Blog

Gaya Komunikasi Menteri Prabowo Kembali Jadi Sorotan, Fedi Nuril: Pakai Bahasa Apa Sih? Gak Jelas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski baru sehari melakukan reshuffle kabinet, gaya komunikasi menteri yang diangkat Prabowo kembali jadi sorotan publik.

Selain Menteri Keuangan yang baru saja menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi, sorotan juga tertuju kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Salah satu yang menyorotnya adalah aktor Fedi Nuril. Dia menuliskan kritikannya di akun X pribadinya.

“Mensesneg Prasetyo Hadi: Bukan mundur, bukan dicopot. (dengan ekspresi bingung sendiri dengan apa yang beliau ucap). Rezim ini komunikasi pakai bahasa apa, sih? Gak jelas 😓,” kritik Fedi Nuril, dikutip Selasa (9/9/2025).

Sebelumnya diberitakan, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, reshuffle dilakukan atas dasar evaluasi kinerja masing-masing menteri.

Termasuk kinerja Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan perasnya kepada awka media yang terekam melalui video yang kini viral.

“Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” sambungnya.

Ia menyampaikan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk kebaikan bagi Indonesia. Prasetyo kemudian menegaskan, reshuffle tidak dilakukan karena unjuk rasa masyarakat yang berakhir rusuh pada pekan lalu. (bs-sam/fajar)

09/09/2025 17:14
Segini Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Magetan Sesuai Perbup 41/2021

Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan resmi menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Bupati (Perbup) Magetan Nomor 41 Tahun 2021.

Aturan tersebut ditetapkan Bupati Suprawoto pada 19 Agustus 2021 dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 41.

Dalam regulasi ini, besaran tunjangan perumahan ditetapkan berbeda sesuai posisi pimpinan dewan. Ketua DPRD menerima tunjangan sebesar Rp23,1 juta per bulan, wakil ketua Rp16,9 juta per bulan, dan anggota DPRD Rp11,1 juta per bulan.

Kebijakan tersebut diterbitkan karena pemerintah daerah hingga kini belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan maupun anggota DPRD.

Sebagai gantinya, sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan fasilitas berupa tunjangan perumahan.

Selain itu, aturan ini sekaligus mencabut Perbup Magetan Nomor 75 Tahun 2019 tentang besaran tunjangan perumahan DPRD.

Dengan demikian, sejak Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 diundangkan, Perbup Nomor 41 Tahun 2021 menjadi dasar hukum pemberian tunjangan.

Tunjangan yang diterima para pimpinan dan anggota dewan tetap dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Perbup ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung kelancaran tugas DPRD Kabupaten Magetan dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran.

Perbup ini ditandatangani Bupati Magetan Suprawoto pada 19 Agustus 2021 lalu. [fiq/ted]

09/09/2025 17:12
Sistem tata udara efisien tekan risiko infeksi di rumah sakit

Jakarta (ANTARA) – Sistem tata udara efisien dapat menekan risiko bagi pasien serta tenaga medis dari infeksi maupun paparan kualitas udara buruk di rumah sakit.

“Sirkulasi udara yang sehat dan efisien menjadi salah satu faktor penting agar pekerja, pengunjung dan pasien terlindungi (dari paparan penyakit),” kata Wakil Ketua 1 Komunitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit dr. Afrina dalam konferensi pers Pameran Pendingin dan Tata Udara Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa ruangan isolasi, unit perawatan intensif, maupun ruang operasi harus memiliki standar ventilasi dan tekanan udara yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran bakteri maupun virus di dalam fasilitas kesehatan.

Menurutnya, jika sistem tata udara di rumah sakit tidak memadai, risiko infeksi akan meningkat sehingga membahayakan pasien maupun tenaga medis.

Afrina kemudian mengingatkan pengalaman saat pandemi COVID-19 yang dapat menjadi pelajaran penting untuk memperhatikan sistem tata udara rumah sakit karena dapat berperan langsung dalam mencegah penyebaran virus.

“Kalau sistem ventilasi dan filtrasi tidak diperhatikan, ke depan nanti risikonya bisa jauh lebih besar dari yang sudah terjadi,” katanya.

Ia menyebut tata udara sehat kini bahkan telah menjadi salah satu komponen penilaian akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Regulasi itu sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja di rumah sakit.

“Keselamatan tenaga medis dan pengunjung harus dipastikan, sehingga lingkungan kerja di rumah sakit tidak malah menambah risiko baru bagi pekerja medis dan pasien,” ujarnya.

Tata udara rumah sakit juga telah diatur dalam standar nasional pembangunan infrastruktur. Sejumlah standar tata cara perancangan sistem tata udara di bangunan, termasuk fasilitas kesehatan, masuk dalam Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 serta PP No. 16 Tahun 2021.

Teknologi pendingin

Sementara itu, Presiden American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) Indonesia Ferdian Lo menyebut teknologi pendingin hemat energi kini dapat mendukung kebutuhan keamanan dan efisiensi di rumah sakit.

“Industri pendingin tidak hanya mengembangkan sistem yang lebih ramah lingkungan tapi juga dapat menjaga standar keselamatan dan kesehatan di banyak infrastruktur, terutama di rumah sakit,” ucapnya.

Pameran Pendingin dan Tata Udara Indonesia 2025 di International Expo Kemayoran, Jakarta pada 24-26 September 2025 akan menghadirkan teknologi dan inovasi pendinginan serta tata udara terbaru bagi berbagai sektor dalam upaya transisi menuju bangunan rendah karbon.

Ia menyebut, salah satu fokus pameran adalah menampilkan solusi tata udara untuk sektor kesehatan terutama di rumah sakit.

“Jakarta menjadi etalase penting karena banyak rumah sakit besar berada di sini,” katanya.

Ia berharap rumah sakit di Jakarta dan kota lain di Indonesia dapat mengimplementasikan teknologi dan inovasi yang dipamerkan demi mengurangi jumlah konsumsi energi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 17:10
Satpol PP Pasuruan Sita Ribuan Botol Miras dari Toko Dekat Terminal Pandaan

Pasuruan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan kembali melakukan razia besar terkait penjualan minuman keras ilegal. Dalam operasi terbaru, ribuan botol miras dari berbagai merek berhasil diamankan dari sebuah toko di kawasan Pandaan.

Petugas menemukan sedikitnya 1.683 botol miras, mulai kelas rendah hingga premium. Toko yang menjualnya diketahui berada di area pertokoan terminal Pandaan, tak jauh dari kantor aparat penegak hukum.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, mengatakan penindakan ini bermula dari laporan masyarakat. “Awalnya dapat laporan dan kita tindak lanjuti, ternyata terbukti menjual miras berbagai merek dan langsung kita sita,” ujarnya, Selasa (09/09/2025).

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa toko tersebut baru beroperasi sekitar satu bulan. Ironisnya, sebagian botol miras yang dijual mencapai harga jutaan rupiah per botol.

Rido menegaskan bahwa operasi penertiban ini bukan yang terakhir. Pihaknya berkomitmen melakukan razia serupa secara rutin demi menekan peredaran miras di wilayah Pasuruan.

Menurutnya, miras sering menjadi pemicu tindak pidana maupun keributan di masyarakat. “Banyak masalah sosial yang awalnya berawal dari mabuk-mabukan, maka ini harus kita cegah,” tambahnya.

Selain menyita barang bukti, petugas juga mendata pemilik toko untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan. Penyidikan dilakukan agar ada efek jera bagi pihak lain yang mencoba membuka usaha serupa.

Satpol PP juga meminta kerja sama masyarakat untuk terus melaporkan keberadaan toko miras ilegal. Informasi dari warga dinilai sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi miras,” tegas Rido.

Dengan razia tersebut, pemerintah berharap peredaran miras di Pasuruan semakin berkurang. Sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan lingkungan lebih kondusif. (ada/ted)

09/09/2025 17:10
Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya Regional 9 September 2025

Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya
Tim Redaksi
LAMPUNG, KOMPAS.com
– Rumah Tahanan (Rutan) Bandar Lampung mengonfirmasi bahwa Subandi, salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan area gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur, mengalami intoksikasi metil salisilat sebelum meninggal dunia.
Kepala Rutan Bandar Lampung, Azhar menyatakan, Subandi meninggal dunia di Rumah Sakit Airan, Lampung Selatan, setelah mengalami gejala mual, muntah, dan sesak napas pada Senin (8/9/2025).
“Saat itu sudah mendapatkan perawatan dari dokter rutan,” ungkap Azhar ketika dihubungi pada Selasa (9/9/2025).
Azhar mengaku tidak memahami istilah medis yang lebih kompleks terkait kondisi Subandi.
“Ini yang saya ketahui dari dokter rutan,” tutur dia seraya mengatakan dirinya hanya mengetahui bahwa Subandi mengalami intoksikasi metil salisilat.
Sebelumnya, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Timur tersebut diketahui sedang menjalani masa tahanan di Rutan Bandar Lampung.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Armen Wijaya, juga mengonfirmasi kabar duka tersebut.
“Benar, informasi yang kita terima, yang bersangkutan meninggal dunia karena sakit,” kata Armen saat dihubungi pada Selasa (9/9/2025).
Kejadian ini menambah catatan kelam mengenai kondisi kesehatan tahanan di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan korupsi.
Pihak berwenang diharapkan dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian Subandi dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 17:10
Laras Faizati Ajukan Restorative Justice Terkait Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Laras Faizati mengajukan permohonan restorative justice (RJ) terkait kasus dugaan penghasutan untuk membakar Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Pengacara Laras, Abdul Gafur Sangadji mengatakan permohonan ini diajukan usai Menko Kumham Imipas, Yusril membuka peluang RJ dalam kasus terkait dengan demo akhir Agustus.

“Secara resmi kami hari ini ingin mengajukan permohonan restorative justice atau penyelesaian perkara pidana secara restorative secara keadilan restoratif,” ujar Abdul di Bareskrim Polri, Selasa (9/9/2025).

Dia menegaskan bahwa unggahan kliennya yang dipersoalkan oleh kepolisian terkait penghasutan pembakaran Gedung Mabes Polri tidak memengaruhi massa aksi.

Di samping itu, Abdul juga mengemukakan, Laras telah menyampaikan permohonan maaf kepada Mabes Polri atas postingannya yang dinilai menghasut massa membakar Mabes Polri.

“Itu tidak ada maksud untuk menyuruh atau memprovokasi masyarakat Indonesia supaya membakar gedung Mabes Polri, itu sama sekali tidak ada niatan seperti itu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan penghasutan atau provokasi itu dilakukan melalui akun Instagram @Larasfaizati. Akun tersebut memiliki 4.008 pengikut.

Konten penghasutan itu dibuat di gedung kantor tempat Laras bekerja yang berada tepat di sebelah Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Berikut ini tulisan Laras yang dinilai telah menghasut pembakaran di Gedung Mabes Polri:

“When your office is right next to the National Police Headquarters, please burn this building down and get them all yall. I wish I could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all protesters!!,” tulis Laras dalam unggahannya.

Atas perbuatannya itu, Laras dipersangkakan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE nomor 1 tahun 2024 dan Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.

09/09/2025 17:10
Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

Jakarta –

Abdul Kadir Karding jadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle Senin (8/9) sore kemarin. Jabatan Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) digantikan oleh Mukhtarudin. Bicara soal otomotif, ini koleksi mobil dan motor Abdul Kadir Karding.

Dikutip dari website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Karding memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 16.194.120.023. Harta itu dilaporkan pada periode 31 Desember 2024/Khusus – Awal Menjabat dengan status sebagai Menteri P2MI.

Dari total harta kekayaan tersebut, sekira Rp 14.274.608.000 berbentuk tanah dan bangunan. Harta bergerak lainnya Rp 556.700.000, serta ada kas dan setara kas senilai Rp 412.812.023.

Kemudian untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 950.000.000, dengan rincian mobil BYD hingga motor langka Honda Phantom yang mengusung tampilan ala motor cruiser. Berikut detail kendaraan Abdul Kadir Karding.

Isi Garasi Abdul Kadir Karding

1. Mobil, BYD minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp 345.000.000
2. Motor, Honda Phantom sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri, Rp 5.000.000
3. Mobil, Toyota minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp. 600.000.000.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

“Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Nanik.

(lua/rgr)

09/09/2025 17:08
VIDEO: Prabowo Singgung Soal Gaya Hidup Anggota DPR Depan Kader Gerindra

Anggota DPR Fraksi Gerindra menggelar pertemuan di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025) malam. Dalam arahannya, Prabowo meminta para legislator Gerindra tidak hidup berlebihan atau melakukan flexing di hadapan publik.

Y

OlehYoga NugrahaDiperbaharui 09 Sep 2025, 16:04 WIB

Diterbitkan 09 Sep 2025, 08:37 WIB

09/09/2025 17:08
Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik
Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Reshuffle ini mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia berharap para menteri baru mampu melaksanakan tugas dan memperkuat jalannya pemerintahan.
“Ya semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik, kalau itu keputusan presiden (mereshuffle) hak prerogatif presiden, ya harapan saya lebih baik,” ujar Sultan, Selasa (9/9/2025).
Menurut Sultan, keputusan reshuffle merupakan hak penuh presiden. Ia hanya menekankan agar kabinet baru semakin solid.
“Makin memperkuat itu aja, gak bisa komentar apa-apa wong hak prerogatif presiden,” katanya.
Sebagai informasi, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono. Sedangkan Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo belum diumumkan penggantinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 17:07
Mobil Penyalur MBG Terguling di Indramayu, Makanan bagi Para Siswa Berserakan di Jalan Bandung 9 September 2025

Mobil Penyalur MBG Terguling di Indramayu, Makanan bagi Para Siswa Berserakan di Jalan
Tim Redaksi
INDRAMAYU, KOMPAS.com
– Mobil yang menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terguling di Jalan Raya Desa Gadingan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Kendaraan mobil boks Suzuki Carry dengan nomor polisi B 9701 SAL itu mengalami kecelakaan tunggal karena pecah ban.
Imbasnya, makanan yang seharusnya diantar ke sekolah untuk para siswa menjadi berserakan di jalan raya.
“Iya benar kecelakaan,” ujar Kapolsek Sliyeg, Iptu Edi Mulyana, saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).
Edi mengatakan, insiden itu tepatnya terjadi di Blok Pasaran pada Senin (8/9/2025).
Awalnya, mobil yang dikemudikan oleh Casmita (30), warga Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, itu datang dari arah Sliyeg menuju Gadingan.
“Mobil itu kemudian mengalami pecah ban belakang sebelah kanan lalu oleng,” ujar dia.
Posisi akhir, mobil penyalur program MBG tersebut terbalik.
Menerima laporan, polisi langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan mengatur arus lalu lintas.
Edi menyampaikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.
Hanya saja, sopir mobil mengalami luka ringan.
“Sopir yang mengalami luka dan lecet langsung dibawa ke Puskesmas Sliyeg untuk mendapat pengobatan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 17:06