Blog

  • Gempar Kepala Babi Ditemukan di Luar Masjid Prancis

    Gempar Kepala Babi Ditemukan di Luar Masjid Prancis

    Paris

    Kepolisian Prancis meluncurkan penyelidikan setelah potongan kepala babi ditemukan di luar sejumlah masjid di yang ada di wilayah ibu kota Paris. Penyelidikan bertujuan mencari pelaku di balik temuan kepala babi tersebut.

    “Segala upaya sedang dilakukan untuk menemukan pelaku dari tindakan tercela ini,” tegas Kepala Kepolisian Kota Paris, Laurent Nunez, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    Seorang sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa beberapa kepala babi itu ditemukan di ruas jalanan umum di dalam wilayah Paris dan dua kepala babi lainnya ditemukan di area di luar kota Paris.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bruno Retailleau, dalam pernyataannya, mengutuk keras tindakan itu. Dia menyebutnya sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan “sama sekali tidak dapat diterima”.

    “Saya ingin rekan-rekan Muslim kita dapat menjalankan keyakinan mereka dengan damai,” ucap Retailleau dalam pernyataannya.

    Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di kawasan Uni Eropa. Negara ini juga menjadi tempat tinggal bagi populasi Yahudi terbesar di luar Israel dan Amerika Serikat (AS).

    Beberapa negara Uni Eropa, menurut Badan Hak Asasi Fundamental Uni Eropa, telah melaporkan lonjakan “kebencian anti-Muslim” dan “antisemitisme” sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023.

    Beberapa waktu lalu, Presiden Emmanuel Prancis mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang pada September ini di markas PBB di New York, AS.

    Rencana itu menuai kecaman keras dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menyebut rencana Macron itu justru “mengobarkan api antisemitisme”.

    Macron, dalam pernyataan terbarunya, menegaskan bahwa Israel tidak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Jalur Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Jemaah di Masjid Prancis Tewas Ditikam Saat Salat

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat…
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        9 September 2025

    Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat… Yogyakarta 9 September 2025

    Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat…
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DIY.
    Pernyataan tersebut disampaikan Sultan pada Selasa (9/9/2025).
    Sebelumnya Mentari Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD.  
    Sultan menjelaskan bahwa saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai tunjangan tersebut dan pihaknya menunggu aturan yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait.
    “Kan belum ada pembicaraan itu, nunggu aturan dari departemen (kementerian). Pusat memutuskan dulu, nanti perubahan yang di DPR (RI) punya implikasi DPRD enggak,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa aturan mengenai tunjangan perumahan harus berasal dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif sendiri.
    “Yang Jakarta DPR sendiri belum putus nanti kan jadi keputusan dengan eksekutif nunggu, enggak bisa ambil inisiatif sendiri. Kita kan bagian dari negara kesatuan nunggu keputusan menteri,” tambahnya.

    Sebelumnya, anggota DPRD DIY telah menerima tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
    Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 78 Tahun 2019, tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD DIY ditetapkan sebesar Rp 27.500.000 per bulan, Wakil Ketua Rp 22.900.000, dan anggota Rp 20.600.000.
    Selain tunjangan perumahan, melalui Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2024, anggota DPRD DIY juga mendapatkan tunjangan transportasi.
    Besarannya adalah Rp 22.500.000 untuk Ketua, Rp 19.500.000 untuk Wakil Ketua, dan Rp 17.500.000 untuk anggota.
    Yudi, salah satu anggota DPRD, menegaskan bahwa semua anggota DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia berhak mendapatkan tunjangan tersebut.
    “Semua DPR RI, DPRD semua mendapatkan hak itu, karena itu hak. Kesimpulannya semua anggota DPR RI, dan DPRD seluruh Indonesia mendapatkan hak-hak tersebut,” ungkapnya saat dihubungi pada Senin (8/9/2025).
    Sejumlah kepala daerah akan mengevaluasi tunjangan perumahan DPRD. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi salah satunya, lalu ada juga Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari. 
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD di wilayahnya masing-masing.
    “Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi,” kata Tito di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri ranah pemberian tunjangan.
    Kewenangan tunjangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
    “PP tahun 2017 itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan tunjangan kepada DPRD, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya,” kata Tito.
    “Sebelum ada rumah dinas untuk mereka, diberikan tunjangan rumah yang sesuai harganya, kewajaran, dan lain-lain,” imbuh dia.
    Namun, Tito mengetahui adanya masyarakat di sejumlah daerah yang merasa keberatan dengan besarnya tunjangan rumah para anggota dewan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Yusril Temui Delpedro Marhaen dan 67 Tahanan Terkait Demo Jakarta

    Menko Yusril Temui Delpedro Marhaen dan 67 Tahanan Terkait Demo Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengunjungi rutan Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan 68 orang yang telah ditahan terkait aksi demonstrasi akhir Agustus lalu.

    Yusril mengatakan dari puluhan orang yang telah ditahan kepolisian itu, dirinya telah berdialog dengan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. 

    Khusus dengan Delpedro, Yusril mengaku telah berdialog cukup panjang. Dari dialog itu, Delpedro dengan tegas bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan penghasutan provokatif terkait demo itu.

    “Ya saya katakan kami menghormati itu walaupun polisi mengatakan cukup bukti, ada yang mengatakan tidak cukup bukti. Kami tunggu sampai pemeriksaan ini selesai,” ujar Yusril di Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).

    Dia mengatakan juga kepada Delpedro untuk harus siap apabila nantinya kasus dugaan penghasutan ini harus dibawa ke meja hijau. Pasalnya, Yusril memastikan bahwa proses hukum terhadap Delpedro bakal diawasi agar berada di koridor hukum yang benar.

    “Anda harus hadapi di pengadilan, hadapi proses itu, akan diawasi proses hukum itu supaya benar-benar berada dalam koridor hukum yang benar, dan hak asasi miliknya dihormati dan dijunjung tinggi,” imbuhnya.

    Selain Delpedro, Yusril juga telah mengunjungi puluhan tahanan lainnya, termasuk ada dua perempuan dan satu anak di bawah umur. Khusus anak di bawah umur, Yusril menyarankan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi agar dikembalikan ke keluarganya.

    Pada intinya, kunjungan ini dilakukan Yusril untuk memastikan bahwa kepolisian tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum 68 tahanan terkait aksi unjuk rasa tersebut.

    Di samping itu, eks Menteri Sekretaris Negara di era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga memastikan bahwa terhadap seluruh tahanan ini tidak ada yang disematkan pasal makar maupun terorisme.

    “Jadi semua ini mereka disangka berdasarkan pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dalam UU ITE,” pungkasnya.

  • Deretan Produk Baru yang Mungkin Akan Dirilis Bareng iPhone 17

    Deretan Produk Baru yang Mungkin Akan Dirilis Bareng iPhone 17

    Jakarta

    Apple akan menggelar acara tahunan paling pentingnya pada Selasa (9/9) waktu setempat di Apple Park, Cupertino, California. Event bertajuk ‘awe dropping’ ini akan menjadi panggung bagi deretan produk baru mulai dari iPhone 17 series, Apple Watch, hingga AirPods generasi terbaru.

    Seperti biasa, perhatian utama tertuju pada lini iPhone baru. Tahun ini Apple bakal meluncurkan empat model: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan varian baru bernama iPhone 17 Air yang menggantikan seri Plus.

    iPhone 17 Series

    iPhone 17 Air disebut-sebut bakal jadi perangkat paling tipis yang pernah dibuat Apple, hanya 5,5 mm, lebih tipis dari iPhone 6 tahun 2014 (6,9 mm). Karena dimensinya ramping, ponsel ini hanya membawa satu kamera belakang 48MP dan baterai yang lebih kecil. Namun, rumor lain menyebut Apple menyematkan baterai baru dengan teknologi silikon anoda berkapasitas tinggi.

    Untuk layar, iPhone 17 Air diyakini sudah mendukung ProMotion 120 Hz seperti model Pro. Sementara iPhone 17 reguler juga disebut naik ke layar 6,3 inci dan kemungkinan mendapat refresh rate 120 Hz, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena, Selasa (9/9/2025).

    Varian Pro akan mengusung desain baru dengan modul kamera horizontal yang membentang di bagian atas ponsel. Dapur pacunya ditenagai chipset A19 Pro 3nm dan RAM 12GB, pertama kalinya di iPhone. Kamera telefoto juga di-upgrade ke sensor 48MP dari sebelumnya 12MP, memberi hasil zoom digital yang lebih tajam.

    Apple Watch Series 11 dan Ultra 3

    Selain iPhone, Apple juga akan meluncurkan smartwatch terbaru. Watch Ultra 3 digadang-gadang membawa layar lebih besar dengan bezel tipis, fitur layar lebih terang, hingga konektivitas 5G dan satellite messaging.

    Apple Watch Series 11 kemungkinan menghadirkan fitur baru pendeteksi tekanan darah, meski peningkatan lain masih bersifat incremental. Sedangkan Watch SE 3 akan jadi kejutan karena disebut memiliki performa setara dengan model flagship. Menariknya, semua model Apple Watch 2025 ini kabarnya menjadi debut chip Wi-Fi dan Bluetooth buatan Apple sendiri.

    AirPods Pro 3

    Apple juga bersiap merilis AirPods 3 Pro. TWS ini akan dibekali chip H3 baru serta sensor kesehatan untuk mengukur detak jantung dan suhu tubuh, yang bisa terintegrasi dengan Apple Watch saat berolahraga.

    Selain itu, AirPods 3 Pro dilaporkan akan membawa fitur live translation sehingga bisa menerjemahkan percakapan secara real-time, menambah daya tarik di ekosistem Apple.

    iOS 26

    Tak ketinggalan, Apple diperkirakan mengumumkan kehadiran iOS 26. Sistem operasi ini membawa desain antarmuka segar yang disebut Liquid Glass visual language, yang bakal jadi perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

    Produk Lain Masih Tanda Tanya

    Meski sempat beredar rumor soal HomePod mini 2, Apple TV 4K baru, maupun AirTag generasi berikutnya, ketiganya kemungkinan besar tidak akan diumumkan di event ini dan baru hadir di akhir tahun.

    Apple akan menyiarkan langsung acaranya pada pukul 10 pagi waktu setempat atau Selasa (10/9) dini hari WIB lewat kanal YouTube dan situs resmi Apple.

    (asj/fay)

  • Alasan Pemerintah RI Tunda Label ‘NutriGrade’, Bukan karena Lobi-lobi AS

    Alasan Pemerintah RI Tunda Label ‘NutriGrade’, Bukan karena Lobi-lobi AS

    Jakarta

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan nihil intervensi dari negara luar terkait kebijakan penerapan label sehat di Indonesia, yakni Nutri-level atau ‘Nutri-Grade’ ala Singapura.

    Kabar yang muncul belakangan mengaitkan penundaan penerapan Nutri-level di Indonesia dengan adanya lobi dari pihak Amerika Serikat untuk mengkaji ulang.

    “Tidak ada intervensi dari negara apapun termasuk Nutri-Grade, Nutri-Grade ini memang sedang kita proses bersama dengan BPOM RI untuk bisa kita kerjakan, biar masyarakat sehat,” beber dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

    Dihubungi terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan penundaan yang dimaksud adalah grace period atau batas maksimal periode penetapan, mengacu peraturan pemerintah (PP).

    Sebelum benar-benar disahkan, menurutnya ada banyak tahapan yang dilalui termasuk sosialisasi dengan masyarakat dan pihak industri.

    “Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan, ini juga merupakan salah satu masukan dari konsultasi publik,” tegas dia kepada detikcom Selasa (9/9).

    Hal ini menurut dr Nadia membuat sisi industri maupun masyarakat benar-benar siap saat label resmi ditetapkan. Sembari sosialisasi berjalan, dr Nadia juga menyebut tetap meningkatkan edukasi untuk pola makan sehat, tidak mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak (GGL), demi menekan insiden kasus penyakit tidak menular.

    “Kita juga saat ini masih melakukan penetapan kadar maksimum gula garam lemak juga bersama Kemenko PMK untuk penerapan kewajiban labelling ya,” tandas dia.

    Wacana penetapan Nutri-Level mengacu pada regulasi Singapura yang sudah lebih dulu diterapkan pada minuman tinggi gula, seperti minuman boba. Insiden kasus obesitas diklaim menurun pasca penetapan label tersebut, seiring meningkatnya kebiasaan masyarakat yang memilih minuman lebih sehat.

    Level A dikategorikan sebagai minuman paling sehat sementara level D paling tinggi gula garam lemak (GGL).

    (naf/up)

  • Update Harga di Jambi: Ayam Potong Naik Jadi Rp 38,000, Cabai Merah Turun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 September 2025

    Update Harga di Jambi: Ayam Potong Naik Jadi Rp 38,000, Cabai Merah Turun Regional 9 September 2025

    Update Harga di Jambi: Ayam Potong Naik Jadi Rp 38,000, Cabai Merah Turun
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Setelah sempat menyentuh harga Rp65 ribu per kilogram, harga cabai merah di Pasar Angso Duo Jambi mengalami penurunan menjadi Rp48 ribu per kilogram pada Selasa (9/9/2025). Sedangkan harga ayam potong naik. 
    “Sudah turun, kalau hari Minggu harganya Rp60.000 sampai Rp65.000,” ungkap seorang pedagang cabai yang diwawancarai oleh Kompas.com pada Selasa pagi.
    Di sisi lain, harga kebutuhan pokok lainnya masih menunjukkan tren kenaikan. Ayam potong, misalnya, kini dijual seharga Rp38 ribu per kilogram.
    Eva, seorang pedagang ayam potong menjelaskan, harga daging ayam potong telah meningkat dalam empat hari terakhir.
    “Harga normalnya hanya Rp32.000, kini nyaris menyentuh Rp40.000. Kondisi ini membuat penjualan saya menurun drastis,” kata Eva.
    Sebelumnya, Eva mampu menjual antara 80 hingga 100 ekor ayam potong dalam sehari. Namun, saat ini, penjualannya turun menjadi hanya 50 ekor per hari.
    “Ya kalau normalnya kan Rp32.000, sekarang Rp38.000. Jadinya penjualan saya turun drastis,” tambahnya.
    Sementara itu, untuk harga kebutuhan pokok lainnya relatif stabil.
    Cabai rawit dihargai Rp32.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih Rp32.000 per kilogram.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Tewas dan Tiga Orang Ditikam di Pasar Angso Duo Jambi, Pedagang Minta Pos Polisi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 September 2025

    Satu Tewas dan Tiga Orang Ditikam di Pasar Angso Duo Jambi, Pedagang Minta Pos Polisi Regional 9 September 2025

    Satu Tewas dan Tiga Orang Ditikam di Pasar Angso Duo Jambi, Pedagang Minta Pos Polisi
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Maraknya aksi premanisme hingga berujung hilangnya nyawa di kawasan Pasar Angso Duo membuat pedagang waswas.
    Tidak hanya untuk menjaga barang dagangan, tetapi juga tentang keselamatan nyawa mereka dari aksi nekat preman yang sudah kerap beraksi di sana.
    Dalam satu tahun terakhir, satu orang tewas ditikam seorang preman, satu orang kritis, dan dua orang dioperasi akibat luka tikam.
    Dari catatan Kompas.com, pada 14 Desember 2024, Sahrul Nurdinsyah, seorang pedagang telur ayam, ditikam di bagian pinggang hingga kritis.
    Dia dirampok saat akan menyetor uang senilai Rp31 juta hasil penjualan telur ke sebuah bank.
    Akibat kejadian itu, korban sempat kritis, dan saat ini sudah pulih, tetapi pelaku belum ditangkap.
    Kemudian, pada Kamis, 1 Mei 2025, seorang pedagang mpek-mpek terlibat perkelahian dengan seorang preman.
    Saat itu, seorang preman tersinggung dan memukul seorang pedagang mpek-mpek, yang berujung pada perkelahian.
    Dalam kejadian ini, preman tersebut tewas akibat tusukan.
    Terbaru adalah aksi perampokan yang terjadi pada Senin (8/9/2025) pukul 04.00 WIB.
    Dua orang terkena luka tikam saat berupaya menggagalkan perampokan hasil penjualan cabai.
    Setelah kejadian itu, pelaku berhasil melarikan diri.
    Rentetan kejadian di atas tidak termasuk dengan sejumlah aksi pencurian barang-barang milik pedagang, yang seolah menjadi hal yang lumrah.
    Pedagang sebenarnya sudah mengenali beberapa komplotan ini, tetapi mereka memilih diam dan tak berani bicara lebih karena pelaku tinggal tidak jauh dari pasar.
    “Sebenarnya orang-orang sini (pedagang) tahu mereka. Cuman mau
    gimana
    ,” kata seorang penjual daging yang diwawancarai Kompas.com, Selasa (9/9/2025).
    Meski belum bisa dibuktikan, pedagang menduga kuat bahwa pelaku perampokan dan pencurian di Pasar Angso Duo adalah akibat kecanduan narkotika jenis sabu.
    “Sudah sering sekali di sini (pencurian), apalagi subuh, pedagang kan bawa modal, itu yang mereka incar,” kata pedagang tersebut.
    Pedagang yang enggan disebut namanya ini menjelaskan, dia sudah sering sekali menyaksikan aksi kriminalitas di Pasar Angso Duo.
    Tidak hanya uang, barang jualan pedagang juga kerap sekali dicuri oleh pelaku.
    “Waduh, misal cabai lagi naik ini. Itu rawan dicuri. Pernah juga ada cabai yang dicuri,” katanya sembari menunjuk pedagang yang jadi korban.
    Hal serupa juga disampaikan oleh pedagang lainnya yang sudah pernah menjadi korban pencurian.
    Tokonya dibobol dan sejumlah barang miliknya dicuri.
    “Kalau toko saya sudah berulang kali dibobol,” katanya.
    Dia tidak membantah bahwa sudah banyak korban (pencurian dan korban jiwa) akibat maraknya aksi premanisme di Pasar Angso Duo.
    Dari hasil wawancara Kompas.com (di luar dua narasumber di atas), pedagang sangat berharap ada upaya nyata dari pengelola pasar dan juga pihak kepolisian.
    Mereka mengaku sangat membutuhkan perlindungan, tidak hanya soal pencurian barang, tetapi keselamatan nyawa mereka.
    Pasalnya, komplotan preman tersebut selalu membawa senjata tajam.
    Terlebih kepada pihak kepolisian, mereka berharap polisi intens melakukan patroli dan adanya pos polisi di dalam kawasan pasar.
    “Kalau dulu (Pasar Angso Duo sebelum pindah) ada pos polisi, enggak serawan ini. Ya kalau bisa adalah pos polisi di sini,” kata pedagang lainnya.
    Hal serupa juga diungkapkan oleh Ruli.
    Menurutnya, kehadiran pos polisi di Pasar Angso Duo akan sangat membantu mencegah aksi premanisme.
    “Ya kami sangat berharap ada pos polisi di sini. Pasti akan lebih aman,” katanya.
    Menanggapi rentetan peristiwa dan permintaan pedagang, Purnomo Sidi, Kepala Pasar Angso Duo, menyebut akan menampung permintaan pedagang.
    Purnomo tidak membantah maraknya aksi premanisme di Pasar Angso Duo.
    Banyak faktor yang menurut Purnomo membuat maraknya aksi premanisme.
    Di antaranya adalah akses ke pasar yang tidak satu pintu.
    Ada satu pintu masuk ke dalam pasar (di luar) pintu masuk resmi (portal karcis) sehingga petugas keamanan pasar sulit memantau pergerakan pelaku.
    “Memang ada satu jembatan yang terhubung ke salah satu kampung. Kami berharap juga pada pemerintah untuk ikut mencarikan solusi, termasuk menutup akses dari pintu tersebut,” kata Purnomo saat diwawancarai Kompas.com di ruangannya, Selasa (9/9/2025).
    Purnomo juga sangat mendukung dan setuju dengan masukan para pedagang terkait pendirian pos polisi di kawasan pasar.
    Hal tersebut pernah masuk dalam perencanaan, tetapi terkendala karena sejumlah hal, termasuk peran dari Pemerintah Kota Jambi.
    “Tentu kami akan sangat mendukung (mendirikan pos polisi). Itu pasti sangat dibutuhkan. Makanya, kami sesegera mungkin akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Polda Jambi,” katanya.
    Purnomo sendiri sudah merencanakan titik pembangunan pos polisi.
    “Yang paling memungkinkan dan yang tepat itu di dekat jembatan yang menuju ke salah satu kampung,” katanya.
    Saat ini, katanya, jumlah pedagang di Pasar Angso Duo Jambi mencapai 1.200, sementara petugas keamanan internal pasar hanya berjumlah 15 orang.
    Jumlah petugas keamanan ini tidak sebanding dengan mobilitas orang di pasar.
    “Jadi, ada 1.200 pedagang, kami asumsikan 1 pedagang satu pembeli. Jadi ada 2.000 orang lebih yang ada di pasar sehingga, tentu kami sangat butuh kehadiran polisi dan juga campur tangan Pemerintah Kota Jambi,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerja Diam-Diam, Luhut Siapkan Gebrakan Besar di Banyuwangi

    Kerja Diam-Diam, Luhut Siapkan Gebrakan Besar di Banyuwangi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penugasan dirinya sebagai Ketua Government Technology (GovTech) menjadi langkah penting untuk mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia.

    Sebab digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

    “Saya juga tidak terbayang, 7 bulan yang lalu saya diperintahkan Presiden untuk tadi menangani Government Technology ini. Banyak juga yang tidak sadar. Prosesnya juga cukup panjang, tapi saya hanya pegang perintah Presiden, dia bilang ‘saya sudah tanda tangan 2 hari yang lalu Pak Luhut jadi Ketua Government Technology’,” ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Adapun pengalaman saat menangani pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa Indonesia membutuhkan sistem kesehatan dan layanan publik yang lebih tangguh serta terintegrasi.

    Dari situ lahirlah inisiatif digital seperti aplikasi PeduliLindungi yang terbukti efektif digunakan oleh lebih dari 120 juta pengguna.

    Kini, Luhut menekankan pengembangan GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini nantinya akan membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk Online Single Submission (OSS).

    Dengan AI, jelas Luhut, regulasi ribuan halaman dapat dianalisis hanya dalam hitungan detik sehingga mempercepat proses dan menutup celah penyalahgunaan.

    “Sehingga dengan demikian tidak akan bisa ada yang disogok lagi. Akan sangat kurang. Sampai pada OSS, Online Single Submission, kita akan berbasis AI,” ujar Luhut.

    Luhut menjelaskan, sistem GovTech ini akan diuji coba (piloting) di Banyuwangi pada bulan ini. Jika berjalan baik, integrasi digital tersebut akan diperluas ke 514 kabupaten/kota mulai awal tahun depan.

    Selain itu, GovTech juga akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang sedang dikembangkan untuk sektor kesehatan, khususnya perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Luhut menyebut integrasi ini ditargetkan dapat berjalan penuh dalam tiga tahun ke depan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wakil Ketua Baleg DPR usul RUU Perampasan Aset dibahas di Komisi III

    Wakil Ketua Baleg DPR usul RUU Perampasan Aset dibahas di Komisi III

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengatakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah diusulkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 untuk dibahas di Komisi III DPR RI.

    Dia mengungkapkan saat ini Baleg DPR RI sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran.

    “Kayaknya kebanyakan, nanti diaturlah perampas aset bagaimana, kayanya lebih pas di Komisi III, kan KUHAP juga di Komisi III, jadi in line begitu,” kata Iman saat rapat evaluasi prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Baleg akan terlalu banyak membahas RUU jika Perampasan Aset juga di Baleg.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR RI hanya memiliki sisa 32 hari kerja hingga Desember 2025. Untuk itu, menurut dia, DPR RI pun perlu membentuk sejumlah panitia kerja (panja) tambahan untuk membahas RUU baru.

    “Mudah-mudahan dalam 32 hari kita dibikin dua atau tiga Panja, itu lebih efektif agar produk legislasi kita lebih dari segi kualitas maupun kuantitasnya lebih baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar RUU tentang Perampasan Aset untuk dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sebelumnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.

    “Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” kata Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Butuh Uang untuk Persalinan Istri, Pria di Kampar Jadi Pembunuh Bayaran
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 September 2025

    Butuh Uang untuk Persalinan Istri, Pria di Kampar Jadi Pembunuh Bayaran Regional 9 September 2025

    Butuh Uang untuk Persalinan Istri, Pria di Kampar Jadi Pembunuh Bayaran
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Satu dari tiga pelaku pembunuhan berencana di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, ditangkap.
    Pelaku bernama Marsudi alias Sitepu (45). Ia diduga sebagai eksekutor yang membunuh Ketua Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) Desa Kasikan, Suryono alias Kentung.
    Marsudi dibayar oleh dua pelaku lainnya, yaitu Johan Simanjuntak dan Mahmud Fauzi Simanjuntak untuk membunuh.
    Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Kampar, AKP Gian Wiatma Jonimandala, pelaku Johan Simanjuntak mencari orang untuk membunuh korban, sementara Mahmud Fauzi Simanjuntak adalah pihak yang membayar Marsudi.
    Marsudi mengaku nekat melakukan pembunuhan karena tergiur upah yang dijanjikan. 
    “Pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban, karena tergiur uang untuk biaya persalinan istrinya yang sedang hamil tua. Pelaku sudah menerima upah Rp 13 juta,” ungkap Gian kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (9/9/2025).
    Dalam menjalankan aksinya, Marsudi pergi bersama seorang temannya berinisial TN menggunakan sepeda motor menuju kantor korban.
    Pelaku membawa sebilah parang dan sesampainya di depan kantor SPTI, ia langsung membacok korban di bagian paha. Korban tewas akibat mengalami pendarahan.
    “Pembunuhan itu berlangsung sekitar 20 detik. Pelaku langsung melarikan diri bersama seorang pelaku berinisial TN,” kata Gian.
    Setelah kejadian, Marsudi melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara. Namun pelariannya terhenti setelah ia ditangkap tim gabungan Polres Kampar dan Polda Sumatera Utara.
    Dari pengakuan Marsudi, ia dibayar oleh Johan Simanjuntak dan Mahmud Fauzi Simanjuntak untuk membunuh korban.
    Petugas akhirnya menangkap kedua pelaku yang membayar eksekutor tersebut. Saat ini, ketiga pelaku telah dijebloskan ke penjara Polres Kampar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.