Xcloud.id

Blog

  • Dito Ariotedjo Tanggapi Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru Nasional 8 September 2025

    Dito Ariotedjo Tanggapi Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru Nasional 8 September 2025

    Dito Ariotedjo Tanggapi Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dito Ariotedjo yang telah dicopot oleh Presiden Prabowo dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mengaku tidak tahu kebenaran kabar bahwa Puteri Komarudin dari Golkar adalah penggantinya.
    “Saya enggak tahu,” kata Dito kepada pewarta di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Senin (8/9/2025).
    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.
    Adapun Puteri Anetta Komarudin adalah anggota DPR dari Partai Golkar, putri dari politikus senior Golkar, Ade Komarudin.
    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.
    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.
    Dito mengakui pencopotannya berlangsung cukup mendadak karena baru menerima informasi pada Senin pagi terkait rencana pelantikan menteri baru. Namun, khusus untuk pos Menpora, pelantikan ditunda karena kandidat pengganti belum ditentukan.
    “Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya Menpora baru dilantik tadi, tapi masih menunggu kandidatnya,” kata Dito.
    Meski demikian, Dito menyatakan legawo dengan keputusan Presiden dan bersyukur telah diberi kesempatan memimpin Kemenpora hampir tiga tahun.
    Ia berharap menteri penggantinya dapat menjaga kesinambungan transformasi yang telah dijalankan.
    “Bapak Presiden tadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kami hampir tiga tahun ini melakukan transformasi dan harapannya bisa dilanjutkan. Ekosistem olahraga dan ruang gerak anak muda sekarang lebih baik,” ujar Dito.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pengganti Dito Ariotedjo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kini masih berada di luar kota.
    Hal ini yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9/2025) sore.
    “Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo usai pelantikan, Senin.
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku sudah mengajukan nama Puteri Komarudin kepada Presiden Prabowo meski belum tahu keputusan akhir Prabowo.
    “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baleg: RUU PPRT harus adil lindungi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja

    Baleg: RUU PPRT harus adil lindungi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus menjadi regulasi khusus (lex specialis) yang benar-benar memberikan jaminan perlindungan, mulai dari jaminan sosial, kesehatan, hingga kepastian kerja bagi para pekerja rumah tangga.

    “RUU PPRT ini sudah belasan bahkan puluhan tahun tidak kunjung selesai karena masih ada kekhawatiran bahwa regulasi ini akan memberatkan pemberi kerja. Maka mekanisme yang diatur harus adil dan seimbang,” kata Martin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Martin pada Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penyusunan RUU PPRT di Ruang Rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin.

    Martin juga menekankan pentingnya beleid sebagai bentuk affirmative action untuk memberi perlindungan sosial kepada pekerja rumah tangga, namun tanpa membebani pemberi kerja.

    Legislator dari Dapil Sumatera Utara II itu mengatakan keberadaan RUU PPRT bisa menjadi bahan uji bagi perlindungan pekerja sektor informal di Indonesia mengingat perangkat aturan yang ada masih lebih banyak menyasar pekerja formal. Padahal, mayoritas tenaga kerja justru berada di sektor informal.

    “Kalau kita bisa membuat aturan terhadap pekerja rumah tangga maka kita juga punya peluang untuk memperluas norma perlindungan ke pekerja informal lain,” katanya.

    Dalam rapat dengar pendapat tersebut, DPR juga meminta masukan terkait mekanisme iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk pekerja rumah tangga.

    Disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki skema iuran, sementara data dari BPJS Kesehatan diminta untuk dilengkapi agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan norma undang-undang.

    “Ini penting supaya jelas apakah nanti mekanismenya akan dibebankan sepenuhnya ke pemberi kerja atau dilakukan burden sharing. Kami butuh advice konkret dari BPJS,” tambahnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    GELORA.CO – Terungkap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi pernah meminta agar anggota polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil. 

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam sidang gugatan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan nomor perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 8 September 2025. 

    Awalnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menanyakan terkait alasan polisi menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepolisian. 

    “Kalau jabatan di luar kepolisian ada kaitannya kan, masih reasoning (beralasan). Tapi, kalau tidak? Nah, ini bagaimana ini?” kata Guntur. 

    Guntur merujuk pada penjelasan Eddy sebelumnya, yang menyebut bahwa anggota polisi aktif tetap bisa ditugaskan di jabatan sipil sepanjang penugasan tersebut dilakukan oleh Kapolri. 

    “Nah, itu juga menjadi apa (tidak jelas), setidaknya perlu ada lebih penjelasan lagi menyangkut (diperbolehkannya menduduki jabatan sipil) itu,” kata Guntur. 

    Eddy kemudian menjawab bahwa ada beberapa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tidak dilandaskan oleh penugasan Kapolri. 

    Karena ada beberapa instansi yang meminta secara langsung dengan syarat memenuhi profesionalisme, sehingga ada anggota polisi aktif yang menjadi direktur jenderal atau sekretaris jenderal dalam sebuah kementerian dan lembaga. 

    “Saya ingat persis, Yang Mulia, ketika poin ini dibahas dalam ratas di Istana, waktu itu Presiden (ke-7 RI) Joko Widodo meminta untuk ada resiprokal (timbal balik),” kata Eddy. 

    Atas dasar itu juga, kata Eddy, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ASN yang baru memungkinkan aparatur sipil negara menduduki jabatan di kepolisian. 

    “Nah, itu mengapa sampai ada prinsip resiprokal dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan itu ditulis secara ekspresif verbis dalam Pasal 20,” kata Eddy.

    Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang menggugat Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). 

    Alasan mereka menggugat adalah karena saat ini banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT. 

    Para anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. 

    Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. 

    Pemohon juga menilai, norma pasal tersebut secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.

  • Bupati Sampang Rotasi 32 Pejabat, H. Slamet Junaidi: Bukan Seremonial tapi Tanggung Jawab

    Bupati Sampang Rotasi 32 Pejabat, H. Slamet Junaidi: Bukan Seremonial tapi Tanggung Jawab

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 32 pejabat administrator dan pengawas. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dengan disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Usai pelantikan, H. Slamet Junaidi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi yang harus dilakukan demi menjaga ritme pemerintahan.

    “Ini bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga. Ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

    Pria yang akrab disapa H Idi itu juga berharap pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, bekerja secara profesional, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

    “Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sampang ini diharapkan dapat memperkuat soliditas pemerintahan, meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, serta mendukung tercapainya program pembangunan daerah,” harapnya.

    Langkah rotasi ini diharapkan menjadi momentum pembenahan birokrasi di Kabupaten Sampang, sekaligus dorongan agar aparatur lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah ke depan. [adv/sar/ian]

  • Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Pelantikan Dahnil Anzar Simanjuntak berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

    Harta kekayaan capai Rp 27,8 miliar

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 30 Desember 2024, Dahnil Anzar memiliki total kekayaan Rp 27,8 miliar atau Rp 27.892.000.000.

    Aset terbesar Dahnil Anzar adalah tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 10,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang Selatan dan Kota Medan, Sumatera Utara.

    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki empat unit mobil, yaitu Toyota Alphard 2.5 G AT, Mini Bus, BMW Mini Bus, dan Toyota Land Cruiser.

    Selain itu, dia memiliki motor, di antaranya Yamaha, Honda, dan Vespa.

    Dahnil Anzar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,4 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 13 miliar.

    Namun, dia tidak memiliki surat berharga dan harta lainnya.

    Dengan demikian, total harta kekayaan Dahnil Anzar mencapai Rp 27,8 miliar.

  • Bupati Tulungagung Serahkan Petikan SK PPPK, Masih Ada Formasi Belum Terisi

    Bupati Tulungagung Serahkan Petikan SK PPPK, Masih Ada Formasi Belum Terisi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebanyak 77 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima petikan salinan SK dari Pemkab Tulungagung. Mereka dinyatakan diterima sebagai PPPK tahap kedua. Para ASN ini akan dikontrak selama 3 tahun.

    Meski begitu tidak semua formasi yang dibuka dalam rekrutmen PPPK tahap kedua ini terisi sepenuhnya. Masih terdapat 10 formasi yang kosong dalam perekrutan ini.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan para ASN yang baru menerima SK ini diharapkan bisa bekerja secara maksimal. Mereka diminta untuk selalu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Terlebih saat ini kondisi kinerja ASN banyak mendapat sorotan masyarakat.

    “Untuk itu saya berharap para ASN baru ini bisa bekerja maksimal dan sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

    Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto mengatakan rekrutmen PPPK tahap kedua tahun ini dibuka setelah formasi yang tersedia tidak terpenuhi di tahap pertama.

    Tahun ini Pemkab membuka total 521 formasi PPPK. Namun dalam perekrutan tahap pertama masih terdapat 88 formasi yang belum terpenuhi.

    “Akhirnya untuk mengisi formasi tersebut kami membuka perekrutan PPPK tahap kedua, pesertanya non ASN yang aktif bekerja di instansi minimal 2 tahun,” tuturnya.

    Terdapat 2.740 pelamar dalam perekrutan PPPK tahap kedua ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 77 pelamar dinyatakan lolos ujian dan diterima sebagai PPPK.

    Dengan jumlah tersebut masih terdapat 10 formasi yang tidak terisi. Hal ini dikarenakan tidak ada pelamar yang mendaftar di posisi tersebut. “Terkait formasi yang tidak terisi tahun ini akan kami bahas lagi untuk dibuka tahun depan, namun hal itu masih menunggu petunjuk selanjutnya,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Menteri PANRB: ASN transportasi udara harus punya mindset perubahan

    Menteri PANRB: ASN transportasi udara harus punya mindset perubahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan aparatur sipil negara sektor transportasi udara harus memiliki mindset atau pola pikir perubahan, menguatkan kompetensi digital yang humanis, membangun budaya kerja modern, serta memperkuat integrasi data.

    “Masa depan transportasi Indonesia bukan hanya membangun terminal dan armada, tetapi juga membangun ASN yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan humanis. Dari merekalah lahir pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing global,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan Rini pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Perhubungan tahun 2025 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Rini berharap pola pikir perubahan bisa menghadirkan birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan dipercaya sebagai motor penggerak pembangunan.

    Dia menjelaskan ada tiga tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) transportasi udara, yakni pertama, perkembangan teknologi seperti big data, artificial intelligence, internet of things, hingga blockchain yang mengubah wajah transportasi udara.

    Kedua, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan yang cepat, aman, terjangkau, dan inklusif. Dan ketiga, persaingan global yang menuntut peningkatan daya saing serta service excellence.

    “Untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang harus kita jalankan. Kita perlu melakukan reskilling dan upskilling, mulai dari pelatihan digital, bahasa asing, hingga peningkatan customer experience,” ungkapnya.

    Rini mengatakan perubahan besar sedang terjadi di dunia transportasi udara. Teknologi tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi sudah menjadi penggerak utama transformasi.

    Menurut data International Air Transport Association (IATA), Indonesia diproyeksikan menjadi pasar penerbangan keempat terbesar di dunia pada tahun 2036, dengan jumlah penumpang mencapai lebih kurang 355 juta orang.

    Namun, pertumbuhan tersebut perlu didukung pemerintah melalui tata kelola dan regulasi yang baik, layanan publik yang optimal dan berkualitas, dan ASN penerbangan yang kompeten serta adaptif.

    “Kita membutuhkan transformasi layanan sekaligus transformasi SDM yang mampu menguasai teknologi baru. ASN transportasi harus siap, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengawal layanan publik yang adaptif, aman, dan berdaya saing,” tuturnya.

    Integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intellingence/AI) akan membuat layanan transportasi lebih prediktif, efisien, dan human-centric. Di sinilah peran Kementerian Perhubungan sebagai orkestrator ekosistem transportasi melalui strategi transformasi digital sangat penting, dengan ASN yang mampu membaca data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan.

    ASN transportasi harus hadir sebagai problem solver, yang mampu menghubungkan titik-titik layanan dengan digitalisasi, sehingga benar-benar mewujudkan transportasi yang human-centric dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

    Maka dari itu, Menteri Rini berharap transformasi tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan.

    “Mari kita siapkan ASN transportasi yang berdaya saing agar transportasi udara Indonesia benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang modern, inklusif, dan dipercaya rakyat,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, transportasi udara memiliki peran sentral untuk memperkuat konektivitas nasional yang adil dan merata hingga wilayah terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3TP), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas dan pariwisata serta menghadirkan layanan publik yang modern dan transparan melalui transformasi digital.

    “Oleh karena itu, transformasi digital dan manajerial merupakan keharusan guna menghadirkan layanan transportasi udara, yang modern, efisien, transparan, aman, dan berdaya saing global,” ujarnya.

    Dudy berharap rakornis ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun transportasi udara yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pelayanan.

    Dudy juga berharap Kementerian PANRB dapat mendukung dalam mengakselerasi transformasi ASN dan digitalisasi layanan publik.

    “Semoga kerja keras kita menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia maju yang semakin terkoneksi, produktif, dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi menilai isu yang akhir-akhir ini digoreng sebagian pihak mengenai krisis beras merupakan narasi menyesatkan yang penuh kepentingan.

    “Kalau kita cermati, narasi itu dibangun seakan-akan Indonesia sedang kekurangan beras. Padahal data resmi justru membuktikan sebaliknya,” kata Syafiq dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Menurut Gus Syafiq sapaan akrab Kepala Satkornas Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi pola semacam itu kerap dimainkan setiap kali produksi nasional menunjukkan tren naik dan surplus.

    “Cerita yang mereka dorong menyesatkan publik dan penuh dengan nuansa kepentingan, seakan ingin menciptakan keresahan agar publik tidak percaya pada capaian pemerintah,” ujar Gus Syafiq.

    Ia menegaskan, narasi semacam itu kerap dimanfaatkan kroni mafia pangan maupun simpatisannya untuk mendorong agenda impor beras yang sesungguhnya tidak diperlukan.

    “Kita sudah melihat pola ini berulang kali. Ujung-ujungnya selalu ada desakan agar ada impor. Padahal impor yang tidak perlu justru merugikan petani kita sendiri,” tuturnya.

    Gus Syafiq mencontohkan beberapa waktu terakhir muncul pernyataan dari perseorangan maupun mengatasnamakan kelompok masyarakat melalui media sosial maupun podcast, yang meragukan produksi beras nasional.

    Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan diduga bagian dari serangan balik kelompok mafia pangan.

    “Kalau ada pihak-pihak yang meragukan, patut dipertanyakan motifnya. Apakah ingin memunculkan kebijakan impor, atau justru bagian dari kepentingan mafia pangan?” tegasnya.

    Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) justru menunjukkan produksi beras Indonesia aman bahkan surplus. BPS mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16 persen atau sekitar 3,37 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dengan luas panen 10,22 juta hektare, ketersediaan beras dipastikan surplus sekitar 3,7 juta ton. Data USDA pun memperkuat capaian tersebut, dengan proyeksi produksi beras Indonesia mencapai 35,5 juta ton tahun ini.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap masalah pupuk maupun anomali distribusi beras di hilir.

    Sejumlah kasus terkait penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi sudah diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian pula praktik penimbunan, pengoplosan, maupun permainan harga beras di tingkat penggilingan dan ritel modern yang kini sedang ditindak Satgas Pangan.

    “Saya tidak meragukan integritas dan keberanian Mentan. Beliau sudah bekerja secara transparan. Kalau ada penyimpangan internal langsung diusut. Ini bukti komitmen agar tata kelola pangan lebih bersih,” kata Gus Syafiq.

    Ia juga menegaskan hilangnya beras medium dan premium di sejumlah ritel modern meskipun data menunjukkan surplus, merupakan indikasi kuat adanya permainan mafia beras bahkan upaya penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu.

    “Kami mendukung penuh langkah pemerintah, Satgas Pangan, dan aparat hukum untuk menindak tegas mafia pangan. Jangan sampai ada celah bagi siapapun yang mencoba memainkan perut rakyat,” kata Gus Syafiq.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Dicopot dari Kursi Menpora, Dito Ariotedjo Sudah Tahu Sejak Pagi Nasional

    7 Dicopot dari Kursi Menpora, Dito Ariotedjo Sudah Tahu Sejak Pagi Nasional

    Dicopot dari Kursi Menpora, Dito Ariotedjo Sudah Tahu Sejak Pagi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo mengaku sudah tahu kabar pencopotan dirinya dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sejak pagi tadi.
    “Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya pelantikan Menpora baru tadi, tapi ternyata kayaknya khusus Menpora masih menunggu kandidatnya,” kata Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Senin (8/9/2025) malam.
    Dito adalah salah satu menteri yang kena reshuffle oleh Prabowo.
    Dito yang menjabat sebagai Menpora sejak April 2023 itu menyatakan keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
    “Wah, saya nggak tahu (alasan reshuffle). Itu kan hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi, kita terima saja. Kita kan prajurit, di mana pun siap ditugaskan,” kata Dito.
    Politikus Partai Golkar ini menambahkan dirinya bersyukur telah diberi kesempatan memimpin Kemenpora selama hampir tiga tahun.
    Selama periode itu, kata dia, sejumlah transformasi di bidang kepemudaan dan olahraga telah dilakukan, termasuk pembahasan revisi undang-undang olahraga serta pembenahan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON).
    Ia berharap penggantinya kelak dapat melanjutkan program yang sudah berjalan agar tidak terputus.
    “Harapannya nanti pengganti barunya bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan dan belum tuntas,” katanya.
    Saat ditanya rencana setelah purna tugas, Dito menyebut dirinya akan kembali menjelajahi dunia swasta yang pernah ia jalani sebelum menjadi menteri.
    “Saya masih 35 tahun. Saya baru jadi menteri belum sampai tiga tahun. Jadi, pastinya banyak petualangan baru yang akan saya jalankan,” katanya.
     
    Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:
    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan (belum diketahui)
    2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo (belum diketahui)
    3. Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa
    4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin
    5. Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi diganti oleh Fery Juliantono.
    Plus satu lagi, yakni M Irfan Yusuf dilantik Prabowo menjadi Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wakil Menterinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sopir Bank Jateng yang Bawa Kabur Uang Rp10 Miliar Ditangkap! 3 Karung Penuh Diamankan

    Sopir Bank Jateng yang Bawa Kabur Uang Rp10 Miliar Ditangkap! 3 Karung Penuh Diamankan

    GELORA.CO – Penangkapan sopir Bank Jateng Cabang Wonogiri berinisial AT, yang sempat membawa kabur uang tunai Rp10 miliar, mengungkap fakta baru.

    Tim Resmob Polresta Solo tidak hanya mengamankan AT, tetapi juga menangkap dua orang lain yang diduga menerima aliran dana hasil kejahatan tersebut.

    Kanit Resmob Satreskrim Polresta Solo, Ipda Irham Rhozan Al Fiqri, mengatakan penangkapan dilakukan di kawasan Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta, Senin (8/9).

    Ketiga orang yang diamankan langsung digelandang ke ruang penyidik Satreskrim Polresta Solo untuk pemeriksaan intensif.

    Polisi juga menyita tiga karung berisi uang tunai yang dibungkus menyerupai karung gula. Karung-karung tersebut diduga dipakai AT untuk memindahkan uang dari mobil operasional bank saat melancarkan aksinya.

    “Alhamdulillah, tim Resmob Kota Solo bersama Jatanras Polda Jateng berhasil mengamankan satu pelaku utama, disusul dua orang lainnya yang menerima aliran dana,” ungkap Irham dikutip inilahjateng, Senin (8/9).

    Irham menambahkan, AT ditangkap di sebuah rumah baru yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Saat ini, penyidik masih mendalami aliran dana serta peran dua orang lainnya.

    “Kami masih fokus pada pemeriksaan terhadap ketiga pelaku. Selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

    Kasus ini bermula pada Senin (1/9) ketika AT dipercaya menjemput dana dari Bank Indonesia (BI) Solo untuk disetorkan ke Bank Jateng Cabang Solo. Namun, ia justru melarikan diri bersama uang tersebut.

    Mobil Toyota Avanza hitam yang dipakai pelaku sempat ditemukan dalam kondisi kosong di Colomadu, Karanganyar, sehari setelah kejadian.

    Polisi kemudian memasukkan AT dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah sepekan buron, akhirnya AT berhasil ditangkap tanpa perlawanan.