Xcloud.id

Blog

  • Kapolres Mojokerto Takziah ke Rumah Korban Mutilasi di Lamongan

    Kapolres Mojokerto Takziah ke Rumah Korban Mutilasi di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, menegaskan penyidikan kasus mutilasi sadis terhadap Tiara Angelina Saraswati asal Lamongan, akan terus berjalan secara profesional dan transparan.

    Hal itu disampaikan Ihram saat takziah ke rumah orang tua korban, di Desa Made, Kecamatan/Lamongan, Rabu (10/9/2025).

    Irham menyampaikan, penyidik bekerja maraton dalam mengusut kasus mutilasi tersebut. Menurutnya, alat bukti sudah cukup dan pemberkasan segera dirampungkan.

    “Proses terus berjalan dan tentunya kami bekerja profesional dengan menunjukkan faktanya, tersangka berbuat apa dan dikenakan pasal apa,” ujarnya.

    Kapolres Mojokerto Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, saat takziah ke rumah orang tua korban mutilasi di Lamongan, Rabu (10/9/2025).

    Selain menyampaikan belasungkawa, kedatangannya ke rumah orang tua korban, juga untuk memastikan kelengkapan berkas pemeriksaan.

    “Salah satunya keterangan dari kedua orangtuanya,” ujarnya.

    Lebih lanjut Irham menyampaikan, sejauh ini belum ada indikasi keterlibatan pihak lain yng membantu pelaku melancarkan aksi mutilasi tersebut.

    “Sampai saat ini, kami belum menemukan indikator tersangka dibantu atau ada yang turut serta,” ujarnya. (fak/but)

  • Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat Nasional 10 September 2025

    Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat Nasional 10 September 2025

    Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpihak kepada kepentingan rakyat.
    “Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat,” ujar Hanif dalam rapat kerja perdana Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.
    Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
    “Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada
    underline problem
    yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah,” ujar Hanif.
    Hanif menekankan pentingnya memastikan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.
    Ia berharap
    output
    dan
    outcome
    dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan kinerja.
    “Jadi saya tegaskan, mohon program-program yang sudah disusun Kemenkeu ini benar-benar bisa dilihat
    output
    –
    outcome
    -nya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hanif.
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).
    Ia mengaku akan melaporkan perubahan Anggaran tahun 2026, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Rabu pagi.
    “Laporan. Kan di DPR tadi ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih,” kata Purbaya.
    Ia menyebut, laporan juga mencakup kesimpulan rapat dengan DPR RI. Namun kata Purbaya, angka spesifik pasca perubahan belum dapat dipastikan mengingat masih tahap awal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bertemu Dasco, Bahas Program Prioritas hingga Laporan Keputusan DPR

    Prabowo Bertemu Dasco, Bahas Program Prioritas hingga Laporan Keputusan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025) siang secara tertutup.

    Dikutip melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet pertemuan tersebut dikabarkan berlangsung siang hari dan membahas sejumlah isu strategis pemerintahan.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan itu menyinggung perkembangan terkini di Tanah Air serta berbagai program prioritas pemerintah.

    “Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di Tanah Air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” tulis Teddy.

    Selain itu, Presiden ke-8 RI itu juga menerima laporan dari Dasco terkait sejumlah poin keputusan yang baru saja disepakati DPR dalam beberapa hari terakhir.

    Meski tidak dirinci lebih jauh, laporan tersebut disebut penting untuk sinkronisasi langkah antara pemerintah dan parlemen.

    “Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan terkait berbagai poin keputusan yang telah disepakati di DPR dalam beberapa hari terakhir ini,” tandas Teddy.

  • Menkeu alirkan Rp200 triliun ke perbankan untuk dorong ekonomi

    Menkeu alirkan Rp200 triliun ke perbankan untuk dorong ekonomi

    ANTARA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana pemerintah sebesar Rp200 triliun akan dialihkan ke sistem perbankan. Di Jakarta, Rabu (10/9), ia menyebut langkah ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.
    (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Prabowo instruksikan BNPB tangani banjir Bali dan NTT

    Seskab: Prabowo instruksikan BNPB tangani banjir Bali dan NTT

    Atas perintah Presiden Prabowo itu, Kepala BNPB pun segera berangkat langsung ke Bali pada Rabu siang, untuk langsung memimpin penanganan tanggap darurat dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga t

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk menangani bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Siang hari ini, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana,” kata Teddy sebagaimana dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.

    Seskab Teddy menyampaikan Kepala Negara juga menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

    Atas perintah Presiden Prabowo itu, Kepala BNPB pun segera berangkat langsung ke Bali pada Rabu siang, untuk langsung memimpin penanganan tanggap darurat dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga terdampak bisa dilaksanakan secara optimal.

    “Sebelumnya, BNPB telah menyerahkan bantuan awal berupa perahu karet dan mesin, tenda pengungsi, paket sembako, matras, selimut, pompa alkon, hingga dana dan dukungan lain sesuai kebutuhan di lapangan,” ucap Seskab Teddy.

    Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut berduka atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di dua provinsi tersebut.

    Diketahui, sejumlah wilayah di Bali mengalami banjir usai curah hujan tinggi mengguyur pada Rabu. Pemerintah Kota Denpasar, Bali, secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

    Selain itu, bencana banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 12 Orang Sudah Ditanam Chip Otak, Begini Dampaknya

    12 Orang Sudah Ditanam Chip Otak, Begini Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan implan otak milik Elon Musk, Neuralink, mengumumkan sebanyak 12 orang di seluruh dunia telah menerima chip buatannya.

    Jumlah tersebut meningkat dari pengumuman sebelumnya pada Juni lalu. Saat itu, mitra Neuralink, Barrow Neurological Institute, menyebut ada tujuh pasien dengan kelumpuhan parah yang sudah dipasangi implan.

    Mengutip Reuters, para pasien menggunakan chip untuk mengendalikan perangkat digital maupun fisik hanya dengan pikiran.

    Neuralink menjelaskan, secara kolektif para pasien telah memakai perangkat tersebut selama 2.000 hari dengan total waktu pemakaian lebih dari 15.000 jam. Data ini menunjukkan chip mampu digunakan secara jangka panjang untuk membantu pasien.

    Pada Juli lalu, Neuralink juga menyatakan akan memulai uji klinis di Inggris. Penelitian ini dilakukan dengan menggandeng University College London Hospitals dan Newcastle Hospitals.

    Perusahaan tersebut sebelumnya mengantongi pendanaan sebesar US$650 juta pada Juni. Neuralink memulai uji coba pada manusia pada 2024, setelah menjawab kekhawatiran keamanan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat.

    FDA sempat menolak permohonan awal perusahaan pada 2022 sebelum akhirnya memberi lampu hijau.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Kaji Standar Upah & Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga di RUU PPRT

    DPR Kaji Standar Upah & Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga di RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mematangkan standar upah dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga yang termasuk dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto mulanya bertanya kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai keselarasan antara RUU PPRT dengan UU Ketenagakerjaan yang telah berlaku, lantas meminta pendapat perihal standar upah PRT.

    “Karena dalam Undang-undang Ketenagakerjaan kan diatur upah, jam kerja, dan lain-lain. Nah ini ada masukan tifdak buat kita tentang upah minimum atau standarnya upah pekerja rumah tangga,” kata Umbu dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Umbu kemudian meminta masukan perihal jaminan sosial PRT, antara lain penyediaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

    Menurutnya, tantangan dalam penyediaan jaminan sosial bagi PRT mencakup aspek sumber daya manusia hingga besaran anggaran yang ditanggung negara.

    “Apakah mungkin PRT ini menjadi otomatis dilindungi negara? Atau ada kemungkinan negara menanggung seluruh biaya BPJS Ketenagakerjaan baik keanggotaanya maupun penjaminannya, karena ini berhubungan langsung dengan hak-hak dasar PRT ini sendiri,” tutur Umbu.

    Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli menyepakati bahwa penentuan standar upah dan jaminan sosial PRT merupakan hal krusial.

    Terkait standar upah, dia menilai bahwa kajian lebih lanjut perlu diterapkan dalam penentuannya ke depan, mengingat RUU PPRT saat ini hanya menyebutkan bahwa upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan atau perjanjian kerja antara pemberi kerja kepada PRT.

    Sementara itu, mengenai penyediaan jaminan sosial, Yassierli menilai perlu ada skema yang disiapkan pemerintah mengenai seberapa besar porsi yang ditanggung.

    “Jadi ini memang harus ada, apakah kemudian ada porsi dari pemerintah, kemudian apakah nanti ada diskon dan seterusnya. Ini perlu memang kita simulasikan dengan mengundang BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional mengeklaim bakal mendorong sejumlah kebijakan pro-buruh, salah satunya mengenai percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja. Hal ini termasuk komitmen terhadap penyegeraan proses legislasi RUU PPRT.

    Prabowo mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut dimulai pada pertengahan Mei lalu.

    “Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” katanya di kawasan Monumen Nasional, Kamis (1/5/2025).

  • Kapan Subsidi Motor Listrik Keluar?

    Kapan Subsidi Motor Listrik Keluar?

    Jakarta –

    Pemerintah hingga saat ini belum memberikan insentif untuk sepeda motor listrik. Namun, pemerintah mengungkapkan, insentif motor listrik akan masuk dalam paket stimulus ekonomi berikutnya.

    Dikutip Antara, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan insentif untuk pembelian motor listrik bakal digabungkan dalam paket stimulus ekonomi kuartal III 2025.

    “Justru itu, karena (jadwal penerapannya) mundur kan. Kemarin kita terima surat, kita barengin sekaligus dalam satu paket stimulus ekonomi,” kata Susiwijono.

    Menurut Susiwijono, pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait usulan insentif motor listrik. Usulan itu akan segera dikaji ulang terkait finalisasi aturan rincinya.

    Ditegaskan, insentif motor listrik akan tetap dilanjutkan. Kebijakan itu akan digabung dalam satu paket stimulus ekonomi yang lebih luas. Namun, waktu penerapannya masih dalam pembahasan.

    “Ya, kan kita terima surat. Terus Pak Menko (Airlangga Hartarto) kan sudah menyampaikan. Kita sedang mereview kembali program-program stimulus ekonomi yang kuartal III. Selain itu juga Pak Menko sedang menyiapkan berapa program yang di 2026. Jadi, sekalian kita sudah terima suratnya, sekarang kita review semuanya,” katanya.

    Ia menambahkan pemerintah juga masih mengkaji mekanisme pemberian insentif agar lebih mudah diakses masyarakat, mengingat pemanfaatan program sebelumnya belum optimal.

    “Kita masih belum bahas teknisnya dengan teman-teman Kemenperin. Sekarang baru terima surat,” ujarnya.

    Sebelumnya, insentif motor listrik dijanjikan akan keluar pada Agustus 2025. Namun, sampai saat ini insentif motor listrik belum ada kejelasan.

    Kelanjutan dari subsidi motor listrik ini memang sempat jadi tanda tanya. Ketidakpastian itu pun sudah berdampak signifikan terhadap penurunan penjualan motor listrik. Konsumen menunda pembelian karena insentif yang tak kunjung turun.

    Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), pada kuartal pertama 2025, penjualan motor listrik turun hingga 30-40%. Artinya, penjualan motor listrik sangat bergantung kepada bantuan pemerintah. Sebab, harga motor listrik dirasa masih cukup mahal tanpa insentif maupun diskon dealer.

    (rgr/dry)

  • Purbaya bakal tarik dana pemerintah Rp200 triliun di BI suntik ekonomi

    Purbaya bakal tarik dana pemerintah Rp200 triliun di BI suntik ekonomi

    Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya dalam wawancara cegat usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

    Hingga sejauh ini, Purbaya menilai faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah yang membuat sistem keuangan menjadi kering.

    “Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” katanya pula.

    Dalam konteks itu, Kemenkeu bisa memanfaatkan dana pemerintah di BI untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

    Dari sisi moneter, kata dia, dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi.

    “Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” katanya lagi.

    Saat rapat, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa agen ekonomi memiliki ‘otak’ masing-masing, dengan pemerintah tidak bisa mengontrol seluruhnya. Maka dari itu, alih-alih berusaha memegang kendali, Purbaya lebih memilih menciptakan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para agen ekonomi untuk berjalan dan tumbuh.

    Sementara dari sisi fiskal, Purbaya menyatakan bakal mengakselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Dia bakal meninjau proses penyaluran belanja program pada kementerian/lembaga (K/L) dan mengaku bakal turun tangan bila ada program yang realisasinya terhambat.

    Dengan begitu, dia yakin mesin moneter dan fiskal dapat berjalan dengan optimal secara bersamaan.

    Bila strategi itu berhasil, Purbaya bakal melanjutkannya sampai terlihat dampak yang signifikan pada sistem keuangan. Dia pun akan berkoordinasi dengan BI untuk mewujudkan strategi tersebut.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kini memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari secara resmi melantik Ganesh Pressiatantra yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Kepala Pelaksana BPBD di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan, pembentukan BPBD merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut akan memastikan negara hadir langsung saat bencana terjadi.

    “Kita menyadari bahwa bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, bisa datang kapan saja. BPBD harus menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta penanganan yang cepat dan terpadu,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, tugas utama BPBD adalah memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat saat bencana terjadi, memberikan perlindungan, rasa aman, dan penanganan yang cepat, tepat, serta terpadu. Ning Ita menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum peningkatan kapasitas birokrasi.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk terus berinovasi, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi sarana untuk upgrade kapasitas diri dan menciptakan inovasi.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan Core Value BerAKHLAK sebagai budaya kerja birokrasi di Kota Mojokerto. Dengan nilai itu, perangkat daerah diharapkan mampu bekerja tanpa ego sektoral, melainkan dalam semangat kolaborasi.

    “Kita harus mampu bekerja efisien sekaligus produktif. Sinergi dan kerja sama adalah kunci. Mari bersama mengabdi untuk masyarakat demi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Selain Ganesh, Ning Ita juga melantik total 53 pejabat baru. Tiga di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni Rubi Hartoyo sebagai Sekretaris DPRD, Agung Moeljono Soebagijo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Riyanto sebagai Kepala Bapperida. [tin/suf]