Xcloud.id

Blog

  • Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini penuh kejutan. Sri Mulyani yang dalam tiga era presiden berbeda dipercaya sebagai menteri keuangan, kini justru terkena reshuffle kurang dari satu tahun Presiden Prabowo Subianto memerintah.

    Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Siapa dia?

    Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sedianya masa jabatannya habis akhir tahun ini.

    Ia dikenal sebagai sosok kunci penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Termasuk menangani likuiditas perbankan dan menyiapkan mekanisme jaminan simpanan yang aman bagi masyarakat.

    Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu menyelesaikan sarjananya bukan di bidang ekonomi. Melainkan teknik. S-1 nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Di Purdue University, ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi kariernya di sektor ekonomi dan keuangan.

    Kariernya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian beralih ke dunia riset ekonomi.

    Ia mulanya menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013).

    Selain itu, Purbaya pernah menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero), menambah pengalaman manajerial di sektor keuangan dan industri strategis nasional.

  • Babak Baru Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Kini Gugat Kabinet Prabowo

    Babak Baru Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Kini Gugat Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa pengelolaan lahan Hotel Sultan belum selesai. Perusahaan milik Pontjo Sutowo yakni PT Indobuildco kini menggugat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui sengketa Hotel Sultan telah terjadi sejak Maret 2023 atau pada era Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini sengketa masih berlanjut.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan bahwa gugatan terbaru yang dilayangkan oleh PT Indobuildco kepada pemerintah itu tertuang dalam gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst.

    “Perkembangan terakhir saat ini PT Indobuildco kembali mengajukan Gugatan Perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/9/2025).

    Adapun, sejumlah pihak yang digugat oleh PT Indobuildco tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Keuangan serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat.

    Nusron menjelaskan, saat ini proses gugatan perdata yang dilayangkan oleh PT Indobuildco itu tengah dalam tahap pemeriksaan para saksi.  Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Nusron mengenai langkah lanjutan yang akan diambil negara pascagugatan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa sengketa Hotel Sultan saat ini telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    “Perkembangan gugatan kasus tanah Hotel Sultan antara negara dan korporasi yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden RI, ini terdapat gugatan terus menerus melalui PN maupun PTUN oleh PT Indobuildco,” ujarnya.

    Hotel Sultan

    Sebelumnya, Nusron menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023. 

    Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.  

    Untuk diketahui sengkarut Hotel Sultan yang menyeret Pontjo Sutowo masih bergulir. Setelah hampir menginjak 2 tahun dari berakhirnya HGB Hotel Sultan, pemerintah hanya mampu memberikan ultimatum pada Pontjo Sutowo. Namun demikian, hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. 

    Terakhir, dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst yang dilayangkan Pontjo Sutowo, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.  

    “Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” demikian bunyi putusan perkara tersebut.

    Ultimatum

    Pada Maret 2025, Prabowo Subianto memberi somasi pengosongan Hotel Sultan. Informasi tersebut telah disampaikan Sekretariat Negara (Setneg) selaku pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

    “Sudah ada somasi dari Setneg untuk mengosongkan,” kata Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Lebih lanjut, Nusron memberi sinyal bahwa apabila somasi itu tidak diindahkan maka proses eksekusi bakal dilakukan dalam waktu dekat.

    “Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi, kalau tidak diindahkan,” tambahnya singkat.

    Sebelumnya, Nusron menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.  

    Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.   

    Lobby Hotel Sultan

    Untuk diketahui sengkarut Hotel Sultan yang menyeret Pontjo Sutowo masih bergulir. Setelah hampir menginjak 2 tahun dari berakhirnya HGB Hotel Sultan, pemerintah hanya mampu memberikan ultimatum pada Pontjo Sutowo. Namun demikian, hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. 

    Terbaru, dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst yang dilayangkan Pontjo Sutowo, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.   

    “Dalam pokok perkara, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” demikian bunyi putusan perkara tersebut.

  • Lowongan Kerja Bank BTPN Syariah: Gaji, Tunjangan hingga THR 2 Kali – Page 3

    Lowongan Kerja Bank BTPN Syariah: Gaji, Tunjangan hingga THR 2 Kali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank BTPN Syariah Tbk adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini merupakan anak perusahaan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). Per hari ini Bank BTPN kembali membuka lowongan kerja.

    Bank BTPN Syariah berfokus pada layanan perbankan berbasis syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra-sejahtera.

    Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah masyarakat inklusi dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

    Berikut daftar lowongan kerja yang tersedia di PT Bank BTPN Syariah :

    1. Individual Financing Manager (IFM)

    Tugas & Tanggung Jawab:

    Mempersiapkan rencana dan strategi akuisisi pembiayaan untuk IFO di bawah koordinasinya.
    Melakukan supervisi terhadap seluruh kegiatan harian yang dilakukan Oleh IFO yang berkaitan dengan akuisisi, account maintenance, dan penanganan nasabah bermasalah.
    Memiliki kevvenangan pejabat BWMP yang memberikan putusan atas plafon dan tenor pembiayaan.

    Kualifikasi:

    Pendidikan DS atau S1 Pengalaman di bidang Financial/Perbankan atau sejenis.
    Diutamakan Pembiayaan Bisnis, minimal 4 tahun
    Pernah memimpin tim atau supervisor/team leader, minimal 2 tahun
    Mampu dalam mengelola manajemen tim lapangan dan coaching harian
    Mampu menjembatani komunikasi operasional dan strategi antara kantor pusat dan tim cabang.

    Benefit:

    Gaji Pokok, Insentif dan THR sebanyal dua kali
    Tunjangan Kesehatan
    Tunjangan lainnya.

  • Fakta-Fakta Tragedi Maut di Majelis Taklim Bogor: Kesaksian Korban hingga Penyebab Bangunan Ambruk – Page 3

    Fakta-Fakta Tragedi Maut di Majelis Taklim Bogor: Kesaksian Korban hingga Penyebab Bangunan Ambruk – Page 3

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, insiden ambruknya bangunan majelis taklim di Ciomas, Kabupaten Bogor, menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat standar keamanan bangunan fasilitas keagamaan di seluruh Indonesia.

    Hal ini disampaikannya usai menjenguk korban selamat di RSUD Kota Bogor, sekaligus mengungkapkan rasa belasungkawa kepada keluarga korban.

    “Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Ke depan, Kementerian Agama akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan-bangunan keagamaan, termasuk majelis taklim, langgar, dan musala yang dikelola oleh masyarakat,” kata Nasaruddin.

    Kemenag juga akan bekerja sama dengan instansi terkait termasuk Kementerian PUPR dan Baznas untuk memberikan dukungan renovasi fasiltas yang tak layak. Semuanya dilakukan untuk mengutamakan keselamatan para jemaah atau umat yang hendak beribadah.

    “Ini bukan hanya soal renovasi, tapi soal keselamatan jemaah. Kami tidak ingin tempat yang seharusnya menjadi pusat spiritual malah berubah menjadi tempat bencana karena kelalaian struktural,” tutur Nasaruddin.

    Selain aspek teknis, Nasaruddin mendorong adanya pendampingan psikologis dan sosial bagi para korban terutama anak-anak yang trauma akibat kejadian tersebut.

  • Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Oleh: Heru Subagia
    (Pengamat Politik dan Ekonomi)

    Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian keputusan politik tak terelakkan. Sudah tidak ada kompromi untuk menunda atau bahkan membatalkan.

    Prabowo Subianto mengambil kebijaksanaan kompromi terhadap tuntutan masyarakat usai demo 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025 kemarin. Demo itu nyaris menyebabkan hilangnya kekuasaan Prabowo.

    Tindakan dan langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal.
    Dari sisi internal, menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    Tragedi demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri.
    Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    Sri Mulyani mengumpulkan pendapat negara berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekanan luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana.

    Selain faktor domestik uga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    Meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional.

    Kebangkitan Sosialis di Indonesia

  • Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Oleh: Heru Subagia
    (Pengamat Politik dan Ekonomi)

    Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian keputusan politik tak terelakkan. Sudah tidak ada kompromi untuk menunda atau bahkan membatalkan.

    Prabowo Subianto mengambil kebijaksanaan kompromi terhadap tuntutan masyarakat usai demo 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025 kemarin. Demo itu nyaris menyebabkan hilangnya kekuasaan Prabowo.

    Tindakan dan langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal.
    Dari sisi internal, menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    Tragedi demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri.
    Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    Sri Mulyani mengumpulkan pendapat negara berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekanan luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana.

    Selain faktor domestik uga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    Meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional.

    Kebangkitan Sosialis di Indonesia

  • Penumpang di Bandara Ngurah Rai Naik 2,5 Persen di Agustus Meski Sempat Ada Demo Ricuh

    Penumpang di Bandara Ngurah Rai Naik 2,5 Persen di Agustus Meski Sempat Ada Demo Ricuh

    DENPASAR –  Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali mencatat aksi demonstrasi pada beberapa hari terakhir Agustus 2025 tidak mempengaruhi jumlah penumpang dibanding hari biasa.

    General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab mengungkapkan jumlah rata-rata harian penumpang 75.319 orang, dan kondisi pada 30 dan 31 Agustus 2025 masing-masing 74.830 dan 76.356 penumpang, atau tidak jauh dari hari biasa.

    “Tanggal 30 Agustus (saat aksi demonstrasi) pergerakan pesawat 418, penumpang 74.830, tanggal 31 Agustus pergerakan pesawat 423, penumpang 76.356 orang,” kata dia.

    “Secara rata-rata, bandara melayani 75.319 penumpang per hari atau setara dengan 3.138 penumpang setiap jamnya,” sambung Ahmad Syaugi.

    Ia menyampaikan kondisi Agustus termasuk mencatatkan kinerja positif, sebab sepanjang bulan Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 2.334.879 penumpang, meningkat 2,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang saat itu sebanyak 2.278.331 penumpang.

    Jumlah tersebut terdiri dari 1.471.378 penumpang rute internasional dan 863.501 penumpang domestik dengan puncaknya tertinggi terjadi pada 1 Agustus 2025 dengan 79.810 penumpang.

    “Trafik pesawat udara juga menunjukkan adanya pertumbuhan, tercatat 12.893 pergerakan pesawat lepas landas dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, dengan rincian 6.889 penerbangan internasional dan 6.004 penerbangan domestik,” kata dia.

    Untuk pergerakan pesawat, kondisi saat aksi demonstrasi dengan hari biasa juga tak berbeda jauh yaitu rata-rata 416 pergerakan pesawat per hari dengan trafik tertinggi 440 pergerakan pada 8 Agustus 2025.

    Pengelola bandara menjelaskan dari total pergerakan pesawat selama Agustus 2025 diketahui adanya pertumbuhan 1,6 persen dibandingkan Agustus 2024 yang sebanyak 12.685 pergerakan pesawat.

    Jika dihitung secara kumulatif, maka dari Januari hingga Agustus 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai telah melayani 16.115.267 penumpang, yang terdiri dari 10.175.470 penumpang internasional dan 5.939.797 penumpang domestik.

    Dari sisi pergerakan pesawat tercatat 94.911 pergerakan pesawat dengan 52.069 penerbangan internasional dan 42.842 penerbangan domestik.

    “Dengan tren penumpang dan penerbangan yang menunjukkan angka yang positif, kami berupaya untuk melakukan langkah perbaikan, peningkatan, dan penguatan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa,” ucap Ahmad Syaugi.

    Ia menyebut salah satu upayanya dengan mendukung program pemerintah pemberlakuan sistem pelaporan kedatangan penumpang internasional, All Indonesia.

    “Saat ini 63 persen penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai masih didominasi oleh penumpang internasional, kami bekerja sama dengan Kantor Imigrasi, Bea Cukai dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan secara bertahap mulai menerapkan sistem All Indonesia pada Agustus 2025,” ujarnya.

     

  • Top 3: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani – Page 3

    Top 3: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Ferry Juliantonoakan menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Ferry Juliantono merupakan seorang Politisi Gerindra yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1967.

    Dikutip dari berbagai sumber, pada 1993, Ferry Juliantono menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

    Lalu, Ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006 Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional.

    Selain menjadi Politisi Gerindra, Selama ini Ferry lebih dikenal sebagai aktivis yang banyak menyuarakan kepentingan rakyat melalui aksi demonstrasi.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Cara Bikin Miniatur dan Action Figure 3D dengan Gemini AI di HP dan Laptop – Page 3

    Cara Bikin Miniatur dan Action Figure 3D dengan Gemini AI di HP dan Laptop – Page 3

    Meskipun fitur ini menyita perhatian warganet, dengan meningkatnya angka kejahatan siber, membuat banyak orang waspada–khususnya di tengah berkembangnya teknologi AI.

    Menurut sebuah laporan dari perusahaan riset keamanan AI, Anthropic, mereka menemukan sebagian fungsi layanan coding-agent miliknya, Cloude Code. Platform ini dipakai hacker untuk melakukan serangan siber lebih rapi, terorganisir, dan dalam skala besar.

    Terjadinya hal tersebut memperlihatkan bahwa AI bisa menjadi sangat berbahaya karena banyaknya celah yang dapat dieksploitasi dengan mudah.

    Dengan demikian, calon pelaku kejahatan siber di zaman ini tidak perlu menguasai kemampuan hacking yang mendalam untuk melancarkan aksinya.

    Hadirnya bantuan AI memungkinkan mereka melakukan penipuan atau bahkan eksploitasi sangat cepat tanpa coding yang ribet.

    “Di Indonesia sendiri setidaknya ada dua organisasi ancaman siber yang sering berbuat ulah, di antaranya Brain Cipher dan LockBit Gang,” tutur Head of Consulting PT Ensign InfoSecurity Indonesia, Adithya Nugraputra Rowi.

  • Masih Tahan 583 Orang, Polisi Cari Dalang hingga Penyandang Dana Kericuhan Agustus 2025 Nasional 9 September 2025

    Masih Tahan 583 Orang, Polisi Cari Dalang hingga Penyandang Dana Kericuhan Agustus 2025 Nasional 9 September 2025

    Masih Tahan 583 Orang, Polisi Cari Dalang hingga Penyandang Dana Kericuhan Agustus 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, 583 orang yang saat ini masih ditahan akan dikaji, ditelusuri, dan dianalisis siapa yang menjadi dalang dari kasus kerusuhan pada Agustus 2025.
    “Dari 583 tersangka tersebut, (kami) melakukan kajian dan analisis secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya,” kata Wakapolri di Kantor Kementerian Imigrasi, Jakarta, Senin (9/8/2025).
    “(Kami juga mencari) siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses,” lanjut dia.
    Adapun dari total 5.444 orang yang ditahan dalam demonstrasi akhir Agustus 2025, sebanyak 4.800 orang telah dipulangkan ke keluarga masing-masing.
    Namun demikian, sebanyak 583 orang yang terdiri dari anak-anak, mahasiswa, hingga sipil berpotensi dituntut secara hukum.
    “Dari 5.444 yang diamankan, 4.800 di antaranya sudah dipulangkan,” ujarnya.
    “Jadi tinggal 583 yang saat ini, yang dalam proses,” lanjut dia.
    Adapun jumlah 583 orang yang ditahan tersebut tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya.
    “(Mereka) itu saat ini sedang di-
    assessment
    oleh para penyidik,” ujar Dedi.
    Dia juga mengatakan, dari 583 orang yang masih ditahan, akan dipilah-pilah termasuk tahanan yang dewasa dan anak-anak.
    Dia juga memastikan bahwa hak-hak mereka tetap dipenuhi.
    “Akan dipilah ya mana dewasa mana yang anak. Yang anak itu menjadi hal yang penting apakah itu harus segera dilakukan
    restorative justice
    ,” kata dia.
    Polri juga akan berkomunikasi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI saat melakukan r
    estorative justice assessment.
    Dia memastikan bahwa pihaknya membuka ruang komunikasi agar bisa melihat secara objektif dan empiris bagaimana kondisi-kondisi 583 orang yang ditahan itu.
    “Khusus untuk anak, kita betul-betul mendapat perlakuan yang sangat khusus. Kemudian dewasa (jika) memang dia terbukti melakukan tindakan destruktif seperti pengerusakan, pembakaran, penjarahan kelas umum maupun kelas jelas milik kepolisian lainnya termasuk tindak pidana pencurian, kemudian penganiayaan, seperti yang di Sulawesi Selatan melibatkan 3 orang meninggal dunia, itu tentunya juga masih dalam proses pendalaman,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.