Xcloud.id

Blog

  • Golkar Respons Usulan UU Anti-Flexing: Hal Sederhana Tak Perlu Diatur, Ruwet

    Golkar Respons Usulan UU Anti-Flexing: Hal Sederhana Tak Perlu Diatur, Ruwet

    Jakarta –

    Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menanggapi usulan anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani agar DPR membahas undang-undang anti-flexing. Sarmuji menilai tak semua hal perlu dibuatkan UU.

    “Saya belum membayangkan ya (UU anti-flexing). Hal yang sederhana tidak perlu diatur, ruwet ya. Jangan semua diatur Undang-Undang gitu loh,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Menurutnya, masing-masing partai dapat membuat code of conduct atau pedoman terkait hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggotanya. Nantinya, pedoman itu harus selalu diingatkan kepada para anggota.

    “Ini kan masalah ukuran kepatutan diri saja. Pasti masing-masing partai bisa membuat code of conduct, bisa membuat landasan etis, supaya masing-masing anggotanya itu memiliki ukuran kepatutan diri, dan itu perlu terus-menerus diingatkan kepada anggota DPR RI,” jelasnya.

    Maka, menurutnya, perihal flexing tak perlu diatur dalam UU. Dia mengatakan hal itu cukup dikawal oleh masing-masing pimpinan fraksi parpol.

    “Masa urusan flexing diatur Undang-Undang sih, ya cukup diatur oleh, dikawal oleh pimpinan fraksinya masing-masing,” ujarnya.

    “Rapat-rapat begini efektif saya pikir, karena mereka takut sama pimpinan fraksinya,” sambung dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani menyampaikan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra dalam pertemuan dengan seluruh fraksi Gerindra DPR RI malam ini. Dhani mengatakan dalam pertemuan itu dia mengusulkan adanya undang-undang anti-flexing untuk dibahas DPR RI.

    “Arahannya banyak. Cuma tadi satu yang paling penting, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing,” kata Dhani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9).

    Dhani mengatakan usulan itu langsung disampaikan ke pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut Dasco setuju atas usulan tersebut.

    “Saya juga iya-iya saja. Wong saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco, bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju,” ujar Dhani.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/maa)

  • Bank Raya salurkan kredit digital Rp13,42 triliun di kuartal II-2025

    Bank Raya salurkan kredit digital Rp13,42 triliun di kuartal II-2025

    Kami memulai tahun ini dengan momentum yang kuat, mencetak optimisme kinerja kuartalan yang baik.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya; kode emiten: AGRO), bank digital bagian dari BRI Group, menyampaikan penyaluran kredit digital selama kuartal II-2025 mencapai Rp13,42 triliun, atau meningkat 64,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia menyatakan kredit digital menjadi motor utama pertumbuhan perseroan, dengan outstanding mencapai Rp2,62 triliun, atau melonjak 79,2 persen yoy.

    “Kami memulai tahun ini dengan momentum yang kuat, mencetak optimisme kinerja kuartalan yang baik. Hal ini mencerminkan eksekusi yang disiplin dari strategi kami dan sinergi dengan ekosistem BRI Group,” kata dia, di Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan Pinang Dana Talangan menjadi produk unggulan yang menyalurkan Rp11,36 triliun pembiayaan digital kepada sekitar 43 ribu agen BRILink dan Agen Gadai di seluruh Indonesia, atau tumbuh 57,5 persen yoy.

    Sementara produk Pinang Flexi mencatatkan outstanding Rp1,01 triliun, atau melonjak 162,4 persen yoy, dan produk Pinang Maksima mencatatkan outstanding Rp723,87 miliar, atau tumbuh 137,3 persen yoy.

    Ida mengatakan pertumbuhan kredit tersebut turut mendorong kenaikan total aset perseroan menjadi Rp13,34 triliun.

    Terkait profitabilitas, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp32,93 miliar pada kuartal II-2025, melonjak 64,5 persen yoy. Peningkatan kinerja juga tercermin dari rasio Net Interest Margin (NIM) yang naik menjadi 4,91 persen dari sebelumnya 4,31 persen.

    Dia menyatakan imbal hasil aset (Return of Asset/ROA) juga membaik menjadi 0,50 persen dari 0,32 persen pada periode yang sama tahun lalu, sedangkan imbal hasil ekuitas (Return on Equity/ROE) meningkat menjadi 2,04 persen dari 1,25 persen.

    Dari sisi pendanaan, Ida menuturkan aplikasi Raya Apps telah digunakan lebih dari 1,05 juta nasabah hingga Juni 2025 dengan transaksi mencapai 2,1 juta kali, tumbuh 42,7 persen yoy.

    Ia menyampaikan pertumbuhan tabungan digital (digital saving) juga meningkat signifikan mencapai Rp1,5 triliun atau meningkat 66,6 persen yoy, sehingga mendorong kenaikan dana murah (Current Account Saving Account/CASA) sebesar 7,6 persen yoy menjadi Rp2,5 triliun.

    Perseroan mampu menjaga posisi likuiditas dan permodalan dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 86,74 persen, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 313,41 persen, Net Stable Funding Ratio (NSFR) 154,08 persen, serta Capital Adequacy Ratio (CAR) 43,99 persen, semuanya jauh di atas ketentuan minimum.

    “Kami optimis pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dapat terus tercapai di sisa tahun 2025. Optimisme ini tentunya didukung oleh perkuatan inovasi produk digital, penerapan disiplin keuangan yang ketat untuk menjaga profitabilitas, sehingga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Ida Bagus Ketut Subagia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY: Tanggul laut Pantura Jawa dikombinasikan dengan mangrove

    AHY: Tanggul laut Pantura Jawa dikombinasikan dengan mangrove

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan tanggul laut di pantai utara (Pantura) Jawa akan dikombinasikan dengan solusi alami berupa penanaman mangrove sesuai kondisi geografis daerah.

    Hal itu disampaikan AHY usai dirinya bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) Didit Herdiawan Ashaf dan jajaran melakukan rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    “Tadi ke depan di depan Bapak Presiden kami juga menyampaikan bahwa pada saatnya kita ingin menghadirkan solusi yang sifatnya terintegrasi, kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut tapi juga solusi yang lebih alami contohnya dengan mangrove,” kata AHY usai pertemuan.

    Dia menjelaskan tidak semua kawasan pesisir di Pantura Jawa membutuhkan tanggul laut. Menurut AHY, pembangunan akan menyesuaikan kondisi wilayah, termasuk tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan tingkat kerentanan terhadap banjir rob.

    “Jadi kalau melihat peta Jawa, pantura Jawa, kan tentu dengan konturnya secara geografis ada yang memang sudah sangat buruk kondisinya, land subsidence-nya buruk ya. Jadi mau tidak mau harus ada tanggul laut. Sekian kilometer di depan dari pantai. Tapi ada yang masih bisa dengan penguatan tanggul pantai,” ujarnya.

    Dia menambahkan pada kawasan yang kondisi geografisnya masih memungkinkan, penanaman mangrove akan lebih efektif sekaligus efisien untuk melindungi masyarakat pesisir.

    “Nah ada juga yang tidak terlalu parah, justru dengan mangrove lebih bagus gitu, lebih efektif dan lebih efisien. Jadi nanti akan ada kombinasi,” kata AHY.

    Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan proteksi Pantura Jawa ini sangat esensial dalam rangka menyelamatkan masyarakat di pesisir Pantura Jawa yang setiap saat terancam bencana akibat penurunan permukaan tanah hingga banjir rob.

    “Termasuk kita ingin melindungi berbagai kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus yang juga banyak tergelar di pantai utara Jawa,” ucap dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bocoran Spesifikasi dan Harga Phone 17 Series hingga iPad Pro Baru Jelang Gelaran Apple ‘Awe Dropping’ – Page 3

    Bocoran Spesifikasi dan Harga Phone 17 Series hingga iPad Pro Baru Jelang Gelaran Apple ‘Awe Dropping’ – Page 3

    Awe Dropping, sebuah acara peluncuran produk terbaru besutan Apple akan diselenggarakan di California, Amerika Serikat, hari Selasa (9/9/2025), pukul 10.30 pagi waktu setempat.

    Secara latar belakang, merupakan rangkaian pelucuran besar dari berbagai macam produk yang pertama kali diinisiasi pada 2025 ini. Kabarnya, mulai dari iPhone, Apple Watch, AirPods, Apple TV, sampai AirTag akan diluncurkan pada agenda tersebut.

    Walaupun terbilang megah karena dibuat untuk serangkaian produk baru yang massal, tak dapat dipungkiri acara ini masih mendapati batasan waktu dan tempat dalam penyelenggaraannya.

    Namun, buat kamu yang belum berkesempatan tetapi tertarik untuk mengikuti acara peluncuran ini,  mereka menyediakan live streaming melalui beberapa platform, seperti situs resmi Apple, YouTube, dan Apple TV.

    Buat kamu yang tertarik untuk ikut serta dalam peluncuran iPhone 17 series melalui sistem daring, kamu bisa menonton siaran langsung ini pada hari Rabu, (10/9/2025) pukul 00.00 WIB.

  • Genjot Standar HSSE, PIS Dorong Daya Saing Pelayaran RI di Kancah Global

    Genjot Standar HSSE, PIS Dorong Daya Saing Pelayaran RI di Kancah Global

    Jakarta –

    PT Pertamina International Shipping (PIS) mendorong komitmen Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi kepemimpinan dan budaya kerja yang harus mengakar di seluruh aspek bisnis. Pendekatan ini menjadi penekanan utama dalam HSSE Leaders Forum 2025.

    Adapun HSSE Leaders Forum 2025 bertema ‘From Commitment to Action: Integrating Assurance into Strategic Shipping Excellence’ berlangsung di Jakarta (27/08) yang lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Ari Priadi, menegaskan keselamatan maritim sesungguhnya dimulai dari manusia. Lebih dari 90% kecelakaan laut berakar pada faktor manusia, baik karena kelelahan, kurangnya kesadaran situasional, maupun lemahnya kepatuhan prosedur.

    “Tantangan faktor manusia adalah tanggung jawab kolektif kita semua. Setiap pelaut bukan hanya pekerja, tetapi penjaga keselamatan di laut. Dengan kepemimpinan yang konsisten, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, kita bisa membangun budaya keselamatan maritim yang kokoh sehingga HSSE benar-benar menjadi identitas, bukan sekadar kewajiban,” tegas Capt. Antoni dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).

    Oleh karena itu, menurutnya kesejahteraan pelaut harus menjadi prioritas utama. Kesehatan fisik dan mental, jam kerja yang manusiawi, serta lingkungan kerja yang aman adalah fondasi pencegahan insiden.

    Pengawasan jam kerja dan istirahat sesuai International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), hingga penyediaan perlindungan sosial merupakan investasi untuk keselamatan bersama.

    Sementara itu, Direktur Armada PIS, M. Irfan Zainul Fikri, menyatakan bahwa HSSE adalah ukuran kualitas dan tolok ukur keberlanjutan bisnis, bukan hanya sekadar hasil audit teknis.

    “HSSE menjadi second line of defense yang memastikan bahwa semua keputusan bisnis, baik operasional, komersial, maupun strategis, dijalankan secara selamat, aman, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan” ujarnya.

    Lebih lanjut, Irfan menjelaskan perkembangan teknologi digital, artificial intelligence (AI), dan analisis prediktif dapat mengubah pendekatan HSSE dari reaktif ke proaktif, bahkan prediktif. Dengan demikian, HSSE menjadi nilai strategis yang memperkuat daya saing bisnis di tingkat global.

    PIS telah menginisiasi berbagai langkah strategis untuk memperkuat standar HSSE nasional. Salah satunya adalah upaya peningkatan keandalan armada melalui standarisasi manajemen kapal. Inisiatif ini memastikan keseragaman standar operasional, peningkatan efisiensi, dan pemenuhan regulasi internasional yang lebih ketat.

    Karena standar keselamatan yang tinggi, PIS berhasil mencatatkan pencapaian zero fatality kru kapal dan 40,5 juta jam kerja aman sepanjang 2024 lalu.

    PIS juga memprakarsai Pertamina Safety Approval (PSA), mekanisme vetting nasional yang kini diadopsi secara luas, bahkan oleh industri perkapalan lainnya. PSA menjadi acuan penting dalam memastikan kapal memenuhi standar keselamatan sebelum dioperasikan.

    Inovasi lain termasuk usulan batas usia kapal produk maksimum 28 tahun pada 2025, yang kemudian akan diturunkan menjadi 25 tahun pada 2028. Semua langkah ini menunjukkan HSSE PIS bergerak ke arah transformasi regulasi sekaligus memfasilitasi keberlanjutan industri.

    Termasuk dalam hal ini, PIS juga menerapkan standarisasi pengelolaan kapal dengan mengacu standar internasional untuk menjaga keselamatan, keandalan, integritas, dan keberlanjutan. Standarisasi ini dilakukan dengan proses yang ketat

    Terdapat beberapa standar global yang harus dipenuhi untuk pengelolaan kapal mulai dari Zero NoA, Zero Fraud, TMSA, dan aktif SIRE di mana kesemuanya merupakan standar yang lazim di industri perkapalan internasional.

    Melalui HSSE Leaders Forum 2025, PIS menegaskan HSSE bukan sekadar program, melainkan bagian dari identitas perusahaan yang membentuk budaya kerja, mengedepankan faktor manusia, serta mengintegrasikan teknologi.

    Pendekatan inilah yang akan membawa industri pelayaran nasional menuju shipping excellence sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah industri maritim global.

    (anl/ega)

  • Kemenperin akselerasi transformasi IKM fesyen berkelanjutan

    Kemenperin akselerasi transformasi IKM fesyen berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempercepat transformasi industri kecil menengah (IKM) fesyen agar lebih berorientasi lingkungan dan berkelanjutan, mengingat sektor ini memiliki pengaruh besar dalam pelestarian lingkungan.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa menyatakan transformasi ini tidak hanya mendukung pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang melibatkan komunitas lokal, desainer muda, hingga pelaku IKM di berbagai daerah.

    “Dengan kekayaan budaya wastra dan kreativitasnya, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor fesyen memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep industri berkelanjutan,” ucap dia.

    Disampaikan Menperin, sebagai bagian dari upaya tersebut, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) terus mengupayakan strategi pengembangan industri fesyen yang mendukung pertumbuhan industri ramah lingkungan.

    Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menjelaskan upaya akselerasi transformasi di industri fesyen ini, salah satunya dengan membangun kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, komunitas, pelaku usaha kreatif, dan pihak swasta.

    Contoh implementasinya, yaitu Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) yang merupakan satuan kerja di bawah Ditjen IKMA Kemenperin bersinergi dengan TRI Cycle dalam penyelenggaraan Sustainable Fashion Festival (SFF) 2025 pada 2–3 Agustus 2025 lalu di Denpasar, Bali.

    “Festival ini mendapatkan sambutan antusias dari berbagai lapisan masyarakat dan menjadi wadah edukasi, kreativitas, sekaligus aksi nyata menuju fesyen berkelanjutan,” katanya.

    Reni mengemukakan, antusiasme masyarakat dan pelaku IKM pada penyelenggaraan festival ini menjadi bukti meningkatnya minat masyarakat terhadap fesyen berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat ini agar terus berkembang dan memberi dampak luas bagi pelaku industri lokal.

    Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) Kemenperin Dickie Sulistya Aprilyanto menjelaskan, festival ini menjadi ajang peluncuran dua inisiatif baru yang digagas oleh Brand TRI Cycle, alumni program Creative Business Incubator BPIFK 2018, yakni Rekynd Hub dan Brickini.

    Peluncuran ini menjadi langkah penting dalam mempertegas posisi SFF 2025 sebagai pusat inovasi keberlanjutan berbasis komunitas.

    “Kedua inisiatif tersebut tidak hanya menawarkan solusi kreatif dalam pengelolaan limbah tekstil, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk menghargai pakaian dari sisi fungsi dan keberlanjutan, bukan semata mengikuti tren,” katanya.

    Dickie juga menuturkan, Rekynd Hub diperkenalkan sebagai wadah pengelolaan tekstil dengan konsep textile circularity, di mana pengunjung dapat menyumbangkan pakaian bekas, mengolahnya kembali, sekaligus membeli pakaian preloved lokal (non-impor) melalui sistem unik berbasis berat. Sedangkan Brickini merupakan hasil kolaborasi TRI Cycle dan Parongpong Raw Lab yang mengolah limbah pakaian renang dari produsen swimwear di Bali.

    “Kami ingin mendorong masyarakat untuk melihat pakaian bukan hanya sebagai produk konsumsi jangka pendek, tetapi juga sebagai aset yang bisa diberdayakan kembali, memberikan nilai baru, dan mengurangi timbunan limbah tekstil,” ucapnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyak Anak Muda di China Mendadak Pura-pura Kerja, Inikah Pemicunya?

    Banyak Anak Muda di China Mendadak Pura-pura Kerja, Inikah Pemicunya?

    Jakarta –

    Banyak anak muda di China belakangan berpura-pura kerja. Seperti yang dijalani Xiao Ding (30), sehari-hari ia memulai hari seperti kebanyakan orang bekerja.

    Berpakaian, mengemasi barang-barangnya, lalu pergi ke perpustakaan umum, menyalakan laptop, dan menghabiskan hari seolah-olah tengah bekerja. Padahal, sebenarnya, ia sedang menganggur.

    “Saya belum memberi tahu keluarga saya bahwa saya berhenti bekerja,” katanya, dikutip dari CNA, Selasa (9/9/2025).

    “Sampai saya menemukan masa depan saya, saya tidak ingin menularkan kecemasan saya kepada mereka.”

    Rutinitas ini, menurutnya, bukan tentang tipu daya, melainkan soal disiplin. Setelah hampir delapan tahun berkecimpung di dunia pemasaran teknologi, ia berhenti bekerja pada 2023 dan kini telah menganggur selama 22 bulan.

    “Saya memilih untuk berpura-pura bekerja karena dua alasan: Pertama, untuk menjaga jadwal harian yang teratur. Kedua, untuk memberi diri saya tekanan untuk ‘pergi bekerja’,” cerita Xiao.

    Namun, pencarian itu sangat melelahkan. Bahkan setelah mengirimkan lebih dari seribu resume, ia hanya mendapatkan empat wawancara, yang semuanya gagal.

    “Saya mengaitkannya dengan iklim perekrutan (saat ini) yang buruk,” kata Xiao.

    Di titik terendah pencarian kerjanya, ia menghabiskan waktu berhari-hari di tempat tidur sambil hanya menghabiskan waktu di depan layar ponselnya.

    “Seluruh tubuh saya sakit karena kebanyakan tidur,” katanya. “Saat itulah saya benar-benar mengerti apa arti ‘hidup dalam keadaan linglung’. Saya merasa tidak berharga sama sekali bagi masyarakat.”

    Faktanya, Xiao tidak sendirian.

    Tren Pengangguran di China

    Di Tiongkok, lulusan baru dan dewasa muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan mengatasinya dengan berpura-pura, pergi ke perpustakaan dan kafe untuk mempertahankan suasana kerja yang nyaman di tengah kenyataan pahit.

    Tingkat pengangguran kaum muda di China naik ke level tertinggi dalam 11 bulan pada Juli. Tingkat pengangguran perkotaan untuk kelompok usia 16-24 tahun, tidak termasuk mahasiswa, naik menjadi 17,8 persen, karena jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja mencapai rekor.

    Meskipun tampak main-main, tren ‘berpura-pura bekerja’ ini menutupi kenyataan. Bagi generasi yang diajarkan untuk berjuang tetapi kini menemukan tempatnya, para ahli mengatakan hal itu merupakan mekanisme koping yang dibumbui ironi dan humor.

    “Layaknya ungkapan ‘berbaring telentang’, tindakan berpura-pura bekerja mengandung nada mengejek diri sendiri dan kepasrahan yang jenaka,” kata Zhan Yang, seorang profesor madya antropologi budaya di Universitas Politeknik Hong Kong (PolyU).

    “Hal itu tidak hanya mencerminkan kekecewaan tetapi juga keterlibatan yang kreatif, bahkan ironis, dengan ekspektasi masyarakat.”

    Hal ini khususnya sulit di China, saat harga diri seseorang masih terjerat erat dengan budaya yang menghargai pekerjaan dan produktivitas, tambah Zhan.

    “Berpura-pura bekerja adalah cara bagi kaum muda untuk mempertahankan rutinitas, identitas, dan rasa memiliki sosial tanpa adanya pekerjaan yang bermakna.”

    Beberapa orang mengambil langkah lebih jauh dengan berpura-pura bekerja, menyewa meja di kantor tiruan yang menciptakan kembali ritme kerja, tanpa pemberi kerja.

    Dilengkapi dengan komputer, meja, ruang rapat, dan akses internet, ruang-ruang ini semakin populer di kota-kota besar China seperti Shanghai, Shenzhen, dan Chengdu.

    Di sebuah kantor yang disinari matahari di pinggiran Hangzhou, belasan anak muda duduk dengan tenang di meja mereka.

    Beberapa mengetik dengan intens, yang lain sibuk di depan dasbor di monitor. Beberapa bergumam ke headset sambil menerima panggilan.

    Sebuah printer berdengung di sudut ruangan. Di pintu masuk, sebuah papan nama terpasang di dinding dengan huruf yang ceria bertuliskan.

    “Anda tangani hidup, kami tangani aktingnya ,sebuah permainan peran kantor 24 jam.”

    Inilah premis dari ‘Berpura-pura Bekerja’ di Perusahaan Tanpa Batas, sebuah kantor tiruan yang telah viral di media sosial China.

    Dengan biaya serendah 30 yuan per hari, tempat ini menawarkan ‘karyawan’ cara untuk mensimulasikan pengalaman berkantor dengan menyewa meja, masuk pukul 9 pagi, bahkan mungkin mengenakan lencana perusahaan.

    Bisnis ini dijalankan oleh Chen Yingjian, seorang wirausahawan lokal yang berharap dapat menyediakan ruang aman yang fungsional bagi kaum muda dalam pencarian kerja mereka.

    Ide ini muncul pada bulan Juli, hampir secara tidak sengaja, ketika putra seorang teman yang menganggur bertanya apakah ia bisa melakukan simulasi wawancara kerja di kantornya.

    Dalam waktu kurang dari sebulan, Chen telah menerima ribuan pertanyaan. Ia menyaring pelamar secara langsung, menyambut mereka yang memiliki rencana konkret dan menolak mereka yang ia yakini tidak serius untuk bekerja di sana.

    Di ruang ini, ada beberapa aturan, dilarang tidur, dilarang bermain game, dan dilarang berisik.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Sorotan Menko PMK soal Anak Muda Terindikasi Hepatitis-Kolesterol Tinggi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Sjafrie Sjamsoeddin Janji Jaga Negara, Meski Rangkap Jabatan Menkopolkam Ad Interim

    Sjafrie Sjamsoeddin Janji Jaga Negara, Meski Rangkap Jabatan Menkopolkam Ad Interim

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap jabatan sebagai Menkopolkam Ad Interim. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai Menkopolkam Ad Interim, meski mengemban dua jabatan sekaligus.

    Dia mengatakan sudah terbiasa menduduki berbagai posisi seperti menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Tim Pengarahan Penertiban Kawasan Hutan.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi kementerian koordinator akan saya tingkatkan dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya dikutip akun YouTube Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

    Jika dibutuhkan sinkronisasi antar lembaga dan kementerian, Sjafrie mengaku siap melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berlaku.

    Di hari pertama bekerja, dia menegaskan kepada jajaran di Kemenkopolkam untuk fokus bekerja, disiplin, dan menjalankan tugas secara efektif serta efisien.

    Walaupun merangkap jabatan, dia menjamin keamanan negara tetap terjaga sebagai sikap atas polemik yang terjadi di masyarakat belakangan ini.

    “Selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman,” jelasnya.

    Adapun, dia mengaku belum menjalin komunikasi dengan mantan Menkopolkam Budi Gunawan.

    “Ini hari pertama saya masuk di kantor Menkopolkam dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penegasan sebagai Menkopolkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa,” terangnya.

  • PBOC perbarui “currency swap” dengan beberapa negara Eropa

    PBOC perbarui “currency swap” dengan beberapa negara Eropa

    Beijing (ANTARA) – Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBOC) memperbarui perjanjian pertukaran mata uang (currency swap) bilateral masing-masing dengan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB), Swiss National Bank (SNB), dan National Bank of Hungary (MNB).

    Nilai currency swap PBOC-ECB mencapai 350 miliar yuan (1 yuan = Rp2.292) atau setara 45 miliar euro (1 euro = Rp19.181), dan berlaku selama tiga tahun, menurut pernyataan PBOC.

    Kesepakatan PBOC dengan SNB bernilai 150 miliar yuan atau setara 17 miliar franc Swiss (1 franc Swiss = Rp20.541), dan berlaku selama lima tahun. Sementara itu, kesepakatan PBOC dengan MNB juga berlaku selama lima tahun dengan nilai currency swap mencapai 40 miliar yuan atau setara 1,9 triliun forint Hongaria (1 forint Hongaria = Rp49).

    Pembaruan perjanjian pertukaran mata uang itu akan lebih memperdalam kerja sama moneter dan keuangan, memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral antara China dan perekonomian terkait, serta menopang stabilitas pasar keuangan, demikian pernyataan tersebut.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah serap Rp24,45 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Pemerintah serap Rp24,45 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp79,55 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp24,45 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 9 September 2025.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, di Jakarta, Selasa, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp79,55 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri SPN12260910 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp5,1 triliun dari penawaran masuk Rp5,16 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,15294 persen dengan jatuh tempo 10 September 2026.

    Serapan berikutnya berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,85 triliun dari penawaran masuk Rp8,95 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,76921 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Selanjutnya, pemerintah menyerap masing-masing Rp3,35 triliun dari seri FR0107 (pembukaan kembali) dan FR0102 (pembukaan kembali).

    Seri FR0107 menerima penawaran masuk sebesar Rp5,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,89986 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Sementara seri FR0102 mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp3,74 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,93976 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,5 triliun dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp24,46 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,45000 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan dana sebesar Rp2,8 triliun dari penawaran masuk Rp3,54 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,94954 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Serapan terakhir berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp1,5 triliun dari penawaran masuk Rp27,59 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,82943 persen dan jatuh tempo 15 Maret 2031.

    Adapun untuk seri SPN03251210 (penerbitan baru), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp520 miliar.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.