologi dan inovasi pendinginan serta tata udara terbaru bagi berbagai sektor dalam upaya transisi menuju bangunan rendah karbon.

    Ia menyebut, salah satu fokus pameran adalah menampilkan solusi tata udara untuk sektor kesehatan terutama di rumah sakit.

    “Jakarta menjadi etalase penting karena banyak rumah sakit besar berada di sini,” katanya.

    Ia berharap rumah sakit di Jakarta dan kota lain di Indonesia dapat mengimplementasikan teknologi dan inovasi yang dipamerkan demi mengurangi jumlah konsumsi energi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpol PP Pasuruan Sita Ribuan Botol Miras dari Toko Dekat Terminal Pandaan

    Satpol PP Pasuruan Sita Ribuan Botol Miras dari Toko Dekat Terminal Pandaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan kembali melakukan razia besar terkait penjualan minuman keras ilegal. Dalam operasi terbaru, ribuan botol miras dari berbagai merek berhasil diamankan dari sebuah toko di kawasan Pandaan.

    Petugas menemukan sedikitnya 1.683 botol miras, mulai kelas rendah hingga premium. Toko yang menjualnya diketahui berada di area pertokoan terminal Pandaan, tak jauh dari kantor aparat penegak hukum.

    Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, mengatakan penindakan ini bermula dari laporan masyarakat. “Awalnya dapat laporan dan kita tindak lanjuti, ternyata terbukti menjual miras berbagai merek dan langsung kita sita,” ujarnya, Selasa (09/09/2025).

    Hasil penyelidikan mengungkap bahwa toko tersebut baru beroperasi sekitar satu bulan. Ironisnya, sebagian botol miras yang dijual mencapai harga jutaan rupiah per botol.

    Rido menegaskan bahwa operasi penertiban ini bukan yang terakhir. Pihaknya berkomitmen melakukan razia serupa secara rutin demi menekan peredaran miras di wilayah Pasuruan.

    Menurutnya, miras sering menjadi pemicu tindak pidana maupun keributan di masyarakat. “Banyak masalah sosial yang awalnya berawal dari mabuk-mabukan, maka ini harus kita cegah,” tambahnya.

    Selain menyita barang bukti, petugas juga mendata pemilik toko untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan. Penyidikan dilakukan agar ada efek jera bagi pihak lain yang mencoba membuka usaha serupa.

    Satpol PP juga meminta kerja sama masyarakat untuk terus melaporkan keberadaan toko miras ilegal. Informasi dari warga dinilai sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi miras,” tegas Rido.

    Dengan razia tersebut, pemerintah berharap peredaran miras di Pasuruan semakin berkurang. Sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan lingkungan lebih kondusif. (ada/ted)

  • Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya Regional 9 September 2025

    Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya Regional 9 September 2025

    Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Rumah Tahanan (Rutan) Bandar Lampung mengonfirmasi bahwa Subandi, salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan area gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur, mengalami intoksikasi metil salisilat sebelum meninggal dunia.
    Kepala Rutan Bandar Lampung, Azhar menyatakan, Subandi meninggal dunia di Rumah Sakit Airan, Lampung Selatan, setelah mengalami gejala mual, muntah, dan sesak napas pada Senin (8/9/2025).
    “Saat itu sudah mendapatkan perawatan dari dokter rutan,” ungkap Azhar ketika dihubungi pada Selasa (9/9/2025).
    Azhar mengaku tidak memahami istilah medis yang lebih kompleks terkait kondisi Subandi.
    “Ini yang saya ketahui dari dokter rutan,” tutur dia seraya mengatakan dirinya hanya mengetahui bahwa Subandi mengalami intoksikasi metil salisilat.
    Sebelumnya, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Timur tersebut diketahui sedang menjalani masa tahanan di Rutan Bandar Lampung.
    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Armen Wijaya, juga mengonfirmasi kabar duka tersebut.
    “Benar, informasi yang kita terima, yang bersangkutan meninggal dunia karena sakit,” kata Armen saat dihubungi pada Selasa (9/9/2025).
    Kejadian ini menambah catatan kelam mengenai kondisi kesehatan tahanan di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan korupsi.
    Pihak berwenang diharapkan dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian Subandi dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Laras Faizati Ajukan Restorative Justice Terkait Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri

    Laras Faizati Ajukan Restorative Justice Terkait Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Laras Faizati mengajukan permohonan restorative justice (RJ) terkait kasus dugaan penghasutan untuk membakar Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.

    Pengacara Laras, Abdul Gafur Sangadji mengatakan permohonan ini diajukan usai Menko Kumham Imipas, Yusril membuka peluang RJ dalam kasus terkait dengan demo akhir Agustus.

    “Secara resmi kami hari ini ingin mengajukan permohonan restorative justice atau penyelesaian perkara pidana secara restorative secara keadilan restoratif,” ujar Abdul di Bareskrim Polri, Selasa (9/9/2025).

    Dia menegaskan bahwa unggahan kliennya yang dipersoalkan oleh kepolisian terkait penghasutan pembakaran Gedung Mabes Polri tidak memengaruhi massa aksi.

    Di samping itu, Abdul juga mengemukakan, Laras telah menyampaikan permohonan maaf kepada Mabes Polri atas postingannya yang dinilai menghasut massa membakar Mabes Polri.

    “Itu tidak ada maksud untuk menyuruh atau memprovokasi masyarakat Indonesia supaya membakar gedung Mabes Polri, itu sama sekali tidak ada niatan seperti itu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dugaan penghasutan atau provokasi itu dilakukan melalui akun Instagram @Larasfaizati. Akun tersebut memiliki 4.008 pengikut.

    Konten penghasutan itu dibuat di gedung kantor tempat Laras bekerja yang berada tepat di sebelah Mabes Polri, Jakarta Selatan.

    Berikut ini tulisan Laras yang dinilai telah menghasut pembakaran di Gedung Mabes Polri:

    “When your office is right next to the National Police Headquarters, please burn this building down and get them all yall. I wish I could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all protesters!!,” tulis Laras dalam unggahannya.

    Atas perbuatannya itu, Laras dipersangkakan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE nomor 1 tahun 2024 dan Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.