Xcloud.id

Blog

  • Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Industri pendingin dorong penerapan bangunan hijau di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Industri pendingin dan tata udara dapat menjadi pendorong bagi percepatan penerapan konsep bangunan hijau (green building) di Jakarta karena teknologinya hemat energi.

    “Karena itu, pendinginan untuk masa depan rendah karbon perlu digaungkan. (Pendinginan dan tata udara) Bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan,” kata Director of Institutional Relations Green Building Council Indonesia (GBCI), Totok Sulistiyanto, dalam konferensi pers Pameran Teknologi Pendinginan dan Tata Udara Hemat Energi 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sektor pendingin menempati porsi terbesar dalam konsumsi energi bangunan di perkotaan, termasuk Jakarta, dengan penggunaan mencapai 50–70 persen pada gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

    Sementara itu, katanya, penerapan bangunan hijau di Jakarta tidak hanya soal teknologi baru yang mahal, melainkan bisa dilakukan dengan modifikasi sederhana namun terintegrasi.

    Ia mencontohkan proyek kantor rendah energi di Kementerian ESDM pada 2014 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

    Ia menyebut kawasan tersebut padat lalu lintas dan memiliki tingkat polusi serta kebisingan tinggi.

    Untuk menanggulangi masalah itu, Totok mengungkap salah satu langkah yang dilakukannya adalah dengan mengubah selubung bangunan dengan metode penggantian panel (repaneling).

    “Kacanya itu sudah lumayan bagus, tapi kami tambahkan panel kaca dengan film khusus di bagian dalam agar panas tidak masuk. Hasilnya energi turun 40 persen, bahkan saya juga cukup terkejut saat itu. Kebisingan juga berkurang signifikan dari 75 desibel menjadi di bawah 30 desibel,” ujarnya.

    Ia menekankan, cara sederhana itu relatif murah dibanding mengganti seluruh kaca gedung dengan teknologi “double glazing” karena harganya bisa dua kali lipat dari kaca biasa.

    Teknologi double glazing adalah teknologi konstruksi yang menggunakan dua lapis kaca pada jendela atau pintu, yang dipisahkan oleh sebuah celah udara atau gas inert (seperti argon) yang kedap udara.

    “Intinya pendekatan ‘green building’ bisa dimulai dengan solusi yang tidak selalu mahal, asal terintegrasi,” katanya menambahkan.

    Teladan swasta

    Totok juga menyebut contoh gedung Unilever yang memperoleh skor 92 poin dalam penilaian bangunan hijau, salah satu capaian tertinggi di Indonesia.

    Menurut dia, hal itu menunjukkan sektor swasta di Jakarta juga dapat memulai memberi teladan dalam penerapan standar ramah lingkungan.

    Sementara dari sisi regulasi, Totok menyatakan aturan pemerintah sudah cukup mendukung.

    Ia mengungkap bahwa izin mendirikan bangunan sudah diganti menjadi penilaian izin bangun yang dilakukan oleh tim ahli profesi.

    “Sekarang penilaian kelayakan bangunan dilakukan oleh tim ahli profesi. Jadi, pemerintah tinggal mengeluarkan sertifikat apabila sudah memenuhi standar. Ini lebih sejalan dengan praktik internasional,” katanya.

    Kemudian, Totok mengatakan keterlibatan industri pendingin dalam mempercepat penerapan bangunan hijau di Jakarta sejalan dengan kebutuhan mengurangi emisi karbon perkotaan.

    Dengan berbagai upaya itu, industri pendingin optimistis Jakarta dapat mempercepat adopsi bangunan hijau.

    Selain menekan konsumsi energi, langkah ini diharapkan mampu mengurangi polusi, meningkatkan kenyamanan kerja dan mendukung target pengurangan emisi nasional.

    “Rantai pasok sistem pendingin yang efisien harus menjadi perhatian. Dengan begitu, Jakarta bisa bersaing dengan kota-kota besar dunia dalam pengembangan ‘green building’,” ucap Totok.

    Katalis

    Sementara itu, sejalan dengan permintaan pendingin yang terus meningkat, para pelaku industri berharap pameran itu pada 22-25 September di JIExpo Kemayoran itu dapat menjadi katalis bagi percepatan implementasi bangunan hijau di Jakarta sekaligus memperkuat agenda transisi energi nasional.

    Direktur PT Pelita Promo Internusa, sekaligus penyelenggara pameran, Sofianto Widjaja, menyebutkan teknologi pendingin berperan strategis dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi di kawasan perkotaan dengan penerapan sistem tata udara yang efisien dan sesuai standar nasional.

    Ia mengungkap bahwa pameran edisi ke-10 itu akan menampilkan lebih dari 350 merek global dengan inovasi teknologi pendinginan dan tata ruang terbaru.

    “Kami ingin pameran ini menjadi platform strategis, tidak hanya pameran bisnis tetapi juga ajang mendorong kolaborasi untuk masa depan rendah karbon terutama di Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ketidakpastian politik di Prancis dan Jepang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.482 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

    Menurut Ibrahin, pertama ialah kondisi perpolitikan di Eropa, tepatnya di Prancis, yang memanas.

    “Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengundurkan diri setelah kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

    Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

    Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

    Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

    Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

    Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

    Di Asia, PM Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri dengan menyebut pentingnya mencapai kesepakatan tarif antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu faktor utama dalam keputusannya menyerahkan jabatan kepada bakal penerusnya.

    Adapun di Rusia, AS meningkatkan prospek pemberian sanksi yang lebih ketat menyusul serangan Moskow terhadap Ukraina di akhir pekan.

    Melihat sentimen dari dalam negeri, pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang pasar.

    “Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu kekhawatiran investor global atas arah fiskal Indonesia,” ujar Ibrahim.

    Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.462 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.348 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkomdigi Sebut MPPDN jadi Solusi Penumpukan Aplikasi Layanan Publik

    Wamenkomdigi Sebut MPPDN jadi Solusi Penumpukan Aplikasi Layanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan tantangan utama digitalisasi pelayanan publik adalah terlalu banyaknya aplikasi dan data yang tersebar serta sistem yang tidak saling terhubung.

    Nezar Patria mengatakan hadirnya Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) menjadi terobosan baru untuk menjawab persoalan tersebut. Menurut Nezar, kehadiran MPPDN menjadi bukti nyata transformasi digital bukan hanya jargon. 

    “Semua layanan dapat terkoneksi, data bisa aman dan prosesnya menjadi lebih sederhana. Ini adalah bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” kata Nezar dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma Kemenkes, pada Selasa (9/9/2025).

    Dia menjelaskan, Komdigi memiliki mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk menyelenggarakan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Mandat tersebut mencakup pusat data nasional, jaringan intrapemerintah, dan sistem perhubung layanan pemerintah.

    Artinya, lanjut Nezar, Komdigi tidak hanya menjadi penyedia teknologi, tetapi juga perhubung untuk memastikan semua layanan publik di Indonesia saling terintegrasi. Nezar menekankan lima tahun terakhir memberikan banyak pelajaran penting. 

    Teknologi berkembang sangat cepat dan sering melampaui prediksi. Di sisi lain, kebutuhan layanan publik beragam antarwilayah maupun sektor, serta pentingnya menjaga resiliensi sistem karena satu gangguan dapat berdampak luas.

    “Semua pengalaman ini menjadi fondasi bagi hadirnya MPPDN 2.0 sebagai sistem layanan publik digital yang lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan, keterpaduan SPBE membuat layanan publik menjadi lebih transparan dan efisien. Nezar menegaskan digitalisasi bukan semata soal efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. 

    Lebih lanjut, dia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menjadi pemilik pelayanan kesehatan, Kementerian PANRB memastikan kebijakan pelayanan publik berjalan, Kementerian Dalam Negeri menjadi pembina daerah, Komdigi menjamin investasi digital dan perlindungan data pribadi, sementara BSSN mengawal keamanan siber.

    “MPPDN membuka jalan bagi penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Dengan begitu, tidak ada lagi perizinan yang bergelit atau berbeda antara daerah. Semuanya akan seragam, lebih cepat, dan lebih transparan,” kata Nezar.

    Sebagai penutup, Wamenkomdigi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan MPPDN 2.0. 

    “Tugas kami adalah memastikan backbone digital Indonesia benar-benar dirasakan manfaatnya di layar ponsel masyarakat, di meja kerja tenaga kesehatan, dan di ruang pelayanan publik di seluruh negeri,” kata Nezar.

  • Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi panjang mengenai arah ekonomi nasional dengan ekonom sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, seusai pergantian menteri keuangan.

    Dalam pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Burhanuddin memberikan pandangan terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,” katanya seusai rapat, saat ditanya topik dialog bersama Presiden.

    Saat ditanya terkait reshuffle di Kementerian Keuangan, Burhanuddin menilai momentum pergantian pucuk pimpinan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa memang sudah saatnya untuk dilakukan.

    Meski enggan merinci lebih jauh alasan spesifiknya, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

    “Tapi soal kebijakan baru, tidak ada yang spesifik. Penekanannya lebih pada pelaksanaan,” ujar Burhanuddin seusai rapat.

    Terkait isu burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, Burhanuddin menyebut tidak dibahas secara khusus. Tapi, ia menekankan pentingnya koordinasi dalam merumuskan arah kebijakan.

    “Kebijakan moneter harus seperti apa, perbankan bagaimana, fiskal seperti apa, supaya perekonomian bisa menggulir lebih cepat,” katanya.

    Burhanuddin dan Presiden juga mengulas topik seputar likuiditas dan peredaran uang di dalam negeri.

    Menurutnya, jumlah uang beredar selama ini cenderung ketat, sehingga perlu dikaji kembali ruang-ruang kebijakan yang memungkinkan pembiayaan pembangunan lebih lapang.

    “Supaya pembangunannya, putarannya lebih cepat,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
    “Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
    Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
    “Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
    sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakai Alat Berat, Warga China Seenaknya Menambang Emas di Keerom Papua

    Pakai Alat Berat, Warga China Seenaknya Menambang Emas di Keerom Papua

    Dalam penyelidikan polisi, motif para tersangka menghindari kewajiban pajak negara dari hasil penambangan emas ilegal.

    Sebagai barang bukti, Polda Papua  menyita berbagai peralatan penambangan, satu alat berat di lokasi dan sejumlah dokumen perusahaan serta dokumen pribadi. 

    Atas perbuatanya, para tersangka dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    “Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP,” jelasnya.

  • Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Jakarta (ANTARA) – Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR/MPR tersendat imbas adanya unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UIN Jakarta, Selasa.

    Aksi itu mulai sekitar pukul 15.00 WIB sehingga membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.

    Tampak mereka memenuhi badan jalan, bahkan dari empat lajur Jalan Gatot Subroto, hanya disisakan satu lajur saja yang bisa dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

    Petugas di lokasi pun tampak mengatur lalu lintas terutama untuk kendaraan yang akan menuju ke Slipi atau Grogol, agar kendaraan bisa terurai.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.

    Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mewakili tujuh fraksi menandatangani sembilan butir tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember, Selasa (9/9/2025).

    Sejumlah anggota DPRD Jember itu di antaranya adalah Ahmad Halim (Ketua DPRD/Gerindra), Widarto (Wakil Ketua/PDIP), Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua/Nasdem), Fuad Ahsan (Wakil Ketua/PKB), Hanan Kukuh Ratmono (Ketua Gerindra), Nilam Noor Fadilah (Golkar), Candra Ary Fianto (PDIP), Nanang Natsir (PKS), dan Ikbal Wilda Fardana (PPP).

    Dalam tuntutannya, mahasiswa menuntut pembebasan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak.

    “Usut tuntas dan adili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi, mulai dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan,” kata Abdul Aziz, koordinator aksi.

    Massa aksi juga menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kegagalannya dalam menegakkan
    prinsip-prinsip kemanusiaan.

    “Kami mendesak juga reformasi institusi POLRI secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat,” kata Aziz.

    Para mahasiswa juga mendesak publikasi anggaran DPR dengan rincian penjelasan tentang gaji, tunjangan, pensiunan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya secara transparan.

    “Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang
    Pemilihan Umum. Lakukan Reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik,” kata Aziz.

    Dalam situasi saat ini, mahasiswa menuntut pengembalian TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Terakhir, mahasiswa mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat.

    Widarto berterima kasih kepada mahasiswa yang melakukan aksi dan memberikan aspirasi. “Kami siap melakukan koreksi diri,” katanya. [Wir/ted]

  • Podcast Video Lebih Diminati Warga RI Dibandingkan Audio Menurut Populix

    Podcast Video Lebih Diminati Warga RI Dibandingkan Audio Menurut Populix

    Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah peminat podcast di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survey Populix pada awal September tahun ini, peminat podcast di Tanah Air naik 4% dari 2023 dengan jumlah responden sebanyak 234 orang.

    Dari segi format, peminat podcast video naik 6%. Sementara itu, peminat podcast audio anjlok cukup dalam yaitu sebesar 10% dibandingkan dengan 2 tahun lalu.

    VP of Research Populix Indah Tanip mengatakan kenaikan minat terhadap podcast video disebabkan oleh sikap selektif audience (26%) yang memilih konten atas faktor bintang tamu menarik.

    “Hal ini menunjukkan ketertarikan kuat audiens dengan format video, khususnya apabila didorong dengan narasumber yang menarik,” kata Indah dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Selasa (9/9/2025).

    Selain itu, survey tersebut menunjukkan peminat yang menonton penuh dari awal hingga akhir sebanyak 66%, atas alasan bintang tamu menarik 26%, hanya mendengarkan audio saja, sambil melakukan kegiatan lain 5%, serta hanya akan menonton bila editing menarik 3%

    Indah menambahkan masing-masing pendengar podcast memiliki preferensi konten berbeda. Generasi milenial disebut lebih tertarik dengan topik yang berat, seperti politik, berita, juga motivasi. Sedangkan gen Z, yang lebih muda, tertarik dengan konten ringan seperti komedi dan hiburan, dengan durasi podcast yang lebih singkat.

    Dengan demikian, ujarnya, diperlukan strategi khusus untuk menjangkau masing-masing target pendengar, dengan perspektif dan persona berbeda tersebut.

    “Harapannya data-data yang kami sampaikan juga diskusi mengenai masa depan industri podcast ini dapat mendukung perkembangan dan keberlanjutan industri hiburan audio di Indonesia. Juga menginspirasi para pencerita-pencerita di seluruh Indonesia, untuk mengembangkan potensi mereka melalui podcast,” akhir Indah Tanip.

  • PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap untuk tidak mengambil slot kosong jabatan menteri dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa partai tidak akan ikut campur terhadap kebijakan presiden dalam lingkup eksekutif.

    “Jadi kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak dalam wilayah di dalam menentukan atau memberi masukan hal yang menyangkut orang,” ujar Aria di kompleks Parlemen, Selasa (9/9/20259.

    Dia menambahkan, pihaknya justru akan mengambil sikap berbeda apabila kaitannya dengan kebijakan strategis yang menyangkut hak hajat orang banyak.

    Dalam hal ini, kata Aria, pihaknya bakal mengkritisi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan Prabowo tersebut.

    “Hal yang menyangkut besar. Kalau ada hal yang tidak mengarah ke situ kita akan menjadi mitra kritis. Cara berpikirnya kan begitu ya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo resmi melakukan reshuffle dan pengangkatan menteri baru dalam kabinet merah putih. Perinciannya, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Selanjutnya, Mukhtaruddin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding dan Fery Joko sebagai Menteri Koperasi menggeser posisi Budi Arie.

    Sementara itu, Menkopolkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo telah diberhentikan dari jabatannya. Namun, pengganti keduanya masih belum ditunjuk Prabowo.

    Adapun, khusus posisi Menkopolkam saat ini dirangkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Di samping itu, Prabowo juga telah menunjuk Muchamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar untuk mengisi jabatan menteri baru yakni Menteri Haji dan Umrah dan Wamen Haji dan Umrah.