Blog

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026 dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Target tersebut dinilai relatif realistis, meskipun tantangan yang dihadapi tidak kecil.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan peluang utama pencapaian target berasal dari besarnya pasar domestik, tingginya adopsi teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pertumbuhan sektor fintech, e-commerce, dan ekonomi berbasis data.

“Transformasi digital layanan publik juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Meski demikian, Heru menekankan sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga isu regulasi yang kerap tertinggal dari laju inovasi teknologi. 

Selain tantangan domestik, dia juga menyoroti faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor digital nasional.

“Seperti perlambatan ekonomi global dan juga domestik. Di sisi lain, disrupsi teknologi yang cepat juga dapat mempengaruhi kinerja sektor digital nasional jika tidak diantisipasi secara strategis,” katanya.

Heru menilai sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut. 

Selain itu, investasi pada infrastruktur digital, termasuk jaringan dan pusat data, dinilai tetap menjadi fondasi penting, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Ini yang sayangnya, anggaran Komdigi di 2026 ini jauh dari postur kebutuhan anggaran Komdigi yang di atas Rp20 triliunan,” imbuh Heru.

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025, anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.  

Dengan demikian, tidak ada tambahan anggaran, meski sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan penambahan sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jika usulan itu diterima, total kebutuhan anggaran Komdigi seharusnya mencapai Rp20,3 triliun, naik dibandingkan pagu awal.

Lebih lanjut, Heru menyebut pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan. 

Menurutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi digital sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas talenta digital nasional. Dia juga menyinggung pengelolaan regulasi yang dinilai perlu dilakukan secara lebih inklusif.

“Soal regulasi juga penting, regulasi kini jadi sorotan karena gampang main blokir tanpa mendapat masukan dari masyarakat secara luas lebih dulu,” ujarnya.

Heru menegaskan pendekatan transformasi digital yang inklusif dan produktif akan memperbesar peluang pencapaian target. Secara umum, dia menilai target yang ditetapkan Komdigi dalam Renstra 2025–2029 relatif realistis jika melihat tren pertumbuhan ekonomi digital Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Kenaikan yang bersifat bertahap menunjukkan perencanaan yang moderat dan tidak terlalu agresif, sehingga memberi ruang bagi konsolidasi kebijakan, infrastruktur, dan talenta digital,” lanjut Heru.

Dia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara menjadi modal penting dalam mencapai target tersebut. Namun, realisasi target dinilai sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan lintas sektor, bukan semata pada proyeksi angka, termasuk percepatan dan pemerataan pengembangan infrastruktur digital.

“Tanpa eksekusi yang disiplin dan adaptif terhadap dinamika global, target yang di atas kertas tampak rasional bisa menjadi sulit dicapai,” tambah Heru.

Sementara itu, berdasarkan laman resmi Komdigi, nilai ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan. 

Pada 2021, nilai ekonomi digital Indonesia diestimasi mencapai Rp1.490 triliun dengan kontribusi industri digital sebesar 6,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pada 2022, jumlah startup di Indonesia tercatat mencapai 2.341 perusahaan rintisan, menempati posisi kedua terbanyak di Asia setelah India. Jakarta juga berada di peringkat ke-12 dari 100 kota dunia dalam daftar Top 100 Emerging Ecosystems dengan nilai ekosistem mencapai US$71 miliar, melampaui rata-rata global sebesar US$34,6 miliar.

Pertumbuhan ekosistem tersebut didukung oleh keberadaan sekitar 120 inkubator dan akselerator startup, serta lebih dari 200 institusi keuangan yang menopang pembiayaan startup. Adopsi teknologi digital di sektor manufaktur, pertanian, logistik, dan keuangan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seiring upaya pemerintah meningkatkan adopsi teknologi di sektor UMKM.

Dalam Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital ditargetkan meningkat secara bertahap dari Rp137,89 triliun pada 2025 menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.