Xcloud.id

Blog

  • Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mencopot Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkiran Bangsa (PKB) Periode 2014 – 2019 Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Posisi Karding digantikan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengaku menaruh harapan besar terhadap perbaikan dan penguatan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Mukhtarudin yang baru dilantik kemarin.

    Di lain sisi, Ninik mengingatkan, agar kebijakan pembukaan moratorium penempatan PMI tidak dilakukan secara gegabah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan yang jelas dan terukur bagi seluruh calon PMI.

    “Jangan asal membuka moratorium tanpa kesiapan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa calon PMI mendapatkan pendampingan yang sistematis dan terukur, sehingga kompetensi mereka benar-benar terjamin dan siap bersaing secara global,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo ini, Selasa (9/9/2025).

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal, yang dinilai masih menjadi persoalan serius dan berdampak langsung pada keselamatan serta martabat para pekerja migran Indonesia.

    Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal kebijakan dan program Kementerian P2MI agar senantiasa berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari proses pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.

    “Pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi sindikat atau oknum yang bermain di balik pengiriman PMI ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kemanusiaan,” katanya. [hen/ian]

  • Yusril dan Otto Hasibuan Kunjungan Tahanan Kerusuhan Agustus, Sempatkan Dialog dengan Delpedro Marhaen

    Yusril dan Otto Hasibuan Kunjungan Tahanan Kerusuhan Agustus, Sempatkan Dialog dengan Delpedro Marhaen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    Penegasan itu disampaikan usai meninjau kondisi para tahanan yang ditangkap imbas unjuk rasa pada akhir Agustus lalu, yang kini ditahan di Polda Metro Jaya, Selasa (9/9).

    Yusril memastikan pemerintah tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Ia menyempatkan berkomunikasi langsung dengan para tahanan, menanyakan kondisi, kebutuhan dasar, serta memastikan tidak ada perlakuan yang melanggar HAM.

    Menurutnya, negara berkewajiban menjamin perlindungan HAM setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menghadapi proses hukum.

    “Kami ingin memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah juga mengedepankan restorative justice, khususnya bagi tahanan anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu,” ujar Yusril.

    Ia menegaskan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa dari 68 tersangka yang ditahan, tidak ada yang terindikasi melakukan tindak pidana makar maupun terorisme. Seluruh kasus yang menjerat para tersangka berkaitan dengan tindak pidana umum dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    “Dari komunikasi dengan para tahanan, mereka menyampaikan diperlakukan dengan baik dan tidak mengalami pelanggaran HAM,” tambah Yusril.

  • Cucun tegaskan DPR terus kawal Sekolah Rakyat agar sesuai visi Prabowo

    Cucun tegaskan DPR terus kawal Sekolah Rakyat agar sesuai visi Prabowo

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan memastikan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, visi Presiden untuk program Sekolah Rakyat adalah menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan mampu menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,” kata Cucun dalam keterangannya saat mengunjungi sekolah rakyat di wilayah Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dia menilai Sekolah Rakyat adalah terobosan strategis untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Dia pun berkeliling area sekolah untuk melihat kondisi ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung lainnya. Ia juga mencatat dan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan sekolah guna menunjang kualitas pendidikan para siswa.

    Atas hal itu, dia pun langsung menelepon Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR RI dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat

    Menurut Cucun, pendidikan adalah fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk melahirkan generasi baru yang lebih percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka DPR Cucun: Sekolah Rakyat tentang Membangun Masa Depan Anak

    Waka DPR Cucun: Sekolah Rakyat tentang Membangun Masa Depan Anak

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Cucun A Syamsurijal mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini dalam rangka pengawasan program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungan itu, Cucun didampingi oleh anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin, serta Kepala Bidang PAI Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Prof Asnawi. Hadir juga Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Idit Supriadi Priatna, serta para tenaga pendidik dan tokoh masyarakat setempat.

    Berdasarkan rilis yang diterima detikcom, Selasa (9/9/2025), kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan dialog dan peninjauan langsung fasilitas sekolah. Cucun keliling area sekolah untuk melihat kondisi ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung lainnya.

    Cucun juga mencatat dan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan sekolah guna menunjang kualitas pendidikan para siswa di Sekolah Rakyat tersebut.

    Dalam sambutannya, Cucun menegaskan pendidikan adalah pondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk melahirkan generasi baru yang lebih percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” kata Cucun dalam pesannya kepada wartawan.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama di Indonesia yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melalui Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lain.

    Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas dan pelatihan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan menyasar keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat hadir untuk menjamin hak pendidikan dasar, menumbuhkan kemandirian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi modal penting bagi masa depan bangsa.

    Dalam kunjungan ini, Cucun langsung menelpon Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dia menyampaikan dukungan yang menjadi penguat kebijakan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR RI dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menegaskan komitmen DPR untuk terus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan visi Presiden, yakni menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan mampu menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,” imbuhnya.

    (fas/gbr)

  • Indonesia-Selandia Baru siap tingkatkan kerja sama berantas narkotika

    Indonesia-Selandia Baru siap tingkatkan kerja sama berantas narkotika

    “Saya berharap kerja sama antara BNN RI dan pemerintah Selandia Baru ke depan dapat semakin meningkat, khususnya dalam bidang pemberantasan narkotika, baik berupa pelatihan maupun pertukaran informasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru siap meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan narkotika, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (8/9).

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Inspektur Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan BNN RI dan pemerintah Selandia Baru sebelumnya pernah memiliki beberapa program kerja sama, di antaranya pertukaran polisi wanita pada tahun 2007 dan pelatihan anggota BNN di New Zealand Police Dog Training School pada tahun 2017.

    “Saya berharap kerja sama antara BNN RI dan pemerintah Selandia Baru ke depan dapat semakin meningkat, khususnya dalam bidang pemberantasan narkotika, baik berupa pelatihan maupun pertukaran informasi,” ungkap Irjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu dengan adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) Selandia Baru Phillip Taula ke Kantor BNN RI, Suyudi berharap kerja sama yang baik dengan pemerintah Selandia Baru dapat terus terjalin dan terealisasi dalam berbagai program nyata.

    Dikatakan bahwa hal tersebut mengingat BNN RI sangat memerlukan pelatihan dalam memperdalam investigasi, mata uang kripto (cryptocurrency), maupun web gelap (dark web).

    Dia pun turut berharap dengan adanya audiensi tersebut hubungan baik BNN RI dengan pemerintah Selandia Baru yang telah lama terjalin semakin erat.

    Sementara itu, Dubes Selandia Baru Phillip Taula yang baru saja dilantik pada Februari 2025, pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Suyudi atas pelantikannya sebagai Kepala BNN RI.

    “Saya ingin mengenal BNN lebih dekat dan meningkatkan kerja sama khususnya dalam bidang penanganan narkotika,” ujar Philip.

    Dalam kunjungan kerja itu, Dubes Selandia Baru didampingi oleh Atase Kepolisian Selandia Baru Paul Borrell serta Penasihat Kepolisian, Politik, dan Keamanan Kedubes Selandia Baru Awan Poesoro, diterima secara langsung oleh Kepala BNN RI

    Adapun Kepala BNN RI didampingi Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI Agus Irianto, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pemberantasan BNN RI Budi Wibowo, dan Direktur Interdiksi BNN RI Tery Zakiar Muslim.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY Ajak Investor Tanam Modal di Proyek Tanggul Laut Raksasa

    AHY Ajak Investor Tanam Modal di Proyek Tanggul Laut Raksasa

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara terkait pendanaan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Sejumlah skema disebut telah disimulasikan terkait kebutuhan pembangunannya.

    “Ini masih terus dilengkapi supaya lebih detail. Kami ingin meyakinkan bahwa segala sesuatunya itu lebih tepat sasaran, efisien, tetapi benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    AHY memastikan pembangunan Giant Sea Wall tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengundang pihak swasta untuk investasi sebesar-besarnya di proyek ini.

    “Berbicara project besar ini membutuhkan investasi, tidak hanya kita bisa bersandar pada fiskal yang kita miliki. Tentunya kita mengundang investasi sebesar-besarnya, tentu yang bisa menjawab berbagai tantangan di berbagai daerah tadi,” ucapnya.

    Sayangnya AHY belum bisa merinci terkait target investasi yang dibutuhkan, termasuk negara mana saja yang sudah berminat. Saat ini terkait pendanaan masih bersifat studi awal dan akan dilengkapi lagi.

    “Ada dalam dan luar negeri, sejumlah negara. Tentu kita sedang pertimbangkan masak-masak semuanya,” imbuhnya.

    AHY mengatakan kehadiran Giant Sea Wall sangat perlu untuk menyelamatkan masyarakat yang tinggal di pesisir Pantura Jawa. Mereka setiap saat disebut terancam bencana akibat penurunan permukaan tanah.

    “Proteksi Pantura Jawa ini bukan hanya perlu, tetapi benar-benar sangat esensial dalam rangka menyelamatkan masyarakat yang tinggal di pesisir Pantura Jawa yang setiap saat terancam bencana akibat penurunan permukaan tanah, land subsidence dan juga banjir rob. Termasuk kita ingin melindungi berbagai kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus yang juga banyak tergelar di pantai utara Jawa,” kata AHY.

    (aid/rrd)

  • Video: 50 Gedung Hancur, Netanyahu Usir Warga Gaza

    Video: 50 Gedung Hancur, Netanyahu Usir Warga Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia -Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim telah menghancurkan 50 gedung bertingkat di Gaza City hanya dalam dua hari. Netanyahu juga menegaskan akan ada operasi darat besar-besaran.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (09/09/2025).

  • Viral, Pelayan yang Hilang Ternyata Gabung Sekte di Skotlandia

    Viral, Pelayan yang Hilang Ternyata Gabung Sekte di Skotlandia

    Jakarta –

    Seorang pelayan hilang misterius bersama anak perempuannya. Baru diketahui, ternyata dia tinggal bersama suku asing di Skotlandia dan ogah pulang.

    Dia adalah Kaura Taylor (21) asal Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kaura Taylor dan anaknya meninggalkan keluarga serta para sahabat yang kebingungan.

    Melansir Mirror, kekhawatiran keluarga dan sahabat makin menjadi setelah Kaura Taylor muncul dengan identitas baru, dia pun bergabung dengan ‘Kingdom of Kubala‘.

    Dia menceritakan bagaimana dia telah meninggalkan nama lamanya, menyebut dirinya Asnat di dalam suku tersebut bersama Ratu Nandi (43) seorang ibu dari tujuh anak yang lahir dengan nama Jean Gasho dan suaminya ‘Raja Atehene’.

    Taylor, seorang lulusan SMA yang sebelumnya bekerja di pom bensin dan sebagai pelayan, digambarkan sebagai anak yang rajin ke gereja. Sebelum gabung dengan Raja dan Ratu, Taylor ternyata telah berkirim pesan kepada mereka selama berbulan-bulan sebelum meninggalkan kehidupan lamanya.

    Ia kini diyakini tinggal di sebuah hutan di Jedburgh. Ia duduk di dekat kaki Raja dan Ratu, serta harus menatapnya untuk meminta persetujuan sebelum ia mengizinkannya berbicara.

    Dalam wawancara mendalam pertamanya tentang masa lalunya, Asnat menceritakan bagaimana ia bahkan tidak pernah meninggalkan Dallas sebelum tiba di Skotlandia, tetapi sekarang tidak berniat untuk pulang.

    Ketiganya telah menetap di hutan Skotlandia dengan niat untuk merebut kembali tanah yang mereka katakan telah dicuri dari nenek moyang mereka di Dataran Tinggi 400 tahun yang lalu. Dia menceritakan bahwa ia bertugas membuat makanan dan api unggun sebagai pelayan setia. Namun, ia mengatakan ia tidak menyesal meninggalkan semuanya dan menolak permohonan dari teman dan keluarga di AS yang memintanya untuk pulang.

    Lebih lanjut, Kaura Taylor mengatakan tidak semua orang yang menuntut pulang adalah orang yang benar-benar dekat dengannya. Dia mengaku tidak semua orang mengerti bahwa dia menjalani hidup yang keras saat masih berada di Dallas.

    Diketahui bahwa terjadi bentrokan antara suku dan penduduk setempat. Bentrokan ini telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sebuah serangan terhadap kamp direkam oleh ‘sang ratu’ dan Kaura yang tampak sangat tertekan dan harus ditenangkan.

    Suku tersebut telah diusir dari satu lokasi dan surat pengusiran lanjutan dikeluarkan pada hari Jumat yang memerintahkan suku tersebut untuk mengosongkan lokasi mereka saat ini.

    Permintaan ini telah ditolak oleh ‘Raja dan Ratu’ yang mengatakan mereka tidak mengakui hukum setempat. Berbicara dari kamp, ‘Raja’, yang bernama asli Kofi Offeh menuturkan pendapatnya.

    “Kerajaan Kubala adalah untuk orang-orang terpilih — orang-orang kami yang dideportasi dari sini dari empat penjuru bumi, Haiti, Ghana, Trinidad dan Tobago, dan Jamaika. Di luar itu, ada orang-orang yang ingin menjadi bagian dari Kubala, orang-orang dari ras lain,” ujar Offeh.

    Ia menambahkan mereka tidak bekerja pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Mereka juga tidak makan babi dan daging haram.

    “Jadi jika Anda ingin menjadi bagian dari Kubala, Anda harus meninggalkan dunia dan kembali kepada jalan yang sempit agar Anda kini dapat melihat kemuliaan kepolosan,” tandasnya.

    (ask/ask)

  • BBM Untuk SPBU Swasta Dipastikan Tersedia di Kilang Pertamina

    BBM Untuk SPBU Swasta Dipastikan Tersedia di Kilang Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Kilang milik PT Pertamina (Persero) siap menyuplai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU Swasta. Hal ini guna mengatasi kekosongan stok beberapa produk BBM SPBU Swasta dalam sepekan terakhir ini.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman memastikan bahwa spesifikasi BBM yang dimiliki perusahaan migas pelat merah tersebut juga telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan para SPBU swasta.

    Menurutnya, spesifikasi BBM yang dipasarkan di Indonesia sudah diatur melalui Keputusan Dirjen Migas. Diantaranya mencakup BBM jenis bensin dengan kadar oktan 90, 92, 95, hingga 98.

    “Ini saya sudah baca kan speknya, tersedia dan sesuai dengan spek yang sudah ada,” kata Laode ditemui di Kantornya, Selasa (9/9/2025).

    Ia pun menjelaskan setidaknya terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan berdasarkan hasil rapat bersama Badan Usaha swasta pada hari ini. Salah satunya terkait sinkronisasi pasokan BBM, dimana badan usaha swasta diminta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Badan Usaha Swasta yang tadi sudah kita undang Kita arahkan untuk melakukan sinkronisasi volumenya dengan Pertamina,” ujar Laode.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, tidak ada tambahan impor baru untuk memenuhi stok BBM di SPBU Swasta. Mengingat, kuota impor untuk SPBU swasta sebenarnya sudah ditingkatkan sebesar 10% dibandingkan tahun lalu.

    Alih-alih menambah impor, badan usaha swasta didorong untuk membeli BBM langsung dari Pertamina lantaran stok BBM nasional masih tersedia. Mengingat, Pertamina siap memasok BBM untuk SPBU swasta.

    “Pertamina menyanggupi tinggal diatur saja mekanisme teknisnya seperti apa,” kata Anggia ditemui di Kantor Ditjen Migas, Selasa (9/9/2025).

    Adapun, saat disinggung mengenai kosongnya BBM RON 92 dan 95 di SPBU swasta, Anggia menyebut hal ini dipicu adanya perubahan perilaku konsumen. Di mana, yang sebelumnya masyarakat banyak menggunakan BBM subsidi kini beralih menggunakan BBM non subsidi.

    “Ya kalau kita lihat dari permintaan yang seperti yang disampaikan Pak Wamen ya, shiftingnya konsumen bergeser ke BBM non-subsidi. Which is bagus, beban subsidi jadi berkurang kan dalam hal ini untuk pemerintah, bagus banget,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Dalam dunia multipolar, Indonesia bukan sekadar bagian dari percakapan global, melainkan penentu arah percakapan itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Isu yang berkembang di kalangan masyarakat berkembang dengan sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

    Namun ingatan publik mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia pada 3 September 2025 di China terus membekas.

    Ada makna yang mendalam yang menarik untuk dikupas kembali, bahwa kehadiran Presiden Prabowo ke China saat itu bukan sekadar undangan diplomatik, melainkan pesan geopolitik yang tajam.

    Ketika Beijing menggelar parade militer terbesar dalam sejarahnya, Indonesia tampil di panggung global dengan makna yang jauh melampaui seremoni peringatan.

    Posisi berdiri Presiden Prabowo sejajar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bukan hanya soal protokoler. Tetapi ini seperti simbol pergeseran peran Indonesia sebagai penyeimbang di tengah peta kekuatan dunia yang sedang berubah.

    Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kapabilitas militernya. Pameran tank generasi keempat, jet tempur siluman, sistem tanpa awak, dan rudal hipersonik anti-kapal menjadi bukti kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat dalam menghadapi tantangan global.

    Namun, di balik kekuatan senjata, pesan strategis Beijing jauh lebih dalam bahwa Tiongkok menegaskan posisinya sebagai poros utama dalam tatanan dunia multipolar.

    Indonesia, melalui kehadiran Presiden Prabowo, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain kunci yang siap menentukan arah kebijakan kawasan Indo-Pasifik.

    Indonesia berada di pusat perhatian karena memiliki posisi unik. Secara geografis, Indonesia adalah gerbang strategis di jalur perdagangan global, penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus salah satu kunci keamanan maritim di kawasan.

    Dengan populasi 270 juta jiwa dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peran penting dalam menentukan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

    Kehadiran Indonesia di Beijing menegaskan posisinya sebagai bridge builder alias negara yang menjaga komunikasi dengan semua pihak, tanpa berpihak secara eksklusif pada salah satu blok kekuatan.

    Situasi geopolitik saat ini sedang bergerak cepat. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens, bukan hanya dalam perdagangan dan teknologi, tetapi juga keamanan regional, khususnya di Laut Cina Selatan.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjaga perannya sebagai negara nonblok dengan politik luar negeri bebas aktif.

    Diplomasi Jakarta memastikan kemitraan strategis dengan Tiongkok dapat terus berkembang, terutama dalam perdagangan, investasi, transisi energi, dan ekonomi digital, tanpa mengorbankan hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan mitra Barat lainnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.