Xcloud.id

Blog

  • Pelaku Mutilasi Wanita dalam Koper di Kediri Divonis Penjara Seumur Hidup

    Pelaku Mutilasi Wanita dalam Koper di Kediri Divonis Penjara Seumur Hidup

    KEDIRI – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, menjatuhkan vonis penjara hukuman seumur hidup terhadap terdakwa pelaku pembunuhan disertai mutilasi di kota ini.

    Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Khairul mengatakan terdakwa Rohmad Tri Hartanto alias Antok terbukti secara sah meyakinkan melakukan pembunuhan berencana seperti dalam dakwaan.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan terdakwa tetap ditahan,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 September.

    Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Ichwan Kabalmay mengatakan sependapat denagan putusan perkara kasus mutilasi tersebut.

    “Majelis sependapat dengan kami, pasal yang didakwakan majelis sependapat, Pasal 340 KUHP, itu yang penting,” kata Ichwan.

    Kasus itu berawal dari temuan mayat wanita dalam koper tanpa kepala pada hari Kamis, 23 Januari 2025 di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

    Jasad wanita tersebut tidak utuh saat ditemukan. Tubuhnya ditaruh di dalam koper tertutup berwarna merah dan terbungkus seperti paket.

    Saat ditemukan, jasad tersebut dalam keadaan tidak lengkap. Tubuh korban ditaruh di koper tanpa kepala, kemudian kaki kiri mulai pangkal paha tidak ada, dan kaki kanan mulai lutut tidak ada.

    Polisi juga juga melakukan autopsi pada tubuh korban. Hasil autopsi menyebutkan bahwa penyebab kematian korban diduga karena kekurangan napas akibat terhambat jalan pernapasan, kemungkinan akibat cekikan.

    Polisi kemudian menangkap pelaku mutilasi berinisial RTH alias A (32), warga Tulungagung, pada Sabtu, 25 Januari 2025 pukul 24.00 WIB. Kepada polisi, RTH mengaku sakit hati kepada korban sehingga nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap UK.

    Sebelum pembunuhan, korban diajak bertemu pelaku di Terminal Gayatri Tulungagung, pada Minggu, 19 Januari 2025.

    Tersangka kemudian membawa korban ke hotel di Kota Kediri. Di lokasi penginapan itu, korban dicekik hingga terjatuh dan meninggal dunia. Pembunuhan itu dilakukan pada Senin, 20 Januari 2025 pukul 00.30 WIB.

    Pelaku kemudian melakukan mutilasi pada jenazah UK lalu dimutilasi dan anggota tubuhnya dibuang secara terpisah.

    Bagian tubuh, dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di Ngawi, bagian kaki dibuang di Ponorogo, sedangkan kepala dibuang di Trenggalek.

  • Dansatsiber TNI Ingin Polisikan Ferry Irwandi, Prof Yusril Mahendra: Sementara Saya Belum Tahu Apapun

    Dansatsiber TNI Ingin Polisikan Ferry Irwandi, Prof Yusril Mahendra: Sementara Saya Belum Tahu Apapun

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, angkat suara mengenai perkara yang menjerat Ferry Irwandi.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring berkonsultasi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project tersebut.

    Usai mengunjungi tahanan kerusuhan berujung pembakaran kantor DPRD di Polda Sulsel, Rabu (10/9/2025), Yusril membenarkan adanya dinamika internal di tubuh TNI yang kemudian dikomunikasikan dengan Polri.

    “Itu memang ada masalah di TNI, mereka sudah minta pandangan kepada Polri, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya,” kata Yusril, kepada awak media.

    Ia menambahkan, persoalan tersebut pada akhirnya juga akan disampaikan ke kementerian yang dipimpinnya.

    “Tapi kan ujung-ujungnya disampaikan kepada kami juga. Kepada Kementerian Hukum mengenai,” sebutnya.

    Dikatakan Yusril, bila laporan itu masuk ke Kemenko Kumham Imipas, pihaknya akan melakukan kajian sebelum memberi masukan.

    “Kalau disampaikan ke kami, kami analisis, dan berikan saran bagaimana menyelesaikan baiknya,” Yusril menuturkan.

    Namun begitu, Yusril mengaku sejauh ini dirinya belum menerima laporan resmi mengenai kasus tersebut.

    “Sementara ini saya belum tahu apapun terkait hal ini,” kuncinya.

    Sebelumnya, Advokat Ahmad Khozinudin menyinggung langkah Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen TNI Juinta Omboh (J.O) Sembiring, yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

  • KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    Pasar global ‘seafood’ diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS

    Batam (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perkembangan ekonomi biru yakni pemanfaatan sektor sumber daya laut, dengan panen perdana budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa penelitian dan riset pengembangan lobster telah dilakukan selama hampir dua tahun.

    “Sekarang kita sudah berhasil. Keberhasilan ini menjadi langkah awal agar Indonesia bisa memiliki kekuatan di sektor perikanan dan kelautan. Nilai panen perdana ini mencapai sekitar 1,7 ton dengan harga Rp400 ribu per kilogram,” ujar Sakti Wahyu Trenggono pada acara panen lobster perdana di BPBL Batam, Rabu.

    Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar karena ketersediaan bibit lobster yang melimpah secara alami.

    “Pasar global seafood diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, sementara kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS. Jadi kami memiliki potensi yang sangat besar di Kepri dan Batam,” kata dia.

    Sebagai informasi, lobster yang berhasil dipanen sebanyak 6.000 ekor, terdiri dari tiga macam yakni jenis pasir, bambu dan mutiara.

    Panen perdana ini juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

    Wapres Gibran menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan ekonomi biru, serta mempercepat finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan penyelundupan benih-benih lobster (BBL).

    “Survival rate lobster kita sudah 80 persen. Tinggal digencarkan lagi dan dimodelkan ke daerah lain,” katanya.

    Sementara itu, Titiek Soeharto memberikan apresiasi tinggi atas capaian KKP. Menurut dia, teknologi pembesaran lobster ini memberi nilai tambah signifikan.

    “Selama ini benih banyak diekspor, namun sekarang kita bisa membesarkan sendiri. Ke depan, kerja sama luar negeri harus diarahkan agar pembesaran dilakukan di Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa,” katanya.

    Melalui program ini, KKP menargetkan pengembangan lobster tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk menggerakkan ekonomi biru secara nasional dengan melibatkan nelayan, masyarakat pesisir, hingga industri perikanan lokal.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LDII Titipkan 10 Poin Pembenahan Layanan Haji dan Umroh kepada Gus Irfan

    LDII Titipkan 10 Poin Pembenahan Layanan Haji dan Umroh kepada Gus Irfan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Menteri Haji dan Umroh RI pertama, KH Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan dalam mentrasformasi pelayanan haji dan umroh. Apresiasi serupa juga diberikan LDII kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menilai sosok Gus Irfan memiliki kapasitas, integritas, serta pengalaman keagamaan yang mumpuni. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami manajemen pelayanan, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan kepedulian terhadap jamaah.

    “LDII mengapresiasi penunjukan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. Beliau dikenal memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia pesantren, sekaligus berkomitmen tinggi terhadap pelayanan umat. Selain itu Wamen Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak juga sosok yang mumpuni dalam perubahan tata kelola haji nasional. Kami yakin beliau bisa menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, efisien, dan penuh kebarokahan,” ujar KH Chriswanto Santoso dalam keterangan persnya pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, DPP LDII berharap ke depan penyelenggaraan haji semakin berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, transparansi anggaran, dan kepuasan jamaah. “Haji adalah ibadah akbar umat Islam. Penyelenggaraannya harus menghadirkan ketenangan, kenyamanan, serta pengalaman spiritual yang mendalam. Kami percaya Gus Irfan dan Bang Dahnil mampu mewujudkan itu. Kami menitipkan harapan besar pada jajaran Kementrian Haji dan Umroh RI ini,” tegas Chriswanto.

    Menurut dia, pelayanan terhadap jamaah haji harus ditempatkan sebagai prioritas utama. “Haji bukan hanya perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan spiritual yang menjadi kenangan seumur hidup. Karena itu, negara harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta kepuasan jamaah dalam setiap tahap pelaksanaan,” ujar KH Chriswanto.

    LDII menurut KH Chriswanto telah menitipkan 10 poin pembenahan layanan, beberapa di antaranya adalah pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah tanpa diskriminasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta fasilitas. Efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Perhatian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah sebagai prioritas dan peningkatan pengalaman spiritual, agar jemaah pulang membawa predikat haji mabrur.

    “LDII berharap pemerintah terus meningkatkan inovasi layanan, mulai dari sistem digitalisasi, edukasi manasik, hingga penguatan tenaga pendamping di lapangan. Dengan begitu, jamaah haji Indonesia bisa lebih fokus dalam beribadah. Salah satu yang paling penting adalah memperpendek antrean haji,” tambah KH Chriswanto.

    LDII juga menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program-program keagamaan, khususnya dalam bidang haji dan umrah. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat ikhtiar bangsa Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji [tok/aje]

  • Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmojo menyampaikan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah menunjukkan capaian penting, yakni keberhasilan membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), QRIS, dan BI-Fast.

    Menurut Wamen BUMN yang akrab disapa Tiko ini, langkah tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jaringan global seperti Visa dan Mastercard, sekaligus memperkuat ketahanan digital nasional.

    “Kita tahu waktu itu diputuskan bahwa kita harus lepas secara bertahap ketergantungan kita kepada Visa dan Mastercard dengan membangun GPN, QRIS, dan BI-Fast,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025, di Gedung Peruri, Jakarta, Rabu.

    Tiko menjelaskan Kementerian BUMN bersama-sama dengan Bank Indonesia serta seluruh perbankan Indonesia membangun ekosistem pembayaran dari awal mulai dari infrastruktur, hardware, software, API integration, serta dari sisi keamanan.

    Dengan adanya sistem pembayaran nasional, Indonesia kini menjadi lebih mandiri dan tidak lagi ketergantungan pada sistem pembayaran luar negeri.

    “Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek,” katanya lagi.

    Tiko menekankan pembangunan infrastruktur digital harus dilakukan dengan perencanaan yang terstruktur dan mementingkan aspek keamanan, mulai dari enkripsi, sistem autentifikasi multifaktor, hingga tata kelola pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai Tiko dapat meminimalisir terjadinya peretasan ataupun phising.

    Ia juga menyoroti isu perlindungan data pribadi. Menurutnya, insiden kebocoran data harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Kita bersama-sama pemerintah dan seluruh pelaku swasta, lembaga pemerintah, memastikan bahwa kepercayaan publik kepada perlindungan data harus berjalan dengan efektif, termasuk dengan digital consent dan sebagainya,” ujar Tiko pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Panggil Pegawai DPR, BI hingga OJK Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana CSR

    KPK Panggil Pegawai DPR, BI hingga OJK Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana CSR

    Jakarta –

    KPK memanggil 16 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para saksi itu terdiri dari pegawai di DPR, BI hingga OJK.

    Salah satunya yang dipanggil KPK ialah Hery Indratno (HI). KPK memanggil Hery dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Selain itu, KPK juga memanggil dua mantan tenaga ahli Heri Gunawan yaitu Helen Manik (HM) dan Martono (MT). Heri Gunawan sendiri merupakan tersangka dalam kasus ini.

    Berikut nama 13 saksi lain yang dipanggil hari ini:

    1. Eka Kartika selaku Bendahara Yayasan Harapan Putra Mandir
    2. Ageng Wardoyo selaku Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI DPR RI
    3. Andri Sopiandi selaku Ketua Yayasan Giri Raharja dan Yayasan Giri Raharja dan Yayasan Guna Semesta Persada.
    4. Anita Handayani Putri selaku eks Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI
    5. Dhira Krisna Jayanegara selaku Analis Junior Hubungan Kelembagaan OJK

    6. Enrico Hariantoro selaku eks Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK
    7. Ferddy Rahmadi selaku Kepala Sekretariat Badan Supervisi OJK
    8. Ferial Ahmad Alhoreibi selaku Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK
    9. Sarlian Putri Khairunnisa selaku eks Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI
    10. Hanafi selaku Pensiunan Bank Indonesia
    11. Nita Ariesta Moelgeni selaku Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial
    12. Indarto Budiwitono selaku Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta pada OJK dan mantan Kepala Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan
    13. Hestu Wibowo selaku Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI 2024

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Anggota DPR Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka. Kedua nama itu merupakan anggota Komisi XI DPR saat kasus terjadi, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

    KPK mengatakan Komisi XI DPR memiliki kewenangan terkait penetapan anggaran untuk BI dan OJK. Dia menyebut BI dan OJK sepakat memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI untuk 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 sampai 24 kegiatan dari OJK per tahun.

    Setelah uang dicairkan, Satori dan Heri diduga tidak menggunakan uang sesuai dengan ketentuan. KPK menduga Satori menerima duit Rp 12,52 miliar dan Heri diduga menerima Rp 15,86 miliar dari perkara ini.

    Keduanya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Satori diduga membangun showroom menggunakan duit CSR BI dan OJK.

    Sementara itu, Heri diduga membeli rumah dan mobil menggunakan uang tersebut. Keduanya belum ditahan hingga saat ini.

    Halaman 2 dari 3

    (ial/haf)

  • Jadwal MotoGP San Marino 2025, Marquez Bisa Juara Dunia di Misano?

    Jadwal MotoGP San Marino 2025, Marquez Bisa Juara Dunia di Misano?

    Jakarta –

    Seri ke-16 MotoGP 2025 berlanjut di Sirkuit Misano, San Marino, di dekat Italia, akhir pekan ini. Apakah Marc Marquez yang kini memimpin klasemen dengan 487 poin masih memiliki peluang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Sirkuit Misano?

    Sebenarnya Marquez bisa mengunci gelar juara di Misano andai di seri ke-15 MotoGP 2025 di Catalunya, Spanyol, Marquez bisa menjuarai balapan. Namun, pada balap akhir pekan kemarin, Marquez hanya bisa finis di posisi kedua dan kalah dari adiknya, Alex Marquez, yang menjuarai balapan.

    Di atas kertas, MotoGP 2025 masih berjalan tujuh seri lagi dan ada 259 poin maksimal yang bisa diperebutkan. Saat ini, Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan 182 poin. Kalau Marquez bisa sapu bersih kemenangan di Misano akhir pekan nanti, dia mendapatkan tambahan 37 poin, sehingga keunggulan poinnya dengan Alex Marquez di klasemen kedua, menjadi 219 poin. Artinya, Marquez belum bisa mengunci gelar di sirkuit yang dikenal sebagai kandangnya Valentino Rossi itu.

    Marquez bisa menasbihkan diri sebagai juara dunia MotoGP 2025 di seri ke-17 yang digelar di Sirkuit Motegi, Jepang. Jika Marquez bisa meraih hasil sempurna di Misano dan Motegi, maka selisih poinnya di klasemen dengan Alex menjadi 256 poin. Selisih poin tersebut mustahil dikejar, karena enam seri terakhir MotoGP cuma menyisakan 222 poin maksimal.

    Kembali ke jadwal MotoGP San Marino 2025, rangkaian balap dimulai pada 12 September hingga 14 September. Pada Jumat (12/9) diselenggarakan sesi latihan serta latihan bebas, kemudian hari Sabtu (13/9) dilaksanakan latihan bebas, kualifikasi, dan balap sprint, dan hari Minggu (14/9) ditutup dengan balapan utama.

    Tahun lalu Marquez berhasil juara di Misano bersama tim satelit Gresini Racing. Tentunya Marquez kembali dijagokan menang di Sirkuit Misano lagi tahun ini. Peluang tersebut semakin tebal, mengingat penampilan The Baby Alien bersama tim pabrikan Ducati Lenovo musim ini sangat konsisten.

    Jadwal MotoGP San Marino 2025

    Jumat (12/9)

    1. 15.45 – 16.30 WIB: Free Practice 1 MotoGP
    2. 20.00 – 21.00 WIB: Practice MotoGP

    Sabtu (13/9)

    1. 15.10 – 15.40 WIB: Free Practice 2 MotoGP
    2. 15.50 – 16.05 WIB: Kualifikasi 1 MotoGP
    3. 16.15 – 16.30 WIB: Kualifikasi 2 MotoGP
    4. 20.00 WIB: Sprint Race MotoGP (13 lap)

    Minggu (14/9)

    1. 14.40 – 14.50 WIB: Warm Up MotoGP
    2. 19.00 WIB: Race Utama MotoGP (27 lap)

    (lua/rgr)

  • Satu anak di bawah umur jarah rumah Uya Kuya, curi kucing dan sofa

    Satu anak di bawah umur jarah rumah Uya Kuya, curi kucing dan sofa

    Jakarta (ANTARA) – Polisi mengungkapkan terdapat satu tersangka anak di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) terlibat aksi penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    “Dari 15 tersangka, ada satu yang masih anak di bawah umur terlibat aksi penjarahan rumah Uya Kuya,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Anak di bawah umur tersebut diketahui mencuri kucing dan sofa dari rumah Uya Kuya.

    “Satu anak itu membawa kucing dan sofa,” ucap Dicky.

    Kucing yang sempat dibawa pelaku itu kini sudah diamankan dan dititipkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta agar lebih aman dan terawat.

    “Iya, sudah dititip di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di bagian Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan,” ujar Dicky.

    Polres Metro Jakarta Timur masih terus memburu beberapa pelaku lain yang terlibat dalam aksi penjarahan rumah Uya Kuya.

    Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Timur telah menetapkan 15 tersangka kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

    Terbaru, sebanyak tiga orang tersangka yang terlibat mencuri televisi saat peristiwa penjarahan itu telah ditangkap di rumah mereka masing-masing di wilayah Jakarta Timur pada Senin (8/9).

    Seperti diketahui, kasus penjarahan di rumah Uya Kuya menjadi sorotan publik setelah kediaman politisi itu diserbu massa.

    Beredar sebuah video yang menampilkan kediaman artis sekaligus anggota DPR di kawasan Jakarta Timur itu didatangi massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.

    Massa merobohkan pagar rumah Uya Kuya dan langsung menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah apa pun yang ada di rumah tersebut.

    Terdengar suara massa berteriak bersahut-sahutan, “Hancurkan” dan benda-benda rumah yang pecah selama peristiwa itu terjadi.

    Sementara itu, Uya Kuya sempat memberikan klarifikasi atas tindakan joget-joget di gedung MPR/DPR bersamaan dengan momen diumumkannya kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta setiap bulan.

    Menurut Uya Kuya dalam klarifikasinya, joget-joget itu tidak ada kaitannya dengan kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget hanya mengikuti irama lagu untuk tujuan menghargai musisi yang sedang tampil saat itu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Jenjang SMA di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rakor Pengelolaan SSK dilanjutkan penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri menjelaskan program tersebut terlaksana setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkot Kediri dengan Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Kediri, Rabu (6/8/2025) silam.

    SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan.

    Penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Adapun tujuan dan manfaat SSK, antara lain: menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan; menumbuhkan perilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas; mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital; mengurangi putus sekolah; serta meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan dampak kependudukan.

    “Pada prinsipnya SSK memberi pengetahuan kepada siswa agar mereka peduli dengan kependudukan, pembangunan keluarga, maupun karakter dari siswa. Semoga dengan komitmen kita bersama kaitannya dengan penguatan pengelolaan SSK kita dapat menangkap peluang dari bonus demografi yang tidak pernah terulang dalam mewujudkan Indonesia EMAS,” ucapnya. Arief juga mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK di Kota Kediri pada akhir tahun ini.

    Sebagai informasi, pada Rakor tersebut mengundang narasumber perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan dari SMAN 19 Surabaya selaku peraih predikat Paripurna SSK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan BKKBN pada April 2025. [nm/but]

  • Indef: Reshuffle kabinet tekankan kredibilitas untuk kebijakan fiskal

    Indef: Reshuffle kabinet tekankan kredibilitas untuk kebijakan fiskal

    yang harus diperhatikan mendorong kredibilitas, mengembalikan kepercayaan publik dan pasar agar kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai reshuffle atau perombakan kabinet perlu diarahkan untuk mendorong kredibilitas agar kebijakan fiskal yang dihasilkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Reshuffle diharapkan dapat memberikan dampak pada kinerja ekonomi, dengan menjalankan program-program prioritas dengan efektif dan tepat sasaran,” kata Eisha dalam diskusi secara daring di Jakarta, Rabu.

    “Namun, PR yang harus diperhatikan adalah mendorong kredibilitas, mengembalikan kepercayaan publik dan pasar agar kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah gejolak eksternal dan ketidakpastian yang tinggi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Eisha mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dapat meninjau kembali feasibilitas dan kapasitas fiskal dalam menjalankan program-program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa langkah yang perlu disorot antara lain evaluasi pada struktur belanja pemerintah dan mendorong keadilan fiskal antara pusat dan daerah, hingga memenuhi alokasi dana pendidikan 20 persen yang diperuntukkan pada peningkatan infrastruktur fasilitas, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru.

    Selain itu, Eisha juga meminta pemerintah agar memiliki strategi kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dan mengurangi beban utang.

    “Ini melalui upaya mendorong produktivitas terutama di sektor riil yang memiliki magnitude dan dampak berganda yang luas dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Eisha.

    Ia juga mengingatkan prioritas kebijakan fiskal harus ditujukan pada program dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong sektor produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Diharapkan memang pengelolaan anggaran ini harus dievaluasi lagi, bagaimana kebijakan fiskal ini bisa memberikan stimulus kepada lapangan pekerjaan yang lebih luas,” kata Eisha.

    “Selain itu, juga melihat lagi feasible dari program-program prioritas. Kalau misalnya memang tidak visibel secara anggaran, kenapa mesti dijalankan dan dipaksakan?” imbuhnya.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengusulkan Menkeu Purbaya untuk berani menerapkan disiplin fiskal dan refocusing anggaran untuk tahun 2026, memperbaiki manajemen utang negara, mendorong pemberantasan underground economy, serta menjunjung kehati-hatian dalam memberikan keterangan publik.

    “Karena apa yang terucap, dicatat oleh investor. Jangan overpromise, overconfidenct, oversimplify, karena market bakal mempertanyakan kredibilitasnya. Selain itu, Menkeu bersama para Wamenkeu juga perlu di-deploy dan bergerak sebagai team player (dalam penyusunan kebijakan fiskal),” ujar Wijayanto.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.