Blog

Ratusan mahasiswa kembali gelar unjuk rasa di depan DPR/MPR

Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan UIN Jakarta kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR untuk menagih janji pemerintah dan DPR terkait tuntutan 17+8.

Ratusan mahasiswa tiba di depan Gedung DPR/MPR pada Senin sekitar jam 14.30 WIB, mereka berjalan kaki dari Gerbang Pemuda dan membuat lalu lintas di kawasan itu menumpuk.

Mereka mengajak semua masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk bersama-sama menagih janji terkait tuntutan masyarakat 17+8 yang sudah dilayangkan satu pekan lamanya.

Massa langsung berorasi setelah tiba di depan gerbang Gedung DPR/MPR, mereka menagih janji pemerintah dan DPR yang tak kunjung terealisasi.

Hingga berita ini dilaporkan pada pukul 14.50 WIB, orasi pun masih berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan.

Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:

1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).

2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.

3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.

4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.

5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.

7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.

8. Pembebasan demonstran yang ditahan.

Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 4.216 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa di Jakarta Pusat (Jakpus), baik di depan Gedung DPR/MPR maupun di lokasi lainnya

“Kami ingin memastikan kegiatan (unjuk rasa) berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Susatyo.

Menurut dia, terdapat sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa yang meminta izin untuk kembali menggelar unjuk rasa, baik di depan Gedung DPR/MPR maupun lokasi lain di Jakpus.

Oleh karena itu, sambung dia, sebanyak 4.216 personel gabungan itu dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa, dengan perincian 2.852 personel disiagakan di kawasan Gedung DPR/MPR dan 1.364 personel di lokasi lainnya.

“Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 15:33
Analis nilai program stimulus dan cut-rate BI bisa angkat IHSG

Jakarta (ANTARA) – Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan program stimulus baru oleh pemerintah dan sinyal pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dapat mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat (rebound).

IHSG tercatat mengalami pelemahan selama dua hari terakhir, imbas sentimen jangka pendek yaitu adanya reshuffle jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk posisi Menteri Keuangan.

“IHSG akan rebound, kalau udah mencapai support yang kuat atau sentimen baru seperti sinyal dari BI ada potensi pemangkasan BI-Rate lebih lanjut bulan ini, serta pengumuman stimulus baru dan lainnya. Sentimen baru bisa datang dari mana aja dan tak terduga,” ujar Arjun saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Arjun mengatakan arus keluar modal asing (capital outflow) merupakan hal wajar yang terjadi di tengah adanya reshuffle menteri di pemerintahan, apalagi adanya pergantian posisi Menteri Keuangan.

Ditambah, Menteri Keuangan sebelumnya memiliki reputasi tinggi terkait disiplin fiskal dan pelaksanaan kebijakan yang prudent, serta pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) dan Managing Director World Bank.

Capital outflow tercatat sebesar Rp525,94 miliar pada perdagangan Senin (8/9/2025) di pasar saham Indonesia, dan masih berlanjut pada perdagangan Selasa ini.

“Dalam waktu jangka pendek itu wajar, penggantian Sri Mulyani dapat memicu arus keluar modal (capital outflow) lebih lanjut, karena investor internasional kemungkinan akan khawatir terhadap prospek fiskal Indonesia ke depan,” ujar Arjun.

Ia memproyeksikan volatilitas di pasar saham Indonesia akan terjadi dalam jangka pendek dan mengalami tren pelemahan selama pekan ini.

“Kemungkinan volatilitas yang masih relatif tinggi akibat kejadian tersebut bisa berlanjut dalam jangka waktu pendek. Karena itu, tren pekan ini kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujar Arjun.

Seiring dengan itu, Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengatakan volatilitas IHSG akan berada dalam tren melemah sepanjang pekan ini, dengan sentimen utama yaitu adanya reshuffle posisi menteri keuangan.

“Saya rasa akan melemah trennya pada pekan ini,” ujar Rully.

Seiring adanya reshuffle jajaran menteri Kabinet Merah Putih, IHSG bergerak melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025).

IHSG berlanjut melemah 136,71 poin atau 1,76 persen ke posisi 7.630,13 pada perdagangan Selasa pukul 14.40 WIB.

BI dijadwalkan akan menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan pada Selasa (16/7/2025) dan Rabu (17/9/2025) pekan depan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengucurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun demi menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian selama libur sekolah yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

Kemudian, pemerintah akan melanjutkan stimulus ekonomi pada semester II 2025, melalui sejumlah program yang telah berjalan, seperti subsidi gaji hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk pekerja sektor tertentu

“Yang sekarang ada kan stimulus seperti (subsidi) gaji yang di bawah Rp10 juta itu sudah berjalan, gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta yang sebelumnya sudah terealisasi, akan dilanjutkan pada semester II. Kemudian, terdapat program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja, serta dukungan perumahan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 15:31
Pemerintah sebut investasi KEK Gresik dan Kendal jadi yang terbesar

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyampaikan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan KEK Kendal saat ini menjadi dua kawasan dengan capaian investasi terbesar di Indonesia.

Nilai investasi pada masing-masing kawasan telah menembus lebih dari Rp90 triliun.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan saat ini secara keseluruhan terdapat 25 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri atas tujuh KEK di Jawa dan 18 KEK di luar Jawa.

Di antara sejumlah KEK itu, KEK Gresik mencatat akumulasi investasi hingga semester I 2025 sebesar Rp100,85 triliun.

Investasi berasal dari 32 industri dengan serapan tenaga kerja mencapai 41 ribu orang.

“Untuk KEK Gresik dengan kemarin PT Freeport meresmikan pabrik smelter terbesar di dunia untuk single line smelter pengolahan tembaga. Ini juga sudah menghasilkan tembaga yang sudah mulai diekspor dan juga digunakan untuk bahan baku industri di domestik,” ujarnya.

Selama Januari-Juni 2025, realisasi investasi KEK Gresik mencapai Rp11,2 triliun atau 45,9 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp24,4 triliun.

Ekspor yang tercatat dari kawasan tersebut mencapai Rp8,44 triliun secara akumulatif.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 15:30
Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi Megapolitan 9 September 2025

Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Massa demo 9 September dari kalangan mahasiswa memadati area gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Pantauan
Kompas.com
, pukul 14.20 WIB massa melakukan
long march
dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto.
Mereka berasal dari berbagai kampus, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang mengenakan almamater kuning serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan almamater biru.
Massa datang dengan satu mobil komando yang dipasangi spanduk bertuliskan “SUARA RAKYAT”. Setibanya di depan gerbang utama Gedung DPR, mereka langsung menggelar orasi.
“Hari ini kita pastikan kebenaran-kebenaran itu pasti untuk Indonesia,” seru salah satu mahasiswa dari atas mobil komando.
“Kita bangkitkan semangat kita, kita rapatkan bariskan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan,” tambahnya disambut sorakan massa.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung kinerja wakil rakyat.
“Kita bersatu, kita bukan hanya masyarakat, kita bukan hanya mahasiswa. Kita berdiri bersama, betapa bobroknya mereka (DPR) di dalam sana,” ucap salah seorang orator.
Massa tampak membawa bendera berbagai fakultas, bendera “One Piece”, serta sejumlah
flyer
dan spanduk.

Sebuah
banner
berwarna merah-putih dengan tulisan “Menangkan Tuntutan Rakyat” juga terbentang di tengah kerumunan.
Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan demo bertajuk “#RakyatTagihJanji” yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebut aksi akan diikuti ratusan orang.
“Untuk estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang ya,” kata Bima saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Selasa (9/9/2025).
Jumlah peserta diperkirakan bertambah hingga siang hari. Massa terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, pukul 10.00 WIB, sebelum bergerak menuju Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.
Aksi ini terbuka untuk masyarakat umum. BEM UI juga mengundang aliansi ojek
online
serta berbagai BEM kampus lain untuk bergabung.
“Sejak kemarin, kami sudah berusaha menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” ucap Bima.
Demo kali ini membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disusun berdasarkan kajian akademis dari seluruh fakultas di UI serta kritik publik yang ramai di media sosial.
Bima menegaskan, massa akan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mereka.
“Rencananya, hasil kajian akan kami serahkan ke DPR RI. Massa aksi akan menunggu dan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mahasiswa,” ujar Bima.
Tuntutan itu juga diramu dari berbagai sumber, termasuk suara netizen, petisi daring yang telah mendapat puluhan ribu dukungan, serta tambahan isu yang diangkat buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya dalam aksi sebelumnya.
Kondisi lalu lintas di kawasan sekitar aksi terpantau padat. Dari Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Tentara Pelajar, antrean kendaraan mengular panjang. Klakson kendaraan terdengar bersahut-sahutan karena pengendara terhambat laju.
Meski demikian, arus kendaraan masih bisa bergerak dengan pengaturan dari aparat kepolisian. Hingga pukul 14.50 WIB, massa masih berorasi dan mengibarkan bendera di depan gerbang DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 15:30
Wapres Gibran Pagi-pagi Temui SBY di Cikeas, Ini yang Dibahas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut pagi-pagi datang menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).

Hal ini diungkap sendiri oleh SBY. Kedatangan Gibran dalam rangka memberi ucapan selamat secara langsung karena hari ini 9 September 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun SBY yang ke-76.

“Ini belum selesai (lukisannya) karena saya tekor waktu, tamu berdatangan termasuk Bapak Wakil Presiden tadi pagi-pagi ke Cikeas,” ungkap SBY dalam acara Tasyakuran Partai Demokrat yang bertepatan ulang tahun SBY digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Wapres Gibran tiba di kediaman SBY ditemani istrinya, Selvi Ananda pada pukul 07.45 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh SBY. Mereka saling berbincang penuh keakraban.

Putra sulung Joko Widodo itu tampak mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Sementara Selvi tampak anggun dalam balutan dress corak bunga berwarna merah muda.

Selain menyampaikan selamat ulang tahun, Gibran juga mendengarkan petuah dan nasihat dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Mengingat SBY merupakan tokoh bangsa dengan segudang pengalaman sebagai kepala negara dua periode.

Dalam keterangan di situs resmi Sekretariat Wakil Presiden, diungkapkan bahwa silaturahmi ini mencerminkan hubungan harmonis antara dua pemimpin beda generasi.

Sekaligus menegaskan ke khalayak akan pentingnya menjaga tali persaudaraan dan saling menghargai sesama anak bangsa. (Pram/fajar)

09/09/2025 15:30
Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya Megapolitan 9 September 2025

Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus campak pada awal September 2025.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, terdapat 218 kasus campak dan 63 kasus rubella yang terkonfirmasi, tanpa adanya laporan kematian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam seminar “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
“Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Ani, dikutip dari
Antara
.
Ani menjelaskan, salah satu titik kasus terbanyak ditemukan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, dengan 38 kasus positif campak.
Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinkes DKI bersama pemangku wilayah telah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal sebagai bentuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Jadi, kami hitung ada sekian anak yang harus dilakukan imunisasi untuk mencegah agar kasus campaknya tidak bisa meluas. Kami isolasi kasusnya supaya tidak meluas,” kata Ani.
Target sasaran imunisasi massal mencapai 9.000 anak, dengan cakupan sekitar 77,22 persen hingga saat ini.
Program imunisasi masih berlangsung. Imunisasi campak rubella diberikan tiga kali pada anak, yakni saat berusia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD.
“Kalau di lingkungan kita ada bayi, balita yang berusia 9 dan 18 bulan, maka kita ajak, kita pastikan, kita dorong untuk mendapatkan imunisasi campak atau MR. Imunisasinya harus lengkap karena ini salah satu pencegahan yang sangat efektif,” tegas Ani.
Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari genus Morbillivirus.
Penularannya terjadi melalui udara, percikan batuk, sekresi hidung, atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.
“Penularannya cukup mudah dan cepat,” jelas Ani.
Campak berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada anak-anak, di antaranya:
Karena itu, pencegahan melalui imunisasi dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sangat penting dilakukan.
Ani mengimbau masyarakat untuk membiasakan PHBS, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
“PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungannya dibersihkan, dibiasakan mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun,” katanya.
Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan atau setelah bepergian harus tetap dijaga, sebagaimana pola hidup sehat saat pandemi Covid-19.
Selain itu, keluarga juga diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
“Kami sangat membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat, mulai dari camat, lurah, RT, RW, PKK, tokoh agama, hingga pendidik di sekolah, untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat agar mendukung imunisasi campak rubella,” tutur Ani.
Ani optimistis, melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat, penyebaran campak di Jakarta dapat ditekan.
“Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, anak-anak, masyarakat, dan lingkungan dapat terbebas dari penyakit campak di masa mendatang,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 15:29
Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi Megapolitan 9 September 2025

Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aksi bertajuk #RakyatTagihJanji tiba di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025) siang.
Massa aksi berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mereka datang dengan mengenakan almamater masing-masing setelah melakukan
long march
dari depan Gedung TVRI di Jalan Gerbang Pemuda sambil berorasi.
Setibanya di depan gerbang DPR, Ketua BEM UI 2025, Atan, langsung menaiki mobil komando dan berorasi menggunakan pengeras suara. Ia menuding DPR tidak pernah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat.
“Sorak
huuu
kepada mereka!” teriak Atan sambil menunjuk ke arah Gedung DPR. Seruan itu pun disambut riuh sorakan massa aksi.
Atan juga menyinggung tindakan represif aparat kepolisian yang mewarnai gelombang aksi mahasiswa sejak Agustus lalu.
Ia menyoroti jatuhnya korban jiwa akibat dugaan kekerasan aparat saat mengawal demonstrasi.
“Sorak
huuu
kepada mereka yang berbaju cokelat di belakang!” katanya sambil menunjuk ke arah barisan polisi yang berjaga.
Sorakan mahasiswa kemudian semakin memanas. Sejumlah massa meneriakkan kecaman langsung ke arah aparat.
“Huuu! Pembunuh rakyat!” teriak mereka serentak.
Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan rencana aksi pada 9 September 2025 bertajuk #RakyatTagihJanji.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebutkan aksi ini diikuti sekitar 500 mahasiswa dari UI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Massa menuntut pemerintah memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat yang sebelumnya telah melewati tenggat waktu pada Jumat (5/9/2025).
Pantauan di lapangan, kondisi lalu lintas di kawasan Senayan terpantau padat. Antrean kendaraan mengular dari Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Tentara Pelajar.
Klakson kendaraan bersahut-sahutan karena laju terhambat. Meski demikian, arus lalu lintas masih bisa bergerak dengan pengaturan dari aparat kepolisian.
Hingga pukul 14.50 WIB, massa aksi masih berorasi dan mengibarkan bendera di depan gerbang utama DPR RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 15:29
Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan, harus dipahami sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

Menurutnya, perubahan ini bukan hanya soal pergantian figur di kursi menteri.

“Pergantian Menko Polkam ini bukan soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menko Polkam bukan hanya jabatan politik, tapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno, di Surabaya, Selasa (9/9/2025).

Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menilai, reshuffle tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan. Menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik.

“Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

Hardjuno juga menyebut perombakan di bidang ekonomi, terutama terkait posisi Sri Mulyani. Dia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang dinilainya membuat utang negara terus meningkat.

“Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” paparnya.

Menurut Hardjuno, ketiadaan Sri Mulyani dalam kabinet baru harus menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan fiskal. Dia berharap pemerintah lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

“Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” tutur Hardjuno.

Dia juga mengingatkan bahwa reshuffle selalu sarat dimensi politik. Namun, kepentingan politik tidak boleh menyingkirkan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

Hardjuno menekankan bahwa perombakan kabinet harus membawa arah baru bagi pembangunan nasional. Dia menilai, pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, dan mampu mewujudkan ekonomi inklusif.

“Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Reshuffle harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.[asg/ted]

09/09/2025 15:29
Baleg DPR usul RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025

Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sebelumnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.

“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” kata Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam evaluasi Prolegnas tersebut, Baleg DPR RI juga mengusulkan agar RUU tentang Kamar Dagang Industri dan RUU tentang Kawasan Industri masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Selain itu, dia memaparkan bahwa Baleg DPR juga telah menerima berbagai usulan RUU untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029, yang berjumlah 10 RUU.

Di antaranya yakni RUU tentang Kawasan Industri, RUU tentang Kamar Dagang Industri, RUU tentang Transportasi Online, RUU tentang Patriot Bond, RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kemudian RUU tentang Satu Data Indonesia, RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia, RUU tentang Pekerja Platform Indonesia, dan RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Tentunya kami mengharapkan tanggapan dari pemerintah dan DPD RI, tentu di sini banyak tanggapan, ada pandangan,” kata dia.

Adapun rapat evaluasi Prolegnas itu dihadiri oleh seluruh Pimpinan Baleg DPR RI, seluruh fraksi partai politik, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan perwakilan dari Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 15:28
Jalan Mangkrak di Marunda Dimanfaatkan Warga untuk Jemur Padi hingga Serbuk Kelapa Megapolitan 9 September 2025

Jalan Mangkrak di Marunda Dimanfaatkan Warga untuk Jemur Padi hingga Serbuk Kelapa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Empat ruas jalan yang mangkrak di samping Banjir Kanal Timur (BKT), Marunda, Jakarta Utara, dimanfaatkan warga untuk menjemur padi hingga serbuk kelapa.
Empat ruas jalan tersebut terbentang di Jalan Inspeksi Timur dari Rorotan menuju ke Marunda.
Namun, empat jalan tersebut masing-masing justru terpotong dan dipisahkan oleh persawahan.
Di titik pertama, panjang jalan yang mangkrak ada sekitar 600 meter dan dimanfaatkan untuk tempat mangkalnya mobil Jaklingko.
Selain itu, jalan pertama yang mangkrak juga sering dimanfaatkan para petani untuk menjemur padi.
“Sementara karena belum digunakan, untuk jemur padi di situ,” ucap salah satu warga bernama Tamsari (65) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa (9/9/2025).
Sedangkan di titik kedua, jalan yang mangkrak sepanjang 500 meter dimanfaatkan warga untuk menjemur serbuk kelapa.
“Ini buat tempat jemur apa pun, bubuk kelapa untuk minyak,” ucap warga lain bernama Masdira (55).
Sedangkan di titik ketiga, jalan mangkrak yang dibangun baru sekitar 300 meter dan sudah ditumbuhi ilalang di kanan dan kirinya.
Tak hanya itu, jalan ketiga yang mangkrak ini juga dimanfaatkan warga untuk menjemur bulu ayam.
Tapi, sayangnya di titik ketiga ini justru terdapat banyak sampah.
Sementara di titik keempat, jalan mangkrak yang dibangun baru sekitar 300 meter.
Kondisi jalan keempat ini justru memprihatinkan, karena sudah dipenuhi ilalang dan banyak sampah.
Di sisi lain, terlihat bermunculan beberapa bangunan semi permanen di jalan yang tak kunjung beroperasi ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 15:28