Xcloud.id

Blog

  • Massa pengunjuk rasa di depan gedung DPR membubarkan diri

    Massa pengunjuk rasa di depan gedung DPR membubarkan diri

    Jakarta (ANTARA) – Massa pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, membubarkan diri dengan tertib setelah menggelar demonstrasi lebih dari tiga jam, Selasa.

    Massa aksi yang merupakan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta itu meninggalkan lokasi unjuk rasa pada Selasa sekitar pukul 17.45 WIB.

    Mereka meninggalkan lokasi unjuk rasa setelah lebih dari tiga jam berorasi di depan Gedung DPR/MPR dengan membawakan sejumlah tuntutan terutama terkait tuntutan 17+8.

    Selama tiga jam menggelar unjuk rasa, tak tampak adu fisik antara pengunjuk rasa yang berasal dari BEM UI dan UIN Jakarta itu dengan petugas yang berjaga.

    Mereka hanya fokus berorasi meminta Pemerintah dan DPR segera merealisasikan tuntutan masyarakat.

    Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:

    1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).

    2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.

    3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.

    4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.

    5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

    6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.

    7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.

    8. Pembebasan demonstran yang ditahan.

    Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada MPPDN, Luhut: Teknologi harus diarahkan guna permudah hidup rakyat

    Ada MPPDN, Luhut: Teknologi harus diarahkan guna permudah hidup rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan teknologi harus diarahkan untuk mempermudah hidup masyarakat, sebagaimana tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Bagi saya, sistem ini bukan sekadar perubahan administratif. Setiap menit yang terselamatkan dari proses birokrasi adalah waktu berharga yang dapat digunakan tenaga kesehatan untuk melayani pasien,” kata Luhut dalam Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Selasa.

    MPPDN merupakan platform terpadu yang menghubungkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam satu sistem digital.

    Melalui inovasi ini, pengurusan izin praktik (dokter) kini bisa dilakukan secara daring, lebih cepat, sederhana, dan tanpa biaya.

    Makin cepat izin terbit, maka makin cepat pula dokter, bidan, atau perawat dapat hadir di puskesmas, klinik, hingga pelosok negeri.

    Selain itu, makin sederhananya proses perizinan juga bisa mendorong makin banyak tenaga kesehatan yang siap bertugas. Kehadiran mereka pun makin merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Semua itu, menurut Luhut, bermuara pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Terlebih, mengingat pengalaman pandemi COVID-19, data dan teknologi berperan krusial dalam menyelamatkan kehidupan.

    Pemanfaatan berbagai aplikasi membuat Indonesia belajar bahwa digitalisasi adalah kebutuhan mendesak untuk menghadirkan terobosan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

    Dia pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L), baik pusat maupun daerah, yang telah bergotong royong mewujudkan inisiatif ini.

    Luhut menilai inovasi itu merupakan sebuah langkah nyata yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat Indonesia.

    Ketua DEN menjadikan momen ini sebagai pengingat bahwa teknologi perlu mendukung pengabdian tenaga kesehatan dan menjaga kesehatan seluruh elemen bangsa.

    “Semoga upaya baik ini menjadi fondasi bagi layanan kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkualitas di masa depan,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa Sejumlah Mobil di Kecamatan Kebon Jeruk

    Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa Sejumlah Mobil di Kecamatan Kebon Jeruk

    Jakarta –

    Hujan deras disertai angin kencang terjadi di kawasan Jakarta, termasuk di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sejumlah pohon tumbang lalu menimpa beberapa mobil di kantor Kecamatan Kebon Jeruk.

    “Dugaan penyebab angin kencang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta, Mohamad Yohan, saat dihubungi terkait penyebab tumbangnya sejumlah pohon di daerah itu, dilansir Antara, Selasa (9/9/2025).

    Dijelaskan, pohon tumbang itu menimpa mobil Dinas Perhubungan (dishub), polisi, dan angkot yang terparkir di halaman kantor kecamatan.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kebon Jeruk, Joko Suparno, mengatakan selain di kantor kecamatan, ada beberapa titik pohon tumbang di Kebon Jeruk.

    “Di Kelurahan Kelapa Dua ada dua titik, di dekat Lapangan Bola (Kebon Jeruk) ada atap terbang ke jalan,” kata Joko.

    Saat ini, kata Joko, tim gabungan dari Sudin Pertamanan, Gulkarmat, Satpol PP hingga PPSU melakukan pemangkasan pohon-pohon yang tumbang itu.

    “Saat ini masih dalam proses penanganan. Yang pertama disingkirkan dulu, dipinggirkan dan sekarang dipotong-potong agar tak ganggu lalu lintas,” kata Joko.

    Tak jauh dari kawasan Kebon Jeruk, tepatnya di Jalan Jenderal Supeno Arteri Permata Hijau, yang jadi perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, juga ada pohon tumbang.

    Pohon tumbang itu membuat arus lalu lintas dari arah Kebon Jeruk menuju Kebayoran Lama macet cukup panjang lantaran petugas sedang memotong pohon yang tumbang dengan menggunakan gergaji mesin.

    Tidak ada korban maupun bangunan yang tertimpa dalam peristiwa pohon tumbang itu. Hanya saja terlihat seperti kabel udara, putus karena pohon yang tumbang.

    (jbr/imk)

  • ITDC aktifkan Festival Nusa Dua guna genjot pariwisata Bali

    ITDC aktifkan Festival Nusa Dua guna genjot pariwisata Bali

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) –

    PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), sebagai bagian dari BUMN InJourney, mengaktifkan kembali Festival Nusa Dua 2025 untuk menggenjot momentum pemulihan industri pariwisata di Bali.

    “Kami berharap ajang ini menjadi pemantik kunjungan wisatawan,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Waroka di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

    Festival yang sebelumnya merupakan ajang tahunan itu terpaksa vakum akibat pandemi COVID-19 yang terakhir diadakan pada 2019 dan dihidupkan kembali tahun ini.

    Ia beralasan tahun ini merupakan momentum tepat untuk diadakan kembali mencermati pariwisata Bali dan tanah air yang kondusif.

    Selain itu, festival tersebut juga diharapkan menjadi atraksi tambahan ketika musim kunjungan wisatawan pada periode Oktober biasanya mulai menurun.

    Ajang tahunan yang sudah 23 kali diadakan tersebut memadukan atraksi seni, budaya, musik dan pameran pariwisata yang diadakan di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung.

    Pihaknya memastikan sejumlah musisi yang akan tampil di antaranya Kahitna, Bunga Citra Lestari, penyanyi asal Bali, Tika Pagraky dan musisi lainnya.

    Pada pelaksanaan tahun ini, pihaknya membawa konsep baru di antaranya mengakomodasi seni mural dengan menggandeng seniman Dwyma Adinatha, serta mengangkat seni budaya dan kuliner Nusantara

    Seni mural, lanjut dia, telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir yang perlu mendapat ruang seniman untuk berekspresi melalui ajang festival tersebut.

    Sementara itu, seniman Dwyma telah membuat seni mural di area helipad Peninsula Island yang terinspirasi dari perempuan Bali dan menyesuaikan tema terkait keindahan dan harmoni.

    Ia mengaku mengerjakan karya seni berdiameter 50 meter itu selama 11 hari dengan menghabiskan sekitar 450 liter cat aneka warna.

    “Perempuan Bali bisa menjadi sebuah simbol keanggunan, kekuatan dan harmoni,” ucapnya.

    Festival Nusa Dua diadakan pada 25-26 Oktober 2025 di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

    Panitia penyelenggara menargetkan sebanyak 15 ribu pengunjung selama dua hari festival dengan harga tiket mulai Rp75 ribu per orang.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Polisi Sebut TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Megapolitan

    5 Polisi Sebut TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Megapolitan

    Polisi Sebut TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Dugaan Pencemaran Nama Baik
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan, Satuan Siber TNI tak bisa melaporkan Ferry Irwandy dalam kasus pencemaran nama baik.
    Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024.
    Putusan MK tersebut menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE harus dibatasi hanya untuk individu perseorangan yang merasa dirugikan, dan tidak mencakup lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan.
    “Kan menurut MK (Mahkamah Konstitusi), institusi enggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” ujar Fian saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).
    Maka dari itu, Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigadir Jenderal Juinta Omboh, pada Senin (8/9/2025), berkonsultasi ke Polda Metro Jaya terkait hal tersebut.
    “Beliau kan mau melaporkan terkait dengan… Iya (Ferry Irwandi),” kata Fian.
    Namun, Fian tidak menjelaskan lebih lanjut institusi yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh Ferry Irwandi sehingga seorang jenderal bintang satu TNI berkonsultasi ke Polda Metro Jaya.
    “Institusi, institusi ya,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan konsultasi hukum dengan Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025).
    Konsultasi itu dilakukan setelah adanya klaim temuan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh CEO Malaka Project Ferry Irwandi.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, empat komandan pasukan TNI mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025) siang.
    Mereka adalah Danstsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma’ruf.
    Mereka datang untuk melakukan konsultasi hukum untuk membuat laporan mengenai hasil temuan patroli siber TNI terhadap konten kreator Ferry Irwandi.
    “Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi,” kata Juinta kepada wartawan, Senin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ‘Mal Digital’ Buatan Pemerintah RI Dibuka, Begini Terobosannya

    ‘Mal Digital’ Buatan Pemerintah RI Dibuka, Begini Terobosannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) sebagai terobosan baru dalam digitalisasi layanan publik. Platform ini dihadirkan untuk mengatasi persoalan seperti banyaknya aplikasi dan data yang tersebar, serta sistem yang tidak saling terhubung.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan MPPDN menjadi bukti transformasi digital yang nyata.

    “Semua layanan dapat terkoneksi, data bisa aman dan prosesnya menjadi lebih sederhana,” ujar Nezar dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Ini adalah bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Menurut Nezar, Komdigi memiliki mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk menyelenggarakan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Mandat itu mencakup pusat data nasional, jaringan intra-pemerintah, hingga sistem penghubung layanan.

    “Komdigi tidak hanya menjadi penyedia teknologi, tetapi juga penghubung untuk memastikan semua layanan publik di Indonesia saling terintegrasi,” kata dia.

    Nezar menambahkan, MPPDN 2.0 memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara transparan, real-time, dengan dokumen seragam yang dijamin keabsahannya melalui tanda tangan elektronik.

    Proses perizinan juga lebih cepat dan memiliki kepastian hukum. “Dengan keterpaduan SPBE, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.

    Adapun MPPDN melibatkan berbagai kementerian. Kementerian Kesehatan menjadi pemilik layanan kesehatan, Kementerian PAN-RB memastikan kebijakan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri membina daerah, BSSN mengawal keamanan siber, sementara Komdigi bertanggung jawab pada investasi digital dan pelindungan data pribadi.

    Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi, Yessi Arnaz Ferari, menjelaskan peran kementeriannya dalam mendukung implementasi MPPDN.

    Pertama, Komdigi mengembangkan dan memelihara aplikasi inti MPPDN. Kedua, menyediakan layanan bantuan khusus bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Ketiga, menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan layanan digital di daerah.

    “Jadi, tiga core bisnis di komdigi yang ikut untuk mendukung terselenggara MPPDN digital secara nasional,” terangnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Penyebab WhatsApp Web Error yang Bikin Pengguna Tak Bisa Scroll Chat – Page 3

    Ini Penyebab WhatsApp Web Error yang Bikin Pengguna Tak Bisa Scroll Chat – Page 3

    Di sisi lain, WhatsApp menemukan serangan siber spionase tingkat tinggi yang memanfaatkan celah keamanan di aplikasi WhatsApp dan perangkat Apple untuk meretas target.

    Dalam pernyataan singkat yang dirilis belum lama ini, WhatsApp menyatakan telah menambal kerentanan yang memungkinkan peretas mengeksploitasi celah kedua pada perangkat Apple dan mengambil alih kendali.

    Menurut WhatsApp, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (1/9/2025), kurang dari 200 pengguna di seluruh dunia kemungkinan terdampak serangan ini.

    Seorang peneliti dari Amnesty International, Donncha O’Cear Total, mengungkapkan bahwa timnya telah mulai mengumpulkan data forensik dari korban potensial.

    Melalui unggahan di platform X, O’Cear Total menyebut tanda-tanda awal menunjukkan peretasan ini menargetkan pengguna iPhone dan Android, termasuk individu dari kelompok masyarakat sipil.

    “Ini terlihat tidak hanya berdampak pada WhatsApp, tetapi juga kemungkinan aplikasi lain,” tulis O’Cear Total.

    Temuan ini menyoroti meningkatnya ancaman terhadap privasi dan keamanan digital kepada pengguna WhatsApp, terutama bagi para aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang sering menjadi sasaran pengawasan.

  • Menkeu Purbaya patuh pada batas defisit anggaran maksimal 3 persen

    Menkeu Purbaya patuh pada batas defisit anggaran maksimal 3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk patuh pada ketentuan undang-undang mengenai batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya, seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan fiskal bukan keputusan individu, melainkan hasil keputusan bersama pemerintah.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, tapi keputusan pemerintah secara keseluruhan,” katanya menjawab keingintahuan pelaku pasar atas komitmen itu.

    Batas defisit anggaran Indonesia sebesar 3 persen dari PDB ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tujuan menjaga disiplin fiskal, mengendalikan risiko utang, serta memastikan stabilitas makroekonomi.

    Terkait rasio utang terhadap PDB yang kini berada di kisaran 40 persen, Purbaya menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

    Dengan begitu, kata Purbaya, meski utang berada di level saat ini, rasio utang terhadap PDB dapat cenderung menurun secara alami.

    “Kuncinya optimalkan dana dan program yang ada agar pertumbuhan bisa lebih cepat, sehingga debt to GDP stabil, tetapi kemakmuran masyarakat meningkat signifikan,” katanya.

    Purbaya juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tidak akan membuat kebijakan yang justru memperketat likuiditas perbankan.

    “Saya sudah bicara dengan Deputi Senior BI dengan izin Presiden, kita akan ambil langkah-langkah yang diperlukan agar likuiditas meningkat signifikan ke depan,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau… Medan

    6 Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau… Medan

    Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau…
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Tunjangan rumah dinas anggota DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan sempat menjadi pemicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Indonesia.
    Ternyata, tunjangan rumah untuk anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) tidak jauh berbeda, dengan nominal yang juga cukup signifikan.
    Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 7 Tahun 2021, anggota DPRD Sumut berhak atas tunjangan rumah dinas sebesar Rp 40 juta per bulan.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD menerima tunjangan Rp 51 juta per bulan, dan Ketua DPRD Sumut mendapatkan Rp 60 juta per bulan.
    Ketika ditanya apakah nominal tunjangan rumah anggota DPRD Sumut dapat diubah melalui Pergub, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menyatakan, hal tersebut sangat mungkin dilakukan.
    Namun, perubahan tersebut harus melalui persetujuan DPRD Sumut.
    “Kalau ditanya apakah bisa diubah (Pergubnya), ya kami mau saja mengubah, kalau memang tim appraisal dari DPRD Sumut sama-sama sepakat. Kalau kami ubah sendiri, marah nanti (mereka),” ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/9/2025).
    Lebih lanjut, Bobby menjelaskan, besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim appraisal DPRD Sumut.
    “Karena semuanya kan (memang) melalui Pergub ya, jadi jangan seolah-olah di daerah lain juga banyak yang menyampaikan seperti itu, di kabupaten ini Pergub-nya buat di angka sekian,” tambahnya.
    “Itu angka yang memang sudah melalui TAPD, sudah melalui (tim) appraisal dan juga sama-sama melalui antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut,” tutup Bobby.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reshuffle Kabinet, Profesor Firman Noor Nilai Hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi Semakin Panas

    Reshuffle Kabinet, Profesor Firman Noor Nilai Hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi Semakin Panas

    Begitu pula dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi yang dinilai kerap tersangkut masalah hukum, seperti judi online (judol).

    Seirama dengan pergantian Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Kadir Karding, dimana ada persoalan bermain domino dengan sosok yang pernah berperkara dalam kasus pembalakan liar.

    “Menteri Olahraga Dito Ariotedjo hampir sama, karena memiliki persoalan kasus BTS. Cuma untuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini, siapa yang menyangka ikut diganti,” ujarnya.

    Pergantian Menpora ini memperkuat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sedang menunjukkan siapa bosnya.

    “Lebih ke arah memperlihatkan who’s the boss. Jadi pergantian ini masih persoalan internal,” urainya.

    Menurut dia, reshuffle menteri ini seharusnya lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Mengingat rakyat meminta juga pergantian untuk Kapolri.

    “Saya kira reshuffle ini belum mengakomodir keinginan rakyat yang begitu kuat terlihat dalam gelombang protes beberapa waktu lalu,” jelasnya.

    Dia menganalisa bahwa adanya gelombang protes ini juga kurang lebih akibat kebijakan dari Sri Mulyani yang terbiasa ingin menyenangkan pimpinan. Namun, dengan tidak mempertimbangkan risiko yang begitu mahal dan besar.

    “Ya, dengan program Prabowo yang mahal, Sri Mulyani justru memberikan dorongan yang meningkatkan beban rakyat dengan pengurangan transfer keuangan ke daerah. Akibatnya pajak meningkat di banyak daerah,” paparnya.

    Kondisi ini diperparah dengan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi rakyat. Akibatnya, muncul gelombang protes yang meledak dimana-mana.