Blog

Romo Magnis Minta Pelaku Kerusuhan Ditindak, Jangan Salah Tangkap Nasional 11 September 2025

Romo Magnis Minta Pelaku Kerusuhan Ditindak, Jangan Salah Tangkap
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis mengatakan, dalam pertemuan Gerakan Nasional Bangsa (GNB) di Istana Jakarta pada Kamis (11/9/2025), tidak ada pembicaraan spesifik mengenai kerusuhan yang terjadi selama aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Romo Magnis menegaskan pentingnya menindak pelaku kerusuhan tersebut.
“Nah, ini tidak dibicarakan ini. Tentu pelaku kerusuhan harus ditindak karena demonstrasi harus tanpa kekerasan,” kata Romo Magnis, di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi salah tangkap terkait pelaku kerusuhan.
“Iya,” ujar dia.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini.
Selain Romo Magnis, sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir.
Mereka di antaranya Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo hingga eks Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim.
“Mendampingi Pak Presiden menerima tamu sepertinya. Dari Gerakan Nurani Bangsa,” kata Agus Jabo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.
Sementara itu, Lukman Hakim menyampaikan, sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa akan hadir termasuk Ketua Gerakan Nurani Bangsa sekaligus istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah, juga turut hadir.
“Dari Gerakan Nurani Bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Komaria Nurcholish Madjid, ada Komaruddin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Ery Seda, ada Laode Syarif,” ujar dia.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/09/2025 20:56
PTBA Tunda Akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengungkapkan alasan penundaan akuisisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu. Pada intinya akuisisi tersebut masih terkendala masalah pendanaan.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Bukit Asam, Turino Yulianto menyatakan, rencana akuisisi PLTU di Pelabuhan Ratu ini masih di-hold terlebih dulu. Sebab, perusahaan dalam proses mencari pendanaan yang murah.

“Ini program sebenarnya bagian dari program pemerintah, Energy Transition Mechanism (ETM). Insya Allah kita dengan kondisi ekonomi yang makin baik belakangan ini,” ungkap dia dalam Public Expose 2025, Kamis (11/9/2025).

Dia melanjutkan, akuisisi tersebut akan kembali dieksekusi ketika sudah mendapatkan pembiayaan murah. Untuk itu, Bukit Asam meyakini bahwa pihaknya bisa melanjutkan program pemerintah dalam mendorong ETM melalui pengalihan PLTU tersebut.

Diberitakan sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT PLN (Persero) telah menandatangani kesepakatan kerangka kerja atau Principal Framework Agreement untuk mengakhiri lebih awal (early retirement) PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3 x 350 Mega Watt (MW).

Setelah penandatanganan Principal Framework Agreement ini, PTBA dan PLN melakukan proses due diligence (uji tuntas) untuk program pensiun dini PLTU tersebut.

Keikutsertaan PTBA dalam rencana pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu ini didasari oleh beberapa pertimbangan strategis. PLTU Pelabuhan Ratu merupakan tulang punggung pasokan listrik di wilayah bagian selatan Pulau Jawa.

Berdasarkan lokasi geografis, tata kelola PLTU Pelabuhan Ratu relatif lebih mudah diintegrasikan dengan sistem rantai pasok PTBA. Kebutuhan batu bara PLTU Pelabuhan Ratu tercatat sebanyak 4,5 juta ton per tahun atau 67,5 juta ton selama 15 tahun. Hal tersebut selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk pemanfaatan cadangan batu bara PTBA.

Dengan didukung teknologi dan sistem pendukung terbaik, PLTU Pelabuhan Ratu dinilai mampu memberi jaminan keandalan optimal. PLTU ini pun memiliki kinerja yang efisien, sehingga berpotensi meningkatkan nilai tambah dari nilai keekonomian batu bara sebagai bahan baku. Lantas, terdapat potensi pendapatan dari penjualan listrik sebesar Rp 6 triliun per tahun melalui PLTU tersebut.

(pgr/pgr)

[Gambas:Video CNBC]

11/09/2025 20:55
Hujan Mulai Mengguyur Jember, Tanah Longsor dan Rumah Roboh

Jember (beritajatim.com) – Hujan mulai mengguyur Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tanah longsor dan rumah roboh di sejumlah titik, 10-11 September 2025.

Hujan deras yang terjadi pada Rabu (10/9/2025) malam menyebabkan tembok dua rumah yang bersebelahan di Dusun Krajan, Desa Sempolan, Kecamatan Silo roboh. Rumah itu masing-masing milik Cholid dan Marsis.

“Robohnya tembok dikarenakan struktur bangunan dan konstruksi yang tidak layak. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember Indra Tri Purnomo, Kamis (11/9/2025).

Akibat kejadian ini, Cholid dan Marsis tidur di sebagian bangunan yang tidak rusak. BPBD Jember telah memberikan bantuan antara lain berupa sembako, kasur lipat, peralatan dapur, peralatan makan, dan lain-lain.

Selain rumah roboh, hujan yang tejadi sepanjang hari kemarin menyebabkan tanah longsor di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru. Dapur milik Heni rusak ringan. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Selain itu di Dusun Tampingan, Desa Gelang, juga terjadi tanah longsor yang berjarak tiga meter dari rumah warga. “Material longsoran menutup teras rumah,” kata Indra.

Tanah longsor juga terjadi di jalan setapak Dusun Krajan, Desa Kaliglagah, Kecamaran Sumberbaru. “Material longsoran menutup akses jalan setapak dan teras rumah,” kata Indra.

Selain mendistribusikan bantuan, Indra juga meminta masyarakat tetap berhati-hati mengantisipasi cuaca ekstrem, terutama hujan deras. “Segera laporkan ke pihak berwajib apabila terjadi kejadian serupa,” katanya. [wir]

11/09/2025 20:54
Hujan Mulai Mengguyur Jember, Tanah Longsor dan Rumah Roboh

Jember (beritajatim.com) – Hujan mulai mengguyur Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tanah longsor dan rumah roboh di sejumlah titik, 10-11 September 2025.

Hujan deras yang terjadi pada Rabu (10/9/2025) malam menyebabkan tembok dua rumah yang bersebelahan di Dusun Krajan, Desa Sempolan, Kecamatan Silo roboh. Rumah itu masing-masing milik Cholid dan Marsis.

“Robohnya tembok dikarenakan struktur bangunan dan konstruksi yang tidak layak. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember Indra Tri Purnomo, Kamis (11/9/2025).

Akibat kejadian ini, Cholid dan Marsis tidur di sebagian bangunan yang tidak rusak. BPBD Jember telah memberikan bantuan antara lain berupa sembako, kasur lipat, peralatan dapur, peralatan makan, dan lain-lain.

Selain rumah roboh, hujan yang tejadi sepanjang hari kemarin menyebabkan tanah longsor di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru. Dapur milik Heni rusak ringan. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Selain itu di Dusun Tampingan, Desa Gelang, juga terjadi tanah longsor yang berjarak tiga meter dari rumah warga. “Material longsoran menutup teras rumah,” kata Indra.

Tanah longsor juga terjadi di jalan setapak Dusun Krajan, Desa Kaliglagah, Kecamaran Sumberbaru. “Material longsoran menutup akses jalan setapak dan teras rumah,” kata Indra.

Selain mendistribusikan bantuan, Indra juga meminta masyarakat tetap berhati-hati mengantisipasi cuaca ekstrem, terutama hujan deras. “Segera laporkan ke pihak berwajib apabila terjadi kejadian serupa,” katanya. [wir]

11/09/2025 20:54
Video: Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat di Oktober 2025

Jakarta, CNBC Indonesia -Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Sekolah Rakyat (SR) pada Oktober 2025. Prabowo menyebutkan, dalam dua hingga tiga pekan ke depan, jumlah sekolah rakyat akan bertambah dari 100 menjadi 165 Sekolah Rakyat

Simak informasi selengkapnyadalam Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (11/09/2025).

11/09/2025 20:52
Kronologi WNI Bogor Dijebak Nikah dengan WN Arab Saudi hingga Jadi Korban KDRT Megapolitan 11 September 2025

Kronologi WNI Bogor Dijebak Nikah dengan WN Arab Saudi hingga Jadi Korban KDRT
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat resmi membatalkan pernikahan antara WNI bernama Alifah Futri dan suaminya berkebangsaan Arab Saudi, Hamad Saleh.
Putusan itu dibacakan majelis hakim pada Kamis (11/9/2025) setelah terungkap bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kasus ini bermula dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan nomor perkara 1175/Pdt.G/2025/PA.JB pada 30 April 2025.
Ayah korban, Ujang Supiyani, menceritakan awal mula putrinya dijodohkan dengan Hamad.
Pada Agustus 2024, enam orang tidak dikenal datang ke rumahnya di Bogor untuk berkenalan dan meminang Alifah yang kala itu berusia 21 tahun.
“Orang itu datang ke rumah ingin berniat baik, berkenalan dengan keluarga saya, dan mereka berniat meminang anak saya,” kata Ujang.
Ujang sempat meminta agar putrinya menjalani proses
ta’aruf
terlebih dahulu. Namun, komunikasi dengan pihak Hamad sempat terputus hingga akhirnya keluarga diminta bertemu langsung di Jakarta.
Menurut Ujang, ia merasa dijebak. Awalnya keluarga dijanjikan akan bertemu di Hotel Amaroossa, Jakarta, namun ternyata dibawa ke sebuah ruko agen wisata bernama Aini Tour and Travel di Jalan Condet, Jakarta Timur.
Di lokasi itu sudah hadir Hamad bersama sejumlah orang, termasuk penghulu dan saksi.
“Pada saat itu, dengan penuh tekanan saya ditarik paksa untuk akad nikah terlebih dahulu, supaya semuanya lancar katanya,” tutur Ujang.
Usai prosesi, Ujang dan istrinya dipulangkan ke Bogor, sementara Alifah langsung dibawa untuk tinggal bersama Hamad. Tiga hari kemudian, Alifah ikut suaminya pindah domisili ke Arab Saudi.
Tidak lama setelah berada di Arab Saudi, Alifah menghubungi keluarganya dan mengaku menjadi korban KDRT.
“Tiba-tiba 2 minggu atau 3 minggu kemudian dikabari anaknya telepon katanya disiksa sama suaminya,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Jakarta Barat, Anggara Hendra Setya Ali, Selasa (2/9/2025).
Mendapat laporan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Hendri Antoro menggugat ke PA Jakarta Barat untuk membatalkan perkawinan.
“Kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan tupoksi kami, bahwa Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan pembatalan perkawinan, sesuai dengan UUD 1945 maupun UU Kejaksaan,” kata Hendri, Kamis.
Setelah melalui proses hukum sekitar lima bulan, PA Jakarta Barat akhirnya mengabulkan gugatan tersebut.
“Membatalkan perkawinan atau pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 sebagaimana yang termaktub dalam akta nikah nomor 3173011082024040 tanggal 7 Agustus tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat,” ucap Hakim Ketua Drs. Amiruddin.
Hakim juga menegaskan bahwa akta nikah tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
“Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat untuk mencoret akta nikah nomor 3173011082024040 tanggal 7 Agustus tahun 2024,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/09/2025 20:52
Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS Megapolitan 11 September 2025

Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Perumda Air Minum (PAM) JAYA memperkuat pelayanan publik melalui kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lintas provinsi.
PAM JAYA sebagai BUMD milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjalin sama dengan Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) selaku BUMD Provinsi Banten.
Keduanya resmi berkolaborasi dalam menyediakan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta–Tangerang Selatan (Tangsel).
Kerja sama ini merupakan wujud komitmen antar-BUMD untuk memperkuat sinergi pelayanan air minum perpipaan lintas provinsi dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan air berkualitas bagi masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta–Tangsel.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pembangunan jaringan perpipaan, jual beli air curah, sinergitas pemanfaatan aset, penyaluran, dan pengalihan pelanggan di perbatasan wilayah Tangerang Selatan dari PAM JAYA kepada Perseroda PITS.
“Sinergi antara PAM JAYA dan Perseroda PITS Tangerang Selatan merupakan wujud nyata dari kolaborasi lintas provinsi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, dalam keterangan resminya, Kamis (11/9/2025).
Ia menjelaskan, kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan air minum perpipaan dengan kapasitas suplai hingga sepuluh liter per detik untuk melayani 1.000 rumah di sekitar wilayah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan.
Arief menegaskan bahwa kerja sama PAM JAYA dan Perseroda PITS menjadi tonggak penting dalam perjalanan PAM JAYA.
Pasalnya, kolaborasi ini sejalan dengan amanat regulasi nasional dan prinsip pelayanan publik yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya meningkatkan cakupan layanan air berkualitas, tetapi juga memperkuat hubungan antar-BUMD demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan,” tegas Arief.
Seluruh mekanisme kerja sama, mulai dari pembangunan jaringan perpipaan, pemanfaatan dan pengelolaan aset, hingga pembayaran, dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang baik (
good corporate governance/GCG
).
Dengan demikian, sinergi antar-BUMD ini diharapkan dapat menjadi contoh baik terkait cara koordinasi antarpemerintah provinsi agar mampu memberikan solusi nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kualitas layanan yang tetap terjaga.
Sebagai informasi, selain memberikan layanan air minum perpipaan, kerja sama ini juga menjadi simbol kontribusi nyata PAM JAYA sebagai penyetor pajak daerah ke Provinsi Banten.
Setoran pajak secara resmi diserahkan kepada Gubernur Banten Andra Soni dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/09/2025 20:50
Komisi I DPR sebut kerusuhan Nepal pelajaran berharga untuk pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Nepal merupakan pelajaran berharga dan refleksi mendalam untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk partai politik, juga para pejabat dalam merespons isu publik.

Menurut dia, Gedung DPR dan Pemerintahan Nepal dibakar oleh demonstran, diikuti pengunduran diri Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli, karena amarah dari publik lantaran pemerintah melarang media sosial. Meski kebijakan itu dicabut, tetapi amarah publik sudah berdampak besar.

“Kemarahan publik telah membawa dampak besar perubahan,” kata Sukamta saat menjadi pembicara dalam acara peluncuran sebuah buku di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pelajaran yang perlu diambil atas fenomena kerusuhan tersebut adalah pejabat pemerintah atau politik harus menjaga sikap dan ucapan agar tak sampai melukai perasaan publik.

Selain itu, menurut dia, pejabat publik harus lebih banyak mendengar sebelum berbicara dan bertindak. Selain itu, janji yang sudah diucapkan harus disertai dengan tindakan yang nyata.

“Transparan pada data dan anggaran,” kata dia.

Dalam era ini, menurut dia, generasi muda yang disebut dengan Gen Z, lahir, hidup, dan bertumbuh di dunia digital. Mereka, kata dia, cepat menyerap informasi, dan peduli isu yang terasa di hidup mereka, terutama masalah akses pendidikan, lapangan pekerjaan, masalah lingkungan, serta korupsi.

“Gen Z tidak suka basa-basi, karena mereka menginginkan keaslian, data yang jelas, dan kesempatan bagi mereka untuk berbicara,” katanya.

Seperti diketahui, kerusuhan di Nepal terjadi dipicu karena kebijakan pemerintah Nepal yang sempat memblokir media sosial, hingga dianggap oleh publik mematikan kampanye anti-korupsi. Kerusuhan yang membuat pemerintahan Nepal runtuh itu, disebut dimotori oleh generasi muda atau Gen Z.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/09/2025 20:50
Residivis Penipuan dan Penggelapan di Banyuwangi Kembali Tertangkap Kasus Serupa

Banyuwangi (beritajatim.com) – Satreskrim Polresta Banyuwangi kembali meringkus sorang residivis dari kasus penipuan dan penggelapan jual beli sepeda motor. Pelaku kembali ditangkap setelah melakukaan aksi dengan kasus serupa.

Pelaku residivis berinisial M yang beralamat Kelurahan Kebalenan itu diketahui telah melakukan aksinya di tiga TKP pada Agustus 2025 dengan modus penipuan dan penggelapan jual beli motor.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra menjelaskan, aksi pertama M dilakukan pada 22 Agustus 2025 di depan toko Laksana Aki, Kelurahan Singonegaran.

Selang beberapa hari, aksi kedua kembali dilakukan tersangka pada 24 Agustus 2025 di sebuah rumah yang beralamat di lingkungan, Jogolatri, Kelurahan Sumberrejo dan TKP ketiga di Perum Adimas Sobo.

Untuk modus yang digunakan pelaku saat melakukan aksi depan TKP toko Laksana Aki yakni, tersangka mengelabui korban sebagai penjual untuk menawarkan kendaraan motor dengan mendatangi rumah pembeli.

Setelah berada di rumah korban, calon pembeli alias korban itu diminta menunjukkan uang seharga motor yakni Rp.9 Juta. Setelah uangnya ditunjukkan, tersangka meminta untuk dibuatkan kopi.

“Saat korban membuat kopi itulah, tersangka membawa kabur uang dan ponsel milik korban,” terang Kombes Pol. Rama saat Pers rilis, Kamis (11/9/2025).

Sedangkan di TKP kedua, tersangka juga menggunakan modus yang sama dengan mengambil motor korban.

Sementara di TKP ketiga Perum Adimas Sobo, M sempat viral di media sosial karena terekam CCTV. Modus untuk aksi ketiganya itu, M berlagak jadi pembeli motor dari korban dan janjian di TKP.

“Setelah dibujuk rayu oleh M yang seolah-olah ingin membeli, korban akhirnya melepas kunci dan surat-suratnya dan memperbolehkan tersangka mencoba sepedanya. Sayangnya M kabur dan tidak kembali,” kata Kombes Pol Rama.

Dari laporan yang diterima, Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi bergerak melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka. Sehingga telah diamankan Barang Bukti (BB) 2 motor, uang tunai Rp.600.000 dari sisa uang Rp.9 Juta, termasuk STNK dan BPKB.

Rama menyebut, tersangka yang kini ditangkap adalah residivis kasus yang sama yang pernah ditangani polsek Rogojampi dan Banyuwangi.

“Dari kasus tersebut tersangka dipersangkakan melanggar pasal pasal 362 dan juga 378-372 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 Tahun,” ucap Kapolresta Banyuwangi. [alr/aje]

11/09/2025 20:46
Pramono Minta Hal Ini Akibat Galian Kerap Membuat Macet Jalanan Jakarta Megapolitan 11 September 2025

Pramono Minta Hal Ini Akibat Galian Kerap Membuat Macet Jalanan Jakarta
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur di jalan, terutama proyek galian, harus dilakukan dengan
standar operasional prosedur
(SOP) yang jelas.
Instruksi ini muncul menyusul maraknya keluhan warga akibat kemacetan yang ditimbulkan dari pengerjaan proyek tanpa koordinasi matang.
“Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut dan saya minta untuk berikutnya enggak boleh terjadi lagi pembangunan yang tanpa koordinasi yang baik,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Menurut Pramono, penyusunan SOP harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.
Hal ini dinilai penting agar pekerjaan di lapangan tidak menimbulkan gangguan besar, terutama kemacetan yang kerap menjadi masalah utama warga Jakarta.
“Sehingga dengan demikian harus semuanya dirumuskan, termasuk saya sudah minta dibuatkan
standard operating procedure
(SOP) ketika akan melakukan pembangunan,” lanjutnya.
Pramono juga menyoroti sejumlah titik rawan kemacetan akibat proyek galian, salah satunya di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
“Saya benar-benar
concern
untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan, sejak Agustus 2025 beberapa titik di Jakarta tengah berlangsung proyek infrastruktur dan galian utilitas.
Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas sejak Juli hingga Desember 2025 akibat pemasangan pipa air limbah sepanjang 2.549 meter.
Pekerjaan meliputi penggalian, pemasangan pipa dengan metode jacking, pembuatan manhole, hingga penutupan kembali jalan.
Kawasan ini terdampak Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona-1 Paket 3 Segmen 6 yang dikerjakan Kementerian PUPR.
Galian sepanjang 10–15 meter memakan separuh badan jalan dan hanya menyisakan satu jalur untuk mobil.
“Jalannya sempit dan cuma satu arah, jadi antrean motor lumayan panjang,” keluh Budi (34), salah satu pengendara. Proyek ini berlangsung dari Agustus 2025 hingga Desember 2027.
Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun saluran drainase di kawasan Cawang–Kebon Nanas.
Pekerjaan menggunakan metode jacking dan dibagi ke delapan joint pit. Proyek ini dijadwalkan sejak 11 Agustus hingga 22 Desember 2025.
Dengan adanya SOP yang jelas, Pemprov Jakarta berharap pengerjaan proyek galian tidak lagi menambah beban lalu lintas.
Pramono menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka kemacetan di Jakarta melalui perencanaan yang lebih terkoordinasi.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/09/2025 20:45