Blog

  • Spyware Serang Pengguna iPhone, Jurnalis

    Spyware Serang Pengguna iPhone, Jurnalis

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple memperingatkan pelanggannya soal serangan spyware canggih yang menargetkan pengguna iPhone di Prancis dan seluruh dunia.

    Data Business of Apps menyebut jumlah pengguna iPhone di seluruh dunia sekitar 1,4 miliar atau 30% dari total smartphone yang beredar di bumi.

    Peringatan ini dikonfirmasi oleh otoritas keamanan siber Prancis (CERT-FR di bawah ANSSI), menyusul serangkaian “Apple Threat Notification” yang dikirim pada 5 Maret, 29 April, 25 Juni, dan terakhir 3 September 2025 ke sejumlah pengguna dengan status dan jabatan strategis—mulai dari jurnalis, politisi, aktivis, pejabat tinggi hingga anggota manajemen sektor-sektor kritis.

    Dilansir dari Bleeping Computer, Jumat (12/9/2025) CERT-FR dan Apple menyebut serangan “mercenary spyware” ini sangat canggih, memanfaatkan celah zero-day yang memungkinkan perangkat dikompromikan tanpa interaksi pengguna.

    Apple menegaskan bahwa laporan serangan semacam ini sering kali tidak bisa ditelusuri ke pelaku atau negara tertentu. Namun, perangkat yang menerima notifikasi resmi Apple berarti sudah ditargetkan dan kemungkinan telah ditembus, menempatkan data dan aktivitas korban dalam risiko serius menurut laporan AInvest.

    Salah satu serangan yang terdeteksi bulan lalu bahkan melibatkan kerentanan yang dikaitkan dengan WhatsApp zero-click serta eksploitasi flaw kritis di software iOS (CVE-2025-43300 dan CVE-2025-55177).

    Apple dan WhatsApp segera merilis update darurat serta menghimbau pengguna untuk melakukan reset perangkat, mengaktifkan Lockdown Mode, serta meminta bantuan forensik ke Digital Security Helpline milik Access Now.

    Pegasus, Predator, Graphite, dan Triangulation disebut sebagai contoh spyware yang kerap digunakan dan menjadi biang keladi berbagai skandal pengintaian dunia, dari aktivis hingga pejabat tertinggi. Kasus Presiden Emmanuel Macron yang pada 2021 mengganti nomor akibat serangan Pegasus menambah panjang daftar korban elite yang dipantau spyware berdaya komersial tinggi.

    Para analis keamanan mendesak agar korban tidak sembarangan reset atau update perangkat sendiri—karena bisa menghilangkan bukti forensik—dan sebaiknya langsung menghubungi tim siber resmi atau laboratorium keamanan independen.

    Hingga kini, Apple menyebut telah mengirim notifikasi serupa ke pengguna di 150 negara dan memperkuat sistem pertahanan, mulai dari BlastDoor hingga Lockdown Mode, serta menjalankan respons keamanan cepat saat ditemukan exploit baru.

    Problemnya, pasar spyware tetap “subur” karena permintaan dari negara dan organisasi yang mengincar data para tokoh strategis maupun sipil—menjadikan ancaman ini bukan barang langka, melainkan sudah jadi norma baru dalam keamanan digital.

    Techcrunch melaporkan Prancis dan Uni Eropa sendiri sudah mendesak penguatan regulasi, transparansi vendor, serta perlindungan HAM digital lebih ketat. Namun penyebaran spyware elite tetap sulit dihentikan selama insentif dan rahasia industri masih tinggi—dan Apple serta platform lain hanya bisa bertindak sejauh deteksi dan mitigasi yang mereka miliki.

  • Roblox Batal Diblokir, Kirim Surat ke Menkomdigi Meutya Janji Begini

    Roblox Batal Diblokir, Kirim Surat ke Menkomdigi Meutya Janji Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan kabar terbaru terkait masa depan Roblox di Indonesia, menyusul desakan terhadap platform game online tersebut.

    Menurut Komdigi, pihak Roblox menyampaikan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam melindungi anak-anak di ruang digital.

    Komitmen ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komdigi, usai pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Agustus lalu.

    Dalam surat tersebut, Roblox menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Indonesia Game Rating System (IGRS) dalam meninjau klasifikasi game dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Hal ini sekaligus menjadi dukungan terhadap pengembang game lokal.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menyambut baik langkah tersebut. Ia mengapresiasi langkah Roblox yang menegaskan kesediaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan regulasi Indonesia.

    “Ini menunjukkan bahwa dialog konstruktif dapat menghasilkan langkah nyata untuk melindungi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif digital,” ujar Menkomdigi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (12/9/2025).

    Selain itu, Roblox juga berencana membagikan hasil studi dampak ekonomi yang menyoroti kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan pengembang lokal di Indonesia.

    Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalin dialog terbuka dengan berbagai platform global, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar pengguna, tetapi juga pusat pertumbuhan talenta digital serta ruang daring yang aman dan inklusif.

    Dalam pertemuan sebelumnya, Menkomdigi meminta agar Roblox harus segera melakukan pembenahan agar sesuai dengan regulasi perlindungan anak di Indonesia. Hal ini ia sampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Roblox Asia Pacific di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/8/2025).

    Komdigi pun meminta Roblox untuk membatasi komunikasi antar pengguna anak, menyaring konten buatan pengguna yang vulgar, serta memperjelas fitur kontrol orang tua (parental control).

    “Pembenahan ini memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari konten dan interaksi yang berpotensi membahayakan di ruang digital,” tegasnya.

    Ia berharap Roblox, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terdaftar sejak 2022, dapat menjadi contoh platform yang mengutamakan keselamatan pengguna muda.

    Saat itu, Komdigi memberikan tenggat waktu kepada Roblox untuk melakukan perbaikan dan berencana melakukan evaluasi berkala guna memastikan game tersebut mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemkot Jakbar luncurkan Pos Gizi dan Stunting Balita di Tamansari

    Pemkot Jakbar luncurkan Pos Gizi dan Stunting Balita di Tamansari

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat (Jakbar) meluncurkan Pos Gizi Tamansari Ceria yang berlokasi di halaman Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, untuk peningkatan status gizi balita dan pencegahan stunting pada Kamis (11/9).

    “Pos itu menyediakan layanan kesehatan dan gizi yang komprehensif, sekaligus pemantau tumbuh kembang balita, edukasi gizi, pemberian suplemen dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesadaran dan kepedulian dalam pencegahan stunting,” ujar Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Taman Sari Eti Juhariah di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Camat Taman Sari Tumpal Hasiholan mengatakan pos gizi itu merupakan bentuk kepedulian aparatur sipil negara (ASN) yang diwujudkan melalui sejumlah kegiatan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Tamansari. Salah satunya, yaitu Tamansari Peduli di Kantor Kelurahan Tamansari yang sudah dilaksanakan untuk kedua kalinya.

    “Kegiatan pertama telah dilaksanakan di wilayah Kelurahan Krukut dengan menyasar 10 balita stunting. Sekarang, di wilayah Kelurahan Tamansari dengan sasaran tujuh balita stunting dan balita di bawah garis merah (BGM),” kata Tumpal.

    Di sisi lain, Lurah Tamansari Abdul Malik Raharusun menambahkan peluncuran Pos Gizi Tamansari Ceria diisi dengan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) olahan untuk balita stunting selama 14 hari, yaitu pada 11-24 September 2025.

    PMT tersebut diberikan kepada empat balita stunting dan tiga balita BGM di wilayah Kelurahan Tamansari.

    “Kami berikan edukasi pengolahan makanan sehat dengan menu nasi sup ayam telur fantasi dan buah semangka serta snack perkedel ayam bayam,” imbuh Abdul.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Denda Kambing Buat yang Pakai Knalpot Brong

    Denda Kambing Buat yang Pakai Knalpot Brong

    Jakarta

    Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah mengapresiasi langkah masyarakat bersama lembaga Adat di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu, dalam menerapkan sanksi sosial berupa denda seekor kambing bagi pengendara yang kedapatan menggunakan knalpot brong.

    Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol. Atot Irawan mengatakan aturan berbasis kearifan lokal ini menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sekaligus memberi efek jera kepada pelanggar lalu lintas di Palu, Sulawesi Tengah.

    “Harapan pihak kepolisian, khususnya direktorat lalu lintas mengajak semua lapisan masyarakat untuk berperan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas,” kata Atot dikutip dari Antara.

    “Ini menjadi kerarifan lokal yang perlu kita support,” tambah dia.

    Diwartakan Antara, kambing yang dijadikan denda, kemudian diolah, dan dimakan bersama warga. Aturan adat ini sejatinya sudah dibuat sejak 2022, meliputi 12 pelanggaran dan 7 kewajiban sosial, penggunaan knalpot brong merupakan yang masuk dalam salah satu item tersebut.

    Lebih lanjut, meski sanksi adat diberikan, pelanggar tetap dikenakan denda berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Setiap orang yang mengemudikan motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu,” begitu bunyi pasal 285.

    Selain itu, menyoal suara knalpot juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

    Dalam aturan itu disebutkan bahwa motor berkapasitas kurang dari 80 cc tingkat maksimal kebisingan 77 dB, motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.

    (riar/dry)

  • Deretan Fitur Andalan Samsung Bespoke AI Jet Lite, Diklaim Canggih dan Cerdas! – Page 3

    Deretan Fitur Andalan Samsung Bespoke AI Jet Lite, Diklaim Canggih dan Cerdas! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Seiring dengan momentum Hari Bersih-Bersih Sedunia yang diperingati setiap 20 September, Samsung memperkenalkan Bespoke AI Jet Lite.

    Vacuum cleaner nirkabel ini dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen akan perangkat pembersih yang cerdas, bertenaga, dan ringan–didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat dan praktis.

    Dengan komitmen menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan konsumen, Samsung melengkapi Bespoke AI Jet Lite dengan motor HexaJet yang mampu menghasilkan daya hisap hingga 280W. Vakum ini juga terintegrasi dengan All-in-One Clean Station untuk kemudahan perawatan.

    “Menciptakan rumah sehat adalah bagian penting dari gaya hidup berkelanjutan, dan melalui Bespoke AI Jet Lite, kami ingin menghadirkan solusi pembersihan yang bertenaga, higienis, dan mudah digunakan,” ujar Head of Home Appliances Product Marketing Samsung Electronics Indonesia, Mutiara Ramadhani, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Ia menyebut Samsung Bespoke AI Jet Lite bukan sekadar alat bersih-bersih, melainkan solusi yang memberdayakan keluarga Indonesia untuk lebih cerdas dalam menjaga lingkungan rumah.

     

  • Kota Kediri Usulkan 2.601 Formasi PPPK Paruh Waktu

    Kota Kediri Usulkan 2.601 Formasi PPPK Paruh Waktu

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mengusulkan 2.601 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan keputusan MenPAN-RB.

    Jumlah tersebut terdiri dari 1.929 pegawai non-ASN terdaftar dalam data BKN serta 672 pegawai non-ASN yang belum terdaftar. Dari total alokasi, formasi mencakup 251 tenaga guru, 217 tenaga kesehatan, dan 2.133 tenaga teknis.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengambil langkah mengusulkan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.

    “Sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, tujuan pengangkatan PPPK Paruh Waktu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Saudara semua adalah bagian dari non-ASN yang telah ditetapkan menjadi PPPK Paruh Waktu,” jelas Un Achmad.

    Ia menekankan pentingnya pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai tahap krusial dalam pengusulan Nomor Induk (NI) PPPK.

    “Pengisian daftar riwayat hidup akan menentukan kelanjutan proses menjadi PPPK Paruh Waktu jadi jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian, ketidak sesuaian data atau salah dalam mengupload dokumen,” tambahnya.

    BKPSDM juga memberikan tips pengisian DRH, di antaranya memahami regulasi dan jadwal, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengisi laman SSCASN dengan cermat, serta melakukan pengisian lebih awal agar terhindar dari kendala teknis seperti server padat.

    Un Achmad mengingatkan peserta untuk selalu mengikuti informasi resmi dari BKPSDM melalui website dan media sosial, sekaligus mewaspadai penipuan. Ia menegaskan seluruh proses PPPK Paruh Waktu tidak dipungut biaya. Batas akhir pengisian DRH ditetapkan hingga 15 September 2025. [nm/beq]

  • RUU Perampasan Aset: Penting, tetapi Jangan Asal Jadi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 September 2025

    RUU Perampasan Aset: Penting, tetapi Jangan Asal Jadi Nasional 12 September 2025

    RUU Perampasan Aset: Penting, tetapi Jangan Asal Jadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah pihak mengingatkan DPR RI agar tidak asal-asalan dalam menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    Peringatan ini disampaikan menyusul keputusan DPR RI yang menetapkan RUU Perampasan Aset sebagai RUU inisiatif DPR dan memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    Adapun RUU Perampasan Aset telah dinantikan banyak pihak untuk disahkan sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
    Melalui RUU itu, aparat penegak hukum bisa menyita aset dan harta penyelenggara negara yang tidak wajar namun asal usulnya tidak dapat dibuktikan (
    illicit enrichment
    ).
    Kehadiran RUU ini diharapkan bisa mengembalikan kerugian negara dengan cepat dan memiskinkan koruptor.
    Kendati dinantikan banyak pihak, DPR diingatkan untuk tidak membahas RUU Perampasan Aset secara asal-asalan hanya agar mewujudkan adanya UU Perampasan Aset.
    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan RUU Perampasan Aset menambah daftar beban legislasi akhir tahun.
    Padahal, sepanjang 2025, DPR RI baru mengesahkan dua dari 42 Prolegnas, yakni RUU TNI dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
    Keputusan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif DPR membuat lembaga legislatif harus menyiapkan naskah akademik.
    Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai naskah akademik maupun draf RUU.
    “Tentu kita tidak ingin RUU Perampasan Aset ini asal jadi saja,” kata Lucius saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (11/9/2025).
    Lucius menyebut, keberadaan naskah akademik dan draf itu penting untuk memastikan muatan RUU tersebut bermanfaat.
    Sebab, RUU Perampasan Aset digadang-gadang bakal mendukung pemberantasan korupsi.
    “Kejelasan sejak awal naskah akademik dan drafnya penting untuk memastikan manfaat RUU ini,” ujar dia.
    Terpisah, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut RUU Perampasan Aset harus mengatur batas jumlah harta terkait pidana yang bisa dirampas.
    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengatakan, berdasarkan Pasal 6 draf RUU Perampasan Aset per April 2023, aset yang bisa dirampas minimal Rp 100 juta dengan ancaman 4 tahun penjara atau lebih.
    “Batas ini penting untuk dibahas kembali untuk menyesuaikan dengan, misalnya, kondisi inflasi, nilai ekonomis, dan lain sebagainya,” kata Wana dalam keterangannya, Kamis.
    Pernyataan itu disampaikan ICW bersama Auriga Nusantara, Institute for Criminal Justice Reform, IM57+Institute, Kaoem Telapak, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
    Mereka mengingatkan pentingnya aturan mengenai harta yang tidak bisa dijelaskan sumbernya.
    Hal ini merupakan konsep dasar illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara ilegal.
    Ketika seorang pejabat memiliki harta lebih banyak atau tidak sesuai dengan pendapatan sahnya, maka patut dicurigai bahwa harta itu bersumber dari suap atau gratifikasi.

    Unexplained wealth
    penting untuk diatur dalam RUU Perampasan Aset, sebab akan mempermudah pembuktian dugaan korupsi,” ujar Wana.
    RUU Perampasan Aset telah disepakati pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
    Keputusan itu diambil dalam rapat evaluasi Prolegnas 2025 yang digelar Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum pada Selasa (9/9/2025).
    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan pihaknya menargetkan RUU itu bisa rampung dibahas tahun ini.
    Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya pembahasan yang melibatkan masyarakat secara berarti.
     
    “Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan,” kata Bob saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Menurut Bob, publik harus mengetahui isi RUU Perampasan Aset, bukan hanya judulnya.
    DPR akan menjelaskan substansi RUU itu, termasuk yang menyangkut pidana pokok.
    “Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau secara makna,” ujar Bob.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Penampakan Gedung Pemerintah-DPR Nepal Dilahap Si Jago Merah

    Video: Penampakan Gedung Pemerintah-DPR Nepal Dilahap Si Jago Merah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Inilah rekaman drone Ketika api besar dan asap hitam pekat membubung dari sebuah gedung pemerintah yang terbakar di Kathmandu, Nepal, pada Selasa (9/9).

    Dilansir dari Reuters telah diverifikasi bahwa gedung yang terbakar tersebut merupakan gedung parlemen dan gedung-gedung pemerintah lainnya.

    Kerusuhan dipicu oleh larangan media sosial yang diumumkan pekan lalu, namun kemudian dicabut setelah 19 orang tewas pada Senin (8/9) ketika polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk mengendalikan massa.

    Sebagian besar pengunjuk rasa adalah anak muda yang meluapkan kekecewaan terhadap apa yang dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam memerangi korupsi dan kebiasaan ‘flexing’ pejabat, sehingga demonstrasi tersebut dijuluki sebagai “protes Generasi Z”.

    Kementerian Kesehatan Nepal menyatakan jumlah korban tewas akibat protes meningkat menjadi 25 orang pada Rabu (10/9), sementara 633 lainnya terluka.

  • Tidur Lampu Nyala Vs Lampu Mati, Mana yang Lebih ‘Sehat’? Ini Kata Ahli

    Tidur Lampu Nyala Vs Lampu Mati, Mana yang Lebih ‘Sehat’? Ini Kata Ahli

    Singapura

    Banyak orang memiliki kebiasaan untuk tidur dengan lampu menyala, namun sebagian lainnya justru tak bisa terlelap jika tidak dalam kondisi gelap. Tapi, di antara kedua pilihan ini, mana yang lebih dianjurkan?

    Praktisi kesehatan tidur dr Andreas Arman Prasadja, RPSGT mengatakan tidur dalam keadaan lampu dimatikan lebih disarankan agar mendapatkan tidur yang berkualitas.

    “Bagus lampu mati,” kata dr Andreas di sela-sela acara World Sleep Congress 2025 di Singapura, Rabu (10/9/2025).

    Ini karena hormon melatonin mulai diproduksi tubuh sekitar pukul 7 malam. Menurut dr Andreas, melatonin akan mencapai puncaknya saat lingkungan menjadi gelap.

    Untuk diketahui, hormon melatonin adalah hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak untuk mengatur siklus tidur-bangun tubuh.

    “Tapi bukan artinya harus gelap gulita, nggak juga lah. Ada lampu-lampu sedikit tidak apa-apa,” tuturnya.

    Jumlah Jam Tidur Juga Penting

    dr Andreas menambahkan bahwa untuk mendapatkan tubuh yang sehat, menambah jumlah jam tidur sesuai dengan rekomendasi juga diperlukan. Pasalnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang masyarakatnya kurang tidur.

    “Untuk Asia, Indonesia paling buruk (rata-rata jam tidur). Ada beberapa penelitian yang menyebutkan (rata-rata WNI hanya tidur) 6 jam 36 menit, ada yang 6 jam 39 menit. Sementara Asia rata-rata di 7 jam,” katanya.

    “Minim memang Asia ya. Berbeda dengan Australia yang 8 jam, Eropa 8 jam,” sambungnya.

    Apa yang Membedakan?

    Menurut dr Andreas, perbedaan infrastruktur sedikit banyak memengaruhi jam tidur masyarakat Indonesia dengan negara-negara lain, salah satunya Singapura. Menurutnya, pekerja Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke tempat kerja, sehingga butuh bangun lebih pagi.

    “Ya kalau di Jakarta, mana bisa bangun jam 7, mana bisa bangun jam 6. Jam masuk sama kan Singapura dan Indonesia, kira-kira jam 8,” katanya.

    “Kalau di sini (Singapura) bisa bangun jam 7, sikat gigi, sarapan, mandi, jam 8 sudah bisa di kantor. Lah kita (bangun jam 7) bisa nggak dapet KRL,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Mitos atau Fakta: Tidur Nyenyak Meski Lampu Menyala”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/up)

  • Dishub sebut pencurian kabel lampu lalin kerap terjadi di Jakbar

    Dishub sebut pencurian kabel lampu lalin kerap terjadi di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebutkan pencurian kabel lampu lalu lintas (lalin) kerap terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Barat (Jakbar).

    Salah satu teknisi Dishub DKI Jakarta bernama Firman mengatakan pihaknya sering menemukan kejadian serupa di beberapa lokasi, salah satunya di simpang Green Garden, Kebon Jeruk, Jakbar.

    “Jadi udah banyak ini, kami dicolong kabelnya itu udah hampir 15 atau 20 lokasi,” kata Firman saat ditemui di simpang Gren Garden, Jakbar, Kamis.

    Dia mengatakan pencurian tersebut selalu dilaporkan kepada pihak berwajib, namun pelakunya tidak kunjung tertangkap.

    “Udah ada, laporannya. (Tapi) belum ada (ketangkap). Itu urusannya polisi. Tapi kami udah sering meelapor, kalau ada orang tidak dikenal, sampai BAP gitu,” ujar Firman.

    Menurut dia, pelaku biasanya mengambil kabel yang berada di bawah tanah, kemudian diputus dan diambil tembaganya untuk dijual karena harga jual dari tembaga kabel tersebut cukup mahal.

    Tak jauh berbeda dengan Firman, petugas lain bernama Toni juga mengaku pernah mendapati pelaku pencurian kabel, namun pelaku tersebut justru dilepaskan oleh pihak kepolisian.

    “Wah banyak (yang mencuri kabel), yang baru banget kemarin di Meruya Ilir, dekat taman Kebon Jeruk, hari Senin (8/9) kemarin,” ucap Toni.

    Dia menuturkan pelaku kerap memantau situasi saat proyek di pedestrian sedang berlangsung.

    “Itu pasti pada berkeliaran, dimanfaatin. Pernah ada dekat daerah Mega Ria, ketangkep, habis, tapi sama polisi dilepasin,” pungkas Toni.

    Sebelumnya, lampu lalu lintas (traffic light) di simpang Jalan Raya Green Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakbar, tidak berfungsi selama empat hari terakhir. Diketahui, rupanya kabel di dalam kotak panel lampu lalin tersebut dicuri orang tak dikenal.

    Sementara itu, Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo mengatakan kerusakan itu sudah diketahui oleh pihaknya melalui laporan yang masuk melalui Cepat Respons Masyarakat (CRM) pada Selasa (9/9).

    “Kabel dalam box control dipotong orang tidak dikenal dan kabel tanah dari utara-kiri dipotong orang tidak dikenal,” kata Sudarmo di Jakarta, Kamis.

    Kendati demikian, dia memastikan saat ini petugas Dishub DKI Jakarta sudah mulai memperbaiki lampu lain tersebut.

    “Perlu penyambungan kabel dari box control, dan perlu penyambungan kabel tanah multiple dari arah utara kiri. Sekarang dalam proses,” ungkap Sudarmo.

    Pantauan di lokasi pada Kamis (11/9) sekitar pukul 14.00 WIB, kondisi lalu lintas di daerah tersebut tidak beraturan. Tidak ada penjagaan oleh pihak kepolisian maupun petugas terkait.

    Di lokasi itu hanya terlihat beberapa petugas Dishub DKI yang sibuk merapikan kabel di dalam kotak panel yang dipotong orang tidak dikenal beberapa waktu lalu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.