Xcloud.id

Blog

  • Israel Bersiap Kerahkan Kekuatan Lebih Besar di Kota Gaza

    Israel Bersiap Kerahkan Kekuatan Lebih Besar di Kota Gaza

    Gaza City –

    Militer Israel mengatakan mereka akan bertindak dengan “kekuatan lebih besar” dalam operasi militer di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza yang ingin mereka kuasai. Militer Tel Aviv pun memperingatkan penduduk Kota Gaza untuk segera mengungsi.

    Militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), mengatakan pengerahan “kekuatan lebih besar” di Kota Gaza itu bertujuan untuk mengalahkan kelompok Hamas, yang menguasai daerah kantong Palestina tersebut.

    “Kepada seluruh penduduk Kota Gaza… pasukan pertahanan bertekad untuk mengalahkan Hamas dan akan bertindak dengan kekuatan yang lebih besar di wilayah Kota Gaza,” kata juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, dalam pernyataan via media sosial X.

    “Segera mengungsi melalui poros Al-Rashid,” cetus Adraee dalam pernyataannya.

    Imbauan mengungsi itu disampaikan militer Israel setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memperingatkan penduduk Kota Gaza untuk mengungsi sesegera mungkin.

    Israel semakin mengintensifkan pengeboman terhadap Kota Gaza sebagai persiapan untuk operasi mengambil alih kendali atas kota tersebut dari Hamas, meskipun negara-negara Barat dan lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan telah berulang kali meminta Tel Aviv untuk membatalkan rencananya itu.

    “Dalam dua hari ini, kami telah merobohkan 50 menara teror, dan ini hanyalah tahap awal dari manuver darat yang intensif di Kota Gaza. Saya mengatakan kepada para penduduk: kalian telah diperingatkan, pergi sekarang!” kata Netanyahu dalam pernyataan via video pada Senin (8/9) malam.

    “Semua ini hanyalah pendahuluan, hanya pembukaan, untuk operasi intensif utama — manuver darat pasukan kami, yang sekarang sedang bersiap dan berkumpul untuk memasuki Kota Gaza,” tegasnya memberi peringatan.

    Dalam tanggapannya, Hamas menyebut ancaman yang dilontarkan Netanyahu sebagai “tindakan nyata untuk pemindahan paksa” para penduduk Kota Gaza.

    “Ini terjadi di bawah tekanan pengeboman, pembantaian, kelaparan, dan ancaman kematian — yang merupakan tantangan secara terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hukum dan konvensi internasional,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan bahwa rentetan serangan udara Israel terus berlanjut semalaman di Kota Gaza.

    Tonton Video Israel Siap Luncurkan Serangan, Minta Warga Gaza Pergi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Purbaya janji kelola uang rakyat dengan tetap menjaga integritas

    Purbaya janji kelola uang rakyat dengan tetap menjaga integritas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji menjaga integritas saat mengelola uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” kata Purbaya dalam prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

    Purbaya menyoroti peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial.

    Dalam RAPBN 2026, misalnya, yang didesain untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak pada rakyat.

    Fokus utama RAPBN 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kaum-kaum rentan.

    Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    Pada saat yang lama, lanjut dia, prinsip kehati-hatian harus dijaga agar APBN tetap sehat, bisa diandalkan, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional.

    Mempertimbangkan itu, Kementerian Keuangan dianggap harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.

    Purbaya mengatakan integritas adalah hal yang tak bisa ditawar dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

    “Oleh karena itu, kita harus menjaga setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya.

    Dia mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. “Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada negara,” tutur dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial Megapolitan 9 September 2025

    CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial Megapolitan 9 September 2025

    CEO BRI Ventures Jadi Tersangka Korupsi Dana Investasi TaniHub, Diduga Punya Peran Krusial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dana investasi PT Tani Group Indonesia (TaniHub).
    Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (3/9/2025). Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Nicko Widjadja, CEO BRI Ventures.
    “Penyidik Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan menahan tiga orang atas nama NW selaku CEO BRI Ventures, WG selaku mantan VP Investasi BRI Ventures, dan AAH selaku VP Investasi MDI Ventures 2021,” kata Kepala Kejari Jakarta Selatan, Iwan Catur Karyawan, dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/9/2025).
    Menurut Iwan, Nicko berperan sebagai pihak yang mengambil keputusan investasi yang mengalir ke TaniHub.
    “Peran dari NW adalah sebagai pihak yang memutuskan investasi secara melawan hukum dari BRI Ventures kepada TaniHub sebesar 5.000.000 dolar AS,” jelas Iwan.
    Adapun dua tersangka lain, WG dan AAH, diduga berperan penting dalam menganalisis proposal dan rencana investasi sehingga proses pencairan dana dapat berjalan.
    Hingga kini, penyidik Kejari Jakarta Selatan telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi. Selain itu, penyidik juga menyita empat bidang tanah yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Bandung sebagai bagian dari barang bukti.
    Sebelumnya, Donald Wihardja selaku Direktur PT MDI Ventures sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Juli 2025.
    Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan Ivan Arie Sustiawan, mantan Direktur Utama PT TGI, serta Edison Tobing, mantan Direktur PT TGI, sebagai tersangka.
    “Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tiga orang,” kata Kasi Pidsus Kejari Jakarta Selatan, Suyanto, dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
    Dalam kasus ini, Donald Wihardja disebut berperan menyetujui investasi, sementara Ivan Arie Sustiawan dan Edison Tobing diduga memanipulasi data perusahaan untuk mendapatkan dana investasi yang kemudian digunakan demi kepentingan pribadi.
    Total kerugian negara dalam perkara ini terkait dengan pencairan dana investasi PT MDI Ventures yang mencapai 25 juta dolar AS. Dana tersebut dikelola sejak 2019 hingga 2023.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub Megapolitan 9 September 2025

    Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub Megapolitan 9 September 2025

    Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Investasi Tanihub
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengelolaan dana investasi oleh PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) pada PT Tani Group Indonesia (TaniHub) beserta afiliasinya periode 2019–2023.
    Tiga tersangka tersebut yakni CEO BRI Venture, Nicko Widjadja, Vice President of Investment BRI Ventures, William Gozali, dan Vice President of Investment MDI Ventures 2021, Aldi Adrian Hartanto.
    “Penyidik Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan menahan tiga orang atas nama NW sebagai CEO BRI Ventures, WG sebagai mantan VP Investasi BRI Ventures, dan AAH sebagai VP Investasi MDI Ventures 2021,” kata Kepala Kejari, Iwan Catur Karyawan, dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
    Nicko Widjadja dan Aldi Adrian Hartanto ditahan di Rutan Cipinang mulai pada 3-22 September 2025, sedangkan WG di Rutan Lapas Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim).
    Nicko berperan sebagai pihak yang memutuskan investasi secara melawan hukum dari BRI Venture kepada Tahihub sebesar USD 5.000.000. 
    Sedangkan William Gozali berperan sebagai Tim Investasi yang melakukan analisis atas proposal investasi dari BRI Venture. 
    Peran Aldi Adrian Hartanto selaku VP Of Investment MDI Venture 2021 melakukan anasisis atas rencana investasi PT MDI kepada Tanihub Group.
    Dalam perkara ini, penyidik juga menyita beberapa barang bukti yaitu handphone, melakukan penyitaan aset sebanyak 4 (empat) bidang tanah yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung.
    Penyidik sudah memeriksa lebih dari 50 saksi serta memeriksa ahli serta dilakukan beberapa kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti tambahan atas perkara tersebut. 
    “Selain itu juga terus dilakukan pelacakan aset ke pihak-pihak terkait,” kata dia.
    Sebelumnya, Ivan Ari Sustiawan (IAS) selaku mantan Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (TaniHub) ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT MDI Donald Wihardja dan mantan Direktur PT TaniHub lainnya Edison Tobing pada 28 Juli 2025 lalu.
    Dalam perkara ini, peran Donald selaku Direktur PT MDI menyetujui investasi. Sedangkan peran Ivan dan Edison adalah memanipulasi data perusahaan dalam rangka mendapatkan dana investasi untuk kepentingan pribadi. 
    Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan TPPU dalam mencairkan dana investasi PT MDI Venture sebesar 25 juta Dolar Amerika Serikat. Dana investasi ini sudah dikelola sejak 2019 hingga 2023.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Industri pendingin dan tata udara dapat menjadi pendorong bagi percepatan penerapan konsep bangunan hijau (green building) di Jakarta karena teknologinya hemat energi.

    “Karena itu, pendinginan untuk masa depan rendah karbon perlu digaungkan. (Pendinginan dan tata udara) Bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan,” kata Director of Institutional Relations Green Building Council Indonesia (GBCI), Totok Sulistiyanto, dalam konferensi pers Pameran Teknologi Pendinginan dan Tata Udara Hemat Energi 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sektor pendingin menempati porsi terbesar dalam konsumsi energi bangunan di perkotaan, termasuk Jakarta, dengan penggunaan mencapai 50–70 persen pada gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

    Sementara itu, katanya, penerapan bangunan hijau di Jakarta tidak hanya soal teknologi baru yang mahal, melainkan bisa dilakukan dengan modifikasi sederhana namun terintegrasi.

    Ia mencontohkan proyek kantor rendah energi di Kementerian ESDM pada 2014 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

    Ia menyebut kawasan tersebut padat lalu lintas dan memiliki tingkat polusi serta kebisingan tinggi.

    Untuk menanggulangi masalah itu, Totok mengungkap salah satu langkah yang dilakukannya adalah dengan mengubah selubung bangunan dengan metode penggantian panel (repaneling).

    “Kacanya itu sudah lumayan bagus, tapi kami tambahkan panel kaca dengan film khusus di bagian dalam agar panas tidak masuk. Hasilnya energi turun 40 persen, bahkan saya juga cukup terkejut saat itu. Kebisingan juga berkurang signifikan dari 75 desibel menjadi di bawah 30 desibel,” ujarnya.

    Ia menekankan, cara sederhana itu relatif murah dibanding mengganti seluruh kaca gedung dengan teknologi “double glazing” karena harganya bisa dua kali lipat dari kaca biasa.

    Teknologi double glazing adalah teknologi konstruksi yang menggunakan dua lapis kaca pada jendela atau pintu, yang dipisahkan oleh sebuah celah udara atau gas inert (seperti argon) yang kedap udara.

    “Intinya pendekatan ‘green building’ bisa dimulai dengan solusi yang tidak selalu mahal, asal terintegrasi,” katanya menambahkan.

    Teladan swasta

    Totok juga menyebut contoh gedung Unilever yang memperoleh skor 92 poin dalam penilaian bangunan hijau, salah satu capaian tertinggi di Indonesia.

    Menurut dia, hal itu menunjukkan sektor swasta di Jakarta juga dapat memulai memberi teladan dalam penerapan standar ramah lingkungan.

    Sementara dari sisi regulasi, Totok menyatakan aturan pemerintah sudah cukup mendukung.

    Ia mengungkap bahwa izin mendirikan bangunan sudah diganti menjadi penilaian izin bangun yang dilakukan oleh tim ahli profesi.

    “Sekarang penilaian kelayakan bangunan dilakukan oleh tim ahli profesi. Jadi, pemerintah tinggal mengeluarkan sertifikat apabila sudah memenuhi standar. Ini lebih sejalan dengan praktik internasional,” katanya.

    Kemudian, Totok mengatakan keterlibatan industri pendingin dalam mempercepat penerapan bangunan hijau di Jakarta sejalan dengan kebutuhan mengurangi emisi karbon perkotaan.

    Dengan berbagai upaya itu, industri pendingin optimistis Jakarta dapat mempercepat adopsi bangunan hijau.

    Selain menekan konsumsi energi, langkah ini diharapkan mampu mengurangi polusi, meningkatkan kenyamanan kerja dan mendukung target pengurangan emisi nasional.

    “Rantai pasok sistem pendingin yang efisien harus menjadi perhatian. Dengan begitu, Jakarta bisa bersaing dengan kota-kota besar dunia dalam pengembangan ‘green building’,” ucap Totok.

    Katalis

    Sementara itu, sejalan dengan permintaan pendingin yang terus meningkat, para pelaku industri berharap pameran itu pada 22-25 September di JIExpo Kemayoran itu dapat menjadi katalis bagi percepatan implementasi bangunan hijau di Jakarta sekaligus memperkuat agenda transisi energi nasional.

    Direktur PT Pelita Promo Internusa, sekaligus penyelenggara pameran, Sofianto Widjaja, menyebutkan teknologi pendingin berperan strategis dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi di kawasan perkotaan dengan penerapan sistem tata udara yang efisien dan sesuai standar nasional.

    Ia mengungkap bahwa pameran edisi ke-10 itu akan menampilkan lebih dari 350 merek global dengan inovasi teknologi pendinginan dan tata ruang terbaru.

    “Kami ingin pameran ini menjadi platform strategis, tidak hanya pameran bisnis tetapi juga ajang mendorong kolaborasi untuk masa depan rendah karbon terutama di Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ketidakpastian politik di Prancis dan Jepang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.482 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

    Menurut Ibrahin, pertama ialah kondisi perpolitikan di Eropa, tepatnya di Prancis, yang memanas.

    “Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengundurkan diri setelah kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

    Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

    Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

    Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

    Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

    Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

    Di Asia, PM Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri dengan menyebut pentingnya mencapai kesepakatan tarif antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu faktor utama dalam keputusannya menyerahkan jabatan kepada bakal penerusnya.

    Adapun di Rusia, AS meningkatkan prospek pemberian sanksi yang lebih ketat menyusul serangan Moskow terhadap Ukraina di akhir pekan.

    Melihat sentimen dari dalam negeri, pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang pasar.

    “Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu kekhawatiran investor global atas arah fiskal Indonesia,” ujar Ibrahim.

    Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.462 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.348 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkomdigi Sebut MPPDN jadi Solusi Penumpukan Aplikasi Layanan Publik

    Wamenkomdigi Sebut MPPDN jadi Solusi Penumpukan Aplikasi Layanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan tantangan utama digitalisasi pelayanan publik adalah terlalu banyaknya aplikasi dan data yang tersebar serta sistem yang tidak saling terhubung.

    Nezar Patria mengatakan hadirnya Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) menjadi terobosan baru untuk menjawab persoalan tersebut. Menurut Nezar, kehadiran MPPDN menjadi bukti nyata transformasi digital bukan hanya jargon. 

    “Semua layanan dapat terkoneksi, data bisa aman dan prosesnya menjadi lebih sederhana. Ini adalah bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” kata Nezar dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma Kemenkes, pada Selasa (9/9/2025).

    Dia menjelaskan, Komdigi memiliki mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk menyelenggarakan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Mandat tersebut mencakup pusat data nasional, jaringan intrapemerintah, dan sistem perhubung layanan pemerintah.

    Artinya, lanjut Nezar, Komdigi tidak hanya menjadi penyedia teknologi, tetapi juga perhubung untuk memastikan semua layanan publik di Indonesia saling terintegrasi. Nezar menekankan lima tahun terakhir memberikan banyak pelajaran penting. 

    Teknologi berkembang sangat cepat dan sering melampaui prediksi. Di sisi lain, kebutuhan layanan publik beragam antarwilayah maupun sektor, serta pentingnya menjaga resiliensi sistem karena satu gangguan dapat berdampak luas.

    “Semua pengalaman ini menjadi fondasi bagi hadirnya MPPDN 2.0 sebagai sistem layanan publik digital yang lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan, keterpaduan SPBE membuat layanan publik menjadi lebih transparan dan efisien. Nezar menegaskan digitalisasi bukan semata soal efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. 

    Lebih lanjut, dia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menjadi pemilik pelayanan kesehatan, Kementerian PANRB memastikan kebijakan pelayanan publik berjalan, Kementerian Dalam Negeri menjadi pembina daerah, Komdigi menjamin investasi digital dan perlindungan data pribadi, sementara BSSN mengawal keamanan siber.

    “MPPDN membuka jalan bagi penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Dengan begitu, tidak ada lagi perizinan yang bergelit atau berbeda antara daerah. Semuanya akan seragam, lebih cepat, dan lebih transparan,” kata Nezar.

    Sebagai penutup, Wamenkomdigi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan MPPDN 2.0. 

    “Tugas kami adalah memastikan backbone digital Indonesia benar-benar dirasakan manfaatnya di layar ponsel masyarakat, di meja kerja tenaga kesehatan, dan di ruang pelayanan publik di seluruh negeri,” kata Nezar.

  • Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi panjang mengenai arah ekonomi nasional dengan ekonom sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, seusai pergantian menteri keuangan.

    Dalam pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Burhanuddin memberikan pandangan terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,” katanya seusai rapat, saat ditanya topik dialog bersama Presiden.

    Saat ditanya terkait reshuffle di Kementerian Keuangan, Burhanuddin menilai momentum pergantian pucuk pimpinan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa memang sudah saatnya untuk dilakukan.

    Meski enggan merinci lebih jauh alasan spesifiknya, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

    “Tapi soal kebijakan baru, tidak ada yang spesifik. Penekanannya lebih pada pelaksanaan,” ujar Burhanuddin seusai rapat.

    Terkait isu burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, Burhanuddin menyebut tidak dibahas secara khusus. Tapi, ia menekankan pentingnya koordinasi dalam merumuskan arah kebijakan.

    “Kebijakan moneter harus seperti apa, perbankan bagaimana, fiskal seperti apa, supaya perekonomian bisa menggulir lebih cepat,” katanya.

    Burhanuddin dan Presiden juga mengulas topik seputar likuiditas dan peredaran uang di dalam negeri.

    Menurutnya, jumlah uang beredar selama ini cenderung ketat, sehingga perlu dikaji kembali ruang-ruang kebijakan yang memungkinkan pembiayaan pembangunan lebih lapang.

    “Supaya pembangunannya, putarannya lebih cepat,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
    “Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
    Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
    “Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
    sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakai Alat Berat, Warga China Seenaknya Menambang Emas di Keerom Papua

    Pakai Alat Berat, Warga China Seenaknya Menambang Emas di Keerom Papua

    Dalam penyelidikan polisi, motif para tersangka menghindari kewajiban pajak negara dari hasil penambangan emas ilegal.

    Sebagai barang bukti, Polda Papua  menyita berbagai peralatan penambangan, satu alat berat di lokasi dan sejumlah dokumen perusahaan serta dokumen pribadi. 

    Atas perbuatanya, para tersangka dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    “Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP,” jelasnya.