Xcloud.id

Blog

  • Israel Menggila di Timur Tengah, Negara Arab Tak Terima Jadi Sasaran

    Israel Menggila di Timur Tengah, Negara Arab Tak Terima Jadi Sasaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Suriah mengecam keras serangan udara Israel yang menghantam sejumlah titik di dalam dan sekitar kota Homs, serta barak militer di Latakia pada Selasa (9/9/2025). Damaskus menyebut aksi itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.

    “Serangan udara Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Republik Arab Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri Suriah dalam pernyataan yang dikutip kantor berita SANA.

    Kementerian juga menilai langkah itu sebagai “ancaman langsung terhadap keamanan nasional Suriah dan stabilitas regional.”

    Meski SANA tidak memerinci korban maupun kerusakan, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris melaporkan jet tempur Israel menyerang pangkalan udara di Homs.

    Warga setempat dilaporkan mendengar ledakan keras, namun belum ada laporan korban jiwa. Di Latakia, serangan udara menyasar barak militer, dan ambulans terlihat bergegas ke lokasi.

    Pemerintah Suriah juga menegaskan pihaknya menolak setiap upaya Israel yang dianggap merongrong kedaulatan negaranya.

    “Kami menyerukan masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, mengambil sikap tegas guna menghentikan agresi berulang Israel,” tambah Kementerian Luar Negeri.

    SOHR mencatat Israel telah melancarkan hampir 100 serangan sepanjang 2025, termasuk 86 serangan udara dan 11 serangan darat, yang menewaskan 61 orang dan menghancurkan lebih dari 130 lokasi di Suriah.

    Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, frekuensi serangan Israel disebut meningkat tajam dengan lebih dari 500 serangan udara hanya dalam tiga pekan terakhir tahun itu.

    Serangan terbaru ini juga datang setelah enam tentara Suriah tewas dalam serangan drone Israel di Damaskus pada Agustus. Langkah militer tersebut berlangsung di tengah dorongan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait visi “Israel Raya”, yang didukung kelompok ultranasionalis dan mengklaim sebagian wilayah Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania.

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lakukan Sertijab Menteri P2MI, Mukhtarudin Siap Lanjutkan Program Ini!

    Lakukan Sertijab Menteri P2MI, Mukhtarudin Siap Lanjutkan Program Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tongkat estafet Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi dilakukan, melalui serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri P2MI periode 2024-2025 Abdul Kadir Karding ke Menteri P2MI baru yakni Mukhtarudin.

    Proses sertijab ini dilakukan di Gedung Kementerian P2MI, Selasa (9/9/2025) malam.

    Setelah proses sertijab, Karding memberikan paparannya sekaligus berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan yang diberikan selama setahun belakangan ini.

    “Dengan penuh hormat saya ingin berterima kasih kepada kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mendat juga amanah yang dipercayakan kepada saya untuk memimpin kementerian ini selama hampir setahun,” kata Karding saat memberikan paparannya.

    Sementara itu, Menteri P2MI baru yakni Mukhtarudin menegaskan akan melanjutkan program-program yang sebelumnya dikerjakan oleh Karding dan juga tugas dari Presiden Prabowo Subianto dalam hal kesejahteraan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

    “Sebagai Menteri berikutnya yang diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo, saya akan melanjutkan dan melaksanakan peran fungsi dan tugas kewenangan Kementerian P2MI ini dengan sebaik-baiknya,” kata Muktharudin saat memberikan keterangan pers, Selasa (9/9/2025).

    Pihaknya juga tidak menargetkan 100 hari kerja karena ingin melanjutkan program-program yang sudah dibentuk oleh Karding.

    “Saya kira tidak bicara target 100 hari 200, saya akan bekerja saja, tentu apa yang sudah diletakkan oleh Pak Menteri sebelumnya kan sudah setel, sudah jalan, nggak mungkin saya akan bongkar, semuanya sudah berjalan,” lanjutnya.

    Selain itu, menurtnya, Presiden Prabowo juga tidak memberikan perintah spesifik terkait tugas menteri berikutnya.

    “Secara spesifik sih tidak ada ya, tetapi kita mengerti arah-arah daripada pemerintahan ini, khususnya dibidanh tenaga kerja migran. Pertama perlindungannya, mulai dari awal pemberangkatan hingga pemulangan kembali ke Indonesia, kemudian juga bagaimana meningkatkan pekerja-pekerja kita yang hari ini kurang lebih ada 5,2 juta yang terfaftar,” terang Mukhtarudin.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Emas Cetak Rekor Terbaru Imbas Spekulasi Pemangkasan Suku Bunga Fed

    Harga Emas Cetak Rekor Terbaru Imbas Spekulasi Pemangkasan Suku Bunga Fed

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas kembali mencetak rekor pada Selasa (9/9/2025), didorong oleh lonjakan spekulasi pemotongan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada tahun ini.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (9/9/2025), harga emas batangan di level global naik mencapai rekor terbaru hingga 0,6%, yaitu di atas US$3.659 per ons.

    Harga tersebut naik 2,5% dalam dua sesi sebelumnya setelah data payroll AS yang lebih lemah dari perkiraan di hari Jumat. Hal tersebut mendorong para pedagang untuk memperhitungkan setidaknya dua kali pemotongan suku bunga tahun ini, termasuk pemotongan sebesar 0,25% pada pertemuan Federal Reserve pekan depan.

    Pasalnya, komoditas emas cenderung diuntungkan dari biaya pinjaman yang lebih rendah karena tidak membayar bunga.

    Namun, kepastian emas dapat terus menguat seiring dengan reli pemotongan suku bunga Fed mungkin bergantung pada revisi data tenaga kerja AS yang akan dirilis Selasa sore, serta nada data inflasi produsen dan konsumen AS pada Rabu dan Kamis pekan ini.

    Selain itu, reaksi pasar terhadap lelang obligasi Treasury jangka pendek dan panjang juga akan dipantau.

    Kenaikan harga emas hampir 40% di tahun ini didorong oleh pembelian emas oleh bank sentral dan spekulasi pemotongan suku bunga, serta meningkatnya permintaan emas sebagai safe-haven akibat ketegangan geopolitik yang meningkat dan kekhawatiran tentang dampak ekonomi global dari kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

    Intervensi pemimpin AS terhadap independensi The Fed juga telah membantu memperpanjang reli emas selama tiga tahun. Volatilitas bulanan emas meningkat beberapa minggu terakhir, menambah premi pada opsi.

    “Harga opsi yang lebih tinggi tidak berarti momentum akan terus berlanjut,” kata Ahmad Assiri, peneliti di Pepperstone dilansir dari Bloomberg. 

    Namun, jika reli melampaui ekspektasi pedagang opsi, mereka harus membeli aset dasar, yang akan memberikan dorongan tambahan bagi harga emas, lanjutnya.

    Harga emas diperkirakan akan terus naik oleh para analis dan investor.

    Goldman Sachs Group Inc. mengatakan emas dapat terus naik signifikan hingga hampir US$5.000 per ons jika investor mengalihkan sebagian kecil kepemilikan mereka dari obligasi pemerintah ke emas batangan sebagai respons terhadap tanda-tanda campur tangan politik lebih lanjut di bank sentral.

    Dana yang diperdagangkan di bursa (Exchange-traded funds/ETF) terus mengalir ke emas batangan sejak konferensi Jackson Hole bulan lalu, ketika Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal kesediaan untuk melonggarkan kebijakan moneter.

    Aliran dana pada Senin mencapai level tertinggi dalam waktu hampir tiga bulan ini. Meski begitu, total kepemilikan ETF emas batangan saat ini masih di bawah rekor saat pandemi Covid-19 dan awal perang Rusia-Ukraina.

    Pada pukul 14.38 waktu Singapura, emas batangan diperdagangkan pada level US$3.643,52 per ons. Sementara perak melemah, paladium dan platinum justru menguat. (Stefanus Bintang Agni) 

  • Ayah Syifa Diperiksa Polisi, Keberadaan Sang Ibu Masih Dilacak

    Ayah Syifa Diperiksa Polisi, Keberadaan Sang Ibu Masih Dilacak

    Sumenep (beritajatim.com) – Aparat Polres Sumenep masih melacak keberadaan ST. Kholila Oktavia, ibu kandung bayi Syifa yang ditemukan membusuk di lemari kamar kos.

    “Kami masih mencari keberadaan ibunya Syifa setelah menghilang dari kos-kosannya. Diduga dia sudah tidak ada di Pulau Kangean,” kata Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Agus Rusdianto, Selasa (09/09/2025).

    Menurutnya, upaya aparat kepolisian melacak keberadaan ST. Kholila Oktavia, dilakukan dengan manual maupun memanfaatkan teknologi. Namun Agus enggan membeber dugaan kemana larinya sang ibu bayi.

    “Jangan lah.. nanti malah bocor. Yang jelas kami ini tidak diam. Kami terus bergerak melakukan pelacakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada Sabtu (01/09/2025), warga Desa/ Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat bayi di dalam sebuah tas. Bayi itu diketahui bernama Asyifa Lailatul Aulia (11 bulan).

    Tas berwarna putih kombinasi hitam itu ada di dalam lemari di sebuah kamar kos yang ditinggali ST. Kholila Oktavia, di Desa Arjasa. Mayat bayi di dalam tas itu ditemukan sudah membusuk. Ibu si bayi, yakni ST Kholila ditemukan sudah tidak ada di dalam kamar kos. Menurut keterangan pemilik kos, ST Kholila sudah beberapa hari tidak terlihat berada di dalam kos-kosan.

    Tim forensik Polres Sumenep pun berangkat ke Pulau Kangean untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Syifa. Hasil otopsi yang dilakukan tim Polres Sumenep menunjukkan bahwa kematian bayi tersebut diduga kuat akibat penganiayaan.

    Ada luka lebam di tubuh bayi akibat tindak kekerasan. Bekas penganiayaan itu terlihat di bagian kepala, diduga akibat benturan benda tumpul. Benturan itu menyebabkan perdarahan di otak, hingga akhirnya korban meninggal.

    Moh. Syirri (28), ayah kandung Syifa yang tengah bekerja di Malaysia pun langsung pulang ke Pulau Kangean, begitu mendengar kabar anak keduanya meninggal.

    Menurut penuturannya, dirinya juga tidak mengetahui keberadaan istrinya. Sejak dua bulan belakangan ini komunikasi dengan istrinya tidak lancar.

    “Kalau saya telepon sering tidak diangkat. Kadang di-reject. Saya juga kesulitan kalau ingin melihat anak saya. Kalau video call, selalu ditolak,” ujar Syirri.

    Dari pernikahan Moh. Syirri dan ST. Kholila Oktavia, mereka dikaruniai dua orang anak. Anak pertama, Azril (3), lahir di Malaysia. Sedangkan Syifa lahir ketika mereka pulang ke kampung halaman. Setelah Syifa lahir, Syirri memutuskan untuk kembali bekerja ke Malaysia. Sedangkan istrinya tetap berada di Kangean.

    Moh. Syirri telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian bayi Syifa di kamar kos ibu kandungnya. (tem/ian)

  • Didemo, Ketua Bapemperda DPRD Jember Berdebat dengan Mahasiswa Soal Perda

    Didemo, Ketua Bapemperda DPRD Jember Berdebat dengan Mahasiswa Soal Perda

    Jember (beritajatim.com) – Perdebatan terjadi antara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hanan Kukuh Ratmono dengan mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).

    Pimpinan DPRD Jember dan perwakilan tujuh fraksi menemui para mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember dengan dikawal aparat kepolisian. Dalam kesempatan itu, mahasiswa mempertanyakan keberpihakan anggota DPRD Jember kepada masyarakat.

    Hanan yang meminta izin untuk berbicara kemudian menjelaskan tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Petani. “Insyaallah di minggu depan ini Mas Tabroni (Wakil Ketua Badan Pembentukan Peratutan Daerah) mungkin akan mengundang teman-teman untuk semacam uji publik untuk melengkapi,” katanya.

    Politisi Gerindra inimengatakan, raperda itu sudah digagas sejak dua tahun silam. “Cuma pembahasannya kemarin masih terkendala. Insyaallah dalam waktu dekat (disahkan). Proses penyusunan undang-undang bukan hal mudah,” katanya.

    Tak puas dengan penjelasan Hanan, Muhammad Faizin, salah satu demonstran, mempertanyakan kebijakan-kebijakan prorakyat lainnya. “Contohnya perda pertembakauan, dari tiga hingga empat tahun kemarin kami sudah menuntut itu ke sini. Kami datang beraudiensi dan demonstrasi,” katanya.

    Hanan mengatakan, ada beberapa rancangan perda yang sedang dibahas DPRD Jember. “Insyaallah tahun ini bisa selesai. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada kekurangan mungkin, itu kita akui sebagai kekurangan. Kita terbuka untuk kritik dari teman-teman,” jelasnya.
    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan sejumlah perda sudah digagas dan dibahas di parlemen. “Ada perda tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sedang kita lakukan pembahasan agar segera disahkan. Itu penting untuk kita semuanya,” katanya.

    Widarto sepakat perda pertembakauan yang diterbitkan pada 2003 sudah harus diperbaiki. “Perda itu sudah usang dan kita masyarakat Jember bermayoritas petani tembakau,” katanya.

    Soal revisi perda tembakau itu, Widarto meminta bantuan dari mahasiswa untuk memberi masukan. “Mohon maaf kalau kamu penuh keterbatasan Tapi itulah kami. Bantu kami. Kami bukan dewa tapi bukan berarti kami juga tidak tahu apa-apa. Kami belajar, kami terus memperbaiki dan kami punya empati,” katanya.

    Mahasiswa dipersilakan Widarto untuk hadir di gedung Dewan untuk memberi masukan, “Bahkan berikan kami naskah akademik, berikan kami poin-poin penting untuk diperjuangkan terkait petani tembakau, terkait petani, terkait nelayan,” katanya.

    “Banyak sekali hari ini yang membutuhkan bantuan kita. Kritik soal undang-undang TNI, undang-undang pemilu, soal kebebasan berekspresi, kami sepakat. Tapi sekali lagi kami mohon jaga kondusivitas Jember,” kata Widarto.[wir]

  • Terjaganya SPBU, Bukti Kepercayaan Masyarakat kepada Pertamina

    Terjaganya SPBU, Bukti Kepercayaan Masyarakat kepada Pertamina

    JAKARTA – Terjaganya seluruh infrastruktur rantai pasok BBM Pertamina, termasuk SPBU, mendapat penilaian positif. Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat, tetap kondusifnya SPBU di tengah unjuk rasa beberapa waktu lalu, merupakan bukti bahwa kepercayaan masyarakat kepada BUMN energi itu terus menguat.

    Dalam kondisi yang tetap terjaga itulah, Trubus sekaligus memberi apresiasi kepada masyarakat, Pertamina, dan juga aparat.

    “Kondisi SPBU yang aman, bukan saja karena kemajuan pengawasan dan perlindungan dari Pertamina. Selain itu, juga berkat peningkatan pelayanan yang membuat masyarakat puas dan percaya,” ujar Trubus kepada media hari ini, Selasa, 9 September.

    Menurut Trubus, kepuasan masyarakat terhadap Pertamina tak lepas dari peningkatan pelayanan SPBU-SPBU sebagai salah satu ujung tombak layanan masyarakat bidang energi. Kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap layanan SPBU tersebut, menurut Trubus, tidak hanya terkait kualitas, harga yang kompetitif, namun juga pelayanan yang sigap. Bahkan, di saat aksi unjuk rasa pun, distribusi Pertamina tetap berjalan lancar.

    ”Saat ini, pelayanan SPBU-SPBU tersebut cenderung cepat dan disiplin sehingga memuaskan serta tidak merugikan masyarakat. Makanya, selama aksi kemarin, SPBU dan fasilitas energi Pertamina tetap aman,” kata dia.

    Trubus menyebut, pelayanan Pertamina yang terus meningkat, antara lain karena penerapan teknologi digital. Apalagi, imbuhnya, digitalisasi tersebut sudah terintegrasi dengan berbagai sistem operasional.

    ”Digitalisasi terintegrasi inilah yang saya garis bawahi, yang membuat masyarakat puas. Dan rasa puas tersebut, saat ini tampaknya sudah menjelma menjadi rasa memiliki. Tak heran, jika masyarakat dengan sadar ikut membantu menjaga fasilitas rantai pasok BBM Pertamina,” urai Trubus.

    Begitupun Trubus mengatakan, kesadaran masyarakat tersebut harus terus dijaga dan ditumbuhkan. Termasuk pemahaman mengenai pentingnya energi seperti BBM, sebagai kebutuhan dasar.

    ”Jika sebelumnya kebutuhan dasar itu adalah makan, minum dan perumahan. Sekarang, tanpa BBM masyarakat tidak bisa beraktivitas. Itu sudah menjadi pemahaman yang tertanam di kesadaran masyarakat masa kini,” pungkas Trubus.

    Berbagai jaringan distribusi BBM Pertamina, termasuk SPBU sepanjang unjuk rasa beberapa waktu lalu, memang terbilang kondusif. PT Pertamina (Persero) memastikan operasional distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan normal. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen, Pangkalan, Sub Pangkalan, serta Outlet penjualan LPG Subsidi dan Non Subsidi tetap menjalankan kegiatannya dalam melayani kebutuhan energi masyarakat dengan optimal.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso saat itu mengatakan, Pertamina Group terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar. Selain pemantauan langsung di lokasi operasi, Pertamina juga melakukan pemantauan secara digital untuk seluruh rantai pasok energi mulai dari hulu hingga hilir melalui Pertamina Digital Hub, yakni fasilitas pusat data terintegrasi Pertamina yang dapat dimonitor secara real-time.

  • MenPANRB: Pengurusan izin nakes kiat cepat lewat MPP Digital Nasional

    MenPANRB: Pengurusan izin nakes kiat cepat lewat MPP Digital Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan proses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) yang sebelumnya memakan waktu lama, kini menjadi jauh lebih cepat, transparan, tanpa biaya, dan tidak berbelit berkat hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional.

    “Layanan yang ada ini akan semakin memudahkan bagi tenaga medis dan kesehatan dalam mengurus perizinan yang dibutuhkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PANRB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Selasa.

    Rini mengatakan SKB ini merupakan bagian penting untuk memastikan akses kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas.

    Menurut dia, langkah transformasi ini sejalan dengan program prioritas Presiden dalam membangun peradaban baru dari hal yang paling mendasar, yakni kesehatan.

    Pemerintah pusat, kata Rini, akan terus mendukung dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik digital terpadu, salah satunya dalam rangka penyelenggaraan perizinan kesehatan.

    Sebelumnya, pengurusan izin tenaga kesehatan dan medis dikenal sebagai proses yang memakan waktu hingga berbulan-bulan. Pemohon harus mengunggah berbagai dokumen secara manual, dan verifikasi seringkali terbatas di tingkat lokal. Selain itu, prosesnya juga melibatkan dua organisasi perangkat daerah (OPD), menambah birokrasi yang harus dilalui.

    Dengan hadirnya layanan perizinan Kesehatan pada MPP Digital Nasional, proses tersebut kini jauh lebih ringkas. Waktu pengurusan perizinan yang dulu bisa lebih dari dua minggu, kini dipersingkat menjadi kurang dari satu jam.

    Aplikasi MPP Digital ini dapat diunduh melalui Play Store, meski pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dapat memilih untuk mengintegrasikan fitur-fitur di MPP Digital ke portal pelayanan publik masing-masing.

    Data ditarik dari sistem terpusat, sehingga pemohon tidak perlu lagi repot mengunggah dokumen berulang kali. Ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan akurasi karena pengecekan persyaratan menjadi otomatis dan terintegrasi secara nasional.

    Proses perizinan juga mengalami simplifikasi yang signifikan. Verifikasi yang semula melibatkan dua OPD kini cukup diselesaikan oleh satu OPD saja. Selain itu, sistem ini juga menciptakan transparansi yang lebih baik, dengan proses yang kini terstandar nasional dan dapat dipantau secara realtime.

    Implementasi MPP Digital ini memberikan dampak positif yang luas. Bagi masyarakat, mereka mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari keharusan mengunggah dokumen berulang. Pemerintah daerah juga diuntungkan karena dapat menghemat biaya operasional aplikasi dan mempercepat proses verifikasi.

    Sementara itu, pemerintah pusat dapat melakukan monitoring secara realtime dan memastikan adanya standar nasional yang seragam di seluruh Indonesia. Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan modern, sejalan dengan visi reformasi birokrasi.

    Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2023, MPP Digital telah hadir di 199 kabupaten/kota dan dimanfaatkan oleh lebih dari 300 ribu pengguna. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah mengingat kebutuhan layanan dari masyarakat yang lebih praktis. Layanan perizinan tenaga kesehatan menjadi salah satu yang paling banyak digunakan, dengan pertumbuhan permohonan yang terus meningkat signifikan.

    Bagi Rini, keberhasilan SKB ini merupakan wujud shared outcome, kerja bersama antarlembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

    “Tujuannya jelas, yakni agar tenaga kesehatan lebih mudah mengurus perizinan dan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya,” tutur Rini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Warga Diminta Mulai Siskamling

    Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Warga Diminta Mulai Siskamling

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perintahkan kepala daerah agar menerapkan sistem siskamling rutin untuk menjaga kampung masing-masing.

    Hal tersebut diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 300.1.4/e.1/BAK ter tanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

    Bahkan, Tito juga memerintahkan pejabat eselon I untuk turun ke lapangan dalam rangka memastikan setiap warga menaati perintah siskamling tersebut.

    Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin yang sudah turun ke wilayah Depok mengaku sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat.

    “Hari ini kami ditugaskan Bapak Mendagri langsung, sebenarnya Bapak-Ibu jajaran Forkopimda sudah banyak melakukan. Sampai saat ini Kota Depok salah satu daerah kondusif dan seterusnya harus tetap dijaga,” tuturnya di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga membeberkan Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian telah memberikan perhatian serius terhadap upaya untuk mengaktifkan siskamling lagi di setiap lingkungan warga.

    Inisiatif tersebut, menurutnya, bisa menjadi langkah baik karena melibatkan peran aktif masyarakat secara gotong royong dan kekeluargaan. 

    Dia berharap situasi kondusif Kota Depok dapat terus terjaga. Tak kalah penting, dia juga meminta keterlibatan Forkopimda, Forkopimcam, lurah, RT/RW, serta forum lainnya untuk terus diperkuat.

    “Ini untuk memastikan situasi kondusif dan merupakan langkah penting karena bisa berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari mitigasi serta pencegahan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya,” katanya.

    Bahtiar juga meminta warga Kota Depok untuk berinovasi agar siskamling warga tidak membosankan dan disesuaikan dengan kearifan wilayah di kampungnya masing-masing.

    “Hidupkan lagi sistem keamanan di tiap lingkungan, di sisi lain untuk membangun tanggung jawab dan kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya sendiri. Hidupkan kembali tamu wajib lapor 1×24 jam,” ujar Bahtiar.

  • RUU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029 Nasional 9 September 2025

    RUU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029 Nasional 9 September 2025

    RUU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut, Revisi Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.
    Informasi ini disampaikan Bob saat memimpin Rapat Evaluasi Prolegnas 2025 yang digelar Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU).
    “Kami informasikan bahwa Badan Legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU tahun 2025-2029,” kata Bob, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Baleg juga mengusulkan sejumlah RUU lain untuk masuk dalam Prolegnas 2025-2029, yakni RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin), RUU Kawasan Industri, RUU Patriot Bond, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Satu Data Indonesia, RUU Pekerja Lepas Indonesia, RUU Pekerja Platform Indonesia, dan RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
    “Ada satu lagi ini BUMD ya, sudah masuk di
    long list
    ya,” kata Bob.
    Bob menyebut, Baleg DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset, RUU Kawasan Industri, dan RUU Kadin untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025.
    Dengan demikian, kata dia, tidak lagi perlu ada perdebatan terkait siapa pihak yang mengusulkan RUU Perampasan Aset.
    “Ini tetap sebagai inisiatif DPR. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025,” tutur Bob.
    Diketahui, RUU Polri sempat menjadi sorotan dan menuai kritik dari masyarakat sipil karena dinilai membuat kewenangan Polri tumpang tindih dengan lembaga lain.
    Di antara pasal yang dipersoalkan meliputi perluasan kewenangan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam penyadapan yang tumpang tindih dengan wewenang Badan Intelijen Negara (BIN).
    Kemudian, ada juga pasal yang mengatur kewenangan polisi dalam mengawasi dan mengamankan ruang siber yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab dan Polres Gresik Siap Tindak Tegas Truk Bandel Langgar Jam Operasional

    Pemkab dan Polres Gresik Siap Tindak Tegas Truk Bandel Langgar Jam Operasional

    Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah daerah (Pemda) bersama Polres Gresik tak main-main menindak tegas jam operasional bagi truk yang melintas di Jalan Raya Kota Gresik. Penegasan ini disampaikan karena masih banyak truk yang melintas padahal sudah ada larangan.

    Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Rizki Julianda Putera Buna mengatakan, dasar hukum dan evaluasi terkait pembatasan jam operasional truk. Dirinya menegaskan pelanggaran masih kerap terjadi karena minimnya kesadaran pengemudi dan kurangnya rambu lalu lintas di lapangan.

    “Truk sering melintas pada jam larangan karena alasan efisiensi, mengikuti google maps, hingga lokasi gudang yang berada di dalam kota,” katanya, Selasa (9/9/2025).

    Terkait dengan itu, Polres Gresik mengusulkan sejumlah solusi, mulai dari pembukaan kembali Jalan Harun Thohir, penambahan rambu, hingga pembangunan kantong parkir untuk truk di wilayah Selatan Gresik.

    “Kepatuhan jam operasional truk adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Setiap bulan, pengaduan terbanyak dari warga adalah soal truk yang melanggar jam operasional,” ujar Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu.

    Rovan juga mengingatkan agar perusahaan benar-benar disiplin mengatur armadanya. “Kami tidak segan memberikan teguran bahkan mencabut izin jika masih ada perusahaan atau sopir yang membandel. Ini semua demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Gresik,” urainya.

    Sementara Bupati Fandi Ahmad Yani, menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan-perusahaan dalam mendukung penerapan aturan ini. “Gresik sebagai surga investasi harus berjalan seiring dengan keselamatan masyarakat. Karena itu, saya berharap adanya kesadaran dari pihak perusahaan pemilik angkutan barang.

    “Kita punya tiga kawasan industri yang beroperasi 24 jam. Kebutuhan distribusi harus dihargai, tapi tidak boleh mengabaikan keselamatan warga. Saya mengajak pengelola kawasan dan perusahaan untuk mengingatkan sopir agar tidak melintasi dalam kota di luar jam operasional,” pungkasnya. [dny/kun]